Bisnis.com, SURABAYA – Peran pelabuhan tidak lagi sekadar menjadi titik bongkar muat barang. Di tengah pertumbuhan perdagangan dan logistik nasional, pelabuhan kini menjadi simpul penting yang menentukan efisiensi ekonomi sekaligus menopang penerimaan negara. Gambaran itu tercermin dari kontribusi PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) sepanjang 2025.

Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tersebut membukukan total kontribusi kepada negara mencapai Rp1,73 triliun pada 2025. Nilai itu berasal dari setoran pajak sebesar Rp1,45 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp55,59 miliar, serta pembayaran konsesi senilai Rp224,5 miliar.

Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bagaimana aktivitas logistik dan kepelabuhanan memiliki keterkaitan langsung dengan kekuatan fiskal nasional. Ketika arus barang meningkat, aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat, penerimaan negara pun ikut terdorong.

Dari total pajak yang dibayarkan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp485,45 miliar. Selanjutnya, PPh Pasal 25/29 mencapai Rp360,13 miliar dan PPh Pasal 21 sebesar Rp267,35 miliar.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan kontribusi tersebut merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi sekaligus komitmen mendukung pembangunan nasional.

“Dukungan tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Di balik angka triliunan rupiah tersebut, terdapat dinamika logistik nasional yang terus tumbuh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,98% secara year on year pada triwulan IV/2025. Pertumbuhan tersebut memperlihatkan sektor logistik semakin menjadi motor penggerak ekonomi.

Pertumbuhan itu tidak datang secara tiba-tiba. Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan menilai bisnis logistik di Indonesia memang berkembang pesat sejak awal 2000-an, seiring meningkatnya perdagangan antarpulau maupun antarnegara.

“Memang sebenarnya sejak awal tahun 2000-an bisnis logistik ini mulai tumbuh di Indonesia. Ini seiring dengan maraknya mekanisme industri yang melakukan perdagangan antarpulau maupun antarnegara,” kata Anton.

Namun, pertumbuhan logistik nasional masih menyisakan tantangan besar, terutama soal disparitas harga antarwilayah. Meski pembangunan jalan tol membantu distribusi barang di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera, pengembangan pelabuhan serta implementasi konsep tol laut dinilai masih perlu diperkuat, terutama untuk kawasan timur Indonesia.

Anton menilai penguatan rantai pasok menuju Papua dan wilayah Indonesia Timur menjadi kunci untuk menekan perbedaan harga komoditas yang selama ini masih tinggi.

“Bagaimana logistik supply chain di Papua itu bisa lebih baik sehingga perbedaan harga beberapa produk komoditas bisa dikurangi dan harganya menjadi lebih murah,” ujarnya.

Di tengah tantangan tersebut, SPTP mulai memperkuat kapasitas terminal melalui modernisasi alat bongkar muat. Langkah itu ditempuh untuk mengantisipasi lonjakan arus barang dan kunjungan kapal yang terus meningkat.

Sejumlah alat utama telah ditempatkan di terminal strategis. Empat unit Quay Container Crane (QCC) telah tiba di TPK Semarang dan satu unit QCC di IPCTPK Panjang. Sementara di Terminal Petikemas Surabaya, tambahan 14 unit Rubber Tyred Gantry (RTG) dan empat unit QCC disiapkan untuk memperkuat layanan.

Penguatan fasilitas juga menyasar terminal regional. RTG dikirim ke TPK Kendari, TPK Banjarmasin, dan TPK Nilam. Adapun alat baru untuk TPK Belawan, TPK Perawang, dan Terminal Kijing masih dalam proses produksi.

Pakar Maritim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning menilai penambahan alat bongkar muat merupakan respons yang tepat terhadap kenaikan volume kontainer dan kunjungan kapal.

“Secara mendasar, kenaikan kedatangan kapal yang membawa kargo dalam kemasan kontainer menandakan adanya kenaikan ekonomi. Turunannya adalah perdagangan atau interaksi ekonomi lewat laut,” ujarnya.

Meski demikian, Saut mengingatkan efisiensi pelabuhan tidak hanya ditentukan oleh jumlah alat. Kesiapan dermaga, lapangan penumpukan, hingga kemampuan menekan waktu kunjungan kapal atau turn around time juga menjadi faktor penting.

Peningkatan aktivitas logistik terlihat di sejumlah terminal. Terminal Kijing, misalnya, mencatat kenaikan kunjungan kapal hingga 15 persen atau mencapai 741 panggilan kapal sepanjang 2025.

“Terminal Kijing mengalami lonjakan kunjungan kapal dengan volume kargo nonpetikemas yang cukup besar, baik curah kering maupun curah cair dari industri hilirisasi kelapa sawit dan alumina,” kata Saut.

Sementara itu, arus barang domestik di TPK Banjarmasin dan TPK Kendari (Bungkutoko) juga melonjak hingga kisaran 116.000 TEUs. Menurut Saut, pertumbuhan tersebut menunjukkan kuatnya konsumsi domestik serta aktivitas industri di wilayah hinterland pendukung pertambangan.

“Arus barang domestik di koridor ini menunjukkan resiliensi yang kuat, terutama dipicu konsumsi domestik dan kebutuhan industri hinterland pendukung pertambangan,” ujarnya.

Pengamat Transportasi sekaligus Anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menilai kontribusi SPTP memperlihatkan posisi strategis Pelindo dalam menopang ekonomi nasional.

“Asal operator pelabuhan komersial nasional, Pelindo punya peran sejati sebagai enabler ekonomi makro agar target penurunan biaya logistik menjadi 8 persen terhadap PDB dapat tercapai,” ujar Tory.

Menurut dia, tantangan berikutnya bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan, melainkan menciptakan keseimbangan distribusi logistik antarwilayah agar biaya pengiriman lebih murah dan konektivitas ekonomi semakin merata.

“Pelindo harus mengambil peran lebih besar, bukan sekadar efisiensi operasi pelabuhan, tetapi juga efisiensi alokatif geografis agar konektivitas logistik antarpulau menjadi lebih seimbang dan murah,” tegasnya.

Bagi Tory, masa depan industri manufaktur, agribisnis, hingga hilirisasi nasional sangat bergantung pada efisiensi rantai pasok dan standarisasi terminal petikemas. Dalam konteks itu, pelabuhan bukan lagi hanya gerbang perdagangan, tetapi juga instrumen daya saing Indonesia di rantai pasok global.

“Pelindo perlu bertransformasi dari sekadar operator pelabuhan menjadi integrator rantai pasok nasional. Bagaimanapun percepatan arus barang di pelabuhan juga sangat menentukan daya tarik investasi Indonesia di tengah persaingan global. Efisiensi pelabuhan akan meningkatkan kepastian waktu distribusi barang serta menekan biaya logistik industri,” pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ambisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadikan Pelabuhan Mekar Putih sebagai urat nadi ekonomi baru tampaknya mulai menemui titik terang.

Gayung bersambut, usulan penguatan status pelabuhan tersebut dalam sistem pelabuhan nasional telah disepakati oleh Kementerian Perhubungan dalam audiensi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel Suprapti Tri Astuti mengatakan, kesepakatan ini merupakan tonggak penting bagi integrasi logistik daerah.

"Kami telah melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas status Pelabuhan Mekar Putih Baru dan telah disepakati bahwa pelabuhan tersebut akan dimasukkan dalam status pelabuhan di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

Sebagaimana diketahui, langkah ini diproyeksikan menjadi katalisator utama dalam percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Dengan masuknya Mekar Putih ke dalam peta pelabuhan nasional, kepastian hukum dan daya tarik investasi di wilayah pesisir Kalimantan Selatan diyakini akan meningkat secara signifikan.

Suprapti menyebutkan pemerintah menerapkan skema pembagian peran guna memastikan efisiensi anggaran negara.

Pembangunan fisik fasilitas pelabuhan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pihak operator atau perusahaan yang memegang konsesi di kawasan KEK tersebut.

Strategi ini diambil agar pemerintah tidak memikul beban finansial yang terlampau besar, mengingat pelabuhan ini bersifat profit-oriented bagi kawasan industri.

“Pelabuhan itu nantinya akan dioperasikan oleh perusahaan yang menjadi operator di KEK tersebut sehingga pembangunan fasilitas pelabuhan menjadi kewenangan mereka,” katanya.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memastikan ekosistem ekonomi di sekitar KEK tidak jalan di tempat dengan memfokuskan sumber daya pada pembangunan infrastruktur pendukung di luar kawasan pelabuhan, seperti akses jalan dan integrasi utilitas lainnya.

Adapun, dia berharap keberadaan Pelabuhan Mekar Putih mampu memberikan efek rembesan ekonomi bagi masyarakat lokal.