Dengan penetapan IPSKA baru ini, saat ini terdapat 103 IPSKA yang tersebar di seluruh Indonesia

Purwokerto (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan keberadaan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang baru di berbagai daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor daerah sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

"Kalau biaya masuknya nol persen, harga produk kita di negara tujuan menjadi lebih murah sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain yang belum memiliki perjanjian dagang," katanya usai meresmikan secara serentak IPSKA di tujuh daerah se-Indonesia yang dipusatkan di Pendopo Si Panji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut dia, Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang menunjukkan asal suatu barang yang diekspor dan menjadi dasar bagi negara tujuan untuk memberikan fasilitas tarif preferensi sesuai perjanjian perdagangan yang berlaku.

Ia mencontohkan apabila Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan negara mitra yang memberikan tarif bea masuk nol persen untuk produk tertentu, SKA menjadi bukti bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari Indonesia sehingga berhak memperoleh fasilitas tersebut.

Budi mengatakan tanpa SKA, negara tujuan akan kesulitan memastikan asal barang karena perdagangan internasional melibatkan produk dari berbagai negara.

Oleh karena itu, kata dia, SKA menjadi instrumen penting untuk memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin) sekaligus memberikan kepastian bagi eksportir.

Menurut Mendag, keberadaan IPSKA di daerah akan mempermudah pelaku usaha mengakses layanan penerbitan SKA sehingga pemanfaatan berbagai fasilitas perdagangan internasional dapat meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekspor nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan pemerintah telah menetapkan tujuh IPSKA baru berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 404 Tahun 2026 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 405 Tahun 2026 tentang Pejabat Penandatangan Surat Keterangan Asal.

Ia menjelaskan penetapan IPSKA dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria, antara lain aktivitas ekspor yang memadai, keberadaan pelabuhan ekspor, kawasan industri, serta kawasan yang berorientasi ekspor maupun kawasan ekonomi khusus.

"Dengan penetapan IPSKA baru ini, saat ini terdapat 103 IPSKA yang tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Tujuh IPSKA yang diresmikan tersebut berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Garut, Kota Semarang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morowali, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Menurut dia, IPSKA memiliki peran strategis sebagai penerbit SKA sekaligus pelaksana verifikasi dan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan asal barang ekspor Indonesia sehingga menjadi garda terdepan dalam menjamin keabsahan dokumen ekspor.

Penambahan IPSKA baru diharapkan semakin mendekatkan layanan kepada eksportir dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah sehingga lebih banyak pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas perdagangan yang telah dimiliki Indonesia.

Khusus di Banyumas, kata dia, produk unggulan seperti gula kelapa, kerajinan anyaman, dan minyak atsiri memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekspor apabila didukung kontinuitas pasokan dan kualitas produk yang terjaga.

Ia mengatakan tingkat utilisasi SKA terhadap ekspor nasional ke negara-negara mitra yang memiliki perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) saat ini telah mencapai 75,6 persen.

Kementerian Perdagangan juga terus mengembangkan sistem penerbitan SKA, termasuk melalui fitur otomatisasi yang telah diterapkan untuk ekspor ke Uni Emirat Arab, Hong Kong, Jepang, Australia, China, dan Korea Selatan.

Tommy mengharapkan penambahan IPSKA dan penguatan layanan tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas perdagangan internasional sekaligus memperkuat daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menolak permohonan justice collaborator dari eks Waka BGN Sony Sonjaya.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penolakan itu tidak akan berpengaruh terhadap penyidikan jika nantinya Sony memutuskan untuk tidak terbuka dalam perkara MBG ini.

"Ya, jadi gini. Alat bukti yang kami dapat atau kami cari itu tidak bergantung kepada salah satu keterangan saja," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (23/6/2026).

Dia menambahkan, korps Adhyaksa tidak hanya bergantung pada keterangan yang dimiliki Sony Sonjaya. Sebab, alat bukti bisa ditelusuri dari pihak lain.

Misalnya, dari barang bukti elektronik, bukti dokumen, ahli hingga keterangan dari pihak lainnya untuk membuat perkara ini terungkap secara terang benderang.

"Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja ya. Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi," imbuhnya.

Adapun, Syarief menyatakan untuk menolak pengajuan JC itu lantaran Sony Sonjaya dinilai merupakan pelaku utama dalam kasus MBG. Hal tersebut terungkap dari proses penyidikan yang ada.

Berdasarkan perannya, Sony diduga berperan besar dalam pengaturan atau penjualan titik SPPG dalam perkara ini. Bahkan, Sony juga dinilai belum mengakui perbuatannya.

"Atas dasar hal tersebut, ya kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG - Sebagai wujud komitmen dalam menghadirkan layanan perbankan yang lengkap dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, Bank Sumsel Babel kembali menghadirkan layanan Safe Deposit Box (SDB) sebagai solusi penyimpanan yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi berbagai aset serta dokumen penting.

Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap barang-barang berharga, layanan Safe Deposit Box Bank Sumsel Babel hadir untuk memberikan ketenangan dan rasa aman melalui sistem penyimpanan dengan standar keamanan berlapis dan privasi yang terjaga.

Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk menyimpan berbagai dokumen dan aset penting, seperti sertifikat, akta, perhiasan, logam mulia, koleksi berharga, hingga dokumen pribadi lainnya yang memerlukan perlindungan ekstra.

Bank Sumsel Babel menyediakan tiga pilihan ukuran Safe Deposit Box yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu:

- Small (7,5 x 25 x 60 cm), ideal untuk penyimpanan dokumen penting dan barang pribadi
- Medium (12,5 x 25 x 60 cm), cocok untuk koleksi berharga dan perhiasan
- Large (25 x 25 x 60 cm), dirancang untuk menyimpan aset bernilai tinggi dan dokumen dalam jumlah lebih besar.

Selain menawarkan beragam pilihan ukuran, layanan Safe Deposit Box Bank Sumsel Babel juga didukung oleh proses sewa yang mudah, akses yang terjamin keamanannya, serta didukung oleh pelayanan profesional dari petugas Bank Sumsel Babel.

Kehadiran kembali layanan ini menjadi bagian dari langkah Bank Sumsel Babel dalam memperkuat perannya sebagai mitra finansial terpercaya yang tidak hanya menyediakan layanan transaksi perbankan, tetapi juga memberikan solusi perlindungan terhadap aset berharga masyarakat.
"Kepercayaan nasabah merupakan aset utama bagi Bank Sumsel Babel.

Melalui layanan Safe Deposit Box, kami ingin memberikan ketenangan dan rasa aman bagi masyarakat dalam menyimpan dokumen maupun barang berharga yang memiliki nilai penting, baik secara ekonomi maupun personal," ujar Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Muhamad Suryadi.

Layanan Safe Deposit Box saat ini tersedia di tiga kantor cabang strategis Bank Sumsel Babel, yaitu:
Cabang Kapten A. Rivai
Cabang Jakabaring
Cabang Muara Enim

Khusus di Cabang Kapten A. Rivai, Layanan Safe Deposit Box kembali dihadirkan sebagai fasilitas baru yang melengkapi berbagai layanan perbankan premium di kantor cabang tersebut.

Penambahan fasilitas Safe Deposit Box di Cabang Kapten A. Rivai sekaligus mencerminkan komitmen Bank Sumsel Babel untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga dapat memberikan pengalaman perbankan yang semakin lengkap, nyaman dan terpercaya bagi seluruh nasabah.

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan rinci mengenai besaran tarif sewa, syarat dan ketentuan menjadi nasabah, serta ketersediaan unit kotak penyimpanan, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi di www.banksumselbabel.com atau menghubungi layanan pelanggan di nomor 1500711 yang siap melayani setiap hari kerja.

Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya, Bank Sumsel Babel telah berizin dan diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia. Selain itu, bank ini juga merupakan peserta resmi penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan menyeluruh bagi seluruh nasabah yang menggunakan berbagai layanan yang disediakan.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) nonaktif, Silmy Karim (SK) menerima Rp100 juta per minggu dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA di Kementerian Hukum dan HAM/ Imigrasi dan Pemasaran tahun 2022-2026.

Dalam perkara ini, Silmy memiliki kapasitas sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan Silmy diduga melakukan pemerasan dengan cara ‘meminta jatah’ dari pengurusan izin tinggal para WNA melalui Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS).

Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

"Untuk menarik ‘biaya extra’ dari WNA, di mana untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses ‘setiap klik ada harganya’," kata Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Setyo mengatakan, Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Bernardiandyah (GST).

Setyo menyampaikan bahwa para WNA akan dipersulit atau diperlambat mendpatkan izin tinggal jika tidak memberikan sejumlah uang kepada para pejabat imigrasi.

Lebih lanjut, Setyo menyebut, Gusti Bernardiandyah diduga menggunakan beberapa rekening sebagai 'rekening pengepul' untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang bersumber dari biro jasa atau pihak WNA.

Selama periode 2022-2026, kata Setyo, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar. "Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya saudara SK yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ucapnya.

Setyo menuturkan, agar proses pembagian uang menggunakan kode seperti 'malaikat' yang dimaksudkan distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas.

"Kode lainnya dengan menggunakan istilah pembayaran konser grup band, seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu," jelas Setyo.

KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait hasil dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, senilai total mencapai Rp17,5 miliar dalam berbagai jenis barang bukti, seperti 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka dan telah ditahan selama 20 hari, yakni:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 17 orang terkait dugaan kasus korupsi pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ingin tinggal di Indonesia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dari 17 orang tersebut, 8 di antaranya merupakan PNS dan 9 orang pihak swasta. Para pihak swasta tersebut merupakan perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian.

“Sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang. 8 orang di antaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta,” kata Budi, Rabu (3/6/2026) malam.

Budi menyebut dua orang pihak swasta diamankan di wilayah Bali dan satu pegawai negeri diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Sejumlah pihak lainnya juga diamankan di Jakarta.

Sebagai konteks, kasus ini merupakan rangkaian operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat imigrasi Jakarta Barat. Operasi berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

Lebih lanjut, KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

“Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas sekitar ratusan gram,” ucap Budi.

Budi mengimbau pihak-pihak terkait untuk kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK guna dimintai keterangan, sehingga dapat memperkaya informasi maupun bukti dalam perkara ini.

Ia menambahkan bahwa konstruksi pasal yang akan disangkakan masih menunggu hasil gelar perkara (ekspos) yang dijadwalkan berlangsung hingga malam ini.

Penyidik masih mendalami apakah perkara tersebut akan dijerat dengan dugaan pemerasan sebagaimana Pasal 12 huruf e, suap, atau bentuk penerimaan lainnya.

“Terkait konstruksi sangkaan pasalnya nanti kita tunggu karena malam ini masih akan dilakukan ekspos. Apakah nanti sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya, nanti kami akan update,” ujarnya.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkap motif para terduga pelaku kasus dugaan riset palsu dalam forum ilmiah dunia. Brian menyampaikan bahwa motif ini diketahui setelah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berkoordinasi dengan Kemendiktisaintek setelah mereka mengundang keempat terduga pelaku untuk diwawancarai.

"Jadi, memang cukup kuat saat ini dugaan bahwa mereka ingin memanfaatkan travel grant ke luar negeri," kata Brian usai rapat kerja bersama Komisi X DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Diketahui, travel grant merupakan bantuan dana yang diberikan oleh penyelenggara konferensi, institusi pendidikan, yayasan atau organisasi untuk menutupi biaya perjalanan dan akomodasi seseorang.

Sayangnya, kata dia, langkah yang ditempuh para pelaku ini sangat bermasalah dari sisi etik dan integritas lantaran menggunakan riset palsu demi bisa pergi ke luar negeri.

"Dan yang sangat disayangkan juga adalah dengan kasus ini, maka kredibilitas penelitian di Indonesia juga kemudian akan disangsikan," sebutnya.

Brian memastikan akan membawa kasus dugaan skandal penggunaan riset palsu oleh peneliti Indonesia dalam forum ilmiah dunia ke jalur hukum. Brian menyampaikan bahwa saat ini pihaknya terus mengumpulkan data-data terkait kasus tersebut.

Mendiktisaintek memastikan jika data-data telah terkumpul maka kasus dugaan skandal riset palsu ini akan dibawa ke proses hukum.

"Dan kami saat ini sedang terus-menerus mengumpulkan data-data apa yang nantinya bisa kita lakukan proses hukum terhadap terduga pelaku ini. Karena kami meyakini kalau tidak ada tindakan hukum, kami khawatir tidak memberikan efek jera," kata Brian.

Dia menyampaikan bahwa tim Investigasi telah menemukan adanya penggunaan afiliasi tanpa izin dari kampus tertentu di Indonesia.

"Nah dengan begitu artinya kan mereka menggunakan, mencatut nama perguruan tinggi tanpa izin dan juga berarti melakukan penipuan, begitu," ujarnya.

Oleh karena itu, tutur Brian, temuan ini yang akan terus dikoordinasikan tim Investigasi dengan pihak-pihak terkait. Dia menyebut, banyak masukan kepada Kemendikti, meskipun secara status pelaku di luar perguruan tinggi, tetapi secara etika dan juga secara pandangan dunia internasional ini bisa membuat citra yang negatif untuk peneliti-peneliti di Indonesia.

"Karena misalnya dari sisi substansi yang disampaikan itu memang kualitasnya sangat tidak memadai untuk sebuah karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

"Jadi ini yang kami akan coba proses terus sehingga diharapkan memberikan efek jera dan juga diharapkan juga tidak membuat banyak ada lagi oknum-oknum yang melakukan tindakan serupa," tegas Brian.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkap empat identitas peneliti yang diduga terlibat dalam kasus dugaan penggunaan riset palsu. Parahnya, riset palsu itu digunakan dalam forum ilmiah internasional yang belakangan ramai diperbincangkan dan viral.

"Bahwa benar empat orang itu, tadi seperti yang ditanyakan, bahwa benar empat orang itu lulusan S1-nya adalah UNY (Universitas Negeri Yogyakarta)," kata Menteri Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa identitas para terduga pelaku ini terungkap dari hasil investigasi awal yang telah dilakukan oleh Irjen Kemendiktisaintek, dan telah dikoordinasikan dengan UNY.

Lebih lanjut, kata dia, keempat terduga pelaku tersebut menempuh jalur pendidikan S2 di perguruan tinggi yang berbeda-beda. Di sisi lain, Brian memastikan jika keempatnya bukan merupakan dosen atau memiliki afiliasi dengan perguruan tinggi.

"Sehingga tentu secara administrasi, kita tidak memiliki payung hukum untuk penanganan dan memproses lebih lanjut," ujarnya.

Meski begitu, dia memastikan bahwa secara etika apa yang dilakukan para pelaku telah mencoreng nama baik penelitian di Indonesia. Padahal, masih banyak juga peneliti-peneliti Indonesia yang sangat kredibel dan memiliki dedikasi tinggi.

"Sehingga kami tetap akan memproses, Bapak Ibu sekalian. Dari tim hukum kami sedang mencari celah apa yang bisa digunakan untuk melakukan proses tindakan hukum lebih lanjut," tegasnya.

Bisnis.com, BATAM - Unggahan penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, ramai diperbincangkan di media sosial Threads setelah ditawarkan dengan harga Rp65 miliar beserta klaim Hak Guna Bangunan (HGB) selama 45 tahun.

Pulau seluas sekitar 73 hektare itu dipromosikan melalui akun bernama @q_bly sebagai lokasi yang cocok untuk pulau pribadi, pembangunan resort, hingga kawasan wisata eksklusif.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan tengah memantau informasi yang beredar terkait penawaran pulau tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau Hendri Kurniadi mengatakan, secara hukum pulau tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh individu maupun perusahaan.

"Yang biasanya diperjualbelikan itu hak atas lahannya, seperti Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha, bukan pulaunya," kata Hendri, Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, keaslian dokumen serta status izin atas lahan tersebut tetap harus diverifikasi langsung kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lingga dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kepri.

"Iklan seperti ini sering muncul di media sosial. Tapi legalitas dokumen dan status lahannya tetap harus dicek," ujarnya.

Hendri menegaskan pemerintah akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam pemanfaatan maupun penguasaan lahan.

Menurut dia, isu penjualan pulau di Kepulauan Riau menjadi perhatian serius karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga.

"Penjualan pulau di Kepri sering menjadi isu sensitif karena berkaitan dengan wilayah perbatasan antarnegara. Pemerintah tentu memperhatikan hal tersebut," katanya.

Pulau Katang berada di pintu masuk wilayah Lingga dan berdekatan dengan Pulau Benan yang dikenal sebagai destinasi wisata bahari di Kepulauan Riau.

Pulau tersebut sempat direncanakan menjadi kawasan investasi pariwisata oleh PT Angkasa Wijaya Grup. Perusahaan itu merancang pembangunan resort dan lebih dari 100 unit villa bernuansa Melayu Kepri di atas lahan seluas 73 hektare.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai status terbaru investasi tersebut maupun keterkaitannya dengan informasi penjualan yang beredar di media sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyesuaian dokumen polis yang mulai dilakukan industri asuransi jiwa belakangan ini menjadi momentum penting bagi nasabah untuk lebih memahami hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan dalam produk asuransi yang dimiliki.

Langkah penyesuaian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pedoman Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Penyesuaian mencakup Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), klausul polis, formulir klaim, hingga pedoman operasional perusahaan asuransi.

Meski demikian, penyesuaian dokumen tersebut tidak mengubah manfaat perlindungan yang diterima nasabah. Fokus utama perubahan justru berada pada penguatan transparansi informasi dan kejelasan mekanisme perlindungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Pengamat Asuransi sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Barkah Taim mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa polis asuransi merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar seluruh hubungan perlindungan antara nasabah dan perusahaan asuransi.

“Dalam asuransi, seluruh hal yang berkaitan dengan polis dan tata kerja pertanggungan memang harus tercantum secara jelas di dalam dokumen polis dan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi,” ujarnya, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Menurut dia, kejelasan klausul penting untuk memastikan proses perlindungan dan penyelesaian klaim berjalan lebih adil serta mengurangi potensi kesalahpahaman di kemudian hari.

Abitani menjelaskan salah satu prinsip utama dalam asuransi jiwa adalah utmost good faith atau itikad baik. Prinsip tersebut mewajibkan nasabah memberikan informasi yang jujur dan lengkap sejak awal pengajuan polis, termasuk terkait riwayat kesehatan maupun profil risiko.

Di sisi lain, perusahaan asuransi juga wajib menjelaskan isi polis secara transparan dan tidak menafsirkan klausul secara sepihak.

“Pembatalan polis perlu dinyatakan secara lebih tegas agar tidak dilakukan secara sepihak dan serta-merta tanpa proses yang jelas,” katanya.

Dalam praktik asuransi jiwa, terdapat mekanisme contestable period yang umumnya berlangsung selama dua tahun sejak polis diterbitkan. Pada periode itu, perusahaan asuransi dapat melakukan klarifikasi apabila ditemukan informasi risiko yang sebelumnya tidak diungkapkan nasabah.

Namun, mekanisme tersebut tidak otomatis membuat klaim ditolak. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat menawarkan penyesuaian premi atau solusi lain sesuai tingkat risiko yang ditemukan.

Selain itu, nasabah juga memiliki hak untuk mempelajari isi polis melalui free look period, biasanya selama 14 hari setelah polis diterima.

“Dalam periode ini nasabah dapat memastikan bahwa isi polis sesuai dengan penjelasan yang diberikan. Jika tidak sesuai, polis dapat dibatalkan dan premi dikembalikan,” jelas Abitani.

Pakar asuransi itu menilai masih banyak masyarakat membeli produk asuransi tanpa memahami detail perlindungan, pengecualian polis, maupun prosedur klaim. Kondisi tersebut kerap memicu sengketa saat pengajuan klaim dilakukan.

Karena itu, penyesuaian dokumen polis dinilai dapat menjadi momentum peningkatan literasi asuransi di Indonesia, terutama terkait pentingnya membaca isi polis secara menyeluruh sebelum menyetujui kontrak perlindungan.

Selain memperjelas hak dan kewajiban nasabah, industri asuransi juga mulai memperkuat standar komunikasi kepada tenaga pemasar dan mitra distribusi agar penjelasan produk kepada calon nasabah lebih seragam dan transparan.

Menurut Abitani, peningkatan literasi keuangan tetap menjadi tantangan utama industri asuransi nasional.

“Ke depan, peningkatan literasi keuangan, khususnya mengenai asuransi, tetap perlu terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya dalam polis,” ujarnya.

Saat ini berbagai perusahaan asuransi jiwa telah memasuki tahap implementasi penyesuaian dokumen sesuai arahan regulator. Proses tersebut mencakup peninjauan internal, validasi substansi, hingga penyelarasan dengan ketentuan resmi dari OJK dan asosiasi industri.

Pengusaha batu bara Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam memborong 6,83 miliar lembar saham emiten tambang dan perdagangan nikel PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp936,65 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), transaksi pembelian dilakukan pada Rabu (13/5). Harga pelaksanaan tercatat Rp137 per lembar saham.

Dengan aksi tersebut, Haji Isam kini menggenggam kepemilikan sebesar 21,12 persen saham PACK. Sebelumnya, ia tercatat belum memiliki saham di perusahaan tersebut.

Dalam dokumen keterbukaan informasi, tujuan transaksi disebut untuk investasi dengan klasifikasi kepemilikan saham biasa.

Masuknya Haji Isam ke emiten tersebut turut mendorong pergerakan saham PACK di pasar. Pada perdagangan Rabu (13/5) sore, saham PACK terpantau menguat 9,86 persen ke level Rp312 per lembar saham.

Secara kinerja pasar, saham PACK juga mencatat kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Dalam satu bulan terakhir, saham perusahaan itu melonjak sekitar 64,21 persen. Sementara sejak awal 2026, penguatannya telah menembus sekitar 110 persen.

PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (ANHI) merupakan perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham PACK. Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai PT Solusi Kemasan Digital Tbk yang bergerak di industri kemasan.

Namun, setelah proses akuisisi dan perubahan bisnis, ANHI bertransformasi menjadi perusahaan induk investasi yang fokus mengembangkan bisnis pertambangan dan perdagangan nikel di Indonesia.

Melalui lima anak usahanya, emiten tersebut kini memperluas bisnis di sektor perdagangan hingga pertambangan nikel, seiring tingginya permintaan terhadap mineral kritis untuk industri baterai dan kendaraan listrik.

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dilaporkan oleh lima dokter ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026). Laporan tersebut terkait dugaan pemalsuan gelar dan sistem pendidikan di Indonesia.

“Benar, (Menkes) dilaporkan Senin 11 Mei 2026 tentang dugaan pemalsuan dan sistem pendidikan di Indonesia,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Selasa (12/5/2026).

Sementara itu, laporan tersebut diwakili advokat OC Kaligis selaku kuasa hukum dari lima dokter. Dalam laporannya, pelapor memperkarakan dugaan penggunaan gelar akademik insinyur (Ir) yang digunakan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

OC Kaligis menilai penggunaan gelar akademik oleh pejabat publik perlu sesuai dengan ketentuan hukum dan data pendidikan resmi.

"Jadi kebetulan ini para dokter semua artinya sepakat untuk melaporkan Menkes, karena bukan ijazah palsu tetapi gelar palsu, pasalnya 272 ayat 2 KUHP Baru dan pasal 69 ayat 1 sistem pendidikan nasional," ucapnya.

Pelapor telah menyerahkan 10 bukti sebagai bahan pelaporan. Dia mengungkapkan sudah melakukan somasi namun tidak ada jawaban ataupun klarifikasi dari terlapor. “Mestinya dia memakai gelar Drs, bukan Insinyur,” imbuhnya.

Lihat video: Hantavirus Terdeteksi di RI, Menkes Budi Buka Suara



Salah satu nama dokter yang masuk nama pelaporan dr Nurdadi Saleh menyebut dari data yang diperoleh bahwa Menkes Budi Gunadi Sadikin bergelar Dokterandes (Drs). "Karena dia di ITB itu lulusan fisika nuklir gelarnya bukan Ir. tapi dokter," ungkapnya.

Nurdadi Saleh menyayangkan sikap terlapor yang menggunakan gelar Ir pada acara yang formal. "Apa saja itu, pertama di buku saku tentang UU kesehatan 2023 yang beliau tandatangan gelarnya Ir, kedua saat rapat gelar dengar pendapat di DPR hasil notulensi beliau tandatangan gelarnya Ir," jelas dia.

WASHINGTON - Pentagon membuka rahasia dan merilis sejumlah file pemerintah tentang objek terbang tak dikenal (UFO). Pemerintah menyebut langkah ini sebagai "upaya transparansi bersejarah."

Rilis tersebut, yang dipublikasikan di halaman khusus di situs web Departemen Perang AS, berisi ratusan dokumen, video, laporan intelijen, dan kesaksian saksi mata yang mencakup beberapa dekade, termasuk wawancara FBI, transkrip misi NASA, kesaksian pilot militer, kabel Departemen Luar Negeri AS, dan gambar arsip yang terkait dengan insiden udara yang tidak dapat dijelaskan.

Di antara materi yang baru dirilis terdapat laporan yang menggambarkan "benda logam," "lampu merah" yang tidak dapat dijelaskan di langit, dan pertemuan udara yang melibatkan personel militer AS.

Salah satu kasus yang disorot merujuk pada penampakan objek berbentuk bola sepak di dekat perairan Jepang pada tahun 2024 di Indo-Pasifik, sementara kasus lain meninjau kembali catatan misi Apollo 17 dari tahun 1972 yang mendokumentasikan cahaya melayang misterius yang diamati di atas permukaan bulan.

Pengungkapan tersebut dikoordinasikan melalui Kantor Resolusi Anomali Semua Domain (AARO) Pentagon sebagai bagian dari inisiatif antarlembaga yang lebih luas yang melibatkan Gedung Putih, Kantor Direktur Intelijen Nasional, NASA, FBI, Departemen Energi, dan badan intelijen AS lainnya.

Para pejabat mengatakan pengungkapan tambahan diharapkan dalam beberapa minggu mendatang sebagai bagian dari upaya deklasifikasi yang lebih luas.

Inisiatif ini menyusul tekanan kongres selama bertahun-tahun dan kesaksian pelapor dari personel militer yang menuduh pemerintah menahan informasi tentang objek tak terjelaskan yang diamati di dekat instalasi militer sensitif.

Pada bulan Februari, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Departemen Perang untuk mengungkapkan "semua informasi" yang terkait dengan UFO dan fenomena anomali tak teridentifikasi (UAP).

Perintah pengungkapan UFO Trump ini mengikuti upaya deklasifikasi sebelumnya terkait dengan pembunuhan Presiden John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy, dan Martin Luther King Jr.

Pengungkapan tersebut menghasilkan sedikit pengungkapan besar di luar detail yang sudah diketahui publik tentang pembunuhan tersebut.

Perintah Trump tentang berkas UFO juga menyusul penampilan mantan Presiden AS Barack Obama dalam podcast yang banyak dibagikan, di mana ia membahas kemungkinan adanya kehidupan ekstraterestrial sambil bersikeras bahwa pemerintah Amerika tidak menyembunyikan bukti kontak alien.

Trump kemudian mengklaim Obama telah "melakukan kesalahan besar" dengan mengungkapkan "informasi rahasia."

Pada tahun 2024, Pentagon merilis laporan yang merinci penampakan UFO selama beberapa dekade yang menurut mereka tidak mengandung bukti adanya kehidupan ekstraterestrial.

Mantan kepala AARO, Sean Kirkpatrick, mengatakan kepada AP pekan lalu bahwa banyak dugaan penampakan UFO memiliki penjelasan yang biasa saja, dengan alasan video viral sering kali berasal dari distorsi kamera inframerah, jejak panas pesawat, atau fenomena rutin lainnya daripada teknologi ekstraterestrial.