Bisnis.com, JAKARTA - Pengelolaan tagihan menjadi salah satu hal yang penting bagi operasional perusahaan. Pasalnya, setiap perusahaan harus menangani berbagai jenis pembayaran rutin agar kegiatan operasionalnya berjalan lancar.

Namun, tidak sedikit perusahaan yang masih dihadapkan dengan masalah rumitnya pembayaran, karena perlu mengakses kanal yang berbeda. Jika urusan pembayaran dilakukan melalui banyak kanal berbeda, maka prosesnya dapat memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan administrasi.

Pada dasarnya, setiap perusahaan berbadan hukum harus menangani berbagai jenis pembayaran rutin, mulai dari tagihan listrik, iuran BPJS, hingga pembayaran berbasis Virtual Account. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, QLola by BRI hadir dengan fitur billing payment untuk membantu nasabah korporasi atau perusahaan dalam mengelola berbagai kewajiban pembayaran secara lebih praktis, aman, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung efisiensi operasional bisnis.

Melalui fitur Billing Payment, perusahaan dapat mengakses dan melakukan pembayaran berbagai jenis tagihan dalam satu platform terintegrasi. Lebih dari itu, fitur Billing Payment QLola by BRI juga memiliki sejumlah keunggulan bagi para penggunanya.

Berikut ini adalah sejumlah keunggulan Billing Payment untuk nasabah korporasi:

1. Akses Pembayaran Berbagai Tagihan dalam Satu Platform

Kini, perusahaan dapat melakukan pembayaran Virtual Account, PLN (Perusahaan Listrik Negara), BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan tanpa perlu berpindah aplikasi atau platform. Melalui fitur Billing Payment QLola by BRI, proses pembayaran tagihan perusahaan Anda tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi karena bisa dilakukan dalam satu platform saja.

2. Fleksibel, Bisa Diakses Kapan Saja dan Di Mana Saja

QLola by BRI dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis yang membutuhkan proses pembayaran cepat dan tidak terbatas lokasi. Untuk itu, pengguna bisa melakukan transaksi pembayaran dengan lebih fleksibel.

3. Transaksi Lebih terlindungi dengan Sistem Verifikasi

Setiap transaksi sekarang dilindungi oleh sistem verifikasi untuk membantu memastikan keamanan proses pembayaran. Dengan begitu, perusahaan dapat mengelola pembayaran tagihan lebih praktis, aman, dan efisien dengan Qlola by BRI.

4. Bukti Pembayaran Tercatat Otomatis

Setelah transaksi berhasil, bukti pembayaran tersimpan secara otomatis sehingga memudahkan rekonsiliasi keuangan, pelaporan internal, dan kebutuhan audit perusahaan. Dengan menggunakan QLola by BRI, perusahaan bisa merasakan efisiensi waktu operasional, pengelolaan tagihan lebih terpusat, administrasi lebih rapi dan terdokumentasi, dan meningkatkan kontrol terhadap arus kas perusahaan.

Sudah saatnya Anda mempercayakan urusan pengelolaan berbagai pembayaran tagihan perusahaan yang lebih praktis melalui QLola by BRI. Anda juga dapat mengoptimalkan efisiensi operasional bisnis Anda dengan fitur Billing Payment QLola by BRI.

Tunggu apa lagi? Segera hubungi Relationship Manager BRI untuk informasi lebih lanjut seputarQLola by BRI.

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki April 2026, peserta BPJS Kesehatan perlu memastikan pembayaran iuran tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif.

Mengutip laman resmi BPJS Kesehatan pada Sabtu (4/4/2026), besaran iuran masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, dengan nominal berbeda sesuai kelas dan segmen kepesertaan.

Pada laman tersebut juga dijelaskan bahwa pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Disebutkan pula tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016.

“Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepersetaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap,” tulis laman itu.

Berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan beberapa ketentuan.

Ketentuan tersebut meliputi jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan, besaran denda paling tinggi Rp30 juta, dan bagi peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Adapun untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, besaran iuran yang berlaku saat ini adalah:

• Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
• Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
• Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan

Khusus peserta kelas III, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang per bulan sehingga peserta hanya membayar Rp35.000.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS kesehatan memiliki rincian iuran berbeda yang harus dibayarkan oleh para pesertanya.

Ada tiga jenis iuran BPJS kesehatan mulai dari PBI, penerima upah dan peserta mandiri.

Berikut adalah aturan pembayaran iuran bulanan peserta BPJS Kesehatan:

Bagi masyarakat yang tidak mampu, iuran akan dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Bagi penerima upah (PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah, dan Pegawai Swasta), iuran kesehatan akan dibayarkan langsung oleh pemberi kerja melalui pemotongan gaji.

Sementara untuk besaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri terbagi atas tiga golongan. Setiap golongan memiliki biaya iuran dan ruang perawatan yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya.

Manfaat pelayanan ruang kesehatan kelas 3 = Rp35.000
Manfaat pelayanan ruang kesehatan kelas 2 = Rp100.000
Manfaat pelayanan ruang kesehatan kelas 3 = Rp150.000

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah

Berikut beberapa opsi pembayaran:

1. Melalui ATM dan Mobile Banking
Bank seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN menyediakan menu pembayaran BPJS.

Masuk ke menu pembayaran.
Pilih BPJS Kesehatan.
Masukkan nomor virtual account.
Konfirmasi dan selesaikan transaksi

2. Lewat Minimarket

Alfamart, Indomaret, dan mitranya menyediakan layanan bayar Iuran BPJS Kesehatan.

Datang ke kasir.
Sebutkan ingin membayar BPJS Kesehatan.
Berikan nomor kartu BPJS atau VA.
3. Melalui E-Wallet
Dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja juga mendukung pembayaran.

Pilih menu BPJS di aplikasi e-wallet.
Masukkan nomor VA.
Bayar sesuai jumlah tagihan.

Bisnis.com, BATAM — BPJS Kesehatan Cabang Batam mencatat tunggakan iuran peserta mandiri di Kota Batam mencapai sekitar Rp87 miliar hingga November 2025.

Angka ini berasal dari peserta yang menunggak pembayaran antara 1 hingga 24 bulan, sesuai ketentuan Perpres 82/2018 yang membatasi perhitungan tunggakan maksimal dua tahun.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Harry Nurdinsyah, mengungkapkan bahwa sistem secara otomatis mengunci penambahan tunggakan setelah 24 bulan. "Kalau tidak dikunci, mungkin angkanya sudah ratusan miliar," ujarnya di Batam, Kamis (4/12/2025).

Harry memaparkan bahwa Kecamatan Batam Kota menjadi daerah dengan jumlah penunggak tertinggi, yakni sekitar 20.000 peserta. Disusul Kecamatan Sekupang dan Sagulung, sementara tingkat tunggakan terendah berada di wilayah Bulang.

Dari sisi kelas layanan, peserta kelas 3 mendominasi tunggakan, terutama karena faktor ekonomi dan kebiasaan mendaftar hanya saat membutuhkan layanan kesehatan. "Ada juga yang sebenarnya tidak mampu tapi belum masuk segmen yang dibiayai pemerintah daerah," katanya lagi.

BPJS Kesehatan menawarkan dua opsi untuk pelunasan, yakni opsi pelunasan langsung, di mana kepesertaan aktif seketika, tetapi peserta perlu memperhatikan potensi denda layanan bila rawat inap dalam 45 hari setelah aktif.

Kemudian program rehab atau cicilan, di mana para peserta mencicil tunggakan, tetapi kepesertaan baru aktif setelah seluruh cicilan lunas.

Harry menegaskan bahwa akses pembayaran kini sangat luas, mencapai 955.429 kanal, mulai bank, kantor pos, e-commerce, hingga ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret. "Masalahnya sekarang bukan ‘di mana bayar’, tetapi ‘mau bayar atau tidak’," ujarnya.

BPJS Kesehatan juga menerapkan New Rehab 2.0 untuk memudahkan peserta PBPU (mandiri) yang ingin mencicil atau berpindah segmen.

Peserta mandiri yang mengalami kesulitan membayar dapat beralih ke segmen yang iurannya dibiayai Pemko Batam, sesuai Perwako Nomor 32 Tahun 2025, selama memenuhi syarat. "Peserta mandiri yang menunggak kelas 1, 2, atau 3 bisa beralih ke PBI daerah jika sudah tidak mampu," jelas Harry.

BPJS Kesehatan berharap kemudahan pembayaran dan dukungan pemerintah daerah dapat menekan jumlah tunggakan serta meningkatkan keaktifan peserta di Batam.

KOMPAS.com - Bagi peserta BPJS Kesehatan, membayar iuran tepat waktu menjadi hal penting agar status kepesertaan tetap aktif dan layanan kesehatan tidak terhambat.

Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami kapan jatuh tempo pembayaran BPJS Kesehatan setiap bulannya.

Sesuai ketentuan yang berlaku, pembayaran jatuh tempo BPJS Kesehatan adalah tanggal 10 setiap bulan. Artinya, peserta wajib melakukan pembayaran paling lambat tanggal 10 agar kepesertaan tetap aktif.

Jika pembayaran dilakukan setelah tanggal tersebut, maka sistem akan mencatat keterlambatan dan status kepesertaan bisa nonaktif sementara hingga tunggakan dilunasi.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang menegaskan kewajiban peserta untuk membayar iuran secara rutin dan tepat waktu.

Sanksi melewati jatuh tempo pembayaran BPJS

Bagi peserta yang telat membayar atau pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran BPJS Kesehatan, maka kepersertaannya akan dinonaktifkan sementara mulai tanggal 11 bulan berjalan.

Artinya, peserta tidak bisa menggunakan layanan kesehatan dengan jaminan BPJS sebelum tunggakan dibayar.

Namun, setelah peserta melunasi seluruh tunggakan, kepesertaan akan aktif kembali secara otomatis paling lambat 1x24 jam.

Meski begitu, bila peserta membutuhkan rawat inap dalam waktu 45 hari setelah status aktif kembali, BPJS Kesehatan akan mengenakan denda pelayanan sebesar 5 persen dari biaya perawatan dikalikan jumlah bulan tertunggak, dengan maksimal denda Rp 30 juta.

Untuk mempermudah peserta, BPJS Kesehatan menyediakan berbagai saluran pembayaran, baik secara langsung maupun daring. Berikut beberapa cara membayar iuran BPJS Kesehatan:

1. Melalui ATM dan mobile banking: Pembayaran dapat dilakukan lewat jaringan ATM, internet banking, maupun mobile banking dari berbagai bank seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.
2. Lewat e-commerce dan dompet digital: Peserta juga bisa membayar melalui platform digital seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, GoPay, OVO, dan LinkAja.
3. Kantor Pos dan Indomaret/Alfamart: Bagi yang tidak memiliki akses digital, pembayaran bisa dilakukan di gerai ritel modern maupun kantor pos terdekat.