REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya mewujudkan Asta Cita dengan memprioritaskan konektivitas dan keselamatan dalam melayani masyarakat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, konektivitas dan keselamatan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem transportasi yang andal, efisien, serta berkeadilan.

"Kemenhub terus mengembangkan konektivitas dan keselamatan secara serius pada seluruh lini, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. Konektivitas dan keselamatan pada sektor transportasi memiliki efek ganda yang besar bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, terbukanya peluang usaha, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah," ujar Dudy di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Untuk meningkatkan konektivitas pada sektor transportasi darat, Kemenhub telah melaksanakan angkutan lintas batas negara, subsidi angkutan orang, barang, dan penyeberangan, serta modernisasi layanan angkutan perkotaan. Terdapat pula layanan perintis yang menjangkau kurang lebih 75 persen daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

"Hasil survei kuartal kedua per Juni 2025 menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi darat sebesar 96,01 persen," sambung Dudy.

Pada sektor transportasi laut, sejumlah program telah dilakukan antara lain layanan kapal perintis penumpang dan barang, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) bidang angkutan laut, layanan rede transport, serta layanan kapal khusus ternak. Dudy menyampaikan, saat ini terdapat 107 trayek kapal perintis dengan kapasitas 38.604 penumpang dan 16.753 ton barang, 26 kapal PSO, 18 trayek kapal rede, 39 kapal angkutan laut perintis barang, serta 6 trayek kapal ternak dengan 6 unit armada yang masing-masing berkapasitas 500 ekor.

"Kemenhub juga memperkuat layanan Tol Laut dan pelayaran perintis. Hingga September 2025, program Tol Laut telah melakukan 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat sampai timur Indonesia," ungkap dia.

Pada sektor transportasi udara, lanjut Dudy, pengembangan dilakukan melalui layanan penerbangan perintis dan jembatan udara. Saat ini terdapat 266 rute perintis penumpang, 46 rute perintis kargo, serta 1 rute subsidi udara kargo.

Menurut data Sisfoangud Perintis per 11 Agustus 2025, hingga Juli 2025, realisasi angkutan udara perintis penumpang telah mencapai 23.404 frekuensi penerbangan dengan 183.681 penumpang. Berdasarkan sumber yang sama, kinerja angkutan udara perintis kargo Jembatan Udara pada periode Januari–Juli telah terealisasi 3.056 frekuensi penerbangan dengan muatan kargo 1.859.378 kilogram. Angkutan udara perintis di seluruh Indonesia saat ini melayani 22 koordinator wilayah (korwil) dari Pulau Sumatra sampai Papua.

“Perintis masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, mengingat rute-rute tersebut secara ekonomis belum memadai. Kemudian revitalisasi pelabuhan dan bandara yang seiring waktu mengalami penurunan daya dukung, kami ingin tetap bisa digunakan sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan,” lanjut Dudy.

Pada sektor udara juga dilakukan penetapan 36 bandara umum sebagai bandara internasional. Pada Januari–Agustus 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penumpang internasional mencapai sekitar 13,5 juta. Dudy menyebut angka ini naik 9,54 persen dibanding periode yang sama pada 2024.

"Dengan status internasional, pembangunan menjadi lebih merata, konektivitas global menguat, serta bandara akan menjadi simpul perdagangan, pariwisata, investasi, juga pendukung pertahanan negara," ucapnya.

Lebih lanjut, Kemenhub juga berupaya membuka konektivitas di daerah kepulauan dengan melakukan inovasi transportasi melalui pesawat amfibi (seaplane) dan taksi air (water taxi). Pada 11 Agustus 2025, telah dilakukan groundbreaking water aerodrome di Center Point of Indonesia (CPI) Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan infrastruktur penunjang bagi titik sandar dan operasional pesawat amfibi.

Untuk pelaksanaan pelatihan pilot pesawat amfibi, dilakukan kerja sama dengan Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi yang merupakan lembaga pelatihan pertama di Asia Tenggara dalam bidang pelatihan dan pengembangan penerbangan pesawat amfibi.

"Harapannya, pesawat amfibi menjadi jawaban bagi kebutuhan transportasi di Pulau Sulawesi yang memiliki garis pantai panjang dengan sebaran pulau-pulau kecil di sekitarnya," lanjut Dudy.

Adapun terkait taksi air, Dudy menyebut pengoperasiannya sudah direncanakan di sejumlah wilayah, salah satunya di pantai barat Pulau Bali, yakni dari kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai (Pantai Sekeh) menuju Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Seminyak, Pantai Canggu, hingga Pantai Uluwatu.

"Ini menjadi tonggak baru dalam sejarah transportasi kita. Fasilitas ini diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan, meningkatkan mobilitas, serta mendukung berbagai sektor, mulai dari transportasi, logistik, pelayanan kesehatan darurat yang lebih cepat bagi masyarakat di pulau-pulau kecil, hingga pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah," ucap Menhub.

Angka kecelakaan menurun

Seluruh layanan transportasi tersebut dilakukan dengan mengutamakan keselamatan. Hal itu terbukti saat pelaksanaan Natal 2024, Tahun Baru 2025, serta Idulfitri 2025, ketika mobilitas masyarakat meningkat. Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri, saat pelaksanaan Nataru 2024/2025 pada 18 Desember 2024 (H-7) hingga 5 Januari 2025 (H+11), tercatat sebanyak 3.434 kecelakaan.

"Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 13,96 persen dibanding Nataru 2023/2024 yang sebanyak 3.991 kecelakaan," sambung Dudy.

Sedangkan pada Lebaran 2025, Kakorlantas menyatakan selama periode 23 Maret hingga 2 April 2025, jumlah kecelakaan turun dari 2.152 kasus menjadi 1.477 kasus, atau turun sebesar 31,37 persen. Dudy mengatakan, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan selama mudik juga berkurang drastis, dari 324 korban pada 2024 menjadi 223 korban pada 2025, atau turun 32 persen.

Tak hanya mobilitas orang, Kemenhub juga memastikan mobilitas barang berjalan dengan selamat, khususnya terkait truk over dimension over loading (ODOL). Dudy mengatakan, penanganan ODOL perlu dilakukan sesegera mungkin agar tidak ada lagi korban. Karena itu, Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027 harus segera dijalankan untuk menjaga keselamatan dan daya saing logistik.

“Semakin kita mengundur, maka kita akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang lebih banyak. Lebih cepat lebih baik supaya tidak ada korban lagi yang timbul berkaitan dengan ODOL," kata Dudy.

Bisnis.com, JAKARTA — Genap 10 tahun atau satu dekade sudah pemerintah mengoperasionalkan angkutan laut perintis untuk penumpang, barang atau tol laut, serta angkutan rede.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud menyampaikan sejak 2015, layanan angkutan laut perintis terus memberikan kontribusi nyata dalam membuka aksesibilitas transportasi laut ke daerah-daerah yang belum terlayani secara komersial.

Per 2025, tercatat sebanyak 107 trayek angkutan laut perintis telah melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota dengan capaian realisasi fisik mencapai 2.154 voyage.

“Secara kumulatif sejak tahun 2015 hingga 2025, angkutan laut perintis penumpang telah melayani 7.899.415 orang penumpang dan mengangkut 1.364.547 ton muatan barang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

Dari 107 trayek tersebut, 30 trayek di antaranya dioperasikan oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Kapal Perintis Milik Negara.

Adapun, untuk 77 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan mekanisme e-catalogue.

Angkutan laut perintis hadir dalam menciptakan konektivitas layanan antar pulau dan mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

Kinerja Tol Laut dan Angkutan Rede

Program angkutan laut perintis barang atau yang lebih dikenal dengan Tol Laut masih menjadi salah satu andalan dalam menekan disparitas harga dan menjaga stabilitas pasokan barang di berbagai wilayah Indonesia.

“Sampai September 2025, pelaksanaan program Tol Laut telah mencapai 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia,” ujar Masyhud.

Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs.

Capaian ini, lanjutnya, mencerminkan peningkatan distribusi logistik nasional, khususnya dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP.

Pada 2026, Kementerian Perhubungan berencana melakukan optimalisasi trayek Tol Laut melalui perubahan mekanisme subsidi beberapa pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal pola subsidi titip kontainer.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran anggaran pemerintah sekaligus mendorong efektivitas distribusi logistik nasional.

Selain program Tol Laut, layanan Angkutan Rede juga menunjukkan performa positif dalam memperkuat konektivitas transportasi laut antarpulau jarak dekat. Sampai awal Oktober 2025, program ini telah melayani 75 pelabuhan singgah yang tersebar di 11 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan realisasi sebanyak 444 trip.

Tingkat keterisian kapal di berbagai lintasan lokal tercatat stabil, sementara jumlah penumpang naik dan turun mencapai 37.756 orang.

Menurut Masyhud, angkutan ini telah terbukti efektif sebagai penghubung antarwilayah kecil di daerah kepulauan, terutama dalam menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik lokal.

“Program Rede melengkapi fungsi Tol Laut dan angkutan laut perintis penumpang dengan menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani kapal besar," tuturnya.

Dengan demikian, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil juga dapat merasakan manfaat konektivitas secara langsung.

Meski demikian, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Budi Mantoro tak menampik bahwa pelayanan publik di sektor transportasi laut masih menghadapi sejumlah tantangan.

Tantangan tersebut di antaranya kapasitas fiskal yang terbatas, keterbatasan jumlah armada kapal dan infrastruktur pelabuhan yang belum memadai.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan dukungan seluruh pihak, mulai dari perencanaan rute, penyediaan infrastruktur, hingga penguatan ekosistem logistik daerah, upaya untuk mewujudkan sistem transportasi laut yang tangguh dan berkelanjutan akan semakin cepat terealisasi,” tutup Budi.