Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan realisasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) laut senilai Rp5,04 triliun sepanjang 2025, mulai dari layanan penumpang hingga hewan ternak.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menjelaskan, secara umum PSO laut terbanyak tersalur untuk angkutan laut penumpang kelas ekonomi, yang mencapai Rp2,82 triliun.

“Untuk produksinya, untuk penumpang yang dilayani itu 4.472.921 orang. Untuk kontainer 9.586 TEUs, kemudian general kargo ada 27.289 ton barang. Dan untuk kendaraan itu 5.757 unit,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (15/1/2026).

Produksi tersebut dilaksanakan melalui 25 trayek dengan menggunakan 25 unit kapal yang melayani total sebanyak 74 pelabuhan singgah.

Masyhud menekankan, pelaksanaan PSO menjadi bukti bahwa negara hadir dalam melayani konektivitas hingga ke wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

Misalnya, penyelenggaraan Kapal Perintis Milik Negara atau yang biasa disebut Kapal Perintis Penumpang untuk daerah 3TP terlaksana sebanyak 107 trayek dengan menggunakan 107 unit kapal milik negara yang melayani sebanyak 480 pelabuhan singgah pada 28 provinsi.

Sebaran trayek terbanyak berada di wilayah Timur Indonesia, yakni 54 trayek atau 51% dari total rute yang dilayani. Kemudian wilayah Indonesia bagian Tengah sebanyak 41 trayek, dan bagian Barat yang melayani 12 trayek.

PSO Kapal Perintis secara total tersalur sebanyak Rp1,47 triliun sepanjang 2025, yang melayani 1,26 juta penumpang dan 188.571 ton barang general cargo.

Sementara dalam angkutan khusus ternak, Kemenhub menyalurkan PSO senilai Rp79 miliar untuk memobilisasi 49.845 ekor hewan dari produsen ke konsumen.

Adapun kapal rede terlaksana sebanyak 18 trayek dengan 18 unit kapal negara dan melayani 75 pelabuhan singgah di Indonesia. Melihat realisasi anggaran senilai Rp43,7 miliar, trip yang terlaksana sebanyak 589 trip dan membawa 48.003 penumpang.

Pada penyelenggaraan tol laut, Kemenhub memberikan PSO senilai Rp623,37 miliar yang melayani 39 trayek dengan 39 unit kapal dan melayani 104 pelabuhan singgah. Realisasi voyage mencapai 756 voyage dan capaian muatan sebanyak 32.732 TEUs dan 2.003 ton.

Pada 2026, Kemenhub menyiapkan total 197 trayek angkutan laut perintis hingga trayek kapal penumpang kelas ekonomi sebagai bagian dari kewajiban pelayanan publik.

Secara terperinci, dari total 197 trayek tersebut, pemerintah merancang 107 trayek pelayaran perintis penumpang, 41 trayek Tol Laut, 6 trayek kapal khusus ternak, serta 18 trayek kapal rede di perairan pelabuhan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 25 trayek PSO angkutan laut penumpang kelas ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni telah menyelesaikan penugasan angkutan barang dengan total angkutan 13.142 TEUs peti kemas sepanjang 2025.

Direktur Utama Pelni, Tri Andayani mengatakan realisasi peti kemas tersebut mencapai 106% atau bertambah 713 TEUs dibandingkan pada 2024 yaitu 12.429 TEUs.

Adapun, perincian produksi penugasan angkutan barang di 2025 terdiri atas 9.103 TEUs untuk muatan berangkat. Jumlah tersebut mencapai 69% dari total produksi, disusul 4.039 TEUs untuk muatan balik atau 31%.

"Pemerintah memberikan penugasan sebanyak 8 trayek dengan total 32 pelabuhan singgah. Pelni berhasil merealisasikan 110 voyage hingga akhir tahun," kata Tri yang akrab disapa Anda dalam siaran pers, dikutip Senin (12/1/2026).

Dia menambahkan realisasi tersebut didukung oleh pengoperasian lima kapal angkutan barang milik Pelni dan tiga kapal Kendhaga Nusantara. Pertumbuhan muatan di 2025 menjadi bukti keberhasilan program dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Anda juga menyampaikan bahwa secara nasional, program Tol Laut telah terbukti menurunkan disparitas harga sebesar 20% hingga 40%. Muatan berangkat sendiri didominasi oleh barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting), sementara muatan balik diisi komoditas daerah.

“Penugasan ini bukan hanya sekedar angkutan barang, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi yang mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah dan kepercayaan masyarakat kepada kami,” ujarnya.

Melalui koordinasi erat dengan stakeholder terkait, Pelni akan memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar serta mendukung konektivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA — Genap 10 tahun atau satu dekade sudah pemerintah mengoperasionalkan angkutan laut perintis untuk penumpang, barang atau tol laut, serta angkutan rede.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud menyampaikan sejak 2015, layanan angkutan laut perintis terus memberikan kontribusi nyata dalam membuka aksesibilitas transportasi laut ke daerah-daerah yang belum terlayani secara komersial.

Per 2025, tercatat sebanyak 107 trayek angkutan laut perintis telah melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota dengan capaian realisasi fisik mencapai 2.154 voyage.

“Secara kumulatif sejak tahun 2015 hingga 2025, angkutan laut perintis penumpang telah melayani 7.899.415 orang penumpang dan mengangkut 1.364.547 ton muatan barang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

Dari 107 trayek tersebut, 30 trayek di antaranya dioperasikan oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Kapal Perintis Milik Negara.

Adapun, untuk 77 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan mekanisme e-catalogue.

Angkutan laut perintis hadir dalam menciptakan konektivitas layanan antar pulau dan mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

Kinerja Tol Laut dan Angkutan Rede

Program angkutan laut perintis barang atau yang lebih dikenal dengan Tol Laut masih menjadi salah satu andalan dalam menekan disparitas harga dan menjaga stabilitas pasokan barang di berbagai wilayah Indonesia.

“Sampai September 2025, pelaksanaan program Tol Laut telah mencapai 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia,” ujar Masyhud.

Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs.

Capaian ini, lanjutnya, mencerminkan peningkatan distribusi logistik nasional, khususnya dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP.

Pada 2026, Kementerian Perhubungan berencana melakukan optimalisasi trayek Tol Laut melalui perubahan mekanisme subsidi beberapa pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal pola subsidi titip kontainer.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran anggaran pemerintah sekaligus mendorong efektivitas distribusi logistik nasional.

Selain program Tol Laut, layanan Angkutan Rede juga menunjukkan performa positif dalam memperkuat konektivitas transportasi laut antarpulau jarak dekat. Sampai awal Oktober 2025, program ini telah melayani 75 pelabuhan singgah yang tersebar di 11 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan realisasi sebanyak 444 trip.

Tingkat keterisian kapal di berbagai lintasan lokal tercatat stabil, sementara jumlah penumpang naik dan turun mencapai 37.756 orang.

Menurut Masyhud, angkutan ini telah terbukti efektif sebagai penghubung antarwilayah kecil di daerah kepulauan, terutama dalam menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik lokal.

“Program Rede melengkapi fungsi Tol Laut dan angkutan laut perintis penumpang dengan menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani kapal besar," tuturnya.

Dengan demikian, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil juga dapat merasakan manfaat konektivitas secara langsung.

Meski demikian, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Budi Mantoro tak menampik bahwa pelayanan publik di sektor transportasi laut masih menghadapi sejumlah tantangan.

Tantangan tersebut di antaranya kapasitas fiskal yang terbatas, keterbatasan jumlah armada kapal dan infrastruktur pelabuhan yang belum memadai.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan dukungan seluruh pihak, mulai dari perencanaan rute, penyediaan infrastruktur, hingga penguatan ekosistem logistik daerah, upaya untuk mewujudkan sistem transportasi laut yang tangguh dan berkelanjutan akan semakin cepat terealisasi,” tutup Budi.