Bisnis.com, GARUT — Kabupaten Garut resmi memiliki Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM).

Kehadiran layanan tersebut diklaim dapat memangkas birokrasi pengurusan dokumen ekspor sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk menembus pasar internasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan peluang tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha Garut, terutama produsen alas kaki dan pakaian jadi. Menurutnya, kedua komoditas itu memiliki prospek besar di pasar Uni Eropa seiring terbukanya peluang pemanfaatan tarif preferensi.

“Uni Eropa sudah selesai, harapan kami produk-produk dari Garut semakin mudah masuk ke Uni Eropa. Kebanyakan untuk alas kaki dan pakaian jadi nanti tarifnya 0 persen. Dengan IPSKA, pelaku usaha bisa memanfaatkan tarif 0 persen sehingga ekspor dari Garut semakin meningkat,” ujar Budi, dikutip Jumat (26/6/2026).

Surat Keterangan Asal merupakan salah satu dokumen penting dalam perdagangan internasional karena digunakan untuk membuktikan asal barang sehingga eksportir dapat memanfaatkan fasilitas tarif preferensi sesuai ketentuan negara tujuan.

Sebelum IPSKA berdiri di Garut, pelaku usaha harus mengurus dokumen tersebut ke Tasikmalaya atau Bandung. Kondisi itu membuat proses administrasi membutuhkan waktu dan biaya tambahan.

Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Garut Dedy Mulyadi mengatakan kehadiran IPSKA merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha agar proses ekspor menjadi lebih efisien.

“IPSKA ini adalah langkah untuk memudahkan para pengusaha di Kabupaten Garut dalam mengurus dokumen ekspor. Di Garut banyak komoditas yang sudah memasuki pasar ekspor, di antaranya alas kaki, produk kulit, akar wangi, kopi, hingga hasil bumi lainnya,” kata Dedy.

Dia menambahkan, pelayanan yang sebelumnya harus diakses di luar daerah kini dapat dilakukan langsung di Garut. Langkah tersebut diharapkan memangkas rantai birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada eksportir.

Menurut Dedy, peresmian IPSKA menjadi momentum penting karena pemerintah daerah kini memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keterangan Asal secara mandiri.

Layanan tersebut juga akan diberikan tanpa dipungut biaya bagi seluruh eksportir asal Garut.

Selain mempermudah akses layanan, pemerintah daerah berharap keberadaan IPSKA dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah di pasar internasional.

“Kami berharap dengan diresmikannya IPSKA Kabupaten Garut ini tumbuh motivasi bagi masyarakat Kabupaten Garut, termasuk UMKM. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, UMKM pun bisa ekspor, bahkan desa pun bisa ekspor,” ujarnya.

Dengan penetapan IPSKA baru ini, saat ini terdapat 103 IPSKA yang tersebar di seluruh Indonesia

Purwokerto (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan keberadaan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang baru di berbagai daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor daerah sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

"Kalau biaya masuknya nol persen, harga produk kita di negara tujuan menjadi lebih murah sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain yang belum memiliki perjanjian dagang," katanya usai meresmikan secara serentak IPSKA di tujuh daerah se-Indonesia yang dipusatkan di Pendopo Si Panji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut dia, Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang menunjukkan asal suatu barang yang diekspor dan menjadi dasar bagi negara tujuan untuk memberikan fasilitas tarif preferensi sesuai perjanjian perdagangan yang berlaku.

Ia mencontohkan apabila Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan negara mitra yang memberikan tarif bea masuk nol persen untuk produk tertentu, SKA menjadi bukti bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari Indonesia sehingga berhak memperoleh fasilitas tersebut.

Budi mengatakan tanpa SKA, negara tujuan akan kesulitan memastikan asal barang karena perdagangan internasional melibatkan produk dari berbagai negara.

Oleh karena itu, kata dia, SKA menjadi instrumen penting untuk memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin) sekaligus memberikan kepastian bagi eksportir.

Menurut Mendag, keberadaan IPSKA di daerah akan mempermudah pelaku usaha mengakses layanan penerbitan SKA sehingga pemanfaatan berbagai fasilitas perdagangan internasional dapat meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekspor nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan pemerintah telah menetapkan tujuh IPSKA baru berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 404 Tahun 2026 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 405 Tahun 2026 tentang Pejabat Penandatangan Surat Keterangan Asal.

Ia menjelaskan penetapan IPSKA dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria, antara lain aktivitas ekspor yang memadai, keberadaan pelabuhan ekspor, kawasan industri, serta kawasan yang berorientasi ekspor maupun kawasan ekonomi khusus.

"Dengan penetapan IPSKA baru ini, saat ini terdapat 103 IPSKA yang tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Tujuh IPSKA yang diresmikan tersebut berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Garut, Kota Semarang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morowali, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Menurut dia, IPSKA memiliki peran strategis sebagai penerbit SKA sekaligus pelaksana verifikasi dan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan asal barang ekspor Indonesia sehingga menjadi garda terdepan dalam menjamin keabsahan dokumen ekspor.

Penambahan IPSKA baru diharapkan semakin mendekatkan layanan kepada eksportir dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah sehingga lebih banyak pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas perdagangan yang telah dimiliki Indonesia.

Khusus di Banyumas, kata dia, produk unggulan seperti gula kelapa, kerajinan anyaman, dan minyak atsiri memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekspor apabila didukung kontinuitas pasokan dan kualitas produk yang terjaga.

Ia mengatakan tingkat utilisasi SKA terhadap ekspor nasional ke negara-negara mitra yang memiliki perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) saat ini telah mencapai 75,6 persen.

Kementerian Perdagangan juga terus mengembangkan sistem penerbitan SKA, termasuk melalui fitur otomatisasi yang telah diterapkan untuk ekspor ke Uni Emirat Arab, Hong Kong, Jepang, Australia, China, dan Korea Selatan.

Tommy mengharapkan penambahan IPSKA dan penguatan layanan tersebut dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas perdagangan internasional sekaligus memperkuat daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) melakukan operasi gabungan bersama Kepolisian RI (Polri), menertibkan ekspor produk minyak sawit (turunan minyak sawit mentah/ crude palm oil/ CPO). Dalam operasi itu ditemukan, 87 kontainer bermuatan 1.802 ton fatty matter PT MMS melanggar ketentuan ekspor.

87 kontainer itu dilaporkan sebagai produk fatty matter, produk turunan CPO yang tidak masuk dalam kelompok yang dikenakan bea keluar (BK) dan tidak masuk daftar larangan terbatas (lartas) ekspor.

87 kontainer itu diamankan di Pelabuhan Tanjung Priok, awalnya akan diekspor ke China.

Hanya saja, menurut Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Jaka Budi Utama, barang yang disebut dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) senilai Rp28,7 miliar itu ternyata mengandung campuran produk turunan CPO lainnya. Dengan begitu, ekspor barang tersebut berpotensi dikenakan BK dan kewajiban ekspor.

"Selain kasus 87 kontainer ini, DJBC juga melakukan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor dengan komoditas serupa atas 200 kontainer dengan berat 4.700 ton dengan nilai barang Rp63,5 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan, 50 kontainer dengan berat 1.044 ton dengan nilai Rp14,1 miliar di Pelabuhan Belawan," kata Jaka dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

"Saat ini tengah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) terhadap PT MMS dan 3 afiliasinya (PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN)," tambahnya.

Pelanggaran PT MMS

Dijelaskan, operasi gabungan Kemenkeu (DJBC-DJP) dan Satgassus Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan CPO oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Barang diberitahukan sebagai Fatty Matter - kategori yang tidak dikenakan Bea Keluar dan tidak termasuk lartas ekspor. Hasil uji laboratorium BLBC dan IPB menunjukkan produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi terkena Bea Keluar dan kewajiban ekspor," ungkap Jaka.

"Berdasarkan analisis DJP (Ditjen Pajak), ditemukan potensi kerugian pendapatan negara akibat perbedaan harga signifikan antara dokumen tertulis (Fatty Matter) dan barang sesungguhnya (underinvoicing)," tambahnya.

Berikut kronologi penindakan terhadap 87 kontainer produk sawit PT MMS diduga melanggar ketentuan dokumen ekspor:

• 20 Oktober 2025: Satgassus Polri memberikan informasi awal terkait 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan.
• 20-21 Oktober 2025: Setelah pengembangan, ditemukan total 50 kontainer dengan perusahaan dan jenis barang yang sama. Diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) atas 4 PEB milik PT MMS.
• 22-23 Oktober 2025: Dilakukan pemeriksaan bersama antara Satgassus Polri, DJP, DJBC, Laboratorium IPB, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Jakarta.
• 24 Oktober 2025: Ditemukan tambahan 37 kontainer dengan karakteristik serupa; total menjadi 87 kontainer (7 PEB).
• 27 Oktober 2025: Hasil uji BLBC atas 50 kontainer pertama menunjukkan ketidaksesuaian antara barang fisik dan HS Code pada dokumen ekspor.
• 31 Oktober 2025: Pihak perusahaan dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran.
• 3 November 2025: Hasil uji lanjutan BLBC atas 37 kontainer lainnya juga menunjukkan indikasi misclassification.

Foto: Operasi Gabungan Kemenkeu–Polri Ungkap Pelanggaran Ekspor Produk Turunan CPO di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Operasi Gabungan Kemenkeu–Polri Ungkap Pelanggaran Ekspor Produk Turunan CPO di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)