MEDAN - Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera akhir tahun lalu dinilai bukan akibat budidaya kelapa sawit, melainkan tata kelola lahan yang tidak memperhatikan aspek ekofisiologi tanaman atau aktivitas ilegal. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) menegaskan bahwa kelapa sawit justru memiliki karakteristik yang baik bagi kelestarian lingkungan jika dikelola sesuai kelas kesesuaian lahan.

"Interaksi antara fungsi fisiologis tanaman dengan kondisi lingkungan fisiknya tertuang dalam kriteria kelas kesesuaian lahan, baik di lahan mineral, maupun di lahan gambut," kata Prof Abdul Rauf dalam diskusi Dialektika Sawit Indonesia di Kampus USU Medan, Selasa (10/2/2026).

Ia menegaskan, tanaman apapun jika ditanam pada lahan yang tidak sesuai dengan ekofisiologinya akan merusak lingkungan. Karena itu, bencana banjir dan longsor tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan budidaya kelapa sawit. Menurutnya, kerusakan lingkungan lebih banyak terjadi akibat aktivitas ilegal seperti illegal logging, illegal planting, dan illegal mining.

Menurut Abdul Rauf, kelapa sawit memiliki karakteristik yang justru baik bagi kelestarian lingkungan. Kebun sawit memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air signifikan. Setiap pohon dewasa mampu menyerap hingga 10 liter air per hari. "Kebun sawit dewasa mampu menyerap air hujan rerata setara 43.500 liter per hari. Kebun sawit yang dikelola dengan baik pada kelas lahan yang sesuai dapat berperan dalam mengkonservasi tanah dan air," ujarnya.

Ia mencontohkan, sistem perakaran serabut yang rapat menjadikan tanah di bawah tegakan sawit gembur, sehingga area peresapan air berbentuk cembung menyerupai mangkok besar sebagai tandon air tanah. Hal ini menunjukkan bahwa sawit dapat berperan positif dalam menjaga keseimbangan ekosistem jika dikelola dengan benar.

Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI), Kacuk Sumarto, menilai paparan Abdul Rauf memberikan pemahaman utuh tentang akar penyebab bencana di Sumatera. Menurutnya, selain faktor perubahan iklim, aktivitas ilegal seperti illegal logging dan pembukaan kebun tanpa memperhatikan ekofisiologi tanaman menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.

"Diskusi ilmiah seperti ini akan membuka pemahaman yang komprehensif mengenai akar penyebab terjadinya sebuah bencana. Sangat kompleks dan tidak mungkin sebuah bencana terjadi hanya disebabkan oleh satu faktor," kata Kacuk.

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengklaim tidak pernah melepas fungsi kawasan hutan sejengkal pun di tiga provinsi yang terdampak banjir bandang Sumatera, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Hal tersebut disampaikan Raja Juli saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia mengklaim selalu menjaga dua pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya, yakni jaga hutan dan berani bertindak benar. “Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk, di tiga provinsi terdampak (bencana), satu jengkal pun, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut," kata Raja Juli.

Sejauh ini, Raja Juli mengaku, tak pernah menerbitkan pelepasan kawasan selain untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Bima. "Saya ingin tegaskan pada masa saya, pada masa saya setahun ini, saya sudah minta data secara terang benderang kepada teman-teman, selain PSN yang diperintahkan oleh presiden dan ini merupakan cita-cita beliau, Asta Cita beliau," ucap Raja Juli.

"Saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan, kecuali satu di luar PSN yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Bima," tambahnya.

Sebelumnya, dia mengungkap faktor yang menjadi penyebab bencana banjir bandang di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Dia mengklaim, bencana itu merupakan dampak dari sejumlah faktor yang memiliki keterkaitan.

Hal itu diungkapkan Raja Juli saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). "Bencana banjir bandang dan longsor khususnya di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait," kata Raja Juli.

Faktor pertama, kata Raja Juli, penyebab bencana Sumatara adanya siklon tropis senyar yang membuat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi. Kemudian kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kerusakan pada daerah tangkapan air.

"Adanya siklon tropis senyar yang membuat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi DAS, serta tentu karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA," ungkap Raja Juli.

Raja Juli juga menyinggung soal kondisi deforestasi hutan. Pada 2025, deforestasi Indonesia hingga September menurun sebesar 49.700 hektare, dibandingkan tahun 2024. Jika dipersentasekan, menurun 23,01 persen.

"Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04 persen. Di Sumut menurun sampai 13,98 persen, dan di Sumbar turun 14 persen jika dibandingkan dengan 2024," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut, Gakkum Kehutanan menemukan indikasi pelanggaran hukum dari 12 perusahaan di Sumatera Utara yang memicu bencana alam banjir bandang. Dia memastikan Gakkum Kehutanan akan menyeret perusahaan itu ke aparat penegak hukum (APH).

Hal itu diungkapkan Raja Juli saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). Dalam forum itu, ia menyampaikan, Gakkum Kehutanan telah melakukan inveetigasi subjek hukum yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir di Pulau Sumatera.

"Gakkum kehutanan sedang melakukan investigasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar," terang Raja Juli.

Kendati demikian, Raja Juli berkata, Gakkum Kehutanan elah menemukan indikasi pelanggaran dari 12 perusahaan yang beroperasi di Sumut.

"Gakkum kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumut dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan," terang Raja Juli.

Meski begitu,Menhut ini pun enggan mengungkap ke-12 perusahaan ini. Pasalnya, Gakkum Kehutanan tengah bekerja di lapangan.

"Gakkum kami sedang ada di lapangan dan insya Allah nanti kami akan segera laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari lebih kurang 12 lokasi atau subjek hukum ini," pungkas Raja Juli.

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiqakan memanggil delapan korporasi yang beraktivitas di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Faisol berencana bakal evaluasi total izin lingkungan.

"Jadi hari Senin akan segera dipanggil semua unit-unit yang berdasarkan kajian citra satelit kan kita sudah bisa melihat semuanya bisa ya. Jika kita secara logis, bisa memproyeksikan apa yang terjadi dengan kondisi itu pada saat hujan deras," terang Faisol di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Faisol mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan aktivitas dan dampak lingkungan pada delapan perusahaan yang dipanggil nanti. Bahkan, Faisol telah menyiapkan citra satelit resolusi tinggi untuk mencari penyebab banjir bandang di sana.

"Kemudian kita juga akan mereview semua persetujuan di situ. Jadi kita akan menggunakan konfisi siklon tropis ini sebagai baseline dari curah hujan, artinya semua kajian lingkungan harus di atas itu kemampuannya. Kalau tidak di atas itu. Kami akan segera merivisi persetujuan lingkungannya atau menghentikan kegiatan," tegas Faisol.

"Jami juga berdasarkan hasil verifikasi awal, seandainya hari minggu sudah ada data-data, maka kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Apakah penghentian kegiatan dan seterusnya, karena ini memang Sudah terjadi bencana," tambah Faisol.

Baginya, harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa banjir bandang yang merenggut banyak korban ini. Faisol pun menyesali dan merasa salah tak memberi informasi lebih dini pada masyarakat atas insiden ini.

"Ini juga ketidakmampuan kita mendeteksi Potensi bencana yang terjadi Akibat perubahan iklim ini. Kalau tidak ada perubahan iklim, mungkin ini tidak akan terjadi," ungkapnya.

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menduga terjadinya banjir bandang di sejumlah daerah Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tapanuli Tangah (Tapteng) akibat perambahan hutan atau kejahatan illegal logging yang dilakukan oknum tertentu. Dia berharap pemerintah berkoordinasi dengan TNI/Polri melakukan penyelidikan terkait perambahan hutan yang terjadi di wilayah Sumut, tentunya setelah selesai menangani dampak dari bencana yang terjadi pada masyarakat.

“Faktanya kita lihat saat terjadi banjir bandang di Tapteng dan Tapsel, yang hanyut banyak kayu gelondongan, berarti ada perambahan hutan di hulu sungai, mengakibatkan banjir bandang," kata Marwan dikutip Minggu (30/11/2025).

Legislator PKB itu memandang bahwa hal tersebut jangan dianggap sepele, karena oknum tertentu yang mengambil keuntungan pribadi, yang menanggung masyarakat dan pemerintah. Sebab, akibat banjir bandang itu, tanah longsor terjadi, jalan putus, begitu juga jembatan, rumah, dan harta benda masyarakat hancur.

“Kita mendesak pemerintah serta aparat terkait supaya mengusut perambahan hutan di wilayah Sumut. Sebab kalau hal ini terus dibiarkan, bencana alam seperti ini akan terus terjadi jika perambahan hutan tidak segera diatasi,” ujarmya.

Kepada masyarakat yang terdampak bencana saat ini, ia mengimbau tetap bersabar. Pemerintah sampai sejauh ini terus berupaya melakukan penanganan. Apalagi saat ini di berbagai titik jalan dan jembatan putus, sehingga bantuan logistik masih terhambat.

“Bagi keluarga kena musibah, termasuk meninggal dunia, kita ikut berduka. Bagi masyarakat yang saat ini masih mengungsi kita harapkan tetap semangat. Intinya, pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat menyelesaikan urusannya sendiri, pasti hadir, tetapi tetap mohon kesabaran. Apalagi cuaca ini tidak bisa kita kendalikan, curah hujan yang masih begitu tinggi saat ini,” pungkasnya.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (23/11/2025). Informasi yang diunggah Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet lewat akun media sosialnya menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam ini membahas berbagai agenda strategis.

Pertama, hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kedua, penertiban kawasan pertambangan. Ketiga, konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan. Dan keempat, penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat.

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sementara dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana.