BADAN Pusat Statistik (BPS) menerjunkan mahasiswa Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) untuk melakukan pendataan kondisi pascabencana Sumatera di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mahasiswa Politeknik Statistika rencananya akan berangkat pada Rabu, 14 Januari 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ini adalah pertama kalinya mahasiswa politeknik diterjunkan ke lokasi bencana dalam rangka praktik kerja lapangan (PKL). Ia pun berpesan kepada para mahasiswa untuk melakukan pendataan secara profesional.

“Tadi juga saya sampaikan bahwa statistik kebencanaan yang mereka kumpulkan bukan sekadar angka, tetapi ini adalah betul-betul akan memberikan makna terhadap intervensi kebijakan yang berbasis data sehingga bisa lebih tepat,” kata Amalia kepada wartawan di Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Amalia menyebut ada 510 mahasiswa dan mahasiswi yang diterjunkan ke Sumatera. Selain itu, ada juga sekitar 50 personel tambahan yang terdiri dari pegawai BPS dan sivitas akademika politeknik. Mereka akan bertugas selama dua minggu di lokasi bencana.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menambahkan pendataan di lokasi bencana akan mencakup lima sektor. Pertama, data terkait dengan perumahan. Kedua, data infrastruktur desa. Ketiga, data sektor sosial yang mencakup fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas keagamaan.

Keempat data sektor ekonomi seperti pasar, toko, dan sawah. “Sektor yang kelima, yang lintas sektor itu sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu kantor-kantor pemerintahan untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat,” ucap Sonny.

Kepala BPS ditugaskan untuk menjadi koordinator pengelolaan data dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Penugasan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2026. Kemudian anggota bidang pengelolaan data diisi oleh Kepala Badan Informasi Geospasial; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menjadi ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana. Pada pekan lalu, tim satgas yang dibentuk pemerintah telah menggelar rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat di Banda Aceh.

Tito menyampaikan saat ini satgas pemerintah telah menyiapkan berbagai program bantuan untuk wilayah terdampak bencana Sumatera. Salah satu prioritasnya adalah pengurangan pengungsi. "Menurut kami ini penting. Simbol dari percepatan pemulihan," ucap Tito dalam rapat pada Sabtu, 10 Januari 2026, dikutip dari siaran langsung YouTube DPR RI.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

PEMERINTAH memutuskan tak memotong anggaran transfer ke daerah atau TKD untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026. Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pemulihan pascabencana di provinsi setempat.

“Tadi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan terkait TKD Aceh dan saya ikut menyampaikan ke Pak Presiden via telpon. Alhamdulillah Pak Presiden setuju akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya dan tidak akan dipotong,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Banda Aceh pada Sabtu, 10 Januari 2026, seperti dikutip dari Antara.

Purbaya menyampaikan hal itu usai Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Provisi Aceh di Banda Aceh. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah.

Dengan pengembalian TKD seperti sedia kala itu, artinya total anggaran yang akan dikembalikan ke Pemerintah Aceh untuk tahun 2026 sekitar Rp 1,7 triliun.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menceritakan bahwa dirinya sebelumnya mendapat permintaan dari Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah supaya efisiensi transfer anggaran ke daerah dapat dilonggarkan menyusul bencana melanda daerah itu. Menteri Keuangan, kata dia, juga minta tolong agar bisa diambil sebuah diskresi untuk Aceh.

"Saya tadi cuma menyambungkan Menkeu dengan Pak Presiden Prabowo Subianto via telpon untuk TKD Aceh. Alhamdulillah beliau setuju seperti apa yang disampaikan Menkeu,” ucap Dasco.

Dalam rapat itu terlihat sejumlah anggota DPR turut hadir di antaranya Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, Nazaruddin Dek Gam, Abdul Wachid, Andi Iwan Darmawan Aras dan T A Khalid.

Dari kalangan pemerintah, Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menkes, Budi Gunadi Sadikin, Mensos, Sifullah Yusuf, Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah lalu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan anggaran untuk Aceh yakni anggaran transfer ke daerah tidak dipotong dalam upaya mendukung mempercepat pemulihan pascabencana. “Artinya, TKD Aceh yang selama ini kena efisiensi, Pak Presiden sudah mengembalikan, tinggal menunggu pengajuan berikutnya,” katanya.

Ia menyatakan sangat puas dengan diskusi dalam rapat koordinasi tersebut. "Ketua Satgas Pak Tito Karnavian telah memaparkan langkah-langkah kerja ke depan dalam pemulihan pascabencana. Beliau mulai hari ini juga telah berkantor di Aceh."

Lebih jauh Fadhlullah optimistis pengembalian anggaran TKD untuk Aceh dapat lebih mendukung berbagai upaya percepatan pemulihan pascabencana yang dilakukan Pemerintah Aceh bersama kabupaten/kota di seluruh provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

Sebelumnya Menteri Purbaya pada akhir tahun lalu mengusulkan TKD Provinsi Aceh ditambah Rp 1,6 triliun pada 2026. Tambahan transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 dibutuhkan karena daerah tersebut memerlukan dukungan setelah banjir Sumatera.

Purbaya membenarkan bahwa alokasi TKD, khususnya dana alokasi khusus (DAK) Aceh tahun depan susut dibandingkan tahun ini. “Kita lihat tahun 2026 anggarannya turun sedikit itu. Tadi Pak Bupati minta jangan dipotong. Rupanya mesti izin dulu ke Pak Presiden. Jadi kami akan usulkan seperti itu, untuk Aceh dulu mungkin ya yang paling parah,” ucapnya dalam rapat koordinasi satuan tugas (satgas) pemulihan pascabencana yang disiarkan langsung dari Aceh di Youtube DPR, Selasa, 30 Desember 2025.

HASIL survei terkini Bank Indonesia (BI) memaparkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun tipis dari level 124 pada November 2025 menjadi 123,5 pada Desember 2025. Penurunan IKK terjadi terutama di sejumlah kota yang terdampak bencana Sumatera.

Meski demikian IKK masih berada di level optimistis atau di atas 100. “Tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Desember 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK),” ucap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso lewat keterangan resmi, Jumat, 9 Januari 2025.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dihitung dari rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Pada Desember 2025 IEK tercatat sebesar 135,6, turun dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 136,6.

Dalam laporan yang dipublikasi BI tersebut, disebutkan bahwa persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap kuat. Tercermin dari IKE Desember 2025 sebesar 111,4, relatif stabil dibandingkan dengan 111,5 pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada Desember 2025 meningkat untuk kelompok pengeluaran Rp 2,1-5 juta. Peningkatan IKK tertinggi tercatat pada kelompok pengeluaran Rp 4,1-5 juta. Berdasarkan kelompok usia, peningkatan IKK hanya terjadi pada kelompok usia 31-40 tahun yaitu sebesar 127,5.

Secara spasial keyakinan konsumen mengalami peningkatan di mayoritas kota yang disurvei, terutama di Banten, Mataram, dan Ambon. “Sementara itu, IKK mengalami penurunan di beberapa kota, terutama di Medan dan Padang yang dipengaruhi oleh dampak bencana Sumatera."

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum menambah 39 alat berat dari BUMN karya untuk penanganan bencana di tiga wilayah terdampak banjir Sumatera. “Total alat berat yang telah dimobilisasi sebanyak 1.709 unit,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Januari 2025.

Adapun jumlah tambahan alat berat tersebut merupakan data hingga Ahad, 4 Januari 2025 pukul 20.00 WIB. Penambahan alat berat tersebut, kata Dody, difokuskan untuk mempercepat penanganan darurat, pembersihan material longsoran, pemulihan akses jalan, dan mendukung distribusi logistik di wilayah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari jumlah 39 unit itu, Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan tambahan alat berat di Aceh terdiri dari di 13 unit excavator, satu unit backhoe loader, empat unit wheel loader, dan lima unit dump truck. Alat berat itu ditempatkan pada wilayah terdampak antara lain di Kabupaten Gayo Lues, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.

Sementara di Provinsi Sumatera Utara, penambahan alat berat berupa 15 unit excavator, satu unit backhoe loader, satu unit wheel loader, dua unit dump truck, satu unit bulldozer, dan satu unit pickup untuk penanganan pada ruas Tarutung–Sibolga.

Berbeda dengan dua wilayah sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum mengurangi enam unit excavator di Sumatera Barat karena menyesuaikan kebutuhan lapangan. Adapun penambahan alat berat di Sumatera Barat berupa satu unit mini excavator yang difokuskan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Selain alat berat, Kementerian PU juga menambah jembatan bailey. Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan saat ini terdapat sebanyak 16 unit jembatan bailey yang disiagakan. Sebanyak 14 unit di antaranya tersebar di Aceh, sedangkan dua unit lainnya berada di Sumatera Utara.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan tidak ada jembatan bailey yang terpasang di Sumatera Barat, setelah sebelumnya seluruh jembatan darurat telah ditarik seiring pulihnya akses.

BADAN Pusat Statistik (BPS) mengatakan potensi gagal panen di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meningkat tajam akibat bencana banjir dan longsor. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebut 11,43 persen lahan padi di tiga provinsi tersebut terancam gagal panen.

“Pada bulan November 2025, sebesar 11,43 persen lahan pertanian yang biasa ditanami padi di total tiga provinsi tersebut berpotensi terjadi gagal panen,” kata Pudji dalam konferensi pers pada Senin, 5 Januari 2026. Berdasarkan data BPS, potensi gagal panen di tiga provinsi tersebut meningkat dibandingkan pada Oktober 2025 yang hanya sebesar 0,16 persen.

Sementara itu, proporsi lahan yang sedang ditanami padi atau standing crop di total tiga provinsi pada November 2025 adalah sebesar 34,63 persen. Angka ini menyusut jika dibandingkan dengan November 2024 yang mencapai 36,70 persen.

“Kondisi tersebut berdampak pada luas panen November 2025 dan dapat mempengaruhi potensi luas panen tiga bulan ke depan,” kata Pudji. BPS menyatakan potensi luas panen padi pada Desember 2025 hingga Februari 2025 diperkirakan mencapai 2 juta hektare atau mengalami peningkatan seluas 0,47 juta hektare atau 30,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan demikian, potensi luas panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 11,33 juta hektare atau mengalami peningkatan seluas 1,29 juta hektare atau 12,80 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Namun, kata Pudji, angka potensi ini masih dapat berubah karena berbagai faktor, seperti serangan hama, kekeringan, banjir, serta dampak bencana di tiga provinsi.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) menyatakan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang dibangun dengan bahan berkualitas tinggi. Pembangunan huntara ini ditujukan untuk memberikan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga terdampak bencana.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan tersebut menjadi bentuk kehadiran negara untuk memastikan warga tidak lagi bertahan di tenda pengungsian dengan keterbatasan fasilitas.

“Kami berkomitmen untuk men-support penuh BNPB. Huntara ini dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak, aman, dan bermartabat,” kata Dody dikutip dari keternagan tertulis, Sabtu, 3 Desember 2025. Ia menambahkan, huntara juga akan dilengkapi sarana air bersih dan sanitasi.

Pembangunan huntara di Aceh Tamiang dilaksanakan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU bersama BUMN Karya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Progres pekerjaan dinilai cepat, mulai dari pondasi hingga pemasangan atap modular.

Deputi Penanganan Darurat BNPB Budi Irawan mengapresiasi kualitas bangunan huntara tersebut. Ia menilai bahan yang digunakan tergolong premium dan layak huni. “Saya lihat bahannya premium dan sangat layak bagi masyarakat. Pekerjaannya juga sangat cepat,” ujar Budi.

Huntara di Aceh Tamiang direncanakan menampung sekitar 80 kepala keluarga. Kawasan ini terdiri atas tujuh blok bangunan modular hunian dan satu blok tambahan dengan kapasitas 12 kepala keluarga.

Setiap blok mampu menampung hingga 48 orang atau 12 kepala keluarga. Total daya tampung satu lokasi mencapai sekitar 336 orang. Seluruh kawasan huntara dilengkapi toilet komunal, instalasi listrik, pencahayaan, serta jaringan air bersih dan sanitasi.

Secara teknis, huntara dibangun dengan sistem bangunan modular berstruktur rangka baja ringan. Metode ini dipilih agar bangunan kuat dan cepat diselesaikan. Pekerjaan konstruksi meliputi pondasi, pemasangan rangka, dinding, atap baja ringan, serta instalasi mekanikal, elektrikal, dan perpipaan.

Kementerian PU menargetkan pembangunan huntara di Gampong Bundar rampung pada akhir Januari 2026.

Berdasarkan data Kementerian PU per 28 Desember 2025, jumlah rumah rusak berat di tiga provinsi tersebut mencapai 47.149 unit. Dari total tersebut, sebanyak 29.542 unit ditangani melalui pembangunan hunian sementara, sementara 17.057 unit lainnya mendapatkan bantuan Dana Tunggu Hunian.

Di Provinsi Aceh, jumlah rumah rusak berat tercatat sebanyak 38.169 unit. Pemerintah membangun 28.236 unit hunian sementara atau sekitar 74 persen dari total kerusakan. Sementara 9.996 unit lainnya dibantu melalui Dana Tunggu Hunian.

Di Sumatera Utara, dari total 6.322 unit rumah rusak berat, pembangunan hunian sementara mencakup 876 unit atau sekitar 14 persen. Dody mengatakan, sebanyak 4.833 unit lainnya memperoleh bantuan Dana Tunggu Hunian. Progres pembangunan terus didorong seiring kesiapan lahan dan logistik di lapangan.

Adapun di Sumatera Barat, tercatat 2.658 unit rumah rusak berat. Pemerintah merencanakan pembangunan 430 unit hunian sementara atau sekitar 16 persen, sementara 2.228 unit sisanya dibantu melalui Dana Tunggu Hunian.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menginstruksikan tiap pimpinan wilayah dan pimpinan cabang menyiapkan stok beras darurat sebanyak 50 ton di setiap bandara dan pelabuhan titik bencana wilayah Sumatera. Ia berharap respons cepat ini bisa segera menjawab kebutuhan pangan di daerah bencana.

"Saya perintahkan minimal setiap hari harus ada 20 ton bahkan sampai 50 ton untuk jika sewaktu-waktu dibutuhkan, beras itu harus diterbangkan ke daerah-daerah yang membutuhkan," ujar Rizal di Jakarta pada Jumat, 2 Januari 2026, seperti dikutip dari Antara.

Adapun stok siaga tersebut ditempatkan untuk mengantisipasi gangguan akses darat akibat banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sehingga distribusi udara dan laut tetap berjalan cepat.

Instruksi serupa diterapkan di pelabuhan wilayah terdampak dengan penyiapan stok 20 hingga 50 ton pula untuk memastikan pengiriman laut cepat ketika kebutuhan kontingensi muncul mendadak aman terkoordinasi lintas instansi pemerintah daerah.

Tak hanya bandara dan pelabuhan, Bulog pun memastikan gudang BUMN pangan itu beroperasi siaga 24 jam untuk mendukung percepatan distribusi bantuan beras kepada korban bencana di berbagai daerah Sumatra. "Apabila ada kontingensi segera dibutuhkan, bisa langsung didorong (didistribusikan). Termasuk juga yang di gudang 24 jam siap untuk membantu para korban-korban bencana," ujar Rizal.

Lebih jauh, ia menyatakan kebijakan siaga beras di bandara dan pelabuhan itu terus berlangsung hingga seluruh wilayah terdampak bencana telah pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal. Kebijakan stok siaga akan dievaluasi berkelanjutan sesuai dinamika lapangan guna memastikan bantuan pangan tepat waktu dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak bencana tersebut.

BURSA Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan membuka kanal khusus donasi bencana lewat program Pasar Modal Peduli Sumatera. Seluruh pihak terkait dengan pasar modal dapat berkontribusi lewat kanal QRIS yang disediakan mulai hari ini, Jumat, 2 Januari 2026.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menyatakan program donasi untuk korban bencana Sumatera ini sudah berjalan selama sebulan atas inisiasi BEI, OJK dan sejumlah Self Regulatory Organization (SRO) lain. “Program ini merupakan wujud sinergi kolektif antara SRO dan seluruh stakeholder pasar modal, untuk mendukung pemulihan saudara-saudara kita di Sumatera,” kata Iman di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2025.

Langkah awal ini diharapkan dapat menjadi inisiatif sekaligus bukti nyata solidaritas pasar modal Indonesia. Program penggalangan dana sudah dimulai sejak sebulan lalu. Sebagai komitmen awal, dana yang dikumpulkan oleh SRO dan anggota bursa dalam satu bulan terakhir telah mencapai lebih dari Rp 500 juta.

Namun Iman menyatakan bahwa kebutuhan pemulihan pascabencana yang dibutuhkan masih besar. “Kami membuka kesempatan partisipasi sukarela bagi seluruh stakeholder pasar modal yang dimulai pada hari ini,” ujar Iman.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi menyatakan bahwa kondisi masyarakat terdampak bencana Sumatera masih jadi perhatian utama pemerintah dan sejumlah lembaga. “Makanya kami juga dalam hal ini membuka QRIS untuk donasi kepada mereka,” ucapnya di Gedung BEI, Jakarta, 2 Januari 2025

Inarno menyatakan donasi akan terus dibuka sampai tenggat waktu penyerahan bantuan. Penyerahan bantuan akan dilakukan secara simbolis pada konser amal pasar modal, 22 Januari 2026 mendatang. Acara ini akan melibatkan berbagai musisi terkemuka dan seluruh pemangku kepentingan pasar modal yang turut berpartisipasi dan berkontribusi.

PEMERINTAH menargetkan Klinik UMKM Bangkit dapat turut mempercepat pemulihan usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat paling lama dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman saat berkunjung ke Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa, 30 Desember 2025. Ia menyatakan tahap pemetaan UMKM terdampak akan berlangsung hingga Maret 2026, sebelum dilanjutkan dengan program bantuan pembiayaan, relaksasi pinjaman, serta penyediaan modal usaha.

Dengan dikomandani pemerintah daerah, kata Maman, klinik ini bertugas mengurus layanan pembiayaan. "Dengan memastikan UMKM terdampak bencana yang terdata dan memiliki tanggungan kredit di bank mendapatkan relaksasi pinjaman serta kecukupan modal usaha,” kata Maman dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Maman juga menyatakan Klinik UMKM Bangkit berfungsi sebagai pusat perbelanjaan produk lokal dari tiga provinsi terdampak. Produk-produk tersebut akan dipasarkan di dalam dan luar provinsi sehingga dapat menghidupkan UMKM setempat sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, ia berharap ekonomi di wilayah terdampak bencana bisa kembali bergerak.

Selain itu, ia mengatakan klinik akan menyediakan layanan produksi agar UMKM yang usahanya terhenti dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Peralatan produksi sesuai kebutuhan akan difasilitasi melalui layanan ini.

Lebih jauh Maman menekankan pemerintah bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan perangkat aturan agar UMKM yang memiliki tanggungan kredit memperoleh keringanan.

Klinik UMKM Bangkit akan berdiri di delapan titik di tiga provinsi terdampak banjir, yakni Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya di Aceh; Medan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara; serta Padang di Sumatera Barat.

Tak hanya itu, pemerintah juga mereaktivasi Pasar Pagi Kuala Simpang di Aceh Tamiang agar para pedagang dapat kembali berjualan, dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebanyak 140 tenda bantuan akan didirikan sebagai lokasi berjualan sementara, dan pemerintah setempat berencana menambah sekitar 200 tenda lagi agar semakin banyak pedagang yang dapat beraktivitas.

PEMULIHAN infrastruktur listrik di Kabupaten Aceh Tengah masih menghadapi kendala akibat akses jalan darat yang terputus pascabanjir bandang dan tanah longsor. Kondisi tersebut menghambat mobilisasi peralatan dan material ke sejumlah lokasi terdampak, terutama di wilayah Kota Takengon dan sekitarnya.

“Kami memahami tingginya urgensi listrik bagi masyarakat Takengon dalam masa pemulihan pascabencana. Bersama Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat, kami terus berkoordinasi di lapangan untuk membuka akses jalan untuk mobilisasi material yang masih terbatas,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Desember 2025.

Darmawan mengatakan keterbatasan akses jalan menjadi tantangan utama dalam percepatan perbaikan jaringan listrik. PLN terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat untuk membuka jalur menuju wilayah yang masih terisolasi.

Hingga saat ini, PLN mencatat telah menormalkan 323 gardu distribusi dan mengalirkan kembali listrik ke 184 desa di Aceh Tengah. Proses pemulihan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi medan dan keselamatan petugas di lapangan.

Sebagai langkah darurat, PLN sebelumnya bekerja sama dengan TNI mengirimkan generator set ke RSUD Takengon melalui jalur udara. Upaya ini dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan di tengah terhambatnya akses darat.

Darmawan menambahkan, percepatan pemulihan akan dilakukan setelah jalur transportasi memungkinkan dilalui kendaraan pengangkut material. “Begitu akses darat aman untuk dilakukan pengangkutan material, PLN akan langsung bergerak cepat melanjutkan pemulihan jaringan agar listrik dapat segera dinikmati kembali oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Aceh Eddi Saputra menyampaikan masih terdapat 139 gardu distribusi yang memerlukan penanganan lanjutan di Aceh Tengah. Perbaikan mencakup jaringan distribusi serta sarana pendukung lainnya.

Ia menambahkan seluruh proses pemulihan dilakukan bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja dan keandalan sistem kelistrikan. “Kami terus mengupayakan perbaikan gardu-gardu distribusi tersebut, termasuk jaringan distribusi dan sarana pendukung lain yang membutuhkan penanganan lanjutan,” kata Eddi.

KEPALA Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, Ilham Abdi, menyatakan ruas jalan Takengon–Bireuen Aceh, khususnya di kawasan Tenge Besi dan Umah Besi kembali dapat dilalui kendaraan roda empat dan roda enam setelah banjir susulan surut.

"Air sudah surut nggak lama, kurang dari dua jam. Karena hujan berhenti, debit air langsung turun lagi, jalan sudah kembali bisa dilewati," kata Ilham saat dikonfirmasi dari Banda Aceh, Kamis, 25 Desember 2025.

Ia menjelaskan, saat banjir susulan akibat curah hujan tinggi pada Rabu malam lalu, 24 Desember 2025, air hanya naik sedikit di kawasan Lampahan dan Bantul, tetapi kondisinya tidak mempengaruhi lalu lintas setempat. "Sebagai langkah penanganan, pagi tadi sudah dilakukan normalisasi sungai, agar kalau hujan lagi tidak menggenangi rumah dan jalan," ujarnya.

Berdasarkan keterangan yang diterima dari Dinas Perhubungan Bener Meriah, akses jalan yang sempat tergenang di Tenge Besi tersebut sudah dapat dilalui dan disambut baik oleh masyarakat. Seperti diketahui, ruas Takengon–Bireuen merupakan jalur penghubung strategis antarwilayah yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang dan jasa.

Namun begitu, kata dia, Dinas Perhubungan Bener Meriah mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap meningkatkan kewaspadaan. Sebab, di sepanjang ruas jalan tersebut masih terdapat sejumlah titik yang kondisi permukaannya belum sepenuhnya stabil dan memerlukan penanganan lanjutan. Apalagi, terjadi peningkatan volume lalu lintas sejak akses jalan kembali dibuka.

Di sisi lain, tambah Ilham, berdasarkan informasi Dinas Perhubungan Bener Meriah, akses dari Aceh Utara menuju Kabupaten Bener Meriah melalui ruas jalan KKA juga telah dapat dilalui kendaraan.

Kendati demikian, penerapan sistem buka-tutup jalan masih diberlakukan sementara, mengingat masih terdapat beberapa titik Wih Pase yang sedang dalam proses penanganan oleh tim penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari upaya percepatan perbaikan, dan demi menjamin keselamatan pengguna jalan, ruas jalan KKA untuk sementara masih diberlakukan penutupan mulai pukul 07.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pun mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan perjalanan, senantiasa mengikuti informasi resmi dan terkini terkait kondisi lalu lintas. "Utamakan keselamatan saat melintasi jalur-jalur tersebut, hingga kondisi jalan dinyatakan aman dan normal sepenuhnya," ucap Ilham.

Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Avianto Amri sebelumnya menyampaikan kondisi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, setelah satu bulan dalam status darurat penanggulangan bencana. Status darurat penanggulangan bencana tiga provinsi yang disapu banjir bandang dan tanah longsor pada November lalu itu berakhir pada hari ini apabila tidak ada perpanjangan waktu.

Menurut Avianto, berdasarkan pemantauan jejaring MPBI dalam tiga hari terakhir, hingga saat ini masih ada sejumlah wilayah yang terisolir. Antara lain Aceh Tengah, Gayo Luwes, dan beberapa daerah menuju Sibolga, Sumatera Utara. Di sisi lain, Avianto menyatakan banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan layanan dasar. Seperti sembako, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan esensial.

Ketersediaan bahan bakar minyak dan gas juga masih terbatas. Di Aceh Tengah, misalnya, antrean di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU masih mengular panjang. Adapun jaringan listrik baru masuk sekitar lima hari terakhir dan mulai stabil dua hari belakangan ini.

Sementara itu, sejumlah daerah lain yang terdampak ringan dan sedang sudah bisa mulai bergerak ke tahap pemulihan. "Misalnya bergerak ke pemulihan tempat tinggal, perbaikan aset untuk mata pencaharian, restorasi fasilitas kesehatan dan pendidikan," tutur Avianto saat dihubungi pada Kamis, 25 Desember 2025.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Nusa Daya Krueng Raya berkapasitas 15 megawatt (MW). Pembangkit tersebut mulai beroperasi di Kabupaten Aceh Besar sejak Selasa, 23 Desember 2025, untuk memperkuat sistem kelistrikan Banda Aceh pasca kerusakan jaringan listrik akibat banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November lalu.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo berharap pengoperasian PLTD ini bisa menjaga keandalan listrik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru serta memasuki bulan Ramadan. “Ketersediaan listrik menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2025.

Darmawan menambahkan, pengoperasian PLTD Krueng Raya menjadi bagian dari upaya menyeluruh perusahaan dalam memastikan pemulihan kelistrikan di Banda Aceh berlangsung tuntas dan berkelanjutan. PLN terus bergerak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setelah terdampak bencana.

Percepatan pemulihan ini, kata dia, didukung kerja keras seluruh personel PLN yang bertugas di lapangan. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak.

Dengan beroperasinya PLTD Krueng Raya, sistem kelistrikan Banda Aceh kini ditopang pasokan daya total sebesar 32 MW. Pasokan tersebut berasal dari PLTD Lueng Bata milik PLN Nusantara Power berkapasitas 7 MW serta tambahan daya dari PLN Nusa Daya sebesar 25 MW yang tersebar di dua lokasi.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo menjelaskan, keberadaan PLTD baru ini memperkuat cadangan listrik di Banda Aceh. Sistem kelistrikan kini memiliki dukungan pembangkit dari beberapa titik sehingga keandalan pasokan bagi masyarakat semakin terjaga.

PLN juga berencana menambah pasokan listrik dengan mengoperasikan PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW. Dengan tambahan tersebut, total cadangan daya yang menopang Banda Aceh akan meningkat menjadi 57 MW.

Penempatan pembangkit di lokasi strategis diharapkan mampu mengoptimalkan distribusi listrik. “PLN menargetkan layanan kelistrikan tetap aman dan andal agar mendukung pemulihan sosial serta perekonomian masyarakat Aceh pasca banjir,” kata Rizal.