OTORITA Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan ada penambahan investor untuk pengembangan IKN. Para investor itu bergerak di berbagai bidang usaha mulai kuliner, sarana dan prasarana olahraga, perniagaan, hingga perkantoran swasta.

Kelima investor tersebut adalah PT Bahagia Bangunnusa, PT Rangga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, dan PT Haidir Griya Karya. "Hadirnya tambahan proyek ini diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Nusantara," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengutip Antara, Sabtu, 10 Januari 2026.

Basuki mengapresiasi atas kepercayaan yang diberikan para investor dalam mendukung pembangunan IKN. Kelima investor tersebut telah menandatangani tujuh perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) OIKN serta akta notarial di Kantor Balai Kota Otorita IKN pada Jumat, 9 Januari 2026.

Kehadiran lima investor ini menambah daftar 50 investor yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan di IKN dari sektor swasta dengan total nilai investasi mencapai Rp 66 triliun. Investasi dari 50 investor tersebut terbagi dalam lima klaster, yakni komersial, perbankan, pergudangan, pendidikan dan kesehatan, serta hunian dan residensial.

Pada klaster hunian dan residensial ada PT Pakubuwono Mandiri Investama yang membangun apartemen hunian bagi staf kedutaan yang akan dimulai Juli 2026 dengan target penyelesaian Juli 2028.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roi Santoso menambahkan sejumlah proyek investasi dari lima investor ini direncanakan mulai berjalan pada pertengahan 2026. "Sebagian besar dari tujuh perjanjian kerja sama ini akan memulai pembangunan sekitar pertengahan tahun 2026. Sedangkan, saat ini para pelaku usaha sudah mempersiapkan tahapan perjanjian dan perizinan," kata Roi.

Sementara, perwakilan PT Batara Maduma Prospernusa Bob Yanuar mengapresiasi atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Otorita IKN untuk berpartisipasi dalam pembangunan Nusantara. "Saya ucapkan terima kasih karena kami diberi kesempatan dan kepercayaan berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini," tutur Bob.

PEMERINTAH memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN pada tahun 2026 menggunakan anggaran Rp 6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini seiring telah terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat untuk sejumlah proyek.

"Dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan untuk berbagai proyek strategis di IKN ini, maka dalam pengelolaannya harus dibarengi dengan tanggung jawab tinggi dan dilakukan secara transparan," ujar kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Jumat, 2 Januari 2026, seperti dikutip dari Antara.

Ia memastikan transparansi penggunaan anggaran merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya, agar hasil pembangunan berkualitas.

Dengan adanya DIPA tersebut, maka Basuki pun kemudian melantik dan menetapkan para pejabat perbendaharaan pada satuan kerja Otorita IKN, dengan pelantikan digelar pada Rabu, 31 Desember 2025. Satuan kerja yang dilantik tersebut adalah kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran.

Di acara itu juga, seluruh pejabat perbendaharaan yang dilantik juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Untuk Tahun Anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan sebanyak 6 kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, 5 pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan 3 bendahara pengeluaran.

Ia mengingatkan kepada semua pejabat tersebut agar benar-benar memaknai amanah tersebut dan menghindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga setiap kegiatan yang berjalan sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Basuki juga menegaskan seluruh pejabat yang baru dilantik harus bekerja secara profesional, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga integritas dalam mendukung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.

Sebelumnya Otorita IKN telah menandatangani delapan paket kontrak untuk mengakselerasi tahap dua pembangunan kawasan pada awal Desember 2025 lalu. “Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” kata Basuki. Penandatanganan ini bertujuan memperkuat percepatan pembangunan tahap dua IKN yang berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menuturkan pihaknya kian gencar menggelar operasi penertiban dan penindakan hukum atas sejumlah aktivitas ilegal yang mengancam kawasan konservasi penyangga. Penertiban itu di antaranya menyasar penambangan ilegal dan perusakan kawasan hutan.

"Kami memiliki tiga satgas (satuan tugas) untuk penindakan penambangan ilegal, perambahan hutan ilegal, dan juga sumber daya alam lainnya seperti pasir," kata Basuki di UGM Yogyakarta, Jumat 12 Desember 2025.

Basuki menjelaskan, satgas yang disokong personel dari kepolisian, kejaksaan, TNI, dan petugas Provinsi Kalimantan Timur serta Kabupaten Penajam dan Kutai Negara itu melakukan penindakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal. Bahkan mengejar para pelaku dan barang bukti meski sudah dibawa keluar dari IKN.

Seperti salah satunya yang terbaru, satgas memburu penambang ilegal yang mempercepat deforestasi dan penggundulan hutan di area Bukit Soeharto IKN. Hal itu mengancam target pemulihan dan perlindungan area kawasan lindung.

"Di Bukit Soeharto kita sudah menutup beberapa illegal mining di sana, kami sudah pasangi plang larangan dan menyita ratusan kontainer batu bara," tuturnya.

Dalam penindakan yang digelar September itu, total ada sebanyak 351 kontainer batu bara hasil penambangan ilegal disita. Dari jumlah itu, sebanyak 248 kontainer ditemukan di Surabaya, sementara 103 kontainer lainnya di Balikpapan dan Samarinda.

"Jadi ada yang sudah dikapalkan ke Surabaya, tapi sudah kami sita semua, dan lima orang sudah jadi tersangka untuk itu," kata Basuki.

Dalam kasus itu, ada bukaan lahan tambang seluas 19 ribuan hektare. Setelah diselidiki, ternyata ada aktivitas tambang tanpa izin seluas 4 ribuan hektare.

Adapun Otorita IKN telah memasang papan larangan di empat titik rawan aktivitas ilegal Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Basuki membeberkan, pekerjaan rumah yang masih dikebut soal target kawasan hijau penyangga IKN mengingat masih ada beberapa titik bekas tambang yang kondisinya gundul.

"Kan ada perusahaan-perusahaan yang karena kewajibannya menghijaukan, sudah mau (penanaman pohon) ke IKN. Namun kami minta (penghijauan itu) tidak hanya di areal tambang, tapi juga kawasan delineasi IKN," kata Basuki.

Saat ini penghijauan itu sudah dimulai dengan beberapa ratus hektare lahan. Khusus di kawasan IKN, Basuki menyebut setiap dua pekan ada aktivitas tanam pohon. "Sekarang sudah ada sekitar 11 hektare yang sudah kita tanami di IKN."

KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan proses pembangunan fisik IKN terus berjalan hingga saat ini. Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden Joko Widodo itu mengatakan, akhir tahun 2025 ini Otorita IKN menargetkan kantor untuk wakil presiden sudah selesai."Pada bulan Desember ini targetnya dari Kementerian PU menyelesaikan Masjid Negara dan kantor Wakil Presiden," kata Basuki di UGM Yogyakarta, Jumat 12 Desember 2025.Basuki menuturkan pihaknya pun telah mendapatkan informasi ihwal keinginan dari wakil presiden untuk berkantor di IKN mulai tahun 2026. Namun, kata dia, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan wakil presiden. Otorita IKN hanya mempersiapkan semua proses berjalan lancar."Akhir tahun ini (kantor wapres di IKN) yang penting bisa selesai dan nanti tinggal diisi furniture-nya," kata dia.Basuki menuturkan, pada tahap atau fase pertama pembangunan IKN yang berlangsung 2020-2024, progresnya sudah tercapai 97 persen. Meski pembangunan fase pertama baru dimulai 2022 akibat dampak pandemi, ia mengklaim sejumlah infrastruktur utama sudah tergarap. Termasuk sekolah dan pasar.Di fase kedua 2025 - 2028 ini, kata Basuki, juga sudah dilakukan sejumlah pembangunan lanjutan. "Desember 2025 ini kami sudah mulai beberapa pekerjaan, seperti pembangunan kantor yudikatif dan legislatif, dan jalan-jalan di kawasan IKN baik kawasan 1A, 1B, 1C, yang dilakukan otorita sendiri," ujar dia.Kantor lembaga yudikatif dan legislatif IKN itu akan dikerjakan bertahap hingga semester I 2028. Sedangkan pembangunan akses jalan tol dari Balikpapan ke IKN, ditargetkan fungsional pada Desember 2025 ini."Jadi untuk update IKN, sesuai Perpres 79 tahun 2025, yang sudah pasti ada dua bahwa tahun 2028 akan mulai menjadi ibu kota dan kedua mulai pemindahan ASN sebanyak 4.100 orang," kata Basuki. "Harapannya nanti sesuai dengan keinginan Bapak Presiden, IKN akan dideklarasikan tahun 2028 sebagai ibu kota."

PT WASKITA Karya (Persero) Tbk. mendapat kontrak pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Emiten berkode WSKT ini bakal mengerjakan proyek senilai Rp 1,84 triliun selama dua tahun atau hingga 2027.

Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko mengatakan penandatangan kontrak kerja telah dilakukan di Kantor Kemenko 4 IKN yang dihadiri langsung oleh Ketua Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono dan Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho.

Ari mengatakan proyek ini untuk menyediakan ruang kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lembaga legislatif. Gedung DPR seluas kurang lebih 85.903 meter persegi (m2) itu pun berfungsi sebagai pusat pembuat kebijakan. “Pembangunan gedung dan kawasan DPR di IKN merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kami harapkan, bangunan tersebut dapat memudahkan para ASN dan anggota DPR dalam menjalankan tugasnya,” ujar Ari dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Desember 2025.

Waskita Karya, kata Ari, mengerjakan Gedung DPR A, B1, dan C1. Kemudian, Waskita Karya juga mengerjakan Jalan Kawasan Blok DPR I, Pedestrian & Cyclists Entrance, fasilitas olahraga, serta landscape Kawasan Blok DPR I.

Berbeda dengan gedung DPR di Jakarta, Ari menambahkan, kantor legislatif di IKN ini dibangun menggunakan konsep green building karena mengangkat desain Breathing Facade. Lalu untuk fasadnya, kata dia, mengedepankan Wastra Nusantara serta Pilotis dan Serambi.

“Wastra Nusantara merupakan seni kain tradisional yang diwariskan oleh keanekaragaman budaya Indonesia, sehingga setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing. Hal itu ditampilkan dengan komposisi garis vertikal, horizontal, dan diagonal pada desain gedung,” kata Ari.

Menurut Ari, sebagian besar jendela pada fasad ini juga dirancang operasional dan fleksibel, guna mengatur aliran udara alami sesuai kebutuhan kenyamanan termal. Melalui pendekatan ini, kata dia, dilakukan peningkatan ventilasi, efisiensi energi, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta adaptif terhadap perubahan cuaca maupun orientasi bangunan.

“Waskita turut menghadirkan desain pilotis dan serambi, untuk menciptakan kesan agung dan menjulang. Hanya saja tetap memiliki elemen penyambut dan ruang sosial informasi pada setiap akses masuknya,” katanya.

Sesuai konsep forest city dalam pembangunan IKN, ia menjelaskan, bangunan dan kawasan DPR ini pun mengedepankan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tidak hanya dikelilingi pepohonan, rencananya pada setiap lantai juga akan dilengkapi dengan berbagai tumbuhan.

Ari memastikan Waskita Karya berkomitmen menyelesaikannya secara tepat waktu dan tetap memperhatikan mutu. Dia mengatakan Waskita Karya sering mengerjakan proyek kantor pemerintahan.

Sebelumnya, Waskita sudah merampungkan banyak pembangunan gedung pemerintah, seperti Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Maluku, juga Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) di Mataram.

Modus Operasi Tambang Ilegal di Kawasan IKN

OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) menandatangani delapan paket kontrak untuk mengakselerasi tahap dua pembangunan kawasan. Penandatanganan ini dilakukan di kantor Kemenko 4 IKN pada Kamis, 04 Desember 2025.

“Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Desember 2025.

Penandatanganan ini bertujuan memperkuat percepatan pembangunan tahap dua IKN yang berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

Paket kontrak yang ditandatangani itu terdiri dari lima paket pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif yang terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 hektare.

Dua paket pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan kawasan perkantoran yudikatif yang terdiri atas empat gedung, dibangun pada persil seluas persil 15,15 hektare.

Selanjutnya, satu paket pekerjaan pembangunan bangunan kantor pendukung, yang terdiri atas pembangunan Kantor OIKN Tahap II sebanyak tiga gedung dengan lahan seluas 2,9 hektare dan kantor Polres IKN Tahap I sebanyak tiga gedung dengan lahan seluas 3,07 hektare.

Otorita menyatakan penandatanganan delapan kontrak ini menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

Pembangunan kawasan administrasi juga diharapkan Otorita dapat memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dan mendukung target operasional IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) pesimistis proyek jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa selesai seluruhnya pada 2025. Hal tersebut karena masih banyak proyek yang sedang berjalan di IKN sehingga target selesai tahun ini tidak memungkinkan terjadi.

Menteri PU Dody Hanggodo membeberkan sejumlah proyek jalan tol yang masih dalam proses pengerjaan, semisal Jalan Tol Seksi 3B, Seksi 3A, dan Seksi 1B di kawasan IKN. “Tahun ini kayaknya agak berat tuh (selesai). Mudah-mudahan di 2026 atau paling lambat 2027,” kata Dody dalam media briefing di Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Dody juga menuturkan progres pembangunan bandara VVIP dari sisi landasan dan jalan aksesnya di IKN. Menurut dia, pembangunan ini berpotensi selesai pada tahun depan, disusul juga dengan pengerjaan jalan tol Karang Joang. “Nanti yang belum selesai akan dikerjakan oleh Badan Otorita IKN,” ucap Dody.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan di kawasan itu telah memasuki tahapan yang tidak lagi bisa mundur. Dia berpendapat yang sedang dibangun saat ini bukanlah sekadar kota baru, melainkan masa depan Indonesia. “We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN,” kata Basuki dikutip dari keterangan pers pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Hingga saat ini Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun yang terdiri dari Rp 66,3 triliun investasi swasta murni, dan Rp 158,72 triliun dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) untuk pembangunan jalan, terowongan serba guna, dan pembangunan hunian di kawasan IKN.

Otorita IKN meyakini dengan dukungan penuh dari Presiden, pembangunan IKN akan terus berlanjut tanpa keraguan, dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat menjadi modal utama dalam mewujudkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Aqila Izatul Rahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.