Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 17 orang terkait dugaan kasus korupsi pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ingin tinggal di Indonesia.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dari 17 orang tersebut, 8 di antaranya merupakan PNS dan 9 orang pihak swasta. Para pihak swasta tersebut merupakan perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian.

“Sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang. 8 orang di antaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta,” kata Budi, Rabu (3/6/2026) malam.

Budi menyebut dua orang pihak swasta diamankan di wilayah Bali dan satu pegawai negeri diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Sejumlah pihak lainnya juga diamankan di Jakarta.

Sebagai konteks, kasus ini merupakan rangkaian operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat imigrasi Jakarta Barat. Operasi berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

Lebih lanjut, KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

“Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas sekitar ratusan gram,” ucap Budi.

Budi mengimbau pihak-pihak terkait untuk kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK guna dimintai keterangan, sehingga dapat memperkaya informasi maupun bukti dalam perkara ini.

Ia menambahkan bahwa konstruksi pasal yang akan disangkakan masih menunggu hasil gelar perkara (ekspos) yang dijadwalkan berlangsung hingga malam ini.

Penyidik masih mendalami apakah perkara tersebut akan dijerat dengan dugaan pemerasan sebagaimana Pasal 12 huruf e, suap, atau bentuk penerimaan lainnya.

“Terkait konstruksi sangkaan pasalnya nanti kita tunggu karena malam ini masih akan dilakukan ekspos. Apakah nanti sangkaannya Pasal 12e pemerasan, suap, atau penerimaan lainnya, nanti kami akan update,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan belasan orang, salah satunya Kepala Imigrasi Jakarta Barat serta pihak swasta dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2026) malam.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan selain mengamankan belasan orang, tim KPK juga menyita mobil, motor, hingga uang tunai dalam bentuk rupiah dan SGD.

"Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," kata Budi kepada jurnalis, Rabu (3/6/2026).

Budi menuturkan, saat ini tim masih melanjutkan penyelidikan di wilayah Jakarta Barat dan Bali.

Operasi senyap ini terkait pengurusan Tebaga Kerja Asing (TKA) yang hendak bekerja di Indonesia. Namun, perihal rincian perkara apakah suap atau pemerasan belum dapat disampaikan karena masih tahap pemeriksaan.

"Peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan proses pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia, ya.

Kalau kita ketahui untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya KITAP, ya, kartu identitas tetap, ada juga yang sementara atau KITAS. Nah, dalam proses pengurusan tersebut," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang termasuk ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok, serta Direktur PT Karabha Digdaya

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan perihal pihak-pihak yang terjaring tangkap tangan dan diamankan itu.

"3 orang dari PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian 4 orang lainnya, pihak-pihak dari PT KRB [PT Karabha Digdaya], salah satunya direkturnya," jelas Budi kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).

Budi mengatakan, tim penyidik KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah. Dia menjelaskan bahwa perkara yang ditangani terkait sengketa lahan.

Perlu diketahui PT KRB merupakan badan usaha yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

"Ini diduga terkait dengan sengketa lahan antara PT KRB, yang merupakan badan usaha di ekosistem Kementerian Keuangan, yang fokus terkait dengan pengelolaan aset. Salah satunya sengketa lahan dengan masyarakat yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Depok," sambung Budi.

Diketahui operasi senyap ini berlangsung pada Kamis (5/2/2026). Sengketa lahan berlangsung di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat.

Sampai saat ini pihak yang diamankan tengah dilakukan pemeriksaan untuk ditetapkan statusnya apakah sebagai tersangka atau tidak.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir 2025. Tim penindakan lembaga antirasuah menggelar operasi senyap di Banten dan mengamankan 5 orang.

"Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, Tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (18/12/2025).

Budi menjelaskan sampai saat ini 5 orang yang diamankan masih diperiksa intensif.

Budi belum dapat menyampaikan secara rinci identitas pihak yang diamankan dan perkara apa yang tengah ditangani.

Namun, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak, apakah menjadi tersangka atau saksi.

OTT kali ini tercatat menjadi yang kesembilan kalinya dilakukan KPK pada tahun ini. KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kedelapan, pada 10 Desember 2025, KPK mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya pada kasus dugaan korupsi pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.