Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan potensi tekanan inflasi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), seiring lonjakan harga sejumlah komoditas pangan strategis, terutama cabai rawit dan minyak goreng.

Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Ponco Adi menyebut kedua komoditas tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus lantaran sudah berada pada level harga tinggi dan disertai tren kenaikan yang signifikan.

“Ada dua komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus karena level harga dan perubahan harganya yang relatif sudah tinggi, yaitu cabai rawit dan minyak goreng,” kata Windhiarso dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (22/12/2025).

Pada pekan ketiga Desember 2025, harga cabai rawit mengalami lonjakan tajam dibandingkan bulan sebelumnya dan telah melampaui harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

Bahkan, cabai rawit mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) di 76,67% wilayah di Indonesia. Data menunjukkan, rata-rata harga cabai rawit naik 52,86% dibandingkan November 2025 menjadi Rp66.841 per kilogram.

BPS mencatat disparitas harga cabai rawit yang sangat lebar antardaerah. Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Nduga yang mencapai Rp200.000 per kilogram, Kabupaten Paniai Rp176.000 per kilogram, dan Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp170.000 per kilogram.

Selain itu, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) cabai rawit terus bertambah dari minggu ke minggu sepanjang Desember 2025.

Perinciannya, dari 261 pada pekan pertama Desember 2025, naik menjadi 272 pada pekan kedua Desember, lalu menjadi 276 pada pekan ketiga Desember 2025.

“Untuk cabai rawit, baik level harga maupun perubahan harganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan di bulan Desember ini,” tuturnya.

Selain itu, untuk minyak goreng secara nasional, rata-rata harga pada minggu ketiga Desember 2025 tercatat naik 0,42% menjadi Rp19.574 per liter dibandingkan November sebesar Rp19.493 per liter.

Minyak goreng mengalami kenaikan IPH di 35,28% wilayah di Tanah Air dengan harga tertinggi mencapai Rp60.000 per liter di Kabupaten Intan Jaya.

Untuk Minyakita, BPS mencatat kenaikan harga yang lebih tinggi dan secara umum masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni naik 0,72% menjadi Rp16.406 per liter.

Mengacu data SP2KP per 20 Desember 2025 dengan 492 kabupaten/kota amatan, terdapat 411 kabupaten/kota dengan harga Minyakita di atas HET dan didominasi oleh luar Pulau Jawa.

BPS mencatat sebanyak 96 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan 315 kabupaten/kota di luar Pulau dengan harga Minyakita di atas HET

Berdasarkan perkembangan tersebut, BPS mengingatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk terus mewaspadai tekanan inflasi menjelang akhir 2025.

“Tekanan inflasi menjelang akhir tahun 2025 yang kurang seminggu lagi perlu terus diwaspadai terutama pada komoditas pangan strategis seperti cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan minyak goreng,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto meminta penggunaan telur ayam dalam menu program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk sementara dikurangi dan diganti dengan daging sapi atau telur puyuh.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo itu untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) saat permintaan telur di masyarakat biasanya meningkat.

"Tadi Pak Presiden pesan, 'wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, kemudian Lebaran. Nanti, mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh'," kata Nanik meniru pernyataan Presiden Prabowo seusai pertemuan.

Nanik mengungkapkan bahwa gejolak harga pangan sudah mulai terasa di lapangan, terutama pada komoditas daging ayam, telur, dan buah.

"Saat ini kenaikan masih kecil, tapi tanda-tandanya sudah mulai ada," ujarnya.

Selain mengatur substitusi bahan pangan, BGN juga mempercepat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk kemandirian bahan baku MBG setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Nanik mengatakan TNI Angkatan Darat akan menggerakkan Kodim untuk menanam sayur dan beternak ayam. Kementerian Koperasi menyiapkan pembiayaan awal hingga Rp300 miliar untuk koperasi yang menanam buah, sayur, dan mengembangkan peternakan.

BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menggerakkan bupati/wali kota di seluruh Indonesia agar memanfaatkan lahan kosong di tingkat RT/RW bagi produksi pangan.

Untuk memudahkan pasokan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kelompok tani yang belum memiliki koperasi didorong membentuk usaha dagang bersama agar dapat terhubung ke rantai penyediaan MBG.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan pertemuan strategis untuk mengantisipasi momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam pertemuan itu, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong pentingnya strategi manajemen stok pertanian untuk mempersiapkan diri terhadap potensi kenaikan kebutuhan pangan saat Nataru.

Salah satu langkah yang coba didorong Ngarsa Dalem adalah dengan melakukan pemetaan daerah-daerah dengan surplus produksi pertanian.

"Langkah ini penting agar kelebihan pasokan tidak menyebabkan penurunan harga akibat stok yang berlebih di pasaran," kata Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rabu (12/11/2025).

Ketersediaan dan penyaluran sisa stok produksi pertanian juga menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan.

Sri Sultan berharap tidak ada stok hasil pertanian yang menumpuk atau tertinggal saat memasuki musim panen berikutnya.

Sri Darmadi Sudibyo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DI Yogyakarta, melanjutkan bahwa optimalisasi value chain, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi langkah tindak lanjut yang perlu diambil.

"Diperlukan penguatan sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan, khususnya mengingat peran DIY sebagai kota pariwisata yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi pangan," kata Sudibyo.

Sudibyo melanjutkan bahwa pantauan pasar secara periodik, penguatan kapasitas produsen komoditas pangan strategis lokal, serta perhitungan kebutuhan pangan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya periode Nataru.

Dalam hal ini, proyeksi kedatangan wisatawan di akhir tahun perlu menjadi pokok pertimbangan lantaran secara historis kerap mendorong permintaan kebutuhan.

OPD di DIY juga didorong untuk melakukan penguatan kelancaran distribusi sembari mendorong hilirisasi pangan berkelanjutan.

"Seluruh OPD perlu mendorong optimalisasi peran offtaker lokal termasuk menciptakan linkage kemitraan dengan industri," kata Sudibyo dalam siaran pers.