Bisnis.com,JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyambut baik langkah pemerintah yang kembali menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Himbara, termasuk BTN.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, penempatan dana pemerintah ini merupakan langkah strategis yang sangat krusial bagi perbankan untuk menjaga likuiditas tetap stabil di tengah berbagai tantangan ekonomi.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas kepercayaan yang diberikan kepada BTN,” kata Nixon dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, likuiditas yang kuat menjadi motor utama bagi BTN dalam menjalankan fungsi intermediasi secara lebih optimal guna memacu pertumbuhan kredit yang berdampak langsung pada penggerak ekonomi.

“Ini bukan sekadar memperkuat fundamental likuiditas perusahaan, tetapi menjadi stimulus bagi kami untuk terus menggerakkan roda perekonomian melalui penyaluran kredit yang lebih agresif namun tetap terukur,” tuturnya.

Direktur Treasury & International Banking BTN Venda Yuniarti menambahkan, dengan dukungan likuiditas yang semakin kokoh, BTN kini memiliki ruang yang lebih luas untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan.

Dalam hal ini, perseroan berkomitmen untuk menyalurkan dana tersebut ke sektor-sektor yang memiliki dampak luas (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perumahan yang menjadi fokus utama BTN.

Dia meyakini, dengan total dana SAL yang ada, BTN dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas.

“Tugas kami adalah memastikan likuiditas ini tersalurkan dengan efektif ke sektor riil,” ujar Venda.

Meski demikian, Venda menegaskan bahwa pengelolaan dana tersebut akan tetap mengikuti prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi operasional perseroan agar tetap kompetitif di tengah fluktuasi pasar uang, sekaligus memastikan pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, SURABAYA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya telah melakukan pemetaan dan analisis mengenai penyebab banjir di sejumlah titik di Kota Pahlawan yang dipicu oleh kombinasi hujan berintensitas sedang hingga lebat, hambatan aliran ke laut, hingga kiriman air dari wilayah hulu.

Berdasarkan hasil kajian mendalam yang dilakukan bersama BMKG Kelas I Juanda dan BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, fenomena tersebut dipicu oleh kombinasi beberapa faktor alamiah.

Kepala BPBD Kota Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan bahwa faktor dominan penyebab banjir adalah dampak fenomena cuaca yang signifikan. Menurutnya, pertumbuhan awan Cumulonimbus memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Surabaya.

"Kejadian banjir di wilayah Kota Surabaya pada hari Senin disebabkan oleh tanda-tanda fenomena pertumbuhan awan Cumulonimbus yang signifikan dan menghasilkan hujan sedang hingga lebat di wilayah Surabaya," ujar Irvan, Senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa meskipun Surabaya telah memasuki musim kemarau, kemunculan fenomena atmosfer yang labil dan pertumbuhan awan tersebut tetap berpotensi menghasilkan hujan lokal yang tergolong cukup ekstrem.

Selain faktor cuaca, Irvan mengatakan terdapat kendala teknis pada sistem drainase akibat fenomena backwater effect atau arus balik air di hilir yang terhambat oleh pasang laut.

Menurutnya, kondisi pasang air laut yang terjadi bersamaan dengan hujan semakin memperlambat proses pembuangan air ke laut.

"Efek backwater pada sistem drainase Kota Surabaya memperbesar risiko genangan, terutama apabila bertepatan dengan hujan berintensitas sedang hingga tinggi," paparnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa genangan yang timbul di sejumlah titik bukan hanya disebabkan oleh pasang laut semata, melainkan kombinasi dari tiga faktor, yakni hujan lebat, backwater effect, serta terhambatnya aliran debit air dari hulu.

"Dengan kata lain, pasang laut pada 22 Juni 2026 berpotensi memperlambat pembuangan air, walaupun dari grafik tidak menunjukkan kondisi pasang maksimum yang sangat tinggi," ungkapnya.

Terkait kondisi ke depan, BMKG memprediksi adanya peningkatan bertahap tinggi muka air laut dari 1,0 meter hingga 1,4 meter pada periode 26–30 Juni 2026.

Selain itu, BPBD Kota Surabaya menetapkan periode 28–30 Juni 2026 sebagai waktu yang memerlukan kewaspadaan tertinggi karena pasang laut diprediksi mencapai nilai maksimum.

"Secara rinci, puncak pasang diprediksi terjadi pada 28 Juni sebesar +1,2 meter, 29 Juni sebesar +1,3 meter, dan mencapai puncaknya pada 30 Juni sebesar +1,4 meter," jelasnya.

Oleh karena itu, Irvan mengingatkan masyarakat bahwa risiko genangan pada tanggal-tanggal tersebut akan jauh lebih besar, terutama jika hujan berintensitas lebat terjadi saat puncak pasang air laut.

"Apabila pada hari-hari tersebut terjadi hujan sedang hingga lebat bersamaan dengan jam pasang puncak, maka peluang genangan akan lebih besar dibandingkan pada 22 Juni 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi banyak anak muda, impian memiliki rumah kini terasa seperti perlombaan yang sulit dimenangkan. Harga properti terus bergerak naik, sementara kemampuan menabung sering kali tertinggal oleh kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam situasi seperti ini, Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi pilihan yang nyaris tak terelakkan. Sayangnya, solusi itu juga menimbulkan kekhawatiran baru, mulai dari beban cicilan jangka panjang hingga ketidakpastian kondisi ekonomi yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Pertanyaan itu juga menghantui Iqbal Afrian. Seperti banyak anggota Generasi Z lainnya, ia masih menempatkan rumah sebagai tujuan masa depan yang ingin dicapai. Namun, alih-alih terburu-buru mengejar kredit, ia memilih membangun tabungan dan dana darurat terlebih dahulu.

Bagi Iqbal, tantangan terbesar bukan sekadar harga rumah yang terus naik, melainkan ketidakpastian penghasilan di masa depan. Sebab, ketika pekerjaan berubah atau ekonomi memburuk, cicilan tidak punya kompromi untuk berhenti menunggu.

"Sekarang masih fokus membangun tabungan dan dana darurat dulu. Kondisi ekonomi yang belum terlalu stabil bikin saya lebih hati-hati sebelum mengambil cicilan besar," katanya kepada Bisnis.

Hal serupa juga dirasakan Annisa Nur Jannah. Bagi dirinya, memiliki rumah sendiri masih menjadi salah satu tujuan yang ingin diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Rumah bukan hanya dipandang sebagai aset, tetapi juga simbol kestabilan hidup dan rasa aman untuk jangka panjang.

"Ada banget. Saat ini saya memang sedang berusaha mencari rumah sambil menabung untuk mempersiapkan uang muka, sekitar 10% dari harga rumah yang saya incar," katanya

Bagi Annisa, KPR menjadi salah satu opsi yang paling realistis untuk memiliki rumah dengan penghasilan setara UMR Jakarta. Namun, keputusan untuk mengambil KPR tidak mudah karena ia masih mempertimbangkan ketidakpastian kondisi pekerjaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar cicilan dalam jangka panjang.

Menurutnya, kekhawatiran tersebut turut menjelaskan mengapa banyak Gen Z lain belum menjadikan rumah sebagai prioritas utama. Dengan penghasilan yang masih terbatas dan biaya hidup yang terus meningkat, sebagian besar anak muda masih fokus memenuhi kebutuhan jangka pendek serta membangun kondisi keuangan yang lebih aman.

Akibatnya, perencanaan untuk memiliki aset jangka panjang seperti rumah sering kali harus ditempatkan di urutan berikutnya, meski keinginan untuk memiliki hunian sendiri tetap ada.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat menilai keraguan Gen Z untuk membeli rumah merupakan hal yang wajar. Sebagai kelompok pembeli rumah pertama, generasi ini umumnya mencari hunian yang sesuai dengan kemampuan finansial dan kebutuhan mereka, sehingga cenderung mengincar rumah berukuran lebih kecil dengan harga yang lebih terjangkau.

Dia lantas menyoroti data Bank Indonesia (SHPR Triwulan I 2026) yang menunjukkan penjualan rumah tapak kecil turun 46 persen secara tahunan, sementara segmen rumah mewah masih mencatatkan kinerja positif.

"Minat Gen Z terhadap rumah, sepertinya tetap ada, tetapi di tengah pola perilaku atau gaya hidup Gen Z dan harga rumah yang terus meningkat, menjadikan serapan rumah pada segmen Gen Z cukup challenging," katanya.

Jika dikaitkan dengan fenomena lipstick effect, konsumen saat ini cenderung tetap membelanjakan uangnya untuk kebutuhan atau kesenangan yang lebih terjangkau. Hal ini terlihat dari pesatnya pertumbuhan sektor makanan dan minuman (F&B), yang menyumbang hampir separuh tenant baru di pusat perbelanjaan Jakarta.

Meski demikian, Gen Z tetap menjadi pasar yang menjanjikan bagi industri hunian. Karena itu, pengembang perlu memahami preferensi, gaya hidup, serta kemampuan finansial generasi ini agar dapat menghadirkan produk rumah yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Di sisi lain, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat agar angka backlog perumahan tidak terus bertambah di kalangan Gen Z.

Sementara itu, pengembang dituntut untuk menyesuaikan produk hunian dengan karakter generasi muda, mulai dari desain rumah, lingkungan perumahan, fasilitas pendukung, hingga skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka.

Selain produk, pendekatan pemasaran juga perlu mengikuti platform digital yang sehari-hari digunakan Gen Z. Sejalan dengan perubahan preferensi tersebut, hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik semakin diminati.

Data Knight Frank Indonesia menunjukkan bahwa pada 2025, apartemen yang berada di kawasan berbasis transit-oriented development (TOD) dipasarkan dengan harga sekitar 3–7 persen lebih tinggi dibandingkan apartemen pada umumnya.

Sarana mobilitas menjadi pertimbangan utama saat ini, tidak hanya bagi GenZ, hal ini karena harga tanah di tengah kota memiliki signifikansi pertumbuhan yang tinggi, sehingga konsumen melirik hunian di wilayah hinterland, yang relatif terjangkau, dan accessible.

Akses transportasi kini menjadi faktor penting dalam memilih hunian, tidak hanya bagi Gen Z. Tingginya harga tanah di pusat kota mendorong banyak konsumen untuk mencari rumah di kawasan penyangga (hinterland) yang lebih terjangkau, namun tetap memiliki konektivitas dan kemudahan akses yang baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti sejumlah tantangan dalam sektor jasa keuangan. Menurutnya, tantangan terbesar di sektor jasa keuangan saat ini ialah soal mendongkrak kembali pertumbuhan kredit perbankan di atas 10 persen.

“Tantangan yang paling besar saat ini di sektor keuangan adalah bagaimana menaikkan lagi level pertumbuhan kredit ke double digit. Pertama kali dalam sejarah, pertumbuhan kredit tahun 2025 lalu itu ada pada level 9,7 persen, dan ini akan menjadi tantangan,” ujar Misbakhun saat menyampaikan sambutan dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia menjelaskan dampak positif dari pertumbuhan kredit double digit. Ada multiplier effect yang besar dari pertumbuhan kredit yang tumbuh tinggi. Terutama, diyakini akan memberikan dorongan investasi.

“Dukungan sektor perbankan yang kuat memberikan implikasi sektor riil yang terus memberikan kontribusi. Dan multiplier effect terhadap pembiayaan ini akan sangat besar. Pembiayaan yang kuat terhadap semua lini akan memberikan upaya-upaya yang sangat serius dorongannya kepada semua jenis usaha, baik korporat, consumer, maupun UMKM,” jelasnya.

Pada akhirnya, lanjut Misbakhun, dampak lanjutannya adalah memberikan penguatan terhadap daya beli masyarakat Indonesia, yang bakal mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsumsi domestik memang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Secara sederhana, lipstick effect adalah konsep ekonomi yang menggambarkan kebiasaan konsumen membeli barang kecil yang memberi rasa nyaman atau dihargai pada saat kondisi keuangan sedang sulit.

Barang yang dibeli biasanya bukan kebutuhan utama, tetapi tetap dianggap terjangkau, seperti kosmetik, parfum, kopi, atau makan di luar setelah gajian.

Fenomena lipstick effect memang tidak dapat langsung dikaitkan sebagai pertanda akan datangnya krisis ekonomi di masa depan.

Kendati demikian, munculnya fenomena ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Pasalnya, peristiwa ini sekurang-kurangnya membuka fakta, masyarakat tengah mengalami tekanan kondisi ekonomi, terutama dalam hal belanja besar

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, munculnya fenomena lipstick effect memang tidak otomatis menjadi bukti krisis besar akan terjadi.

Menurut dia, lipstick effect lebih tepat dibaca sebagai sinyal tekanan daya beli, bukan bukti krisis besar pasti akan terjadi.

"Jadi, lipstick effect adalah alarm kecil," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (19/5/2026).

Budi menambahkan, fenomena lipstick effect baru menjadi lebih serius jika disertai penurunan tabungan, kenaikan utang konsumtif, meningkatnya kredit macet paylater, dan pelemahan konsumsi barang tahan lama.

Secara umum, fenomena ini terjadi ketika masyarakat mulai menahan belanja besar, seperti rumah, kendaraan, atau elektronik, tetapi tetap membeli barang kecil yang memberi kepuasan emosional, seperti kosmetik, skincare, kopi, makanan, atau hiburan murah.

Di Indonesia, Budi menyebut, ini bisa muncul karena harga kebutuhan naik, pendapatan sebagian masyarakat tertekan, ketidakpastian kerja meningkat, dan budaya self-reward makin kuat.

"Terutama karena media sosial dan promosi digital," ungkap dia.

Masyarakat Harus Bijak Kelola Keuangan

Dalam menanggapi adanya fenomena tersebut, Budi mengimbau masyarakat untuk lebih bijak mengelola keuangan.

Membeli barang kecil untuk menyenangkan diri tidak salah, selama masih sesuai anggaran.

"Yang berbahaya adalah ketika belanja kecil dilakukan terlalu sering, memakai paylater atau utang konsumtif," ungkap dia.

Ia berpesan, prioritas sebaiknya tetap pada kebutuhan pokok, cicilan wajib, dana darurat, dan perlindungan dasar.

"Self-reward boleh, tetapi jangan sampai berubah menjadi pelarian finansial," ucap dia.

Lipstick Effect Diperparah dengan Strategi Penurunan Kelas Produk

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan fenomena lipstick effect ini diperparah dengan munculnya strategi bertahan dari konsumen melalui metode penurunan kelas produk (downtrading) demi mempertahankan kebiasaan sehari-hari.

"Apalagi sekarang mulai terlihat gejala downtrading, konsumen beralih ke produk yang lebih murah, kemasan kecil, atau memanfaatkan paylater untuk menjaga gaya hidup," jelas dia.

Oleh karena itu, ia mengingatkan para pemangku kebijakan dan pelaku pasar agar tidak salah dalam membaca pergerakan data konsumsi mikro yang saat ini tampak bergerak aktif.

"Efek lipstick effect sebaiknya dibaca sebagai sinyal kehati-hatian, bukan tanda konsumsinya sedang kuat," tegas Yusuf.

Yusuf juga mewanti-wanti adanya dampak jangka panjang bagi ketahanan finansial keluarga jika kondisi stagnasi pendapatan dan tekanan ekonomi ini terus berlanjut tanpa arah perbaikan.

"Kalau tekanan ekonomi berlangsung terlalu lama sementara pendapatan tidak naik, risiko berikutnya adalah tabungan rumah tangga terkuras, konsumsi utang meningkat, dan daya tahan masyarakat semakin melemah," ungkap dia.

Ekonomi Kelas Menengah Stagnan

Ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia Teguh Yudo Wicaksono mengatakan, lipstick effect adalah fenomena kelas menengah yang mengalami tekanan.

"Kita ketahui bahwa selama ini banyak kebijakan ekonomi yang membuat kelas menengah stagnan," ungkap dia.

Hal tersebut misalnya adalah ketidakpastian usaha hingga pelemahan nilai tukar.

"Ini membuat investor menahan untuk ekspansi," ucap dia.

Akibat dari peristiwa tersebut dirasakan langsung oleh kelas menengah.

Akhirnya kelas menengah mengalokasikan belanja barang mewah yang besar, seperti mobil dan rumah ke barang mewah yang kecil-kecil.

"Jadi semua memang indikasi kelas menengah dalam tekanan," kata dia.

KOMPAS.com/LIDIA PRATAMA FEBRIAN Suasana antrean panjang pengunjung yang mengular tertib di depan gerai kuliner *coffeebar & saltbread* kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada Minggu (17/5/2026) siang.

Fenomena Lipstick Effect Muncul di Awal Tahun 2000-an

Fenomena lipstick effect pertama kali populer setelah Leonard Lauder dari perusahaan kosmetik Estée Lauder melihat penjualan lipstik meningkat saat ekonomi melemah.

Estée Lauder melaporkan kenaikan drastis penjualan lipstik setelah terjadi serangan teroris pada 11 September 2001.

Istilah lipstick effect pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Juliet Schor yang merujuk pada perilaku konsumen yang berbelanja barang mewah dengan harga yang terjangkau, misalnya kosmetik premium.

Dilaporkan dari Forbes (1/6/2022), istilah ini kemudian dikenal sebagai salah satu indikator perilaku konsumen saat resesi.

Selama bertahun-tahun, efek lipstick effect sering dikaitkan dengan anggapan bahwa perempuan membeli produk kecantikan untuk menarik perhatian pasangan atau meningkatkan peluang kerja.

Namun, penelitian terbaru menunjukkan kinerja yang lebih kompleks.

Ekonom California State University, San Bernardino, Yasemin Dildar mengatakan, peningkatan pembelian produk kecantikan saat ekonomi sulit sebenarnya lebih berkaitan dengan kebutuhan emosional.

"Itu hanyalah bentuk hiburan kecil," kata Dildar, seperti dikutip dari Bloomberg (15/11/2025).

Menurut penelitian yang ia lakukan saat periode resesi besar, konsumen cenderung mengurangi pembelian mahal seperti tas, pakaian, atau perhiasan, lalu menggantinya dengan produk yang lebih murah tetapi tetap memberi rasa puas.

Bukti Fenomena Lipstick Effect di Tengah Masyarakat

Melansir Instagram @localpridegarage, fenomena antrean panjang terjadi di kawasan Pondok Indah Mall (PIM), Jakarta setelah parfum lokal merek Mykonos viral di media sosial.

Sejumlah unggahan memperlihatkan anak-anak hingga remaja rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan produk parfum yang tengah populer tersebut.

Tren itu diduga dipengaruhi konten kreator dan streamer media sosial yang ramai mengulas produk tersebut, sehingga memicu fenomena fear of missing out (FOMO) alias takut ketinggalan tren di kalangan anak muda dan remaja.

Sementara itu, peluncuran koleksi jam tangan saku terbaru hasil kolaborasi Audemars Piguet dan Swatch memicu kehebohan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia pada Sabtu (16/5/2026).

Banyak penggemar horologi rela mengantre sejak pagi buta di depan gerai Swatch yang berlokasi di mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, dan Pacific Place, Jakarta Selatan, demi mendapatkan seri bertajuk Royal Pop Collection.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena lipstick effect memang tidak dapat langsung dikaitkan sebagai pertanda akan datangnya krisis ekonomi di masa depan.

Kendati demikian, munculnya fenomena ini tidak dapat dipandang sebelah mata.

Pasalnya, peristiwa ini sekurang-kurangnya membuka fakta, masyarakat tengah mengalami tekanan kondisi ekonomi, terutama dalam hal belanja besar.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, munculnya fenomena lipstick effect memang tidak otomatis menjadi bukti krisis besar akan terjadi.

Menurut dia, lipstick effect lebih tepat dibaca sebagai sinyal tekanan daya beli, bukan bukti krisis besar pasti akan terjadi.

"Jadi, lipstick effect adalah alarm kecil," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (19/5/2026).

Budi menambahkan, fenomena lipstick effect baru menjadi lebih serius jika disertai penurunan tabungan, kenaikan utang konsumtif, meningkatnya kredit macet paylater, dan pelemahan konsumsi barang tahan lama.

Secara umum, fenomena ini terjadi ketika masyarakat mulai menahan belanja besar, seperti rumah, kendaraan, atau elektronik, tetapi tetap membeli barang kecil yang memberi kepuasan emosional, seperti kosmetik, skincare, kopi, makanan, atau hiburan murah.

Di Indonesia, Budi menyebut, ini bisa muncul karena harga kebutuhan naik, pendapatan sebagian masyarakat tertekan, ketidakpastian kerja meningkat, dan budaya self-reward makin kuat.

"Terutama karena media sosial dan promosi digital," ungkap dia.

Masyarakat Harus Bijak Kelola Keuangan

Dalam menanggapi adanya fenomena tersebut, Budi mengimbau masyarakat untuk lebih bijak mengelola keuangan.

Membeli barang kecil untuk menyenangkan diri tidak salah, selama masih sesuai anggaran.

"Yang berbahaya adalah ketika belanja kecil dilakukan terlalu sering, memakai paylater atau utang konsumtif," ungkap dia.

Ia berpesan, prioritas sebaiknya tetap pada kebutuhan pokok, cicilan wajib, dana darurat, dan perlindungan dasar.

"Self-reward boleh, tetapi jangan sampai berubah menjadi pelarian finansial," ucap dia.

Lipstick Effect Diperparah dengan Strategi Penurunan Kelas Produk

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan fenomena lipstick effect ini diperparah dengan munculnya strategi bertahan dari konsumen melalui metode penurunan kelas produk (downtrading) demi mempertahankan kebiasaan sehari-hari.

"Apalagi sekarang mulai terlihat gejala downtrading, konsumen beralih ke produk yang lebih murah, kemasan kecil, atau memanfaatkan paylater untuk menjaga gaya hidup," jelas dia.

Oleh karena itu, ia mengingatkan para pemangku kebijakan dan pelaku pasar agar tidak salah dalam membaca pergerakan data konsumsi mikro yang saat ini tampak bergerak aktif.

"Efek lipstick effect sebaiknya dibaca sebagai sinyal kehati-hatian, bukan tanda konsumsinya sedang kuat," tegas Yusuf.

Yusuf juga mewanti-wanti adanya dampak jangka panjang bagi ketahanan finansial keluarga jika kondisi stagnasi pendapatan dan tekanan ekonomi ini terus berlanjut tanpa arah perbaikan.

"Kalau tekanan ekonomi berlangsung terlalu lama sementara pendapatan tidak naik, risiko berikutnya adalah tabungan rumah tangga terkuras, konsumsi utang meningkat, dan daya tahan masyarakat semakin melemah," ungkap dia.

Ekonomi Kelas Menengah Stagnan

Ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia Teguh Yudo Wicaksono mengatakan, lipstick effect adalah fenomena kelas menengah yang mengalami tekanan.

"Kita ketahui bahwa selama ini banyak kebijakan ekonomi yang membuat kelas menengah stagnan," ungkap dia.

Hal tersebut misalnya adalah ketidakpastian usaha hingga pelemahan nilai tukar.

"Ini membuat investor menahan untuk ekspansi," ucap dia.

Akibat dari peristiwa tersebut dirasakan langsung oleh kelas menengah.

Akhirnya kelas menengah mengalokasikan belanja barang mewah yang besar, seperti mobil dan rumah ke barang mewah yang kecil-kecil.

"Jadi semua memang indikasi kelas menengah dalam tekanan," kata dia.

KOMPAS.com/LIDIA PRATAMA FEBRIAN Suasana antrean panjang pengunjung yang mengular tertib di depan gerai kuliner *coffeebar & saltbread* kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada Minggu (17/5/2026) siang.

Fenomena Lipstick Effect Muncul di Awal Tahun 2000-an

Secara sederhana, efek lipstick effect adalah konsep ekonomi yang menggambarkan kebiasaan konsumen membeli barang kecil yang memberi rasa nyaman atau dihargai pada saat kondisi keuangan sedang sulit.

Barang yang dibeli biasanya bukan kebutuhan utama, tetapi tetap dianggap terjangkau, seperti kosmetik, parfum, kopi, atau makan di luar setelah gajian.

Fenomena ini pertama kali populer setelah Leonard Lauder dari perusahaan kosmetik Estée Lauder melihat penjualan lipstik meningkat saat ekonomi melemah.

Estée Lauder melaporkan kenaikan drastis penjualan lipstik setelah terjadi serangan teroris pada 11 September 2001.

Istilah lipstick effect pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Juliet Schor yang merujuk pada perilaku konsumen yang berbelanja barang mewah dengan harga yang terjangkau, misalnya kosmetik premium.

Dilaporkan dari Forbes (1/6/2022), istilah ini kemudian dikenal sebagai salah satu indikator perilaku konsumen saat resesi.

Selama bertahun-tahun, efek lipstick effect sering dikaitkan dengan anggapan bahwa perempuan membeli produk kecantikan untuk menarik perhatian pasangan atau meningkatkan peluang kerja.

Namun, penelitian terbaru menunjukkan kinerja yang lebih kompleks.

Ekonom California State University, San Bernardino, Yasemin Dildar mengatakan, peningkatan pembelian produk kecantikan saat ekonomi sulit sebenarnya lebih berkaitan dengan kebutuhan emosional.

"Itu hanyalah bentuk hiburan kecil," kata Dildar, seperti dikutip dari Bloomberg (15/11/2025).

Menurut penelitian yang ia lakukan saat periode resesi besar, konsumen cenderung mengurangi pembelian mahal seperti tas, pakaian, atau perhiasan, lalu menggantinya dengan produk yang lebih murah tetapi tetap memberi rasa puas.

Bukti Fenomena Lipstick Effect di Tengah Masyarakat

Melansir Instagram @localpridegarage, fenomena antrean panjang terjadi di kawasan Pondok Indah Mall (PIM), Jakarta setelah parfum lokal merek Mykonos viral di media sosial.

Sejumlah unggahan memperlihatkan anak-anak hingga remaja rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan produk parfum yang tengah populer tersebut.

Tren itu diduga dipengaruhi konten kreator dan streamer media sosial yang ramai mengulas produk tersebut, sehingga memicu fenomena fear of missing out (FOMO) alias takut ketinggalan tren di kalangan anak muda dan remaja.

Sementara itu, peluncuran koleksi jam tangan saku terbaru hasil kolaborasi Audemars Piguet dan Swatch memicu kehebohan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia pada Sabtu (16/5/2026).

Banyak penggemar horologi rela mengantre sejak pagi buta di depan gerai Swatch yang berlokasi di mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, dan Pacific Place, Jakarta Selatan, demi mendapatkan seri bertajuk Royal Pop Collection.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan seluruh program strategis pemerintah, mulai dari pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG), telah dihitung secara matang agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit anggaran di bawah batas maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Dengan ini sudah kita hitung anggarannya, di bawah 3 persen defisitnya, di bawah 3 persen dari PDB,” kata Purbaya usai menghadiri penyerahan sejumlah alutsista udara oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlanjutan pembiayaan negara. Pemerintah, kata Purbaya, telah menyusun formulasi fiskal secara hati-hati agar seluruh program prioritas tetap berjalan tanpa mengganggu pembangunan sektor lain.

“Jadi semuanya sudah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG dan program-program lainnya, tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam, BBM,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, pengadaan alutsista strategis yang saat ini mulai diterima TNI sebenarnya telah dirancang dan dianggarkan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo secara simbolis menyerahkan sejumlah alutsista strategis kepada Panglima TNI Agus Subiyanto, antara lain pesawat tempur Dassault Rafale, pesawat Dassault Falcon 8X, pesawat Airbus A400M Atlas, Radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer, serta rudal Meteor.

Alutsista yang diserahkan terdiri atas enam unit Rafale, empat unit Falcon 8X, dan satu unit Airbus A400M Atlas MRT. Kontrak pengadaan 42 unit Rafale sendiri telah ditandatangani sejak Februari 2022 dan mulai datang bertahap pada awal 2026.

Purbaya menegaskan, manajemen fiskal yang disiplin menjadi kunci agar agenda modernisasi pertahanan dan program sosial pemerintah dapat berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan anggaran satu sama lain.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena antrean panjang anak-anak dan remaja demi membeli parfum lokal hingga jam tangan viral di pusat perbelanjaan dinilai bukan menjadi indikator kondisi ekonomi masyarakat sedang baik-baik saja.

Di balik tren konsumsi tersebut, ekonom justru melihat adanya gejala tekanan ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat.

Lipstick effect sebagai cermin tekanan ekonomi

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, fenomena masyarakat rela mengantre demi membeli barang-barang konsumtif bernilai relatif kecil merupakan bagian dari fenomena yang dikenal sebagai lipstick effect.

dok. Swatch AP x Swatch Royal Pop Collection varian OTG Roz (kiri), Blaue Acht (tengah), dan Lan Ba (kanan).

“Fenomena itu disebut sebagai lipstick effect karena makin besar tekanan ekonomi, makin mendekati krisis, semakin banyak pengeluaran masyarakat untuk barang-barang yang sebenarnya sifatnya kemewahan kecil seperti beli lipstick, beli parfum,” ujar Bhima kepada Kompas.com, Minggu (17/5/2026).

Sebagai informasi, fenomena lipstick effect merupakan kondisi psikologis dalam perilaku konsumsi masyarakat ketika tekanan ekonomi meningkat, namun keinginan untuk mencari hiburan atau kepuasan pribadi tetap tinggi.

Dalam situasi tersebut, masyarakat cenderung tetap membelanjakan uangnya untuk barang-barang kecil yang dianggap mampu meningkatkan suasana hati, meski bukan kebutuhan utama.

Alih-alih membeli barang mewah dengan harga mahal, konsumen biasanya beralih pada produk tersier yang relatif lebih terjangkau seperti lipstik, parfum, kopi premium, produk perawatan diri, hingga hiburan ringan.

Barang-barang tersebut dipandang sebagai bentuk “hadiah kecil” untuk diri sendiri di tengah tekanan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau ketidakpastian ekonomi.

Kompas.com/Manda Firmansyah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara dalam diskusi Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan di Tengah Krisis Iklim, Selasa (16/9/2025).

Fenomena ini kerap muncul saat kondisi ekonomi melambat atau mendekati krisis, ketika masyarakat tetap ingin mempertahankan gaya hidup dan mencari pelarian emosional tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Bhima mengatakan, kondisi tersebut biasanya muncul ketika masyarakat mengalami tekanan ekonomi maupun psikologis akibat pekerjaan, penurunan pendapatan, hingga sulitnya mencari lapangan kerja.

“Untuk menghibur diri dari tekanan pekerjaan yang semakin meningkat, banyak orang susah cari kerja, pendapatannya turun,” katanya.

Bukan tanda daya beli masyarakat kuat

Bhima menilai, tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk-produk viral, konser musik, hingga barang gaya hidup tidak bisa langsung diartikan sebagai tanda daya beli masyarakat sedang kuat.

“Makanya konser musik juga laris, tapi itu bukan menandakan ekonomi sedang baik-baik aja, justru sebaliknya,” ucapnya.

Dia bahkan mengingatkan fenomena tersebut bisa menjadi sinyal adanya tekanan ekonomi yang lebih besar dalam waktu mendatang apabila masyarakat tidak mulai lebih bijak mengelola pengeluaran.

“Justru menandakan bahwa akan ada badai ekonomi yang segera datang,” kata Bhima.

Menurut Bhima, masyarakat sebaiknya mulai memperkuat dana darurat dan memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding pengeluaran tersier yang sifatnya hiburan sesaat.

“Dan masyarakat harus diberi peringatan bahwa lipstick effect ini bukan pertanda ekonomi sedang baik-baik saja, tapi sebaliknya,” ujarnya.

“Ekonomi akan semakin tertekan, jadi daripada beli barang-barang yang sifatnya tersier seperti lipstick dan parfum, ya harusnya masyarakat bersiap dengan dana darurat dan kebutuhan pokok,” lanjut Bhima.

PIXABAY Ilustrasi belanja.

Melansir Instagram @localpridegarage, fenomena antrean panjang terjadi di kawasan Pondok Indah Mall (PIM), Jakarta setelah parfum lokal merek Mykonos viral di media sosial.

Sejumlah unggahan memperlihatkan anak-anak hingga remaja rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan produk parfum yang tengah populer tersebut.

Tren itu diduga dipengaruhi konten kreator dan streamer media sosial yang ramai mengulas produk tersebut, sehingga memicu fenomena fear of missing out (FOMO) alias takut ketinggalan tren di kalangan anak muda dan remaja.

Sementara itu, peluncuran koleksi jam tangan saku terbaru hasil kolaborasi Audemars Piguet dan Swatch memicu kehebohan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia pada Sabtu (16/5/2026).

Banyak penggemar horologi rela mengantre sejak pagi buta di depan gerai Swatch yang berlokasi di mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, dan Pacific Place, Jakarta Selatan, demi mendapatkan seri bertajuk Royal Pop Collection.

Dalam berbagai video di media sosial, terekam jelas tingginya antusiasme para pembeli. Antrean pengunjung mengular, bahkan sejak sebelum mal dibuka.

Saking ramainya, petugas keamanan setempat pun dilaporkan sempat harus turun tangan menertibkan barisan massa yang terus bertambah.

Pihak Swatch pun mengeluarkan pernyataan tertulis perihal situasi tersebut.

"Untuk memastikan keselamatan pelanggan dan staf kami di toko Swatch, kami mohon Anda tidak terburu-buru datang ke toko kami dalam jumlah besar untuk mendapatkan produk ini," tulis mereka dalam unggahan akun Instagramnya, Minggu (17/5/2026) dini hari.

"The Royal Pop Collection akan tetap tersedia selama beberapa bulan. Di beberapa negara, antrean lebih dari 50 orang tidak dapat diterima, dan penjualan mungkin perlu dihentikan," lanjut mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri skincare dan produk kecantikan dinilai masih memiliki prospek cerah di tengah perlambatan ekonomi global. Tingginya permintaan masyarakat terhadap produk perawatan diri, membuat sektor ini relatif bertahan dibandingkan industri konsumsi lainnya.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, produk skincare dan kosmetik termasuk kategori barang konsumsi yang perputarannya tetap cepat meski kondisi ekonomi sedang tidak baik.

“Groceries untuk beauty product masih akan cukup tinggi permintaannya, makanya di setiap ritel modern selalu ada segmen khusus untuk beauty product,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (10//5/2026).

Menurut Nailul, permintaan produk kecantikan cenderung tetap tumbuh seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penampilan serta perawatan diri.

Dia menjelaskan, fenomena tersebut juga tercermin dalam istilah lipstick effect, yakni kondisi ketika masyarakat tetap membeli produk kecantikan untuk memperoleh kepuasan di tengah keterbatasan ekonomi.

“Maka dari itu, industri ini masih bertahan ketika ada depresi ekonomi karena ketika keuangan mereka terbatas, mereka akan naik kepuasan dengan berdandan,” tuturnya.

Nailul juga berpedapat, persaingan industri skincare saat ini semakin ketat, terutama dengan maraknya penjualan melalui platform daring. Namun demikian, ritel modern masih memiliki peluang bertahan melalui strategi promosi dan penawaran harga yang kompetitif.

Pasalnya, konsumen Indonesia masih sangat price oriented, jadi harga menjadi faktor utama pembelian. Untuk itu, bila ingin bersaing dengan produk global dan ekspansif, strategi promo disebut menjadi andalan.

Di sisi lain, dia memandang pemerintah perlu memberikan perlindungan lebih kuat terhadap industri kosmetik nasional, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah (IKM) yang menghadapi tekanan produk impor.

Menurutnya, proteksi dapat dilakukan melalui instrumen tarif maupun non-tarif untuk menjaga daya saing industri kosmetik dalam negeri.

“Perlu adanya proteksi terhadap barang-barang kosmetik impor. Beri perlindungan melalui berbagai instrumen perdagangan international,” katanya.

Selain itu, dia juga mendorong optimalisasi pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna memberantas produk kosmetik yang melanggar ketentuan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik lokal. “Dari dalam negeri, iklim industri harus dibangun dengan baik,” sebut Nailul.

Tidak dipungkiri, sektor kosmetik nasional merupakan salah satu subsektor prioritas yang diklaim memiliki kinerja baik. Kementerian Perindustrian mencatat, nilai pasar industri kosmetik Indonesia pada 2025 mencapai sekitar US$9,74 miliar dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 4,33% hingga 4,37%. Selain itu, kinerja ekspor kosmetik meningkat dari US$416,8 juta pada 2024 menjadi US$473,8 juta pada 2025.

Berbagai lembaga riset termasuk Statista juga memproyeksikan nilai pasar kosmetik Indonesia pada 2026 menembus lebih dari US$10 miliar dengan rata-rata pertumbuhan di atas 5,5% dalam lima tahun ke depan.

Pertumbuhan industri kosmetik juga tercermin dari meningkatnya jumlah pelaku usaha. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terdapat 1.684 industri kosmetik di Indonesia dan sekitar 85% di antaranya merupakan industri kecil dan menengah (IKM

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan risiko hiperinflasi di Indonesia masih jauh, sekaligus menepis kekhawatiran sejumlah pengamat terkait lonjakan harga.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (5/5).

Ia memastikan pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil tanpa memicu kondisi overheating atau 'kepanasan' yang berpotensi mendorong inflasi tinggi.

"Ini hal yang bagus, pemerintah akan menjaga, kita pastikan terus terkendali. Jadi ekonomi kita enggak kepanasan. Pengamat-pengamat itu harus belajar lagi," ujar Purbaya.

Menurutnya, pemerintah bersama bank sentral akan terus menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Purbaya juga meyakini penyaluran kredit akan meningkat secara bertahap, sehingga dapat memperkuat peran sektor swasta dalam menopang perekonomian.

"Ini yang saya bilang dulu, saya ingin menjalankan mesin private (swasta) dan mesin pemerintah," ujarnya.

Ia menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen (yoy) pada kuartal I 2026 menjadi fondasi kuat untuk mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi secara bertahap.

Di sisi lain, Purbaya menepis kekhawatiran akan lonjakan inflasi yang dinilai berlebihan. Ia menyebut inflasi Indonesia pada April 2026 justru masih terkendali di kisaran 2,4 persen.

"Ada yang bilang menuju hiperinflasi, bisa 4-5 persen, nakut-nakutin. Ternyata inflasinya pada April ini 2,4 persen," tegasnya.

Ia bahkan menyebut angka tersebut sebagai kondisi yang ideal dan menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga.

"Ini (2,4 persen) angka yang sempurna. Kita pastikan inflasi akan terkendali terus. Jadi ekonomi kita tidak kepanasan, hiperinflasi masih jauh. Pengamat-pengamat itu mesti belajar," ujar Purbaya.

Dengan kondisi tersebut, ia memastikan pemerintah akan terus hadir menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus kenaikan harga, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan laju inflasi tahunan memang mengalami penurunan pada April 2026. Inflasi tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 3,48 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan meredanya inflasi seiring berakhirnya dampak low base effect tarif listrik yang sempat mendorong kenaikan harga pada awal tahun.

"Inflasi tahunan pada April 2026 mereda ke angka 2,42 persen. Pada bulan ini sudah tidak ada lagi dampak low base effect tarif listrik. Inflasi lebih didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (4/5) lalu.

BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 0,90 persen dan tingkat inflasi 3,06 persen.

Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 11,43 persen, terutama dipicu lonjakan harga emas perhiasan.

Secara keseluruhan, seluruh komponen pengeluaran mengalami inflasi secara tahunan, meski dalam tren yang lebih terkendali dibandingkan awal tahun.

Laju inflasi tahunan Indonesia menunjukkan tren penurunan pada April 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 2,42 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 3,48 persen.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan meredanya inflasi ini seiring dengan berakhirnya dampak low base effect dari tarif listrik yang sebelumnya mendorong kenaikan inflasi pada awal tahun.

Pada periode Januari hingga Maret 2026, inflasi tahunan sempat berada di level 3,55 persen, kemudian melonjak ke 4,76 persen, sebelum turun ke 3,48 persen.

"Inflasi tahunan pada April 2026 mereda ke angka 2,42 persen. Pada bulan ini sudah tidak ada lagi dampak low base effect tarif listrik. Inflasi lebih didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau," ujar Amalia dalam keterangan resmi, Senin (4/5).

BPS mencatat, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 0,90 persen dan tingkat inflasi 3,06 persen. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 11,43 persen dengan andil 0,77 persen.

Kenaikan pada kelompok perawatan pribadi terutama dipicu oleh lonjakan harga emas perhiasan, yang memberikan andil signifikan terhadap inflasi umum.

"Jika harga emas perhiasan tidak mengalami inflasi, maka inflasi tahunan April 2026 diperkirakan sebesar 1,71 persen," kata Amalia.

Berdasarkan komponen, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi secara tahunan. Komponen harga bergejolak mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,37 persen dengan andil 0,56 persen, didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.

Komponen inti mengalami inflasi sebesar 2,44 persen dengan andil sebesar 1,56 persen, antara lain didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, serta akademi/perguruan tinggi.

Sedangkan komponen diatur pemerintah mengalami inflasi yang lebih rendah sebesar 1,53 persen dengan andil inflasi 0,30 persen, terutama akibat kenaikan harga tarif angkutan udara, sigaret kretek mesin (SKM), dan sigaret kretek tangan (SKT).

Secara spasial, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan pada April 2026. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar 5,00 persen, sedangkan inflasi terendah tercatat di Lampung sebesar 0,53 persen.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto optimistis penerimaan pajak tetap tumbuh sepanjang 2026.

Optimisme Bimo bukan tanpa alasan. Pada Januari-Februari, laju penerimaan pajak tumbuh 30,4 persen (yoy). Kemudian, penerimaan masih melaju 20,7 persen pada Januari-Maret.

"Sepanjang tahun pernah tumbuh 30 persen kemudian 20 persen, jadi silakan dihitung. Kami optimistis tidak ada perlambatan," ujar Bimo di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Menurut Bimo, hingga 29 April 2026, kinerja penerimaan pajak masih tumbuh di atas 18 persen. Ia menilai ini angka yang wajar karena adanya penurunan aktivitas ekonomi sementara akibat libur panjang dari beberapa hari besar keagamaan.

"Libur panjang dari umat Islam, Nasrani, dan Hindu di bulan yang sama pasti ada slowing down economic activity, tapi angka sementara sampai 29 April masih di atas 18 persen," ujar Bimo.

Guna mencapai target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, ia menyiapkan sejumlah strategi. Bimo menekankan upaya memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah ada.

Ia menyebut seluruh jajaran DJP, mulai dari pemeriksa hingga penyuluh, difokuskan untuk mendorong kepatuhan tersebut.

"Strateginya memperluas basis dan membuat basis yang sudah ada semakin patuh. Anggota kami di lapangan semuanya kerja keras," ujar Bimo.

Selain itu, ia mengatakan DJP juga mengoptimalkan sistem Coretax yang telah dilengkapi fitur prepopulated data. Melalui sistem ini, data transaksi wajib pajak sudah terintegrasi dari berbagai sumber, sehingga pelaporan menjadi lebih transparan.

Menurut dia, SPT sekarang sulit direkayasa karena informasi transaksi sudah tersedia dari pemberi kerja, supplier, konsumen, hingga lembaga jasa keuangan.

"Kita bisa melihat teman-teman bisa mendapat pengalaman bahwa SPT sudah sulit untuk, dalam tanda kutip direkayasa, karena informasi-informasi terkait dengan transaksi sudah ada di situ semua," ucap Bimo.

DJP disebut juga mulai mengarahkan penggalian penerimaan ke sektor ekonomi digital. Langkah ini mencakup pemajakan transaksi digital hingga pengawasan pada aset dan mata uang digital.

Di sisi lain, penegakan hukum juga diperkuat untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan. Bimo memastikan kinerja penegakan hukum pajak akan terus ditingkatkan dan dilaporkan secara berkala.

"Untuk deterrent effect, kita juga menegakkan banyak sekali penegakan hukum. Kami akan rilis untuk kuartal satu terkait dengan kinerja kita di berbagai bisnis proses di Direktorat Jenderal Pajak," ujar Bimo.