Jakarta (ANTARA) - Kebuntuan politik global dalam menghadapi perubahan iklim semakin kontras dengan realitas ekonomi yang bergerak cepat dan tak terhindarkan.

Di berbagai forum internasional, termasuk COP30 di Belem, para pemimpin dunia gagal mencapai kesepakatan tegas mengenai penghapusan bahan bakar fosil, penghentian deforestasi, dan peningkatan pendanaan iklim bagi negara-negara rentan.

Di luar ruang perundingan, pasar, sistem keuangan, dan realitas alam justru telah “memutuskan” arah masa depan. Perubahan iklim dan degradasi ekologi, kini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan kekuatan ekonomi yang membentuk harga, risiko, dan arah pembangunan nasional, termasuk di Indonesia.

Bagi Indonesia, perubahan iklim bukan ancaman abstrak yang akan terjadi di masa depan, melainkan krisis nyata yang sudah berlangsung. Banjir besar yang melanda Sumatera pada 2023-2025 menjadi bukti konkret. Di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan banjir berulang menenggelamkan ribuan rumah, merusak lahan pertanian, dan melumpuhkan jalur logistik utama.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang 2024 saja, lebih dari 1.500 kejadian bencana hidrometeorologi terjadi di Indonesia, dengan banjir menyumbang lebih dari 45 persen. Kerugian ekonomi langsung akibat banjir dan longsor diperkirakan melampaui Rp50 triliun per tahun, belum termasuk dampak jangka panjang terhadap produktivitas dan kemiskinan.

Ironisnya, di tengah meningkatnya risiko ini, pendekatan politik dan kebijakan publik masih sering terjebak pada logika jangka pendek. Subsidi energi fosil tetap besar, alih fungsi hutan terus berlangsung, dan investasi adaptasi iklim masih dipandang sebagai beban fiskal, bukan sebagai kebutuhan ekonomi. Padahal, dunia keuangan global telah bergerak jauh lebih cepat.

Lembaga pemeringkat kredit internasional, kini secara terbuka memasukkan risiko iklim dan kerusakan lingkungan dalam penilaian utang negara. Negara-negara dengan tingkat deforestasi tinggi, kerentanan banjir besar, dan ketergantungan pada energi fosil menghadapi biaya pinjaman yang semakin mahal. Dalam konteks ini, risiko iklim secara langsung mempersempit ruang fiskal Indonesia.

Transisi energi global juga telah memasuki fase yang tidak dapat diputar balik. Pada 2024, energi terbarukan menyumbang sekitar 63 persen listrik di Jerman, 46 persen di India, dan lebih dari 90 persen kapasitas pembangkit baru di Amerika Serikat. Secara global, biaya listrik dari tenaga surya dan angin darat kini 40–50 persen lebih murah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil termurah.

Di Indonesia, meskipun bauran energi terbarukan baru mencapai sekitar 13 persen, tren biaya menunjukkan bahwa ketergantungan jangka panjang pada batu bara justru akan semakin mahal, terutama ketika biaya eksternal, seperti kesehatan, banjir, dan kerusakan ekosistem diperhitungkan.

Dampak ekonomi perubahan iklim di Indonesia tidak hanya datang dari sisi energi, tetapi juga dari kerusakan ekosistem. Deforestasi di Sumatera dan Kalimantan telah mengganggu pola curah hujan regional. Studi menunjukkan bahwa hilangnya tutupan hutan dalam skala besar dapat mengurangi curah hujan hingga 10–20 persen di wilayah sekitarnya, sekaligus meningkatkan intensitas hujan ekstrem dalam waktu singkat. Kombinasi ini menciptakan kondisi ideal bagi banjir besar dan kekeringan bergantian, yang sangat merugikan sektor pertanian. Produksi padi, misalnya, diperkirakan kehilangan 3–5 persen per tahun akibat gangguan iklim, setara dengan kerugian ekonomi puluhan triliun rupiah.

Pasar asuransi global telah merespons lebih cepat dibandingkan pemerintah. Di berbagai negara, perusahaan asuransi menarik diri dari wilayah-wilayah berisiko tinggi. Fenomena serupa mulai terlihat di Indonesia, terutama di daerah rawan banjir dan pesisir. Premi asuransi properti meningkat, sementara cakupan perlindungan menyempit. Akibatnya, rumah tangga dan pemerintah daerah harus menanggung sendiri kerugian akibat bencana. Ini adalah bentuk “harga pasar” atas kegagalan adaptasi. Ketika risiko tidak dikelola, biaya akhirnya jatuh pada masyarakat luas dan APBN.

Bioekonomi menawarkan pelajaran penting bagi Indonesia. Secara global, nilai bioekonomi, saat ini diperkirakan sekitar US$4 triliun dan diproyeksikan tumbuh menjadi US$30 triliun pada 2050, atau sekitar 30 persen PDB global, saat ini. Indonesia, dengan hutan tropis, keanekaragaman hayati, dan sumber daya hayati laut yang sangat besar, berada pada posisi strategis. Peluang ini hanya dapat dimanfaatkan jika pengelolaan alam dilakukan secara berkelanjutan. Hutan bukan sekadar sumber kayu atau lahan perkebunan, melainkan infrastruktur ekonomi yang menjaga stabilitas iklim, ketersediaan air, dan produktivitas pertanian.

Banjir besar di Sumatera memperlihatkan dengan jelas biaya dari kegagalan tersebut. Ketika hutan di daerah aliran sungai rusak, kemampuan tanah menyerap air menurun drastis. Hujan lebat yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi bencana. Jalan nasional terputus, pelabuhan terganggu, dan rantai pasok pangan tersendat. Dampaknya terasa hingga ke kota-kota besar melalui kenaikan harga pangan dan inflasi daerah. Bank Indonesia mencatat bahwa gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem berkontribusi signifikan terhadap volatilitas inflasi pangan, yang pada beberapa periode menyumbang lebih dari 60 persen inflasi bulanan.

Realitas ini menunjukkan bahwa adaptasi iklim bukan pilihan moral, melainkan kebutuhan ekonomi. Investasi dalam pengendalian banjir, restorasi hutan, perlindungan mangrove, dan sistem peringatan dini jauh lebih murah dibandingkan biaya pemulihan, pascabencana. Studi global menunjukkan bahwa setiap satu dolar yang diinvestasikan untuk adaptasi dapat menghemat empat hingga tujuh dolar kerugian di masa depan. Dalam konteks Indonesia, peningkatan anggaran adaptasi dari sekitar 0,3 persen PDB menjadi 1 persen PDB per tahun dapat secara signifikan menurunkan kerugian ekonomi akibat bencana iklim.

Tekanan ekonomi akibat perubahan iklim pada akhirnya akan memaksa perubahan kebijakan, suka atau tidak. Sejarah menunjukkan bahwa transformasi besar jarang dipicu oleh argumen moral semata. Perang dingin berakhir, bukan karena kesadaran etis, tetapi karena biaya perlombaan senjata tidak lagi dapat ditanggung. Apartheid runtuh, ketika dunia usaha memutuskan bahwa sistem tersebut merugikan secara ekonomi. Hal serupa, kini terjadi pada ekonomi berbasis bahan bakar fosil dan eksploitasi alam yang tidak berkelanjutan.

Bagi Indonesia, pertanyaannya bukan apakah perubahan ini akan terjadi, melainkan apakah kita akan memimpin atau tertinggal. Jika kebijakan terus tertinggal dari realitas ekonomi dan ekologi, biaya yang harus dibayar akan semakin besar: utang meningkat, pertumbuhan melambat, dan ketimpangan sosial melebar. Sebaliknya, jika Indonesia mampu menyelaraskan strategi pembangunan dengan ekonomi rendah karbon dan adaptasi iklim, peluangnya sangat besar. Energi terbarukan, bioekonomi, dan perlindungan ekosistem dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang lebih stabil dan inklusif.

Pada akhirnya, perubahan iklim tidak bisa dinegosiasikan seperti pasal dalam perjanjian internasional. Banjir di Sumatera, gagal panen, dan kenaikan biaya asuransi adalah “pesan pasar” yang semakin keras. Politik boleh buntu, tetapi ekonomi dan alam terus berjalan. Pilihannya sederhana, namun mahal, yaitu beradaptasi sekarang dengan biaya yang terukur, atau menunda dan membayar jauh lebih mahal di kemudian hari. Bagi Indonesia, keputusan ini akan menentukan kualitas pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dalam dekade-dekade mendatang.

*) Dr Aswin Rivai adalah pemerhati ekonomi lingkungan dan dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan negara mengalami kerugian mencapai Rp175 triliun akibat kerusakan hutan atau deforestasi. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dan internal KPK, deforestasi kini seluas 608.299 hektare.

"Rp175 triliun potensi kerugian negara dari sektor hutan," tulis KPK dalam akun Instagramnya @official.kpk yang dilihat pada Rabu (31/12/2025).

KPK saat ini tengah mengusut sejumlah dugaan suap pengelolaan kawasan hutan. Kasus tersebut yakni suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan di PT Inhutani V Rp4,2 miliar dan mobil Rubicon, suap izin alih fungsi lahan hutan lindung di Pemkab Bogor Rp8,9 miliar, serta suap izin usaha perkebunan dan hak guna usaha di Kabupaten Buol Rp3 miliar.

Hutan Indonesia merupakan salah satu kawasan hutan paling luas di dunia dengan total luas 95,9 juta hectare atau 2% dari luas hutan di seluruh dunia. KPK menyatakan hutan wajib dijaga dan dilestarikan.

Terhadap itu, KPK meluncurkan dashboard Jaga Hutan pada 19 Desember 2025. Melalui dashboard tersebut, masyarakat dapat berperan aktif menjaga kelestarian dengan berdiskusi dan melaporkan adanya dugaan korupsi di sektor hutan.

"Mari bergerak bersama dan ambil peran dalam melindungi hutan dan menyelamatkan sumber daya alam dari ancaman korupsi dan eksploitasi," lanjut KPK.

BURSA Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). Penghentian ini berlaku sejak sesi II perdagangan Rabu, 17 Desember 2025, hingga pengumuman lebih lanjut dari bursa.

Keputusan tersebut diambil menyusul adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha perseroan. Ketidakpastian muncul setelah pemerintah menghentikan sementara kegiatan operasional perusahaan melalui surat bernomor 1209/TPL-P/XII/25 tertanggal 16 Desember 2025 sebagai tanggapan atas permintaan penjelasan terkait penangguhan akses penatausahaan hasil hutan oleh Kementerian Kehutanan.

“Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) di Seluruh Pasar terhitung sejak Sesi II Perdagangan Efek pada Rabu, 17 Desember 2025 hingga pengumuman Bursa lebih lanjut,” tulis Bursa Efek Indonesia dalam keterangan resmi, Kamis, 18 Desember 2025.

Sebelumnya, INRU mengumumkan penghentian sementara proses produksi, pemanenan, dan pengangkutan kayu sejak Kamis, 11 Desember 2025. Langkah ini dilakukan setelah perseroan menerima surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan tertanggal 8 Desember 2025.

Surat tersebut berisi penangguhan sementara akses penatausahaan hasil hutan pada wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain surat dari kementerian, manajemen INRU juga menerima surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10 Desember 2025.

Surat itu meminta perseroan menghentikan seluruh kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus hasil budidaya, termasuk dari Perkebunan Kayu Rakyat. Manajemen menyebut kebijakan tersebut diambil sebagai langkah kewaspadaan terhadap dampak banjir dan cuaca ekstrem.

Manajemen INRU menyatakan penghentian operasional dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi pemerintah pusat dan daerah. Dari sisi keuangan, perseroan menilai terdapat potensi penundaan penerimaan pendapatan selama masa penangguhan operasional.

Penghentian sementara kegiatan ini juga berdampak pada pemasok, kontraktor, pelaku UMKM, jasa transportasi, serta masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada operasional perusahaan. Manajemen menyatakan perseroan akan menyiapkan langkah mitigasi sosial dan ekonomi bersama pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan.

Meski kegiatan produksi dihentikan, perseroan tetap menjalankan pemeliharaan aset pabrik, perawatan tanaman, dan aktivitas operasional esensial lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesiapan operasional hingga kebijakan pemerintah dipulihkan.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan audit dan evaluasi total terhadap PT Toba Pulp Lestari. Pemerintah, kata dia, akan mengumumkan hasil audit tersebut kepada publik, termasuk kemungkinan pencabutan atau rasionalisasi PBPH yang dikuasai perseroan.

Pada kesempatan yang sama, Raja Juli juga mengumumkan pencabutan 22 PBPH dengan total luas lahan mencapai 1.012.016 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 116.198 hektare berada di wilayah Sumatera. Pemerintah akan menerbitkan surat keputusan resmi terkait pencabutan izin tersebut dalam waktu dekat.

PRESIDEN Prabowo Subianto membeberkan alasannya mendorong agar Papua ditanami sawit. Hal ini tak lepas dari target pemerintah agar Indonesia tidak lagi mengimpor bensin.

Menurut Prabowo, target nihil impor bahan bakar minyak (BBM) itu sangat mungkin diwujudkan karena Indonesia memiliki potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) di berbagai daerah, termasuk Papua. Pemerintah pun telah menyiapkan kebijakan agar daerah penghasil energi dapat menikmati langsung manfaat dari energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri.

"Nanti, daerah-daerah yang sulit, kita harus menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah, dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil, juga tenaga hidro," kata Prabowo, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara. "Ada hidro-hidro yang mini, yang bisa juga dipakai di daerah-daerah yang terpencil."

Selain EBT, Prabowo juga mendorong pemanfaatan energi berbasis bioenergi melalui pengembangan kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku biodiesel dan bioetanol. Langkah ini dapat mengurangi kebutuhan impor BBM sekaligus memperkuat kemandirian energi daerah.

"Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah," ucap Prabowo. "Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol."

Lebih jauh, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada energi nasional guna mengurangi ketergantungan impor BBM dan berpotensi menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahun dari anggaran subsidi.

Dalam arahannya kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) kemarin di istana, Prabowo mengungkapkan impor BBM Indonesia saat ini mencapai Rp 520 triliun per tahun. Jika ketergantungan impor bisa dikurangi setengahnya, maka negara berpotensi menghemat Rp 250 triliun.

"Tahun ini, tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun," ujar Prabowo.

Pemerintah, kata Prabowo, mulai mengambil langkah konkret dengan menargetkan tidak lagi melakukan impor solar pada 2026. Pemerintah juga menargetkan Indonesia tidak lagi impor bensin. Ia yakin target itu dapat tercapai karena Indonesia memiliki potensi sumber EBT di berbagai daerah, termasuk Papua.

Pernyataan terkait dengan pemanfaatan sawit tersebut kembali disampaikan Prabowo setelah perkebunan sawit dianggap menjadi penyebab banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi pada akhir November lalu. Sebelumnya, di puncak Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-61 di Jakarta, 5 Desember 2025, ia malah menyebut kelapa sawit sebagai solusi.

Saat itu, ia menyebut krisis di Selat Hormuz dan Yaman akan menghentikan pasokan BBM, sehingga Indonesia harus swasembada energi dan BBM. “Tapi kita diberi karunia oleh Yang Mahakuasa kita punya kelapa sawit, kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa Jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya,” kata Prabowo.

Ia malah menyebutkan Indonesia akan merasakan krisis energi apabila tidak memiliki teknologi dan pabrik pengolahannya tidak siap. “Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikin pesawat, sebagian lewat kapal,” kata dia.

Tahun lalu, Prabowo juga menyatakan bahwa kelapa sawit merupakan aset negara. Dia memerintahkan kepada jajarannya untuk memperketat penjagaan terhadap komoditas ini dari negara lain.

Selain itu, kata Kepala Negara, pemerintah harus menambah dan memperluas penanaman kelapa sawit. "Enggak usah takut membahayakan deforestasi," kata Prabowo saat berpidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dipantau daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 30 Desember 2024.

Menurut Prabowo, komoditas ini merupakan pohon lantaran memiliki daun sehingga menyerap karbondioksida. Prabowo juga menyinggung negara-negara di benua Eropa yang mau membatasi impor kelapa sawit dari Indonesia.

Prabowo berujar tak ambil pusing terhadap langkah negara luar tersebut. Menurut dia, pembatasan impor sawit Indonesia oleh Eropa justru membuat sektor industri di negara luar menjadi kacau. "Oh, terima kasih, kami enggak jual ke Anda (negara di Eropa). Mereka panik sendiri. Nanti semua industri cokelat mereka kacau, detergen, kosmetik. Bingung sendiri mereka, (Indonesia) enggak apa-apa," ucapnya.

KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menuturkan pihaknya kian gencar menggelar operasi penertiban dan penindakan hukum atas sejumlah aktivitas ilegal yang mengancam kawasan konservasi penyangga. Penertiban itu di antaranya menyasar penambangan ilegal dan perusakan kawasan hutan.

"Kami memiliki tiga satgas (satuan tugas) untuk penindakan penambangan ilegal, perambahan hutan ilegal, dan juga sumber daya alam lainnya seperti pasir," kata Basuki di UGM Yogyakarta, Jumat 12 Desember 2025.

Basuki menjelaskan, satgas yang disokong personel dari kepolisian, kejaksaan, TNI, dan petugas Provinsi Kalimantan Timur serta Kabupaten Penajam dan Kutai Negara itu melakukan penindakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal. Bahkan mengejar para pelaku dan barang bukti meski sudah dibawa keluar dari IKN.

Seperti salah satunya yang terbaru, satgas memburu penambang ilegal yang mempercepat deforestasi dan penggundulan hutan di area Bukit Soeharto IKN. Hal itu mengancam target pemulihan dan perlindungan area kawasan lindung.

"Di Bukit Soeharto kita sudah menutup beberapa illegal mining di sana, kami sudah pasangi plang larangan dan menyita ratusan kontainer batu bara," tuturnya.

Dalam penindakan yang digelar September itu, total ada sebanyak 351 kontainer batu bara hasil penambangan ilegal disita. Dari jumlah itu, sebanyak 248 kontainer ditemukan di Surabaya, sementara 103 kontainer lainnya di Balikpapan dan Samarinda.

"Jadi ada yang sudah dikapalkan ke Surabaya, tapi sudah kami sita semua, dan lima orang sudah jadi tersangka untuk itu," kata Basuki.

Dalam kasus itu, ada bukaan lahan tambang seluas 19 ribuan hektare. Setelah diselidiki, ternyata ada aktivitas tambang tanpa izin seluas 4 ribuan hektare.

Adapun Otorita IKN telah memasang papan larangan di empat titik rawan aktivitas ilegal Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Basuki membeberkan, pekerjaan rumah yang masih dikebut soal target kawasan hijau penyangga IKN mengingat masih ada beberapa titik bekas tambang yang kondisinya gundul.

"Kan ada perusahaan-perusahaan yang karena kewajibannya menghijaukan, sudah mau (penanaman pohon) ke IKN. Namun kami minta (penghijauan itu) tidak hanya di areal tambang, tapi juga kawasan delineasi IKN," kata Basuki.

Saat ini penghijauan itu sudah dimulai dengan beberapa ratus hektare lahan. Khusus di kawasan IKN, Basuki menyebut setiap dua pekan ada aktivitas tanam pohon. "Sekarang sudah ada sekitar 11 hektare yang sudah kita tanami di IKN."

Sinergi ini memastikan lingkungan tetap terlindungi, tanpa mengorbankan kesejahteraan petani, menjadikan agroforestri sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Musim hujan akhir 2025 membawa bencana besar di Sumatra. Banjir bandang dan longsor merenggut lebih dari 900 nyawa serta memaksa 1,2 juta orang mengungsi.

Meski meteorolog menyebut interaksi siklon tropis langka sebagai pemicunya, para pakar lingkungan menegaskan bahwa kerusakan akibat ulah manusia jauh lebih menentukan. Deforestasi masif, perizinan penebangan dan penambangan yang longgar, serta alih fungsi lahan yang tak terkendali telah merobohkan "infrastruktur hijau" yang sejatinya melindungi Indonesia dari bencana hidrometeorologi.

Tanpa tutupan vegetasi yang kuat, air hujan mengalir deras di permukaan, mempercepat erosi dan memicu banjir besar. Peringatan Walhi Jawa Barat tentang pembabatan kebun teh di Pangalengan untuk tanaman semusim menjadi bukti tragis bahwa hilangnya vegetasi permanen memperburuk limpasan, memperlemah daya serap tanah, dan membuka jalan bagi banjir bandang.

Peristiwa di Sumatra mengingatkan bahwa kunci pencegahan bencana terletak di hulu, pada akar tanaman dan sistem lahan yang dikelola selaras dengan kaidah ekologis.

Berbagai pendekatan konservasi, seperti pola tanam aren, kopi bernaungan, terasering teh, hingga budi daya serai wangi di lereng bukit telah terbukti efektif mengurangi erosi, menahan limpasan air, serta menstabilkan struktur tanah.

Agroforestri, bahkan memberikan manfaat berlapis, menyejukkan iklim lokal, menyerap karbon, dan menyediakan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi jutaan petani. Jika paradigma pengelolaan lahan bergeser ke arah sistem berbasis pohon dan vegetasi permanen, potensi bencana dapat ditekan sejak dari akar persoalan.

Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan kerangka kebijakan yang mendukung, seperti skema Perhutanan Sosial dan program pemulihan daerah aliran sungai (DAS). Tantangannya, kini terletak pada kolaborasi, bagaimana masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat bahu-membahu merawat kembali "jaring pengaman hijau" di hulu sungai.

Ketika hutan rakyat, agroforestri, dan vegetasi konservasi tumbuh kembali, Indonesia bisa menghadapi cuaca ekstrem dengan lebih tangguh, sembari memperkuat ekonomi rakyat berbasis alam.

Tanaman konservatif

Ada sebuah sistem konservatif dan pencegah banjir, serta dapat dterapkan, yaitu agroforestri. Sistem ini merupakan model pertanian terpadu yang memadukan tanaman kehutanan, Perkebunan, seperti aren, kopi, kakao, dan rempah, berada dalam satu lanskap yang saling menguatkan.

Dalam pendekatan ini, tanaman perkebunan tidak hanya menghasilkan komoditas bernilai ekonomi, tetapi juga berperan sebagai "benteng hidup" yang menjaga lereng tetap stabil. Pohon aren (Arenga pinnata) adalah contoh nyata, akar serabutnya yang menyebar luas dan tajuknya yang lebat mampu meredam curah hujan, mengikat tanah, serta menyerap limpasan air sebelum mengalir deras ke bawah. Pada lereng yang telah ditanami aren, tanah tertutup vegetasi kuat, sehingga menunjukkan bagaimana pohon ini bekerja sebagai pelindung alami dari erosi dan longsor.

Selain aren, berbagai tanaman perkebunan lain juga terbukti efektif memperkuat struktur tanah dan mencegah degradasi lingkungan. Serai wangi (Cymbopogon nardus) tumbuh rapat dan berakar kokoh, sehingga cocok untuk memulihkan lahan kritis, menahan sedimen, sekaligus menghasilkan minyak atsiri berorientasi ekspor.

Sistem agroforestri kopi Arabika tak kalah penting. Akar kopi dapat menembus lebih dari tiga meter ke dalam tanah, sementara pohon peneduh di atasnya memecah intensitas hujan dan meningkatkan penyerapan air.

Kebun teh di pegunungan yang ditata dengan sistem terasering juga berfungsi sebagai sabuk hijau penahan longsor. Akar teh yang rapat dan struktur terasering menjaga kestabilan tanah hulu sungai serta mengatur aliran air secara alami.

Keberadaan tanaman konservatif ini membuktikan bahwa perkebunan tidak selalu identik dengan deforestasi. Dengan desain agroforestri yang tepat, lahan perkebunan dapat berfungsi sebagai “"infrastruktur hijau" yang menjaga stabilitas tanah, memperlambat aliran permukaan, dan memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah.

Pendekatan ini bukan hanya mengurangi risiko bencana alam, seperti longsor dan banjir, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi melalui produksi rempah, kopi, dan teh. Penerapan agroforestri di lereng curam menjadi strategi yang menggabungkan konservasi lingkungan, ketahanan ekosistem hulu, serta peningkatan kesejahteraan petani dalam satu sistem yang saling menguatkan.

Lebih jauh lagi, agroforestri perkebunan merupakan nature-based solution yang relevan menghadapi krisis iklim. Vegetasi berlapis, berupa pohon besar, semak, dan tanaman bawah-naungan, memperbaiki siklus air, memperkaya kesuburan tanah, menstabilkan iklim mikro, dan menjaga keanekaragaman hayati.

Pohon-pohon dalam sistem ini menyimpan karbon dalam jumlah besar; kajian multi-strata di Sumatra mencatat potensi penyerapan karbon hingga 52 ton C per hektare. Sistem seperti Repong Damar di Lampung menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati di kawasan agroforestri dapat mendekati hutan alam, dengan flora-fauna lokal tetap tumbuh subur. Karena lapisan vegetasi yang padat dan beragam, agroforestri menciptakan udara yang lebih sejuk, tanah yang lebih lembap, dan produktivitas lahan yang lebih tinggi.

Manfaat sosial-ekonomi

Sejumlah tanaman konservatif justru bernilai komersial tinggi. Aren, misalnya, selain menghasilkan gula merah dan kolang-kaling, juga menyimpan potensi sebagai sumber bioenergi. Nira aren dapat difermentasi menjadi bioetanol sebagai bahan bakar terbarukan.

Komoditas lain, seperti kopi dan teh, telah lama menjadi tulang punggung ekonomi dataran tinggi Indonesia. Di Jawa Barat saja, agroforestri kopi mencakup sekitar 50 ribu hektare di 350 desa dan melibatkan hampir 200.000 petani. Sistem ini terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga petani, hingga melampaui standar hidup minimum regional. Tanaman multi-tahunan lain, seperti damar atau kayu pulp menambah sumber penghasilan melalui getah, kayu, atau hasil sampingan lainnya, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga petani.

Di saat yang sama, diversifikasi komoditas semakin memperkuat daya tahan petani terhadap fluktuasi iklim dan harga pasar. Permintaan global minyak atsiri terus meningkat 3–5 persen per tahun, dan pada 2024 Jawa Barat mencatat ekspor sereh wangi hampir US$68 juta (sekitar Rp 1,13 triliun), menunjukkan potensi besar tanaman konservatif sebagai sumber devisa.

Sistem kebun tradisional, seperti talun di Jawa Barat atau Repong Damar di Lampung, juga membuktikan bahwa kombinasi tanaman mampu memberikan multi-return ekonomi, sekaligus menjaga kesehatan tanah. Agroforestri mengubah pertanian dari pola subsisten menuju pola komersial berkelanjutan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim yang produktif, tangguh, dan ramah lingkungan.

Untuk mengarusutamakannya, kolaborasi multipihak menjadi kunci. Petani sebagai aktor utama perlu memperoleh penyuluhan teknik agroforestri, akses bibit unggul, serta jaringan pasar yang adil. Program Perhutanan Sosial yang memberi hak kelola lebih dari 8,3 juta hektare kepada 1,4 juta keluarga menjadi contoh bagaimana kebijakan dapat membuka peluang ekonomi baru melalui pendampingan, bantuan modal, dan skema pemasaran komoditas unggulan.

Di sisi lain, dunia usaha dapat memperkuat rantai nilai agroforestri melalui investasi pengolahan, riset pascapanen, hingga skema off-taker yang membeli langsung dari kelompok tani. Sinergi ini memastikan lingkungan tetap terlindungi, tanpa mengorbankan kesejahteraan petani, menjadikan agroforestri sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan.

*) Kuntoro Boga Andri adalah Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengklaim tidak pernah melepas fungsi kawasan hutan sejengkal pun di tiga provinsi yang terdampak banjir bandang Sumatera, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Hal tersebut disampaikan Raja Juli saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia mengklaim selalu menjaga dua pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya, yakni jaga hutan dan berani bertindak benar. “Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk, di tiga provinsi terdampak (bencana), satu jengkal pun, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut," kata Raja Juli.

Sejauh ini, Raja Juli mengaku, tak pernah menerbitkan pelepasan kawasan selain untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Bima. "Saya ingin tegaskan pada masa saya, pada masa saya setahun ini, saya sudah minta data secara terang benderang kepada teman-teman, selain PSN yang diperintahkan oleh presiden dan ini merupakan cita-cita beliau, Asta Cita beliau," ucap Raja Juli.

"Saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan, kecuali satu di luar PSN yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Bima," tambahnya.

Sebelumnya, dia mengungkap faktor yang menjadi penyebab bencana banjir bandang di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Dia mengklaim, bencana itu merupakan dampak dari sejumlah faktor yang memiliki keterkaitan.

Hal itu diungkapkan Raja Juli saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). "Bencana banjir bandang dan longsor khususnya di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait," kata Raja Juli.

Faktor pertama, kata Raja Juli, penyebab bencana Sumatara adanya siklon tropis senyar yang membuat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi. Kemudian kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kerusakan pada daerah tangkapan air.

"Adanya siklon tropis senyar yang membuat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi DAS, serta tentu karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA," ungkap Raja Juli.

Raja Juli juga menyinggung soal kondisi deforestasi hutan. Pada 2025, deforestasi Indonesia hingga September menurun sebesar 49.700 hektare, dibandingkan tahun 2024. Jika dipersentasekan, menurun 23,01 persen.

"Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04 persen. Di Sumut menurun sampai 13,98 persen, dan di Sumbar turun 14 persen jika dibandingkan dengan 2024," pungkasnya.

MANAJEMEN PT Toba Pulp Lestari Tbk. membantah tuduhan soal aktivitas perusahaan yang disebut sebagai penyebab bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pekan lalu. Corporate Secretary Toba Pulp Lestasi Anwar Lawden mengklaim perusahaan tidak memiliki keterkaitan dengan penyebab bencana tersebut.

“Perseroan menghormati pendapat publik, namun informasi yang disampaikan harus berdasarkan data yang dapat diverifikasi. Kami tetap membuka ruang dialog konstruktif,” kata Anwar dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa, 2 Desember 2025.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara dalam pernyataannya menyebut tujuh perusahaan, termasuk Toba Pulp, diduga menjadi penyebab kerusakan ekologis di Ekosistem Batang Toru dan kawasan sekitarnya.

Menurut Walhi, deforestasi masif membuat banjir dan longsor semakin parah, terutama di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Walhi menilai bencana tidak semata disebabkan cuaca ekstrem, tetapi dipicu kerusakan tutupan hutan.

Direktur Walhi Sumut Rianda Purba menuntut pemerintah menghentikan aktivitas industri ekstraktif di kawasan Batang Toru dan mencabut izin perusahaan yang dinilai merusak lingkungan. “Ini bukan bencana alam, tetapi bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan,” kata Rianda dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Desember 2025.

Menanggapi hal itu, Anwar menyatakan seluruh kegiatan hutan tanaman industri (HTI) perusahaan telah mengikuti standar pengelolaan berkelanjutan. Menurut dia, proses penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Anwar mengatakan, dari total konsesi seluas 167.912 hektare, hanya sekitar 46.000 hektare yang ditanami eucalyptus. Sisanya, kata dia, merupakan area lindung dan konservasi.

Selain itu, ia melanjutkan, perusahaan juga belum menerima salinan resmi terkait dengan rencana rekomendasi pemerintah daerah yang dikaitkan dengan evaluasi operasional perusahaan. Hingga saat ini, perusahaan masih menunggu penjelasan apakah rekomendasi tersebut menyasar seluruh kegiatan atau hanya sebagian.

Anwar menyebut telah mengirim surat permohonan audiensi kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menjelaskan posisi korporasi. Ia juga mengklaim seluruh aktivitas operasional perusahaan sudah sesuai izin dan regulasi.

Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022–2023 menyatakan perusahaan taat regulasi dan tidak ditemukan pelanggaran sosial maupun lingkungan. "Pemantauan kualitas lingkungan dilakukan berkala bersama lembaga independen," kata Anwar.

Menanggapi isu deforestasi, Anwar mengatakan penebangan dan penanaman kembali dilakukan sesuai tata ruang dan dokumen perencanaan yang disahkan pemerintah. Jeda antara penebangan dan penanaman kembali maksimal satu bulan.

Ia menyebut perusahaan juga telah mengalokasikan sekitar 48.000 hektare lahan sebagai kawasan konservasi, termasuk habitat satwa liar. Ia pun membantah memiliki konflik hukum berulang dengan masyarakat adat maupun gugatan hukum aktif dan menyatakan masih mengedepankan dialog dan kemitraan.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara mencatat perluasan wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di wilayahnya. Pada saat ini tercatat kerusakan akibat bencana alam terjadi di 21 wilayah Sumatera Utara sejak 24 November 2024.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Siti Rohani mengatakan, terdapat delapan wilayah tambahan yang terdampak bencana alam, yakni Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tanah Karo, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Binjai, dan Kota Pematangsiantar.

“Bencana alam yang terjadi di beberapa Wilayah Hukum Polda Sumut, diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir,” kata Siti melalui keterangan resminya, Ahad, 30 November 2025.

Data per 1 Desember 2025, tercatat ada 1.090 korban terdampak bencana dengan rincian 176 orang meninggal, 32 orang luka berat, 722 orang luka ringan dan masih dalam pencarian sebanyak 160 orang. Selain itu ada 30.445 orang yang mengungsi.

MENTERI Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kemajuan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU CEPA). Legal drafting atau dokumen hukum IEU CEPA sudah diterjemahkan ke 24 bahasa dan siap dibahas di Parlemen Eropa.

Airlangga optimistis Parlemen Eropa bakal menyepakati poin-poin perjanjian dagang ini. “Kami sudah melakukan pendekatan dari partai yang paling kiri sampai paling kanan dan mereka semua mendukung IEU CEPA tersebut,” ujarnya dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Pusat, 1 Desember 2025.

Bekas Menteri Perindustrian itu menyatakan IEU CEPA merupakan salah satu perjanjian strategis terbesar. Musababnya sebanyak 90 persen produk Indonesia yang diekspor ke negara-negara Eropa itu akan dapat tarif nol persen, begitupun sebaliknya.

Selain itu, pokok substansi IEU CEPA juga sudah disempurnakan dengan perjanjian digital. Dengan demikian, Airlangga menyatakan perjanjian Indonesia dengan Uni Eropa (EU) sedikit lebih maju dibanding perjanjian dagang antara Eropa dengan Singapura. “Perjanjian EU dengan Singapura itu kalah advance dengan perjanjian Indonesia ini, karena klasternya sudah masuk,” ujar Airlangga.

Di sisi lain, ia menambahkan, lewat kerja sama ini Uni Eropa mulai melunak soal Undang-Undang Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) dengan mengundur penerapannya. “Kemarin sudah dibawa ke Parlemen dan diusulkan mundur sampai 2027,” ucap Airlangga. Menurut dia, ini merupakan kemajuan yang baik karena Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mendorong keringanan dari regulasi EUDR.

Uni Eropa menyusun EUDR untuk memastikan produk ekspor yang masuk ke kawasan mereka bebas dari deforestasi atau degradasi hutan setelah 31 Desember 2020. Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan eksportir melampirkan sejumlah dokumen sebagai bukti.

Kebijakan ini seharusnya berlaku mulai 30 Desember 2024. Namun Uni Eropa memutuskan menunda implementasinya setelah menghadapi kritik dari beragam negara. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengatakan implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) berisiko membebani petani kecil Indonesia di sektor sawit, karet, kopi, hingga cokelat. “Kalau aturannya seperti saat ini diberlakukan pasti terdampak. Mereka tidak bisa ekspor ke Eropa,” kata dia beberapa waktu lalu.

Alfitria Nefi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Perdana Wahyu Santosa

Guru Besar Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute

BANJIR dan longsor besar yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 bukan sekadar berita duka—ia adalah “laporan audit” yang ditulis alam dengan tinta lumpur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu 30 November menyatakan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 316 orang, dan 289 orang dilaporkan hilang.

Secara ilmiah, hubungan antara deforestasi dan bencana hidrometeorologi bukan mitos aktivis—itu mekanika lanskap. Hutan tropis berfungsi seperti “infrastruktur hijau”: kanopi menahan intensitas hujan, akar memperkuat tanah, serasah meningkatkan infiltrasi, dan bentang alam memperlambat limpasan.

Ketika tutupan hutan dibuka (untuk jalan, kebun skala besar, tambang, ataupun pembalakan), air hujan lebih cepat menjadi limpasan; erosi meningkat; sungai tersedimentasi; kapasitas tampung turun; dan di lereng curam, longsor menjadi lebih mungkin. Cuaca ekstrem tetap penting, tetapi ia berubah dari “hujan lebat” menjadi “banjir bandang” karena lanskap kehilangan peredamnya.

Di Sumatera Barat, WALHI menegaskan bencana ini “bencana ekologis, bukan bencana alam,” sambil mengaitkannya dengan rusaknya hulu DAS dan lemahnya penegakan tata ruang. Mereka juga memaparkan angka kehilangan tutupan hutan yang besar: 320 ribu hektare hutan primer lembap hilang (2001–2024), dan deforestasi 2024 sekitar 32 ribu hektare. Ketika indikator ekologis separah itu, yang “meledak” di hilir hanyalah konsekuensi yang tertunda.

Di Aceh, nada serupa juga muncul. WALHI Aceh menyebut banjir berulang sebagai hasil akumulasi deforestasi, ekspansi sawit, aktivitas tambang, hingga PETI, serta menyorot kerusakan DAS (termasuk DAS Krueng Peusangan) yang berdampak ke wilayah hilir. Mereka juga mencatat sedimentasi sungai mempercepat luapan saat hujan deras. Ini tentu poin penting di mana kerusakan hutan dan sekaligus lingkungan sungai adalah “dua bilah gunting” yang sama-sama memotong daya tampung ekosistem.

Di Sumatera Utara, WALHI menyebut bahwa banjir bandang dan longsor di wilayah Tapanuli sebagai “bencana ekologis” dan menautkannya dengan pembukaan tutupan hutan di sekitar Ekosistem Batang Toru—wilayah penyangga hidrologis yang krusial.

Media massa juga melaporkan bahwa WALHI Sumut bahkan menuding keterlibatan perusahaan-perusahaan ekstraktif dan menuntut evaluasi serta penegakan hukum yang lebih keras. Mongabay juga memuat pernyataan kepala daerah setempat yang mengaitkan bencana dengan alih fungsi hutan, sawit, dan illegal logging, serta menegaskan bahwa curah hujan tinggi tak lagi “tertahan” di hulu.

Catatan skeptis yang sehat yaitu “diduga deforestasi” tidak boleh berubah menjadi vonis tanpa investigasi hidrologi dan tata kelola yang rapi. Namun, ketika pola narasinya konsisten lintas provinsi—hulu rusak, DAS rapuh, sedimentasi tinggi, tata ruang longgar—maka hipotesis deforestasi sebagai faktor struktural menjadi sangat masuk akal, bahkan sebelum kita masuk ke detail pelaku per lokasi.

Ekonomi Sesaat vs Kerugian Jangka Panjang

Mengapa pola bencana ini terus berulang? Karena ekonomi sering memberi hadiah untuk yang cepat, bukan yang benar. Eksploitasi hutan tropis (kayu, pulp, perkebunan, tambang) menghasilkan arus kas dan PDRB yang tampak rapi di laporan tahunan.

Tetapi pada saat yang sama, ia memindahkan biaya ke “rekening publik”: jembatan putus, sawah tertimbun, sekolah rusak, penyakit pascabanjir, hilangnya hari kerja, dan trauma sosial. Ini adalah externalities klasik—biaya nyata yang tidak dibayar oleh pelaku, tetapi ditanggung masyarakat.

Data deforestasi nasional menunjukkan persoalan ini bukan anekdot. Pemerintah (melalui kanal kehutanan.go.id) menyebut deforestasi netto 2024 sekitar 175,4 ribu hektare (deforestasi bruto 216,2 ribu hektare dikurangi reforestasi 40,8 ribu hektare).

BPS juga menyediakan seri statistik deforestasi netto Indonesia (di dalam dan di luar kawasan hutan) untuk 2013–2022. Angka-angka ini tidak otomatis menjelaskan banjir spesifik di satu kabupaten—tetapi data ini menggambarkan “anggaran” kehilangan tutupan hutan yang menumpuk terus dari tahun ke tahun.

Di titik ini, suara aktivis menjadi relevan bukan karena retorikanya, melainkan karena ia sering membaca pola tata kelola yang luput dari statistik. Greenpeace, misalnya, menyorot kontradiksi kebijakan: banyak aturan perlindungan lingkungan ada, namun implementasinya lemah dan izin ekstraktif terus berjalan.

Dalam laporan media massa, perwakilan Greenpeace menyebut ketiadaan peta jalan pemulihan hutan dan ekspansi konsesi sebagai faktor yang membuat bencana kian sering, sembari mengkritik ketidak-konsistenan pemerintah dalam menegakkan aturan. Mereka juga secara eksplisit menyebut banjir di Sumut–Sumbar–Aceh sebagai “wajah krisis” yang tidak bisa direduksi menjadi sekadar cuaca buruk semata.

Secara konsep ekonomi lingkungan, inti masalahnya adalah salah dalam desain insentif. Ketika keuntungan dari pembukaan lahan cepat diprivatisasi, sementara risiko banjir dan longsor disosialisasi, maka “pasar” akan secara rasional memilih pembukaan lahan.

Solusinya tentu bukan sekadar menanam pohon seremonial, melainkan mengubah struktur keputusanya itu audit dan penertiban izin di hulu DAS, moratorium yang benar-benar efektif pada kawasan bernilai lindung, restorasi riparian, penegakan hukum pada pelanggaran (legal maupun ilegal), serta transparansi citra satelit yang bisa diawasi publik. Tentu saja yang paling sulit adalah mengakui hutan sebagai aset produktif (natural capital), bukan “lahan menganggur” yang harus segera dimonetisasi secara ugal-ugalan.

Siapa yang diuntungkan?

Korporasi dan pemilik modal meraup keuntungan jangka pendek. Siapa yang menanggung kerugian jangka panjang? Tentu masyarakat lokal, generasi mendatang, serta lingkungan hidup yang hancur. Ini adalah transaksi ketidakadilan intergenerasional—hutan dan kelestarian alam dikorbankan demi keuntungan cepat.

Banjir dahsyat di Aceh, Sumut, dan Sumbar atau beberapa daerah lainnya hanyalah pengingat bahwa alam punya mekanisme penagihan khas yaitu cepat, mahal, mematikan dan juga tak bisa dinegosiasikan. Kita boleh saja berdebat panjang tentang porsi kontribusi cuaca ekstrem vs kerusakan hutan pada satu peristiwa, tetapi arah kebijakannya jelas—memulihkan fungsi hulu DAS dan menutup “kebocoran tata kelola” jauh lebih murah daripada membangun kembali kota yang berkali-kali ditenggelamkan.

Jika ekonomi dan ekosistem ingin tetap rasional, bukan serakahnomics, tentu kita harus berhenti menganggap hutan sebagai saldo yang boleh dikurangi tanpa batas—karena tiap hektare yang hilang pada akhirnya berubah menjadi risiko yang pulang ke rumah kita sendiri.

Jakarta (ANTARA) - BJA Group, produsen pelet kayu atau "wood pellet" terintegrasi menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi menuju energi hijau terbarukan melalui praktik pengelolaan biomassa yang legal, berkelanjutan dan bebas deforestasi.

Direktur Biomasa Jaya Abadi (BJA) Group Zunaidi menyatakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen tersebut yakni melalui aksi penanaman pohon gamal ke-20 juta di area penanaman milik PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

"Kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi industri wood pellet untuk membuktikan bahwa energi hijau dapat tumbuh sejalan dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat ketika seluruh proses dilakukan secara legal, berkelanjutan, dan terverifikasi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

BTL pertama kali menanam gamal pada Mei 2022, lanjutnya, hingga saat ini total pohon gamal yang telah ditanam sekitar 20,4 juta pohon di area seluas sekitar 4.080 hektare.

Menurut dia, tanaman gamal yang pertama kali ditanam saat ini telah mencapai tinggi sekitar 8 meter dengan diameter batang sekitar 8 cm dan akan dipanen pada saat berumur 4-5 tahun dengan ukuran diameter batang sekitar 10-15 cm dan tinggi 10-12 meter yang seluruhnya merupakan hasil pembibitan sendiri.

Pohon gamal merupakan tanaman yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk diolah menjadi wood pellet oleh BJA. Tanaman gamal termasuk tanaman terubusan yang dapat dilakukan 4 hingga 5 kali panen dalam satu kali tanam dengan siklus panen 4 - 5 tahun sekali.

Selain merupakan sumber bahan baku energi baru terbarukan, gamal juga merupakan tanaman yang sangat signifikan untuk menjaga konservasi karena tumbuh cepat dengan densitas 5.000 pohon per hektare atau jarak tanam 2x1 meter dan penyebaran perakaran yang luas.

Seluruh proses produksi wood pellet BJA Group dijalankan secara legal, lestari, transparan, dan memenuhi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian).

Dia menegaskan industri biomassa Indonesia dapat tumbuh tanpa deforestasi, melainkan melalui reforestasi yang terencana dan berkelanjutan

"Kami ingin menunjukkan bahwa industri wood pellet Indonesia legal, lestari, dan menyejahterakan sehingga bisa menjadi contoh bagi dunia," ujar Zunaidi dalam kegiatan penanaman.
.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - BJA Group, produsen palet kayu atau "wood pellet" terintegrasi menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi menuju energi hijau terbarukan melalui praktik pengelolaan biomassa yang legal, berkelanjutan dan bebas deforestasi.

Direktur Biomasa Jaya Abadi (BJA) Group Zunaidi menyatakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen tersebut yakni melalui aksi penanaman pohon gamal ke-20 juta di area penanaman milik PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

"Kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi industri wood pellet untuk membuktikan bahwa energi hijau dapat tumbuh sejalan dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat ketika seluruh proses dilakukan secara legal, berkelanjutan, dan terverifikasi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

BTL pertama kali menanam gamal pada Mei 2022, lanjutnya, hingga saat ini total pohon gamal yang telah ditanam sekitar 20,4 juta pohon di area seluas sekitar 4.080 hektare.

Menurut dia, tanaman gamal yang pertama kali ditanam saat ini telah mencapai tinggi sekitar 8 meter dengan diameter batang sekitar 8 cm dan akan dipanen pada saat berumur 4-5 tahun dengan ukuran diameter batang sekitar 10-15 cm dan tinggi 10-12 meter yang seluruhnya merupakan hasil pembibitan sendiri.

Pohon gamal merupakan tanaman yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk diolah menjadi wood pellet oleh BJA. Tanaman gamal termasuk tanaman terubusan yang dapat dilakukan 4 hingga 5 kali panen dalam satu kali tanam dengan siklus panen 4 - 5 tahun sekali.

Selain merupakan sumber bahan baku energi baru terbarukan, gamal juga merupakan tanaman yang sangat signifikan untuk menjaga konservasi karena tumbuh cepat dengan densitas 5.000 pohon per hektare atau jarak tanam 2x1 meter dan penyebaran perakaran yang luas.

Seluruh proses produksi wood pellet BJA Group dijalankan secara legal, lestari, transparan, dan memenuhi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian).

Dia menegaskan industri biomassa Indonesia dapat tumbuh tanpa deforestasi, melainkan melalui reforestasi yang terencana dan berkelanjutan

"Kami ingin menunjukkan bahwa industri wood pellet Indonesia legal, lestari, dan menyejahterakan sehingga bisa menjadi contoh bagi dunia," ujar Zunaidi dalam kegiatan penanaman.
.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025