Bisnis.com, BATAM - Unggahan penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, ramai diperbincangkan di media sosial Threads setelah ditawarkan dengan harga Rp65 miliar beserta klaim Hak Guna Bangunan (HGB) selama 45 tahun.

Pulau seluas sekitar 73 hektare itu dipromosikan melalui akun bernama @q_bly sebagai lokasi yang cocok untuk pulau pribadi, pembangunan resort, hingga kawasan wisata eksklusif.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan tengah memantau informasi yang beredar terkait penawaran pulau tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau Hendri Kurniadi mengatakan, secara hukum pulau tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh individu maupun perusahaan.

"Yang biasanya diperjualbelikan itu hak atas lahannya, seperti Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha, bukan pulaunya," kata Hendri, Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, keaslian dokumen serta status izin atas lahan tersebut tetap harus diverifikasi langsung kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lingga dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kepri.

"Iklan seperti ini sering muncul di media sosial. Tapi legalitas dokumen dan status lahannya tetap harus dicek," ujarnya.

Hendri menegaskan pemerintah akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam pemanfaatan maupun penguasaan lahan.

Menurut dia, isu penjualan pulau di Kepulauan Riau menjadi perhatian serius karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga.

"Penjualan pulau di Kepri sering menjadi isu sensitif karena berkaitan dengan wilayah perbatasan antarnegara. Pemerintah tentu memperhatikan hal tersebut," katanya.

Pulau Katang berada di pintu masuk wilayah Lingga dan berdekatan dengan Pulau Benan yang dikenal sebagai destinasi wisata bahari di Kepulauan Riau.

Pulau tersebut sempat direncanakan menjadi kawasan investasi pariwisata oleh PT Angkasa Wijaya Grup. Perusahaan itu merancang pembangunan resort dan lebih dari 100 unit villa bernuansa Melayu Kepri di atas lahan seluas 73 hektare.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai status terbaru investasi tersebut maupun keterkaitannya dengan informasi penjualan yang beredar di media sosial.

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono merasa heran ada yang berani jual Pulau Umang, Banten, senilai Rp 65 miliar di media sosial.

PSDKP lantas melakukan tindakan dengan menyegel Pulau Umang dengan mengerahkan personelnya ke sana.

"Setelah kami segel kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap peraturan maupun kepemilikan tersebut. Jangan sampai ketika diiklankan di luar, nanti kemudian dari eh pihak-pihak yang memanfaatkan, apalagi asing, bahaya," jelasnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/4/2026).

Pung menjelaskan Pulau Umang dikelola secara perorangan oleh PT GSM.

Ketika dilakukan pemeriksaan, pihak PT GSM tak menjual pulau secara online. Iklan pun telah dihapus.

"Hasil pemeriksaan dari hal tersebut menunjukkan PT GSM tidak menjual pulau secara online dan iklan oleh agen properti telah dihapus, karena kami melakukan pengawasan. Kalau enggak ditindak mungkin masih lanjut," jelasnya.

Meski pulau disegel, pemerintah tetap memperhatikan kegiatan usaha yang ada di pulau tersebut.

Tentu saja pelaku usaha di Pulau Umang mesti mengurus izin, karena mereka memanfaatkan ruang laut di sana.

"Pihak pelaku sudah kami arahkan untuk mengurus perizinan dasar ke Direktorat Jenderal Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut-nya, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya, rekomendasi pulau-pulau kecil, dan tentunya objek sesuai kegiatan di wisata bahari tersebut," papar Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Sumono Darwinto, Rabu (15/4/2026).

Kondisi geografis Pulau Umang

Mengutip Antara, Rabu (15/4/2026) berdasarkan paparan KKP, Pulau Umang masuk administratif Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Luasnya sekitar 0,05 kilometer persegi sekiranya 5 hektare dan jaraknya 183 kilometer dari Hakarta.

Di pulau tersebut ada kegiatan wisata seperti cottage, glamping, dan resort, yang sudah memiliki nomor induk usaha (NIB) skala usaha mikro.

Tetapi, KKP menemukan pengelola belum mempunyai dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan izin usaha wisata bahari.

"Langkah tegas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan itu tidak ada sama sekali niat untuk menghentikan usaha. Yang belum memiliki perizinan itu kita hentikan sementara kegiatannya," kata Sumono.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Pulau Umang di Banten Hendak Dijual Rp 65 Miliar, Begini Kata KKP" dan Antara dengan judul "Perizinan belum lengkap, KKP segel sementara pemanfaatan Pulau Umang"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Media sosial dihebohkan dengan iklan agen properti yang menjual Pulau Umang, di Banten seharga Rp65 miliar. Menanggapi kabar tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) buka suara.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penyegelan dan pemeriksaan mendalam di lokasi pada Selasa (14/4/2026). Diketahui bahwa pulau tersebut dimiliki oleh perorangan dan kegiatan usaha yang dikelola oleh PT GSM di pulau tersebut juga belum mengantongi dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

"Kemarin sore kita melakukan penyegelan juga di Pulau Umang, Banten, kenapa? Kami mendapati di sosial media itu ada penjualan Pulau Umang, pulau kok dijual? Jangan sampai ketika diiklankan di luar nanti kemudian dari pihak-pihak yang memanfaatkan apalagi asing bahaya ini," jelas Pung dalam konferensi pers di Kantor KKP pada Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, tindakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan harus mematuhi aturan yang berlaku.

"Kita tidak toleransi terhadap perlanggaran-perlanggaran apalagi pulau-pulau kecil negara punya aturan di sini, dimana yang punya pulau kecil tersebut dalam hal pengelolaannya tidak mentang-mentang punya uang bisa membangun ada perizinan yang harus dilalui oleh para pelaku tersebut," sebutnya.

Selain melakukan penyegelan terhadap Pulau Umang, KKP juga melakukan penyegelan terhadap cottage yang ada di Pulau Maratua, Kalimantan Timur. Tindakan tersebut diambil setelah ditemukan adanya indikasi pengelolaan oleh pihak asing tanpa izin resmi.

Pung menyebut sebagai bentuk kehadiran negara, dilakukan juga pemasangan bendera Merah Putih di lokasi tersebut. Ia menilai pengawasan terhadap pulau kecil, terlebih di kawasan strategis dan perbatasan, harus diperketat.

KKP menegaskan, seluruh aktivitas pemanfaatan pulau kecil dengan luas di bawah 100 kilometer persegi wajib memenuhi perizinan dan rekomendasi dari pemerintah. Penyegelan akan tetap diberlakukan hingga seluruh dokumen dan ketentuan dipenuhi oleh pihak pengelola.

"Pulau Maratua ini memiliki luas hanya 22,94 km jadi lebih kecil dari 100 km yang dipersahkan sebagai pulau kecil maka ini masih pulau kecil jika disitulah perlu adanya pengawasan, perlu diatur, apalagi ini diperbatasan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan sertifikasi terhadap 9 pulau-pulau kecil sepanjang 2025 sebagai upaya mengamankan aset negara. Hal ini menyusul maraknya polemik penjualan pulau di situs internasional.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Ahmad Aris menyampaikan sertifikasi tersebut merupakan bagian dari strategi negara untuk memastikan pulau-pulau kecil tetap berada dalam kendali pemerintah dan dapat dikembangkan secara terarah.

Aris mengakui percepatan sertifikasi pulau-pulau kecil tak lepas dari sorotan publik terkait isu pulau yang diperjualbelikan. Alhasil, KKP mendorong agar seluruh pulau-pulau kecil disertifikasi atas nama negara atau pemerintah daerah untuk memperkuat penguasaan dan pengawasan negara.

“Iya [karena isu pulau yang diperjualbelikan]. Jadi kami dorong semua pulau-pulau kecil itu disertifikasi atas nama negara. Negara, pemerintah daerah. Tapi kalau sudah dikuasai masyarakat, dengan masyarakat. Begitu dikerjasamakan di situ ada negara, ada masyarakat. Tapi KKP yang mencari investor,” kata Aris seusai konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Secara total, sejak 2011–2025, KKP telah mensertifikasi 81 pulau-pulau kecil. Pada tahun ini, 9 pulau yang disertifikasi berada di kawasan Balak-balakang, kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang lokasinya berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Aris, langkah sertifikasi ini diambil untuk menghindari persoalan penguasaan lahan seperti yang terjadi di Kepulauan Seribu, di mana sebagian lahan pulau sudah dimiliki perorangan sehingga menyulitkan pengembangan.

Dia menjelaskan, dengan sertifikasi atas nama negara atau pemerintah daerah, maka proses pengembangan ke depan dinilai akan lebih cepat karena tidak perlu berurusan dengan kepemilikan individu.

Dalam model tersebut, KKP berperan sebagai pihak yang mencarikan investor, sementara kepemilikan lahan tetap melibatkan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat agar tidak terjadi penggusuran.

Dia juga mengeklaim sejumlah proyek pengembangan pulau berbasis skema tersebut telah berjalan. Salah satunya di Gili Kondo, Lombok Timur, yang dikembangkan investor asal Italia dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp1 triliun. Skema serupa juga berlangsung di Kepulauan Anambas dengan nilai investasi yang diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

Sertifikasi lahan juga mendukung proyek strategis sektor kelautan lainnya, seperti pengembangan tambak garam di Pulau Rote. Proyek ini mencakup lahan sekitar 1.000 hektare dengan pembagian antara KKP, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta nilai investasi pemerintah mencapai Rp700 miliar.

Aris menegaskan, seluruh sertifikasi pulau-pulau kecil tersebut diterbitkan atas nama negara melalui KKP untuk kemudian dikembangkan secara terukur dan berkelanjutan.

Di sisi lain, sampai dengan November 2025, terdapat 164 penerbitan perizinan usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp28 miliar.

“Memang target kita tahun 2025 itu adalah 150 dan capaian kita 164. Jadi capaiannya kurang lebih 108%, melebihi dari target yang sudah kita tetapkan,” pungkasnya.