Bisnis.com, SURABAYA – Peran pelabuhan tidak lagi sekadar menjadi titik bongkar muat barang. Di tengah pertumbuhan perdagangan dan logistik nasional, pelabuhan kini menjadi simpul penting yang menentukan efisiensi ekonomi sekaligus menopang penerimaan negara. Gambaran itu tercermin dari kontribusi PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) sepanjang 2025.

Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tersebut membukukan total kontribusi kepada negara mencapai Rp1,73 triliun pada 2025. Nilai itu berasal dari setoran pajak sebesar Rp1,45 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp55,59 miliar, serta pembayaran konsesi senilai Rp224,5 miliar.

Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bagaimana aktivitas logistik dan kepelabuhanan memiliki keterkaitan langsung dengan kekuatan fiskal nasional. Ketika arus barang meningkat, aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat, penerimaan negara pun ikut terdorong.

Dari total pajak yang dibayarkan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp485,45 miliar. Selanjutnya, PPh Pasal 25/29 mencapai Rp360,13 miliar dan PPh Pasal 21 sebesar Rp267,35 miliar.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan kontribusi tersebut merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi sekaligus komitmen mendukung pembangunan nasional.

“Dukungan tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Di balik angka triliunan rupiah tersebut, terdapat dinamika logistik nasional yang terus tumbuh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,98% secara year on year pada triwulan IV/2025. Pertumbuhan tersebut memperlihatkan sektor logistik semakin menjadi motor penggerak ekonomi.

Pertumbuhan itu tidak datang secara tiba-tiba. Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan menilai bisnis logistik di Indonesia memang berkembang pesat sejak awal 2000-an, seiring meningkatnya perdagangan antarpulau maupun antarnegara.

“Memang sebenarnya sejak awal tahun 2000-an bisnis logistik ini mulai tumbuh di Indonesia. Ini seiring dengan maraknya mekanisme industri yang melakukan perdagangan antarpulau maupun antarnegara,” kata Anton.

Namun, pertumbuhan logistik nasional masih menyisakan tantangan besar, terutama soal disparitas harga antarwilayah. Meski pembangunan jalan tol membantu distribusi barang di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera, pengembangan pelabuhan serta implementasi konsep tol laut dinilai masih perlu diperkuat, terutama untuk kawasan timur Indonesia.

Anton menilai penguatan rantai pasok menuju Papua dan wilayah Indonesia Timur menjadi kunci untuk menekan perbedaan harga komoditas yang selama ini masih tinggi.

“Bagaimana logistik supply chain di Papua itu bisa lebih baik sehingga perbedaan harga beberapa produk komoditas bisa dikurangi dan harganya menjadi lebih murah,” ujarnya.

Di tengah tantangan tersebut, SPTP mulai memperkuat kapasitas terminal melalui modernisasi alat bongkar muat. Langkah itu ditempuh untuk mengantisipasi lonjakan arus barang dan kunjungan kapal yang terus meningkat.

Sejumlah alat utama telah ditempatkan di terminal strategis. Empat unit Quay Container Crane (QCC) telah tiba di TPK Semarang dan satu unit QCC di IPCTPK Panjang. Sementara di Terminal Petikemas Surabaya, tambahan 14 unit Rubber Tyred Gantry (RTG) dan empat unit QCC disiapkan untuk memperkuat layanan.

Penguatan fasilitas juga menyasar terminal regional. RTG dikirim ke TPK Kendari, TPK Banjarmasin, dan TPK Nilam. Adapun alat baru untuk TPK Belawan, TPK Perawang, dan Terminal Kijing masih dalam proses produksi.

Pakar Maritim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning menilai penambahan alat bongkar muat merupakan respons yang tepat terhadap kenaikan volume kontainer dan kunjungan kapal.

“Secara mendasar, kenaikan kedatangan kapal yang membawa kargo dalam kemasan kontainer menandakan adanya kenaikan ekonomi. Turunannya adalah perdagangan atau interaksi ekonomi lewat laut,” ujarnya.

Meski demikian, Saut mengingatkan efisiensi pelabuhan tidak hanya ditentukan oleh jumlah alat. Kesiapan dermaga, lapangan penumpukan, hingga kemampuan menekan waktu kunjungan kapal atau turn around time juga menjadi faktor penting.

Peningkatan aktivitas logistik terlihat di sejumlah terminal. Terminal Kijing, misalnya, mencatat kenaikan kunjungan kapal hingga 15 persen atau mencapai 741 panggilan kapal sepanjang 2025.

“Terminal Kijing mengalami lonjakan kunjungan kapal dengan volume kargo nonpetikemas yang cukup besar, baik curah kering maupun curah cair dari industri hilirisasi kelapa sawit dan alumina,” kata Saut.

Sementara itu, arus barang domestik di TPK Banjarmasin dan TPK Kendari (Bungkutoko) juga melonjak hingga kisaran 116.000 TEUs. Menurut Saut, pertumbuhan tersebut menunjukkan kuatnya konsumsi domestik serta aktivitas industri di wilayah hinterland pendukung pertambangan.

“Arus barang domestik di koridor ini menunjukkan resiliensi yang kuat, terutama dipicu konsumsi domestik dan kebutuhan industri hinterland pendukung pertambangan,” ujarnya.

Pengamat Transportasi sekaligus Anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menilai kontribusi SPTP memperlihatkan posisi strategis Pelindo dalam menopang ekonomi nasional.

“Asal operator pelabuhan komersial nasional, Pelindo punya peran sejati sebagai enabler ekonomi makro agar target penurunan biaya logistik menjadi 8 persen terhadap PDB dapat tercapai,” ujar Tory.

Menurut dia, tantangan berikutnya bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan, melainkan menciptakan keseimbangan distribusi logistik antarwilayah agar biaya pengiriman lebih murah dan konektivitas ekonomi semakin merata.

“Pelindo harus mengambil peran lebih besar, bukan sekadar efisiensi operasi pelabuhan, tetapi juga efisiensi alokatif geografis agar konektivitas logistik antarpulau menjadi lebih seimbang dan murah,” tegasnya.

Bagi Tory, masa depan industri manufaktur, agribisnis, hingga hilirisasi nasional sangat bergantung pada efisiensi rantai pasok dan standarisasi terminal petikemas. Dalam konteks itu, pelabuhan bukan lagi hanya gerbang perdagangan, tetapi juga instrumen daya saing Indonesia di rantai pasok global.

“Pelindo perlu bertransformasi dari sekadar operator pelabuhan menjadi integrator rantai pasok nasional. Bagaimanapun percepatan arus barang di pelabuhan juga sangat menentukan daya tarik investasi Indonesia di tengah persaingan global. Efisiensi pelabuhan akan meningkatkan kepastian waktu distribusi barang serta menekan biaya logistik industri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut sejumlah harga komoditas pangan terpantau stabil sepanjang Ramadan 2026. Pemerintah juga menjamin pasokan tetap terjaga menjelang Idulfitri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dan distribusi kebutuhan pokok di berbagai daerah.

Dia juga menyampaikan Kemendag telah melakukan pengecekan langsung di Pidie, Aceh. Menurutnya, harga barang-barang kebutuhan pokok relatif stabil dan pasokan terjaga.

Kendati demikian, dia tak menampik terdapat beberapa daerah dengan harga kebutuhan pangan di atas harga eceran tertinggi (HET). Namun, Budi menegaskan, secara keseluruhan harga kebutuhan pokok masih sesuai dengan HET.

“Tetapi secara keseluruhan, harga-harga kebutuhan pokok relatif stabil dan sesuai dengan HET. Jadi untuk daerah-daerah yang mungkin agak tinggi, kita terus koordinasi agar pasokannya tidak terhambat, sehingga kita pastikan bahwa menjelang lebaran ini semua harga dan pasokan terjamin,” kata Budi saat ditemui seusai konferensi pers di Pintu Timur VIP Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Berdasarkan hasil peninjauan langsung ke Pidie, Aceh, yang sebelumnya terdampak bencana. Budi menuturkan harga bahan pokok di wilayah tersebut juga relatif stabil.

“Kemarin ketika kita di Pidie Aceh, kita ingin memastikan daerah tersebut yang sebelumnya terdampak oleh bencana dan kemarin kami lihat semua harganya relatif stabil,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebagian besar harga bahkan berada di bawah harga acuan. Hal itu, menurut para pedagang dan pemasok, ditopang oleh kelancaran distribusi dari luar kota maupun luar provinsi.

“Kebanyakan harga di bawah harga acuan karena menurut para pedagang, para pemasok, kebutuhan-kebutuhan dari luar kota termasuk juga dari luar provinsi yang selama ini berjalan, kemarin sudah berjalan dengan baik dan insya Allah lebaran ini semua dapat terjaga, baik harga maupun pasokannya,” tuturnya.

Cabai Rawit-Daging Ayam Naik

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai rawit mengalami lonjakan signifikan pada pekan ketiga Februari 2026. Kenaikan terjadi di lebih dari separuh wilayah Indonesia dengan disparitas harga yang semakin melebar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan rata-rata harga cabai rawit berada di atas harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000–57.000 per kilogram.

Sampai dengan pekan ketiga Februari 2026, harganya naik 19,89% menjadi Rp68.928 per kilogram dibandingkan Januari 2026 di level Rp57.492 per kilogram.

“Kalau kita cermati, cabai rawit yang mengalami peningkatan IPH itu pada 59,44% wilayah di Indonesia. Jadi hampir lebih dari setengahnya wilayah di Indonesia mengalami peningkatan cabai rawit,” kata Ateng dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (23/2/2026).

Data BPS menunjukkan, terdapat 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) cabai rawit. Jumlah ini meningkat dibandingkan pekan kedua Februari 2026 yang tercatat sebanyak 210 kabupaten/kota.

“Ini berarti peningkatannya mengalami peningkatan, baik dari sisi peningkatan harganya atau IPH-nya maupun peningkatan dari sisi jumlah kabupaten/kotanya,” tuturnya.

BPS juga mencatat disparitas harga cabai rawit yang cukup lebar antardaerah. Harga terendah tercatat Rp23.462 per kilogram, sedangkan harga tertinggi mencapai Rp200.000 per kilogram yang berada di wilayah Indonesia Timur.

“[Harga cabai rawit] Rp200.000 [per kilogram] ini di Kabupaten Nduga harga tertingginya. Di Kabupaten Mapi Rp190.000 [per kilogram], di Kabupaten Intan Jaya Rp170.000 [per kilogram]. Ini semuanya di wilayah Papua yang mengalami peningkatan tertinggi,” jelasnya.

Jika ditinjau berdasarkan IPH, lonjakan tertinggi secara persentase tercatat di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Ateng menyebut Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan IPH hingga 121,23% menjadi Rp78.449 per kilogram pada pekan ketiga Februari 2026. Disusul Kota Pasuruan dengan IPH 114,03% atau dibanderol Rp78.192 per kilogram, Kabupaten Nganjuk 100,81% yang dipatok di level Rp72.359 per kilogram.

Senada, pada pekan ketiga Februari 2026, rata-rata harga daging ayam ras naik 1,65% menjadi Rp40.789 per kilogram dibandingkan Januari 2026. Komoditas ini mengalami kenaikan IPH di 55% wilayah di Tanah Air.

Data juga menunjukkan, sebanyak 198 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH pada pekan ketiga Februari 2026 dari pekan sebelumnya hanya 155 kabupaten/kota.

BPS mencatat, harga daging ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram di kabupaten Intan Jaya. Lalu, Rp80.000 per kilogram masing-masing di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Sementara itu, harga daging ayam ras terendah di level Rp25.000 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencermati bahwa wilayah Indonesia timur, khususnya Papua, masih mengalami disparitas harga pangan dibanding harga acuan penjualan (HAP) tertinggi menjelang bulan Ramadan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa disparitas harga tertinggi mencakup komoditas yang tak dihasilkan di wilayah tersebut, antara lain cabai dan bawang. Dia kemudian menyebut bahwa harga beras di Indonesia timur terkendali.

“Kalau terkait beras itu semuanya enggak perlu ada yang dikhawatirkan, karena beras kita surplus,” kata Iqbal usai pelaksanaan rakor di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026).

Menurutnya, penyaluran beras di Tanah Air juga tak mengalami kendala mengingat adanya jalur distribusi melalui Perum Bulog. Tak hanya beras, penyaluran komoditas pangan utama seperti daging dan telur juga disebutnya terbilang aman.

“Namun, kalau misalnya di Papua, cabai mungkin perlu jadi perhatian,” imbuhnya.

Terkait upaya stabilisasi harga, Iqbal menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kegiatan operasi pasar yang dapat membantu pedagang dari sisi suplai barang kebutuhan.

Oleh karena itu, pihaknya juga mendorong agar operasi pasar kembali dilakukan seiring datangnya momentum Ramadan dalam waktu dekat.

“Jadi memasok barang itu kepada pedagang, barang yang lebih murah pada pedagang, sehingga pedagang bisa menjual barang tersebut sesuai dengan harga acuan dan harga eceran [tertinggi],” ujar Iqbal.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan bahwa tekanan inflasi komoditas pangan pada awal Ramadan merupakan pola yang berulang setiap tahun.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyampaikan bahwa hal ini perlu diantisipasi pemerintah mengingat Ramadan akan jatuh pada bulan depan.

“Komoditas yang konsisten memberikan andil inflasi terbesar adalah daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, dan cabai rawit,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri, dikutip pada Selasa (20/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni telah menyelesaikan penugasan angkutan barang dengan total angkutan 13.142 TEUs peti kemas sepanjang 2025.

Direktur Utama Pelni, Tri Andayani mengatakan realisasi peti kemas tersebut mencapai 106% atau bertambah 713 TEUs dibandingkan pada 2024 yaitu 12.429 TEUs.

Adapun, perincian produksi penugasan angkutan barang di 2025 terdiri atas 9.103 TEUs untuk muatan berangkat. Jumlah tersebut mencapai 69% dari total produksi, disusul 4.039 TEUs untuk muatan balik atau 31%.

"Pemerintah memberikan penugasan sebanyak 8 trayek dengan total 32 pelabuhan singgah. Pelni berhasil merealisasikan 110 voyage hingga akhir tahun," kata Tri yang akrab disapa Anda dalam siaran pers, dikutip Senin (12/1/2026).

Dia menambahkan realisasi tersebut didukung oleh pengoperasian lima kapal angkutan barang milik Pelni dan tiga kapal Kendhaga Nusantara. Pertumbuhan muatan di 2025 menjadi bukti keberhasilan program dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Anda juga menyampaikan bahwa secara nasional, program Tol Laut telah terbukti menurunkan disparitas harga sebesar 20% hingga 40%. Muatan berangkat sendiri didominasi oleh barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting), sementara muatan balik diisi komoditas daerah.

“Penugasan ini bukan hanya sekedar angkutan barang, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi yang mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah dan kepercayaan masyarakat kepada kami,” ujarnya.

Melalui koordinasi erat dengan stakeholder terkait, Pelni akan memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar serta mendukung konektivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan potensi tekanan inflasi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), seiring lonjakan harga sejumlah komoditas pangan strategis, terutama cabai rawit dan minyak goreng.

Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Ponco Adi menyebut kedua komoditas tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus lantaran sudah berada pada level harga tinggi dan disertai tren kenaikan yang signifikan.

“Ada dua komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus karena level harga dan perubahan harganya yang relatif sudah tinggi, yaitu cabai rawit dan minyak goreng,” kata Windhiarso dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (22/12/2025).

Pada pekan ketiga Desember 2025, harga cabai rawit mengalami lonjakan tajam dibandingkan bulan sebelumnya dan telah melampaui harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

Bahkan, cabai rawit mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) di 76,67% wilayah di Indonesia. Data menunjukkan, rata-rata harga cabai rawit naik 52,86% dibandingkan November 2025 menjadi Rp66.841 per kilogram.

BPS mencatat disparitas harga cabai rawit yang sangat lebar antardaerah. Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Nduga yang mencapai Rp200.000 per kilogram, Kabupaten Paniai Rp176.000 per kilogram, dan Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp170.000 per kilogram.

Selain itu, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) cabai rawit terus bertambah dari minggu ke minggu sepanjang Desember 2025.

Perinciannya, dari 261 pada pekan pertama Desember 2025, naik menjadi 272 pada pekan kedua Desember, lalu menjadi 276 pada pekan ketiga Desember 2025.

“Untuk cabai rawit, baik level harga maupun perubahan harganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan di bulan Desember ini,” tuturnya.

Selain itu, untuk minyak goreng secara nasional, rata-rata harga pada minggu ketiga Desember 2025 tercatat naik 0,42% menjadi Rp19.574 per liter dibandingkan November sebesar Rp19.493 per liter.

Minyak goreng mengalami kenaikan IPH di 35,28% wilayah di Tanah Air dengan harga tertinggi mencapai Rp60.000 per liter di Kabupaten Intan Jaya.

Untuk Minyakita, BPS mencatat kenaikan harga yang lebih tinggi dan secara umum masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni naik 0,72% menjadi Rp16.406 per liter.

Mengacu data SP2KP per 20 Desember 2025 dengan 492 kabupaten/kota amatan, terdapat 411 kabupaten/kota dengan harga Minyakita di atas HET dan didominasi oleh luar Pulau Jawa.

BPS mencatat sebanyak 96 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan 315 kabupaten/kota di luar Pulau dengan harga Minyakita di atas HET

Berdasarkan perkembangan tersebut, BPS mengingatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk terus mewaspadai tekanan inflasi menjelang akhir 2025.

“Tekanan inflasi menjelang akhir tahun 2025 yang kurang seminggu lagi perlu terus diwaspadai terutama pada komoditas pangan strategis seperti cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan minyak goreng,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan langkah pemerataan produksi daging ayam dan telur di luar Pulau Jawa. Hal litu dilakukan demi menekan disparitas harga serta menjaga stabilitas pasokan nasional.

“Pemerintah sekarang mendorong pemerataan produksi daging ayam dan telur di luar Pulau Jawa,” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, saat sarasehan bertema Transformasi Peternakan Unggas Nasional: Optimalisasi Dana 20 Triliun Menuju Kemandirian Pangan di Fakultas Peternakan UGM, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (22/11/2025).

Agung menyebutkan produksi telur di Indonesia saat ini mencapai 6,2 juta ton dan daging ayam sekitar 3,8 juta ton per tahun, sehingga masih mencukupi kebutuhan secara nasional.

Meski begitu, ia mengakui 63 persen produksi kedua komoditas tersebut berada di Pulau Jawa sebagai ekosistem peternakan yang lebih dulu berkembang.

“Karena memang ekosistem yang sudah establish di Pulau Jawa ini,” kata dia.

Sebagai upaya pemerataan, menurut Agung, pemerintah menyiapkan pengembangan klaster produksi ayam petelur dan ayam pedaging di berbagai wilayah.

Tahap pertama diarahkan ke sejumlah provinsi, seperti Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, dan Jawa Timur.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah tengah mendorong pengaturan penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg) satu harga.

Hal itu akan tertuang dalam rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tertentu (LPG 3 kg).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan revisi peraturan ini kini sedang difinalisasi dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

"Kita sekarang sedang memfinalkan di bulan ini revisi perpres LPG. Revisi peraturan presiden terkait LPG kan di aturan sekarang kan tapi kita belum menata sampai dengan sub pangkalan, nah itu harus segera aturannya sekarang kita sedang finalkan," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, revisi aturan tersebut tidak hanya menata sistem distribusi LPG subsidi hingga ke tingkat sub pangkalan, tapi juga membuka jalan menuju kebijakan LPG 3 kg satu harga, seperti halnya program BBM satu harga.

"Mengarah ke situ," kata Laode saat ditanya apakah kebijakan harga LPG ke depan akan seragam di seluruh daerah.

Nantinya, kebijakan satu harga tersebut dapat menekan disparitas harga antarwilayah dan memastikan subsidi LPG benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Namun, penerapan kebijakan baru tersebut tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan bertahap.

"Jadi tidak kayak kemarin seluruh Indonesia kan kemarin. Nah itu pelajaran juga buat kami, jadi kita ada pentahapannya, mungkin Jabodetabek dulu atau mungkin Jakartanya juga dibatasi gimana dulu jadi ada pentahapan seperti itu," jelasnya.

Revisi aturan itu juga akan memperbaiki rantai pasok LPG subsidi yang selama ini dinilai baru diatur sampai tingkat pangkalan. Ke depan, pengawasan akan diperluas hingga ke sub pangkalan agar distribusi gas melon lebih tepat sasaran dan tidak bocor ke sektor yang tidak berhak.

Laode juga menegaskan bahwa revisi Perpres tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan tata kelola subsidi energi agar lebih efisien.

"Yang jelas saat ini kan kita sudah sampai rantai pasoknya itu ke sub pangkalan tapi aturannya kan baru sampai pangkalan. Nah ini kita sempurnakan dulu regulasinya kemudian kita akan terapkan nanti pada saat sudah diimplementasikan ada pentahapannya," jelasnya.

Pihaknya juga memastikan pemerintah tidak akan membentuk badan baru untuk mengawasi distribusi LPG. Fungsi pengawasan cukup diperkuat oleh Ditjen Migas.

"Sekarang saya sudah minta ke Pak Menteri agar mengoptimalkan tugas dan fungsi Dirjen Migas untuk menangani," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia meminta pemerintah untuk membangun peternakan ayam nasional secara merata.

Hal ini menyusul rencana pemerintah yang akan membangun peternakan ayam pedaging dan petelur.

Pengamat pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian mengingatkan agar program pengembangan sektor unggas tidak terjebak pada pola Jawa-sentris. Pasalnya, kondisi ini berpotensi memperlebar disparitas harga dan kesejahteraan peternak antarwilayah.

Eliza menyebut saat ini lebih dari 60% produksi ayam pedaging dan petelur nasional masih terkonsentrasi di Jawa. Menurutnya, kondisi ini bukan hanya menimbulkan ketimpangan pasokan, melainkan juga membuat biaya distribusi dan harga di luar Jawa jauh lebih tinggi.

“Ini yang menyebabkan disparitas harga antara peternak harga telur dan juga harga ayam di Jawa dan luar Jawa,“ kata Eliza kepada Bisnis, Senin (10/11/2025).

Selain itu, dia menuturkan kebijakan pemerintah yang berjalan serentak di seluruh Indonesia harus memperhatikan persoalan logistik dan karakteristik komoditas unggas yang mudah rusak. Salah satu solusinya adalah membangun sentra peternakan baru di luar Jawa.

Namun, Eliza menyebut tidak semua wilayah bisa dijadikan lokasi pengembangan peternakan karena faktor lingkungan harus sesuai.

“Jadi memang ketinggiannya harus sedang, terus cuacanya juga relatif stabil, tidak terlalu ekstrem. Karena kalau misalkan terlalu dingin, nah ini kan akan mengganggu juga pertumbuhan ayam, dan juga kalau terlalu panas juga ini ayamnya bisa stres,” ujarnya.

Selain faktor lingkungan, Core menilai juga penting melihat ketersediaan infrastruktur dan bahan baku pakan yang efisien di daerah pengembangan, sehingga bisa mengurangi biaya distribusi dan mengurangi disparitas harga.

Bahkan, dia meyakini jika pembangunan sentra peternakan dilakukan secara inklusif, maka akan menciptakan efek berganda yang sangat besar, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, hingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Perekonomian lokal sana akan bergerak, sehingga ketika itu terjadi ini penyerapan tenaga kerja juga optimal. Terus juga mereka mendapatkan pendapatan yang layak, sehingga spending mereka bisa bertambah. Ini kan roda perekonomian akan terus berputar seperti itu,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia akan membangun peternakan ayam senilai Rp20 triliun sekaligus untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Anggaran tersebut akan digelontorkan mulai Januari 2026.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur tersebut akan difokuskan di wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan pasokan ayam dan telur.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana mencetak lahan sawah baru khususnya di kawasan timur Indonesia sebagai langkah menekan harga beras yang masih bertahan tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Senin (20/10/2025) pukul 15.30 WIB, harga beras premium di zona 3 tercatat mencapai Rp18.528 per kilogram (kg) di tingkat konsumen. Padahal, HET beras premium di wilayah tersebut ditetapkan Rp15.800 per kilogram. Terjadi disparitas 17,27% dari HET. Kondisi serupa juga terjadi pada beras medium yang dijual rata-rata Rp16.329 per kg, lebih tinggi dari HET Rp15.500 per kg.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengatakan, solusi jangka panjang dari mahalnya harga beras di wilayah timur adalah memperkuat produksi lokal dengan mencetak sawah baru.

"Solusi permanen itu gubernurnya sudah datang, cetak sawah. Ada satu gubernur minta 20.000 tahun depan, saya katakan tahun ini pun ada. Tapi mintanya tahun depan, mungkin Januari, itu solusi permanen. Jadi ini adalah semacam ad hoc, sementara," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Amran menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan agar setiap daerah mencapai kemandirian pangan, sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

"Arahan Bapak Presiden, semua pulau-pulau, swasembada beras, swasembada nantinya minyak goreng, protein, dan seterusnya. Sehingga biaya yang ngangkut itu tidak ditanggung biaya setempat," terang dia.

Amran mencontohkan keberhasilan Kalimantan yang kini telah mandiri pangan setelah sebelumnya bergantung pada pasokan dari Surabaya dan Sulawesi Selatan. Pemerintah kini menargetkan pencetakan sawah baru di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

"Tinggal kami kejar lagi, bangun cetak sawah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Total seluruh Indonesia tahun depan 225.000 hektare bisa jadi bertambah untuk daerah Papua. Tapi daerah khusus yang kita, food estate itu bisa 200.000 hektare tahun depan di Merauke. Jadi totalnya bisa 400.000 hektare," jelasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut harga beras di zona 1 dan zona 2 relatif stabil, meskipun masih ada satu provinsi di masing-masing zona yang mencatat harga di atas HET. Namun, zona 3 dinilai masih memerlukan perhatian khusus karena faktor logistik yang membuat harga beras lebih mahal.

"Mungkin yang memang perlu kita garap adalah di wilayah zona 3 atau wilayah timur yang memang butuh dukungan untuk masalah biaya logistik agar harga bisa sama," ujar Sigit dalam kesempatan yang sama.

Ia menambahkan, dari 59 kabupaten yang sempat melaporkan harga beras di atas HET, kini tinggal 20 kabupaten yang masih mencatatkan harga tinggi. Bahkan, terdapat empat kabupaten yang mengalami kenaikan harga, namun masih berada di bawah HET.

"Secara umum, dari laporan 59 kabupaten yang kemarin harganya di atas HET setelah kita lakukan pendalaman, hanya ada 20 kabupaten yang harganya di atas HET. Ada yang naik namun harganya tetap di bawah HET, itu 4 kabupaten," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Genap 10 tahun atau satu dekade sudah pemerintah mengoperasionalkan angkutan laut perintis untuk penumpang, barang atau tol laut, serta angkutan rede.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud menyampaikan sejak 2015, layanan angkutan laut perintis terus memberikan kontribusi nyata dalam membuka aksesibilitas transportasi laut ke daerah-daerah yang belum terlayani secara komersial.

Per 2025, tercatat sebanyak 107 trayek angkutan laut perintis telah melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota dengan capaian realisasi fisik mencapai 2.154 voyage.

“Secara kumulatif sejak tahun 2015 hingga 2025, angkutan laut perintis penumpang telah melayani 7.899.415 orang penumpang dan mengangkut 1.364.547 ton muatan barang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

Dari 107 trayek tersebut, 30 trayek di antaranya dioperasikan oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Kapal Perintis Milik Negara.

Adapun, untuk 77 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan mekanisme e-catalogue.

Angkutan laut perintis hadir dalam menciptakan konektivitas layanan antar pulau dan mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

Kinerja Tol Laut dan Angkutan Rede

Program angkutan laut perintis barang atau yang lebih dikenal dengan Tol Laut masih menjadi salah satu andalan dalam menekan disparitas harga dan menjaga stabilitas pasokan barang di berbagai wilayah Indonesia.

“Sampai September 2025, pelaksanaan program Tol Laut telah mencapai 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia,” ujar Masyhud.

Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs.

Capaian ini, lanjutnya, mencerminkan peningkatan distribusi logistik nasional, khususnya dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP.

Pada 2026, Kementerian Perhubungan berencana melakukan optimalisasi trayek Tol Laut melalui perubahan mekanisme subsidi beberapa pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal pola subsidi titip kontainer.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran anggaran pemerintah sekaligus mendorong efektivitas distribusi logistik nasional.

Selain program Tol Laut, layanan Angkutan Rede juga menunjukkan performa positif dalam memperkuat konektivitas transportasi laut antarpulau jarak dekat. Sampai awal Oktober 2025, program ini telah melayani 75 pelabuhan singgah yang tersebar di 11 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan realisasi sebanyak 444 trip.

Tingkat keterisian kapal di berbagai lintasan lokal tercatat stabil, sementara jumlah penumpang naik dan turun mencapai 37.756 orang.

Menurut Masyhud, angkutan ini telah terbukti efektif sebagai penghubung antarwilayah kecil di daerah kepulauan, terutama dalam menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik lokal.

“Program Rede melengkapi fungsi Tol Laut dan angkutan laut perintis penumpang dengan menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani kapal besar," tuturnya.

Dengan demikian, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil juga dapat merasakan manfaat konektivitas secara langsung.

Meski demikian, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Budi Mantoro tak menampik bahwa pelayanan publik di sektor transportasi laut masih menghadapi sejumlah tantangan.

Tantangan tersebut di antaranya kapasitas fiskal yang terbatas, keterbatasan jumlah armada kapal dan infrastruktur pelabuhan yang belum memadai.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan dukungan seluruh pihak, mulai dari perencanaan rute, penyediaan infrastruktur, hingga penguatan ekosistem logistik daerah, upaya untuk mewujudkan sistem transportasi laut yang tangguh dan berkelanjutan akan semakin cepat terealisasi,” tutup Budi.