Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian mengatakan dana riset yang ideal berada di rentang Rp7 sampai Rp8 triliun. Pernyataan ini menanggapi rencana pemerintah yang menambah anggaran riset Rp4 triliun.

Dia mendorong agar dana riset di 2027 tidak Rp4 triliun tetapi dilebihkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, untuk membangun bangsa yang besar seperti Indonesia.

Selain itu, banyak riset yang dilakukan di berbagai sektor dan perencanaannya harus dilakukan secara matang.

"Kalau perhitungan kami belum ideal sebenarnya, karena riset ini tidak sedikit, riset ini juga meliputi banyak sektor, kemudian ya tentu di dalam perencanaannya yang memang harus betul-betul tepat sasaran," kata dia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan bahwa dana yang ideal sekitar Rp7 hingga Rp8 triliun. Namun dia memahami bahwa penambahan anggaran untuk riset dan inovasi perlu disesuaikan dengan kondisi fiskal negara.

"Idealnya sekitar Rp7 sampai Rp8 triliun. Tetapi lagi-lagi kita melihat kondisi fiskal kita. Kalau 2026 okelah Rp4 triliun, tetapi 2027 kami berharap bisa naik, bisa nambah, akan lebih dari Rp7 sampai Rp8 triliunlah," tambahnya.

Di samping itu, dia mengapresiasi upaya pemerintah untuk membentuk satgas yang berisikan dosen dan peneliti untuk mendukung program strategis pemerintah dan pengembangan riset serta inovasi.

Menurutnya, pemerintah ingin memanfaatkan potensi akademisi maupun peneliti yang memiliki kemapuan mumpuni sehingga dinilai dapat berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia.

"Tidak hanya pendidikan, termasuk sektor pangan, perikanan, dan sektor-sektor lain dalam rangka menopang dan mendukung percepatan program pemerintah yang sudah tertuang di Asta Cita itu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, arahan mengenai peningkatan anggaran riset sebenarnya telah disampaikan Presiden dalam pertemuan sebelumnya di Istana Kepresidenan.

"Di pertemuan yang sebelumnya waktu di Istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita sampai di angka Rp4 triliun," kata Prasetyo kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Prasetyo, arahan Presiden tersebut kini tengah ditindaklanjuti bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pemerintah, lanjutnya, juga tengah menyatukan seluruh kegiatan riset nasional ke dalam satu peta jalan atau roadmap yang terintegrasi agar pelaksanaan riset lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Prasetyo menjelaskan bahwa seluruh riset yang dijalankan ke depan harus mengacu pada satu desain besar (grand design) nasional. Dengan demikian, hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga dapat saling mendukung dalam mencapai prioritas pembangunan pemerintah.

"Jadi peta jalan riset seperti tadi bukunya kan juga sudah dihasilkan yang intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan, semua harus dalam satu grand design," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan dua agenda besar yang saling berkaitan yakni merampingkan secara drastis jumlah BUMN dan menjadikan laba perusahaan negara sebagai salah satu sumber pembiayaan riset nasional.

Kedua kebijakan itu disampaikan saat Penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (28/6/2026).

Apalagi, produktivitas nasional bergerak lambat, industrialisasi tertahan di sektor bernilai tambah rendah, dan investasi riset masih menjadi salah satu yang terendah di kawasan.

Ketika negara-negara pesaing berlomba membangun industri berbasis teknologi, Indonesia masih bergulat dengan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang gemuk sekaligus ekosistem riset yang terfragmentasi.

Meski begitu, wacana ini menjadi taruhan yang tidak kecil. Pemerintah tidak hanya berupaya menata ulang lebih dari seribu entitas BUMN, tetapi juga berusaha menggeser fondasi pembangunan nasional dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis inovasi.

Jika berhasil, Indonesia berpotensi keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Sebaliknya, jika reformasi berhenti pada sekadar restrukturisasi administratif tanpa pembenahan tata kelola dan kualitas riset, agenda besar tersebut berisiko menjadi pengulangan siklus lama yakni efisiensi tanpa inovasi.

Salah satu pernyataan paling menyita perhatian dalam forum sarasehan itu adalah rencana pemerintah memangkas jumlah BUMN secara besar-besaran.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan pembersihan dan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan negara yang selama ini dinilai tidak efisien.

“Tadi juga usul sektor industri, biaya riset, diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan untuk riset ya, inovasi. Ini bagus usul, masalahnya BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih Danantara,” ujarnya dalam forum tersebut, Minggu (28/6/2026).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengungkapkan skala restrukturisasi yang sedang berjalan di pemerintahannya dalam melakukan pembenahan pelat merah.

"Dari seribu lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200, lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 250 lah ya. Bagaimana Pak Oskar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara," katanya.

Dalam konteks Indonesia, beban overhead menjadi salah satu persoalan utama. Banyak perusahaan negara memiliki struktur direksi dan komisaris yang besar, sementara kontribusi bisnisnya relatif terbatas. Prabowo menyoroti langsung persoalan tersebut.

Secara teori ekonomi kelembagaan, rasionalisasi korporasi memang dapat menghasilkan efisiensi signifikan. Penggabungan entitas yang memiliki bisnis serupa dapat mengurangi biaya administrasi, menyederhanakan pengambilan keputusan, dan meningkatkan skala ekonomi.

Oleh karena itu, agenda perampingan BUMN yang digagas pemerintah tidak hanya membutuhkan keberanian politik, tetapi juga konsistensi implementasi.

Ketika Laba BUMN Didorong Menjadi Mesin Riset

Di balik agenda efisiensi BUMN, tersimpan tujuan strategis yang lebih besar: membangun sumber pembiayaan baru bagi riset nasional. Usulan agar sebagian laba BUMN dialokasikan untuk kegiatan penelitian dan inovasi muncul sebagai respons atas rendahnya belanja riset Indonesia selama ini.

Persoalan pendanaan memang menjadi titik lemah paling kronis dalam ekosistem inovasi nasional.

Menurut data UNESCO Institute for Statistics, belanja penelitian dan pengembangan (research and development expenditure/GERD) Indonesia selama bertahun-tahun berkisar pada level 0,2% hingga 0,3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang berada di kisaran 1%, Thailand sekitar 1,3%, China di atas 2,5%, dan Korea Selatan yang telah melampaui 4% PDB.

Belanja Riset (R&D) sebagai Persentase terhadap PDB: Indonesia Tertinggal dari Negara Pesaing

Negara	Belanja Riset terhadap PDB (%)
Korea Selatan	5,2-5,3
Israel	5,4-5,6
Amerika Serikat	3,4-3,6
Jepang	3,3
China	2,6
Singapura	2,0-2,2
Malaysia	1,0
Thailand	1,1-1,3
Indonesia	0,2-0,3

Sumber:UNESCO Institute for Statistics (UIS), OECD, berbagai publikasi nasional.

Padahal, negara-negara dengan kemampuan teknologi tinggi umumnya menginvestasikan porsi signifikan dari output ekonominya untuk riset. Di Indonesia, keterbatasan fiskal membuat pembiayaan riset sebagian besar masih bergantung pada APBN.

Oleh sebab itu, pemerintah mulai berupaya meningkatkan dukungan anggaran. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu pun telah memberikan arahan khusus terkait penguatan pembiayaan riset.

“Lho sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya waktu di Istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan sampai di angka Rp4 triliun,” kata Prasetyo.

Penambahan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menempatkan riset sebagai prioritas pembangunan. Meski demikian, tambahan Rp4 triliun masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan kebutuhan riil.

Sebagai gambaran, PDB Indonesia saat ini telah melampaui Rp24.000 triliun. Jika Indonesia ingin mencapai belanja riset sebesar 1% PDB sebagaimana standar minimal banyak negara industri baru, kebutuhan pendanaan riset dapat mencapai sekitar Rp240 triliun per tahun. Artinya, ketergantungan semata pada APBN tidak memadai.

Dalam konteks itulah, pemanfaatan laba BUMN menjadi alternatif yang menarik. Model serupa sebenarnya telah diterapkan di sejumlah negara. Di Korea Selatan, perusahaan-perusahaan besar, baik milik negara maupun swasta, menjadi kontributor utama belanja riset nasional. Sementara di China, badan usaha negara memainkan peran sentral dalam pembiayaan inovasi teknologi strategi.

Tantangannya adalah memastikan dana tersebut tidak berhenti pada riset administratif atau penelitian yang tidak memiliki relevansi ekonomi. Prasetyo menekankan bahwa orientasi penelitian harus berubah.

Lebih jauh, pemerintah menghendaki agar hasil penelitian mampu menyelesaikan persoalan konkret.

"Yang pertama. Yang kedua, riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Misalnya contoh riset tentang sampah, waste to energy, kemudian peralihan kalau dari LPG menuju ke nanti menuju ke CNG. Nah, riset-riset yang langsung-langsung berdampak pada menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Saya pikir begitu," tuturnya.

Peta Jalan Riset 2045: Menautkan Laboratorium dengan Industrialisasi

Jika sumber pendanaan menjadi satu sisi persoalan, arah riset merupakan sisi lain yang tidak kalah penting. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap menghadapi persoalan fragmentasi penelitian. Banyak lembaga, kementerian, perguruan tinggi, hingga badan usaha menjalankan riset masing-masing tanpa koordinasi memadai.

Akibatnya, terjadi duplikasi penelitian, inefisiensi penggunaan anggaran, dan lemahnya kesinambungan inovasi.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria menegaskan bahwa pemerintah kini tengah membangun fondasi baru melalui penyusunan peta jalan riset nasional.

“BRIN dan Kemendiktisaintek sudah menyusun peta jalan riset. Insyaallah akan kita luncurkan di Surabaya nanti. Peta jalan riset ini yang akan diluncurkan di Surabaya nanti menjadi acuan untuk riset Indonesia hingga 2045," ucapnya.

Dokumen tersebut diproyeksikan menjadi kompas pembangunan ilmu pengetahuan nasional selama dua dekade mendatang. Arif menilai integrasi antara BRIN dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi merupakan langkah strategis.

“Ini adalah kerjasama antara Kemendiktisaintek dengan BRIN merupakan langkah yang sangat bagus sekali sehingga riset strategis yang akan dilakukan oleh para peneliti di Indonesia ini bisa mengacu pada arah yang sudah kita buat," imbuhnya.

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa peta jalan tersebut tidak hanya menentukan prioritas penelitian, tetapi juga arah industrialisasi nasional.

“Karena arah riset ini sekaligus bisa memberikan pandangan teknologi apa ke depan yang akan dikembangkan sehingga itu sekaligus menjadi panduan arah industrialisasi kita ke depan," katanya.

Pernyataan itu penting karena selama ini industrialisasi Indonesia relatif didominasi sektor berbasis sumber daya alam. Kontribusi manufaktur terhadap PDB, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), berada di kisaran 18%-19%, turun dibandingkan era awal 2000-an yang pernah melampaui 28%.

Fenomena deindustrialisasi prematur menjadi perhatian. Mengingat, Indonesia memang masih mencatat surplus perdagangan komoditas, tetapi ketergantungan berlebihan terhadap ekspor bahan mentah membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global.

Oleh karena itu, industrialisasi generasi baru membutuhkan basis teknologi. Arif menekankan bahwa keputusan industri ke depan tidak boleh lagi hanya bertumpu pada intuisi.

"Sehingga industrialisasi kita ke depan tidak didasarkan pada sekadar common sense tapi didasarkan pada data proyeksi teknologi apa yang berkembang sehingga industri kita juga akan survive relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan," ujar Arif

Di sisi lain, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok mengakui bahwa komunitas akademik menaruh harapan besar pada komitmen pemerintah meningkatkan dukungan anggaran.

Bahkan, dia mengonfirmasi adanya aspirasi kuat dari kalangan perguruan tinggi untuk mendorong kebutuhan ini.

“Iya, tentu untuk peningkatan anggaran riset, peningkatan anggaran riset dan juga beasiswa. Baik beasiswa bagi mahasiswa maupun beasiswa untuk dosen studi S3. Dan semuanya direspons dengan baik oleh Pak Presiden,” katanya.

Tak hanya itu, dia menyebut bahwa selain riset permintaan peningkatan beasiswa doktoral menjadi sangat relevan. Eduart juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan kampus.

“Poin-poin penting yaitu peningkatan kapasitas kapabilitas perguruan tinggi, baik dari riset maupun SDM, termasuk juga peran kontribusi perguruan tinggi terkait dengan penguatan program untuk kesejahteraan rakyat tadi," tandasnya.

Efisiensi Saja Tidak Cukup

Kalangan ekonom menilai agenda reformasi BUMN dan penguatan riset memang memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat. Namun, implementasinya menyimpan berbagai risiko.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat kedua kebijakan tersebut sebagai satu kesatuan.

“Saya melihat kedua kebijakan ini sebenarnya saling berkaitan. Persoalan utama Indonesia bukan hanya banyaknya BUMN yang kurang efisien, tetapi juga minimnya investasi pada riset dan inovasi,” kata Yusuf kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Dia mengingatkan bahwa belanja riset nasional masih sangat rendah yang hanya sekitar 0,2 hingga 0,3 persen dari PDB, jauh di bawah target ideal 1 persen.

Menurutnya, dengan ukuran ekonomi Indonesia saat ini, menutup kesenjangan tersebut membutuhkan tambahan dana hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun, sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan APBN.

“Oleh karena itu, memanfaatkan laba BUMN sebagai sumber pendanaan riset merupakan langkah yang masuk akal," imbuhnya.

Meski begitu, Yusuf menegaskan bahwa besarnya dana bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan melainkan oleh tata kelolanya.

Yusuf menilai bahwa dana riset harus diarahkan pada riset terapan yang terhubung dengan kebutuhan industri agar menghasilkan inovasi yang memiliki nilai tambah ekonomi.

Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman banyak negara. Berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan anggaran penelitian tidak otomatis menghasilkan inovasi apabila tidak disertai sistem evaluasi, mekanisme komersialisasi, serta kolaborasi industri.

Yusuf juga mengingatkan bahwa kewajiban menyisihkan laba untuk riset tidak dapat diberlakukan secara seragam.

"Pada saat yang sama, kebijakan ini juga tidak bisa diterapkan secara seragam karena tidak semua BUMN berada dalam kondisi sehat. Kewajiban menyisihkan laba sebaiknya hanya berlaku bagi BUMN yang benar-benar profitabel dan memiliki kondisi keuangan yang kuat," katanya.

Di sisi lain, rencana konsolidasi BUMN dipandang memiliki dasar ekonomi yang memadai.

"Di sisi lain, rencana mengurangi jumlah BUMN menjadi sekitar 250 perusahaan juga memiliki dasar ekonomi yang kuat. Konsolidasi dapat menekan biaya operasional dan tata kelola yang selama ini membengkak akibat banyaknya anak dan cucu usaha yang tidak produktif. Jika dilakukan dengan benar, efisiensi tersebut akan meningkatkan profitabilitas BUMN sehingga tersedia ruang yang lebih besar untuk membiayai riset dan inovasi," tuturnya.

Namun, proses tersebut juga mengandung risiko sosial dan ekonomi yang harus diantisipasi, mulai dari potensi PHK, konsentrasi pasar yang berlebihan, hingga persoalan tata kelola selama proses konsolidasi.

"Karena itu, yang terpenting bukan sekadar memangkas jumlah perusahaan atau mengalokasikan laba untuk riset, tetapi memastikan efisiensi benar-benar menghasilkan laba yang berkelanjutan dan dana riset dikelola secara profesional," tandas Yusuf.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Universitas Gadjah Mada (UGM) memperluas pengembangan kedelai lokal hingga 2.000 hektare.

Program yang dibiayai Kementan itu diharapkan menjadi langkah awal untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai.

"Ini sangat bagus. Jadi kami langsung minta UGM, rencananya kemampuannya 1.000 hektare, tapi saya memohon kalau bisa 2.000 hektare dan biayanya dari Kementerian Pertanian," kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (29/6).

Amran mengatakan pengembangan kedelai tersebut merupakan bagian dari kerja sama Kementerian Pertanian dengan UGM yang mencakup lima hingga enam komoditas dengan nilai sekitar Rp40 miliar.

Menurutnya, kerja sama itu langsung ditindaklanjuti melalui pembelian hasil riset dan inovasi yang dikembangkan UGM, tanpa didahului penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

"Total kerja sama hari ini ada kurang lebih lima atau enam komoditas, itu Rp40 miliar. Kami langsung tindak lanjuti, bukan MoU tapi langsung kita beli karya-karya putra terbaik bangsa yang ada di UGM. Langsung kita beli dan kemudian kita kawal bersama," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Selain kedelai, kerja sama tersebut mencakup pengembangan bawang putih, sapi perah dengan julukan Gama alias gagah dan macho, kakao, pakan ternak, serta pupuk berbahan batu bara bernama kali humat.

Untuk pengembangan kedelai, Amran mengatakan pihaknya akan mengawal uji tanam mulai dari 1.000 hektare hingga diperluas menjadi 2.000 hektare. Program itu rencananya dimulai di Jawa Tengah, bersamaan dengan pengembangan bawang putih dan kakao.

"Uji sampai 1.000 hektare, 2.000 hektare untuk kedelai, begitu juga bawang putih kita langsung kawal bersama," katanya.

Amran juga mengklaim kedelai hasil pengembangan UGM memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan kedelai impor. Menurutnya, varietas tersebut merupakan kedelai non-genetically modified organism (non-GMO) dengan ukuran biji yang lebih besar.

"Ini kualitasnya lebih bagus karena non-GMO. Jadi ini sangat bagus. Apalagi kedelai lokal tapi butirannya lebih besar daripada impor," ujarnya.

Amran mengatakan anggaran untuk pengembangan kedelai seluas 2.000 hektare diperkirakan mencapai sekitar Rp20 miliar. Menurutnya, apabila pengembangan tahap awal tersebut berhasil, luas tanam akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 100 ribu hektare.

"(Target pengurangan impor kedelai) kita lihat dulu 2.000 hektare. Kalau ini berhasil kita tingkatkan kalau perlu sampai 100 ribu hektare," katanya.

Ia berharap kedelai tersebut sudah dapat dipanen pada akhir tahun ini.

Amran mengatakan kolaborasi dengan UGM menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan komoditas yang selama ini masih diimpor sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor melalui hilirisasi.

"Menyasar komoditas impor dan menaikkan komoditas ekspor. Hilirisasi kelapa, pala, kopi, kakao, mente, tebu. Jadi cara kita adalah bagaimana produk yang ada kita hilirisasi karena kita sudah unggul seperti CPO. Kemudian yang impor kita hasilkan sendiri," ujarnya.

Menurut Amran, model kerja sama serupa sebelumnya juga dilakukan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Kementan membeli benih hasil inovasi IPB senilai Rp250 miliar. Sementara untuk kerja sama dengan UGM, nilai yang disepakati mencapai sekitar Rp40 miliar.

"Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat kolaborasi kita seperti baru-baru ini dengan IPB, nilai benihnya yang kami beli Rp250 miliar. Itu langsung kami beli. Ini UGM hari ini kurang lebih Rp40 miliar kita sepakat. Jadi kalau kita bisa menghasilkan bibit-bibit unggul, benih-benih unggul, ngapain kita beli dari luar?" kata Amran.

Amran menambahkan dari 11 komoditas pangan strategis nasional, Indonesia saat ini telah mencapai swasembada pada delapan komoditas.

Pemerintah kini mulai merintis peningkatan produksi untuk komoditas yang masih bergantung pada impor, termasuk kedelai dan bawang putih, sembari menjaga keberlanjutan swasembada padi dan jagung.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang penguatan peran perguruan tinggi melalui perluasan kerja sama internasional serta penambahan program beasiswa bagi dosen.

Sejumlah usulan yang disampaikan kalangan akademisi dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 telah mendapat respons positif dari Presiden.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan meski Presiden tidak secara langsung menyampaikan komitmen penambahan anggaran riset dan teknologi dalam forum tersebut, sejumlah masukan dari peserta telah mendapat persetujuan untuk ditindaklanjuti.

"Tadi secara langsung tidak disampaikan, beberapa masukan di sini juga ada sebenarnya," kata Brian usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Salah satu usulan yang mengemuka adalah perluasan kerja sama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri, termasuk dengan Imperial College London.

Menurut Brian, kerja sama dengan Imperial College sebelumnya tidak hanya diusulkan untuk mendukung pengembangan kampus baru, tetapi juga agar dapat melibatkan lebih banyak perguruan tinggi di Indonesia.

"Keinginan kerja sama Imperial College misalnya, itu tidak hanya untuk kampus baru tetapi kampus-kampus yang lain juga diajak. Bapak Presiden juga tadi sudah menyetujui dan meminta kita mengkaji modelnya seperti apa," ujarnya.

Selain itu, para pimpinan perguruan tinggi juga mengusulkan penambahan kuota beasiswa program doktor (S3) bagi dosen dalam negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan tinggi.

"Itu juga kami diminta untuk mengkaji, tetapi tentu ini kami akan mengkaji beberapa hal tambahan-tambahan yang diusulkan," kata Brian.

Ia menjelaskan seluruh usulan yang disampaikan dalam forum sarasehan akan dibahas lebih lanjut oleh kementeriannya sebelum dilaporkan kepada Presiden untuk memperoleh keputusan lebih lanjut.

Menurut Brian, Presiden memiliki perhatian besar terhadap penguatan peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional.

"Tentu nanti kami akan laporkan kepada Bapak Presiden dan saya yakin bahwa Presiden akan mendukung beberapa hal yang memang memperkuat peran perguruan tinggi," tandas Brian.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) mengusulkan peningkatan anggaran riset dan perluasan program beasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Seluruh usulan tersebut disebut mendapat respons positif dari Presiden.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Eduart Wolok mengatakan kalangan rektor memang mendorong pemerintah untuk memperkuat pendanaan riset nasional serta pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi.

"Iya, tentu untuk peningkatan anggaran riset, peningkatan anggaran riset dan juga beasiswa. Baik beasiswa bagi mahasiswa maupun beasiswa untuk dosen studi S3. Dan semuanya direspons dengan baik oleh Pak Presiden," ujar Eduart usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta International Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Kendati demikian, Eduart enggan berkomentar lebih jauh mengenai besaran tambahan anggaran riset yang diusulkan. Menurut dia, persoalan anggaran merupakan ranah pemerintah.

"Soal anggaran riset, kalau MRPTNI saya tidak berkompeten untuk mengomentari soal anggaran itu," katanya.

Selain peningkatan pendanaan riset dan beasiswa, perguruan tinggi juga menyampaikan sejumlah usulan terkait penguatan kapasitas institusi pendidikan tinggi.

Menurut Eduart, salah satu poin penting yang disampaikan kepada Presiden adalah peningkatan kapabilitas perguruan tinggi, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kemampuan riset.

"Poin-poin penting yaitu peningkatan kapasitas kapabilitas perguruan tinggi, baik dari riset maupun SDM," ujarnya.

Dia menambahkan, perguruan tinggi juga mendorong penguatan peran kampus dalam mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Termasuk juga peran kontribusi perguruan tinggi terkait dengan penguatan program untuk kesejahteraan rakyat," kata Eduart.

Terkait perbedaan antara pertemuan Presiden dengan para rektor pada Jumat (26/6/2026) dan penutupan konvensi pada Minggu (28/6/2026), Eduart menjelaskan kedua agenda tersebut bersifat saling melengkapi.

Menurutnya, pada pertemuan penutupan, para rektor menyampaikan kompilasi rekomendasi yang telah disusun setelah melakukan diskusi bersama 10 kementerian terkait.

"Hari Minggu ini kita menyampaikan kompilasi setelah pertemuan diskusi dengan 10 menteri terkait," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Presiden tidak hanya mendengarkan berbagai masukan dari kalangan akademisi, tetapi juga menyampaikan pandangan dan arahan terkait pengembangan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi nasional.

"Mendengar masukan dan juga memberikan pandangan," kata Eduart.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan anggaran riset nasional hingga mencapai Rp4 triliun. Penambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat riset-riset yang berdampak langsung terhadap penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, arahan mengenai peningkatan anggaran riset sebenarnya telah disampaikan Presiden dalam pertemuan sebelumnya di Istana Kepresidenan.

"Di pertemuan yang sebelumnya waktu di Istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita sampai di angka Rp4 triliun," kata Prasetyo kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Prasetyo, arahan Presiden tersebut kini tengah ditindaklanjuti bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pemerintah, lanjutnya, juga tengah menyatukan seluruh kegiatan riset nasional ke dalam satu peta jalan atau roadmap yang terintegrasi agar pelaksanaan riset lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindaklanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arif Satria, mantan Rektor IPB, untuk menyatukan semua riset kita," ujarnya.

Prasetyo menjelaskan bahwa seluruh riset yang dijalankan ke depan harus mengacu pada satu desain besar (grand design) nasional. Dengan demikian, hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga dapat saling mendukung dalam mencapai prioritas pembangunan pemerintah.

"Jadi peta jalan riset seperti tadi bukunya kan juga sudah dihasilkan yang intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan, semua harus dalam satu grand design," katanya.

Selain terintegrasi, pemerintah juga menginginkan agar riset-riset yang didanai negara lebih aplikatif dan mampu memberikan solusi konkret terhadap berbagai tantangan nasional.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap penelitian yang dapat langsung diterapkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

"Riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi," ujarnya.

Dia mencontohkan sejumlah bidang riset prioritas yang dinilai relevan dengan kebutuhan nasional, antara lain pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy) serta riset terkait transisi energi dari LPG menuju compressed natural gas (CNG).

"Misalnya contoh riset tentang sampah, waste to energy, kemudian peralihan dari LPG menuju ke CNG. Nah, riset-riset yang langsung berdampak pada menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi," kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pengalokasian sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendanai kegiatan riset dan inovasi nasional. Usulan tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem sains dan teknologi guna mendukung transformasi ekonomi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Prabowo, usulan agar setiap BUMN menyisihkan sebagian keuntungan untuk pembiayaan riset merupakan gagasan yang baik. Namun, realisasinya sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan pelat merah.

"Tadi juga usul sektor industri, biaya riset, diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini usul yang bagus," ujar Prabowo.

Presiden mengakui selama ini tidak seluruh BUMN mencatatkan kinerja keuangan yang sehat. Namun, ia menyebut kondisi tersebut mulai membaik seiring upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah.

"Masalahnya BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, satu tahun ini sudah mulai ada laba," katanya.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap perusahaan negara guna meningkatkan efisiensi dan memperbaiki tata kelola. Menurutnya, pembenahan tersebut diperlukan agar BUMN dapat lebih optimal berkontribusi terhadap pembangunan nasional, termasuk dalam pendanaan riset.

"BUMN-BUMN ini sedang kami bersihkan, sedang kami tertibkan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa dari lebih dari 1.000 BUMN yang sebelumnya ada, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan. Ke depan, jumlah BUMN ditargetkan dipangkas hingga tersisa sekitar 250 perusahaan.

"Dari seribu lebih BUMN sekarang kami sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kami akan bikin tinggal 250," kata Prabowo.

Menurut dia, jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan tingginya biaya operasional, terutama untuk membiayai struktur direksi dan komisaris.

"Bayangkan lebih dari 750 kami tutup, 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa. Ini uang rakyat semua," ujarnya.

Prabowo menilai banyak perusahaan negara selama ini hanya menghabiskan anggaran untuk biaya operasional tanpa menghasilkan keuntungan yang memadai.

"Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," katanya.

Karena itu, pemerintah menargetkan proses restrukturisasi BUMN dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga dalam dua tahun mendatang perusahaan pelat merah dapat beroperasi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," ujar Prabowo.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah mulai 2026 akan mengarahkan sekitar 80 persen penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan sektor industri strategis untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.

Purbaya mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan industrialisasi dan penguatan daya saing Indonesia.

"Mulai tahun 2026, sekitar 80 persen beasiswa akan difokuskan pada bidang STEM dan industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju," ujar Purbaya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6).

Ia menilai pengembangan talenta menjadi fondasi utama untuk mendorong industrialisasi nasional. Karena itu, pemerintah juga mengintegrasikan penguatan STEM dengan bidang ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar kemajuan teknologi tetap berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Purbaya mengatakan APBN akan terus diarahkan sebagai instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan industrialisasi berbasis talenta.

"Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Selain penajaman kebijakan LPDP, Kementerian Keuangan juga memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kolaborasi riset dengan berbagai perguruan tinggi lewat Center for Public Finance Research.

Dalam kesempatan itu, Purbaya menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen dengan inflasi 3,08 persen yang ditopang surplus perdagangan, cadangan devisa memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada di zona ekspansif.

"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurut Purbaya, APBN 2026 juga difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan negara, serta percepatan investasi dan perdagangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mengawali pagi dengan agenda strategis, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumpulkan para rektor dan pimpinan perguruan tinggi dari kawasan Indonesia Timur di Jakarta Selatan, Ahad (28/6/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi dan teknologi pertanian guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Dalam audiensi , Mentan Amran memaparkan perkembangan terkini sektor pertanian nasional. Mulai dari peningkatan produksi pangan, penguatan cadangan pangan, hingga terobosan yang dijalankan pemerintah mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan.

Di hadapan para akademisi, ia juga membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan perguruan tinggi dalam pengembangan riset, inovasi, serta penerapan teknologi pertanian yang dapat memberikan manfaat nyata bagi petani.

Rektor Universitas Tadulako, Amar menyampaikan apresiasi atas komitmen Mentan Amran melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pembangunan pertanian nasional.

“Hari ini ada satu keputusan yang luar biasa bagaimana Pak Menteri memberikan kita gambaran tentang sistem swasembada pangan di Indonesia dengan berbagai data terkini yang memberikan highlight tentang pertumbuhan sistem pertanian di Indonesia,’’ ujarnya.

Termasuk, lanjutnya, membahas bagaimana kerja sama dengan perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi teknologi pertanian terbaru yang lebih bisa menunjang swasembada pangan di Indonesia.

Menurut Amar, pertemuan ini menjadi motivasi baru bagi perguruan tinggi memperkuat penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pangan.

“Pak Menteri memberi supporting bukan hanya kerja sama, juga pendanaan untuk penelitian dan pengembangan swasembada pangan ke depan,” tambahnya.

Wakil Rektor I Bidang Akademik Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH), Andi Ilham Latunra mengatakan, pertemuan tersebut memberikan semangat baru bagi perguruan tinggi untuk mengambil peran dalam pembangunan pertanian berbasis teknologi.

“Sungguh luar biasa pertemuan dengan Pak Mentan. Betul-betul memberikan inovasi dan memberikan kami semangat untuk membangun Indonesia Timur dan keseluruhan Indonesia melalui sektor pertanian,” katanya.

Ia menilai tantangan pertanian ke depan membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lahir dari kolaborasi pemerintah dan kalangan akademisi.

Justru inilah yang luar biasa dari seorang pemimpin visioner, melibatkan para ahli dan para pemikir untuk memikirkan teknologi yang akan digunakan pada masa depan. Climate change sudah mengubah sistem pertanian dan kehidupan masyarakat.

‘’Ini menjadi tanggung jawab para teknokrat dan ilmuwan untuk mewujudkannya bersama Pak Mentan,” ujarnya.

Menurutnya, Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie siap berada di garis terdepan mendukung agenda swasembada pangan melalui penguatan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi.

“Institut Teknologi BJ Habibie akan menyiapkan sumber daya teknologi serta kemampuan untuk meyakinkan pemerintah bahwa kami berada di garis terdepan bersama beliau untuk membuat Indonesia swasembada pangan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Universitas Halu Oleo, Ida Usman, mengaku memperoleh banyak inspirasi dari pemaparan Mentan Amran mengenai besarnya potensi pertanian Indonesia.

“Alhamdulillah hari ini kami diberi kesempatan berbincang langsung dengan Pak Mentan. Beliau memperlihatkan kinerja sangat luar biasa. Dengan presentasi Pak Menteri, muncul ide-ide apa yang harus kami laksanakan di Sulawesi Tenggara. Itu sangat penting untuk mendukung pembangunan pertanian di daerah,” katanya.

Kolaborasi Kementerian Pertanian (Kementan) dengan perguruan tinggi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengajak kampus berperan lebih besar dalam membangun kemandirian bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi.

Dalam pembukaan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Presiden Prabowo menegaskan perguruan tinggi harus menjadi pusat lahirnya berbagai solusi bagi kemajuan Indonesia.

“Saya selalu berpendapat, para guru besar adalah orang-orang yang terpintar dari sebuah negara. Jadi, kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas,” ujar Presiden Prabowo pada Jumat (26/6/2026) lalu.

Melalui sinergi pemerintah dan perguruan tinggi, Kementan optimistis inovasi dan teknologi pertanian terus berkembang sehingga mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat modernisasi sektor pertanian, dan memperkokoh fondasi swasembada pangan Indonesia.

proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model 'computable general equilibrium' yang disusun untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami perlambatan sebesar 0,21 persen apabila konflik Timur Tengah yang disertai dengan lonjakan harga energi global berlanjut hingga akhir tahun ini.

Direktur Program Indef Eisha M. Rachbini dalam seminar di Jakarta, Kamis, mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model computable general equilibrium (CGE) yang disusun tim Indef untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam skenario pertama, yakni konflik Timur Tengah yang berkepanjangan hingga akhir 2026 dan memicu lonjakan harga energi global, dengan asumsi harga minyak dunia naik 30 persen dari baseline 70 dolar AS per barel, maka indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan meningkat 0,28 persen.

Pada saat yang sama, upah riil diperkirakan turun 0,26 persen, ekspor terkontraksi 2,44 persen, sementara impor melonjak 7,80 persen akibat kenaikan kebutuhan dan biaya energi.

“Karena ketika harga minyak bumi naik maka daya beli akan tergerus, inflasi naik, sehingga upah riil juga turun. Ekspor juga akan turun karena impornya akan semakin banyak. Walaupun kita juga memiliki komoditas ekspor yang naik, tetapi ada kontraksi dari impor pembelian BBM yang sangat tinggi,” jelas dia.

Selanjutnya, investasi diperkirakan meningkat 1,20 persen, namun pertumbuhan ekonomi tetap melambat 0,21 persen.

Skenario kedua menggambarkan perlambatan ekonomi negara mitra utama. Dengan asumsi permintaan impor dari negara tujuan ekspor Indonesia turun 5 persen, IHK diperkirakan naik 0,11 persen, upah riil turun 0,29 persen, dan investasi meningkat 0,36 persen.

Di sisi lain, ekspor diproyeksikan turun paling dalam, yakni 5,05 persen, sementara impor berkurang 0,23 persen. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkoreksi sebesar 0,24 persen.

Adapun pada skenario ketiga, yaitu fragmentasi perdagangan dan disrupsi rantai pasok global akibat meningkatnya tarif maupun hambatan non-tarif, IHK diperkirakan naik 0,18 persen dan upah riil turun 0,23 persen.

Investasi hampir stagnan dengan kenaikan hanya 0,07 persen, sedangkan ekspor dan impor masing-masing turun 1,16 persen dan 0,30 persen. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat 0,17 persen.

“Kami menyimpulkan bahwa jika risiko geopolitik, disrupsi dan fragmentasi rantai pasok, serta perubahan iklim yang tidak diantisipasi oleh fundamental ekonomi yang cukup dan kebijakan yang baik, maka ini akan berdampak pada kontraksi pertumbuhan,” kata Eisha.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Indef pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 berpotensi melambat ke kisaran 5 persen secara tahunan (year on year/yoy), seiring normalisasi konsumsi pasca-Lebaran, tekanan harga energi dan pangan, pelemahan rupiah, serta kenaikan biaya produksi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Google DeepMind menjalin kemitraan riset dengan studio film independen A24 untuk mengembangkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bagi industri perfilman. Kesepakatan tersebut juga disertai investasi senilai US$75 juta atau sekitar Rp1,2 triliun ke A24.

Dalam pengumuman resmi pada Senin (22/6/2026), Google DeepMind menyebut kolaborasi tersebut bertujuan membantu sineas menciptakan alur kerja (workflow) dan teknik produksi baru dengan memanfaatkan AI. Menurut perusahaan, pengembangan teknologi akan dilakukan bersama para kreator agar alat yang dihasilkan sesuai kebutuhan industri kreatif.

Kemitraan itu disebut sebagai kolaborasi riset pertama yang mempertemukan laboratorium AI dengan studio film independen. Google DeepMind akan menyediakan akses ke infrastruktur dan riset AI miliknya, sementara para peneliti dan kreator dari kedua pihak akan bekerja sama mengembangkan berbagai alat produksi film.

Demis Hassabis, Co-founder dan CEO Google DeepMind, mengatakan pihaknya meyakini pengembangan teknologi AI yang dapat memberdayakan seniman harus dilakukan bersama para kreator sejak tahap awal.

"Dengan berkolaborasi sejak awal dengan para pembuat film dan pelaku industri seperti A24, kami dapat membangun fitur-fitur AI baru yang mendukung para kreator dalam menghasilkan karya yang autentik dan bermakna, sekaligus membantu mereka mewujudkan visi kreatifnya," ujarnya.

Laporan sejumlah media menyebut investasi Google ke A24 mencapai sekitar US$75 juta. Ini menjadi pertama kalinya Google mengambil kepemilikan saham di sebuah studio film. Meski demikian, kerja sama tersebut bersifat non-eksklusif dan Google tidak akan memperoleh akses ke katalog film maupun serial milik A24.

A24 menyatakan fokus kolaborasi bukan untuk menghasilkan film menggunakan AI secara penuh, melainkan menciptakan perangkat yang dapat membantu proses kreatif seperti penyusunan storyboard, produksi, hingga pascaproduksi. Salah satu alat yang sedang dikembangkan disebut berupa generator storyboard berbasis AI.

Namun, pengumuman tersebut memicu reaksi keras dari sebagian penggemar A24. Studio yang dikenal lewat film-film auteur seperti Midsommar, Hereditary, Everything Everywhere All at Once dan baru-baru ini sukses dengan Backrooms itu dinilai bertentangan dengan citra independen dan artistik yang selama ini melekat pada mereknya.

Kritikus khawatir keterlibatan A24 dapat memberikan legitimasi budaya terhadap teknologi AI yang selama ini menuai kontroversi terkait hak cipta, originalitas karya, serta potensi dampaknya terhadap lapangan kerja kreatif. Di media sosial, sejumlah penggemar bahkan menyerukan boikot terhadap studio tersebut.

Di sisi lain, A24 berargumen bahwa keterlibatan langsung para sineas dalam pengembangan teknologi justru penting agar penggunaan AI tetap berada di bawah kendali kreator, bukan ditentukan sepenuhnya oleh perusahaan teknologi.

“Ini merupakan kemitraan riset. Kami bekerja bersama para peneliti DeepMind untuk mempelajari, mengembangkan, dan menyempurnakan berbagai teknologi baru, serta berperan aktif dalam membentuk alat dan alur kerja yang akan digunakan para kreator,” ujar Shin, tim komunikasi A24, seperti dikutip dari Wired.

Kolaborasi Google DeepMind dan A24 menjadi salah satu langkah paling signifikan dalam upaya mengintegrasikan AI ke industri hiburan. Kesepakatan itu juga mencerminkan semakin eratnya hubungan antara perusahaan teknologi dan Hollywood, di tengah perdebatan yang masih berlangsung mengenai masa depan AI dalam proses kreatif.

AUSTIN - Sekelompok insinyur dari Universitas Texas telah berhasil mengembangkan jaket inovatif baru yang dapat menghasilkan hingga 900 mililiter air bersih per hari hanya dengan menyerap kelembapan dari udara sekitar.

Melalui penemuan ini, para peneliti telah menghasilkan jenis serat khusus yang berfungsi untuk memerangkap uap air di atmosfer sebelum memprosesnya menjadi air minum yang aman.

Dibandingkan dengan perangkat penghasil air konvensional yang ada, tekstil ini menunjukkan peningkatan efisiensi antara tiga dan 10 kali lipat berdasarkan skala produksi cairan.

Konsep serat dan kain fleksibel ini memungkinkan lebih banyak aplikasi lapangan untuk diimplementasikan, selain dapat mengurangi biaya logistik dan memfasilitasi distribusi pasokan air bersih untuk berbagai jenis penggunaan.

Namun, para peneliti tidak membatasi teknologi baru ini hanya pada pakaian, tetapi kini memperluas penelitian mereka untuk mengintegrasikan serat tersebut ke dalam perlengkapan luar ruangan lainnya seperti ransel, tenda, dan tempat berlindung darurat.

Langkah ini memungkinkan barang-barang sehari-hari yang dibawa orang untuk berfungsi sebagai pengumpul air portabel dari turbulensi udara di sekitarnya, sehingga membantu dalam situasi darurat atau aktivitas di luar jaringan listrik di daerah terpencil.

Serat inovatif ini dilaporkan telah dipatenkan oleh unit komersialisasi Universitas Texas untuk pengembangan dan produksi komersial di masa mendatang.