Dengan penetapan IPSKA baru ini, saat ini terdapat 103 IPSKA yang tersebar di seluruh Indonesia

Purwokerto (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan keberadaan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang baru di berbagai daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor daerah sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

"Kalau biaya masuknya nol persen, harga produk kita di negara tujuan menjadi lebih murah sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain yang belum memiliki perjanjian dagang," katanya usai meresmikan secara serentak IPSKA di tujuh daerah se-Indonesia yang dipusatkan di Pendopo Si Panji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut dia, Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang menunjukkan asal suatu barang yang diekspor dan menjadi dasar bagi negara tujuan untuk memberikan fasilitas tarif preferensi sesuai perjanjian perdagangan yang berlaku.

Ia mencontohkan apabila Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan negara mitra yang memberikan tarif bea masuk nol persen untuk produk tertentu, SKA menjadi bukti bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari Indonesia sehingga berhak memperoleh fasilitas tersebut.

Budi mengatakan tanpa SKA, negara tujuan akan kesulitan memastikan asal barang karena perdagangan internasional melibatkan produk dari berbagai negara.

Oleh karena itu, kata dia, SKA menjadi instrumen penting untuk memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin) sekaligus memberikan kepastian bagi eksportir.

Menurut Mendag, keberadaan IPSKA di daerah akan mempermudah pelaku usaha mengakses layanan penerbitan SKA sehingga pemanfaatan berbagai fasilitas perdagangan internasional dapat meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekspor nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan pemerintah telah menetapkan tujuh IPSKA baru berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 404 Tahun 2026 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 405 Tahun 2026 tentang Pejabat Penandatangan Surat Keterangan Asal.

Ia menjelaskan penetapan IPSKA dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria, antara lain aktivitas ekspor yang memadai, keberadaan pelabuhan ekspor, kawasan industri, serta kawasan yang berorientasi ekspor maupun kawasan ekonomi khusus.

"Dengan penetapan IPSKA baru ini, saat ini terdapat 103 IPSKA yang tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Tujuh IPSKA yang diresmikan tersebut berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Garut, Kota Semarang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morowali, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Menurut dia, IPSKA memiliki peran strategis sebagai penerbit SKA sekaligus pelaksana verifikasi dan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan asal barang ekspor Indonesia sehingga menjadi garda terdepan dalam menjamin keabsahan dokumen ekspor.

Penambahan IPSKA baru diharapkan semakin mendekatkan layanan kepada eksportir dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah sehingga lebih banyak pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas perdagangan yang telah dimiliki Indonesia.

Khusus di Banyumas, kata dia, produk unggulan seperti gula kelapa, kerajinan anyaman, dan minyak atsiri memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekspor apabila didukung kontinuitas pasokan dan kualitas produk yang terjaga.

Ia mengatakan tingkat utilisasi SKA terhadap ekspor nasional ke negara-negara mitra yang memiliki perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) saat ini telah mencapai 75,6 persen.

Kementerian Perdagangan juga terus mengembangkan sistem penerbitan SKA, termasuk melalui fitur otomatisasi yang telah diterapkan untuk ekspor ke Uni Emirat Arab, Hong Kong, Jepang, Australia, China, dan Korea Selatan.

Tommy mengharapkan penambahan IPSKA dan penguatan layanan tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas perdagangan internasional sekaligus memperkuat daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) mengkritisi kebijakan teknis yang tak kunjung dibenahi pemerintah sehingga muncul sinyal pembatalan hasil perundingan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, mengatakan pihaknya menyoroti larangan transshipment oleh AS terhadap barang-barang impor. Alhasil, surat keterangan asal (SKA) produk harus jelas dan dapat diverifikasi kebenarannya.

Larangan transshipment yang dimaksud yaitu upaya importasi produk dari China melalui Indonesia atau negara lainnya untuk dikirim ke AS.

“Salah satu concern pemerintah AS kan terkait transshipment, dan Kemendag belum memperlihatkan adanya perbaikan tata cara penerbitan SKA yang dapat menghindari terjadinya transshipment,” kata Redma kepada Bisnis, Sabtu (13/12/2025).

Kebijakan ini juga penting untuk menjaga laju importasi ke pasar domestik. Terlebih, saat ini industri tertekan lantaran produk impor yang membanjiri pasar dengan harga murah sehingga daya saing produk lokal turun.

Dukungan serupa juga dibutuhkan terkait rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian berupa pertimbangan teknis (Pertek) yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya perizinan impor oleh Kemendag.

“Sama hal nya dengan Pertek yang diminta agar transparan, tapi belum juga ada perbaikan dari Kemenperin,” jelasnya.

Dalam hal ini, pihaknya menilai bahwa penguatan pasar domestik menjadi hal utama di tengah isu negosiasi perjanjian tarif dagang Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang dikabarkan terancam batal.

Redma menyebut pihaknya masih meyakini pemerintah masih berupaya mencari titik temu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Kami percaya pemerintah, dalam hal ini tim negosiasi, masih bekerja agar tidak terjadi pembatalan,” kata Redma.

Namun, apabila terjadi pembatalan, maka kondisi industri tekstil disebut akan semakin berat. Apalagi, kondisi saat ini saja sudah banyak pabrik yang terdampak hingga gulung tikar.

Dalam situasi ini, pihaknya menekankan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang dapat menjadi jaminan bagi produk lokal, terutama bagi yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS.

“Tapi lagi-lagi agenda perlindungan pasar domestik selalu terkendala oleh birokrasi proimpor yang selalu ingin memberikan kemudahan impor bagi para importir dengan alasan kebutuhan bahan baku, padahal kapasitas bahan baku kita sangat cukup,” tegasnya.

Sebelumnya,Reutersmelaporkan kesepakatan dagang antara RI-AS yang diumumkan pada Juli 2025 terancam batal setelah Pemerintah Indonesia disebut menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati.

Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025) yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim.

“Mereka [Indonesia] menarik kembali apa yang kami sepakati pada Juli,” kata pejabat tersebut, tanpa memberikan rincian mengenai komitmen spesifik mana yang kini dipersoalkan dari Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama tim delegasi Indonesia akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) di tengah terancam batalnya kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS. Dia akan terbang pada pekan depan guna memfinalisasi dokumen kerja sama tersebut.

Airlangga menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menyelesaikan proses legal drafting yang ditargetkan rampung pada Desember ini, sesuai dengan joint statement yang telah disepakati kedua negara pada 22 Juli lalu.

"Nama dokumennya [dokumen kesepakatannya] ART,Agreement on Reciprocal Tariff," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).