Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Eropa menyatakan bahwa Meta telah melanggar Digital Services Act (DSA). Pelanggaran tersebut terkait kegagalan perusahaan dalam mencegah anak di bawah umur mengakses platform Facebook dan Instagram.

​Otoritas eksekutif Uni Eropa tersebut menilai Meta tidak memiliki sistem verifikasi usia yang memadai bagi konsumen di kawasan tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai standar keamanan digital dan perlindungan data anak pada ekosistem milik Mark Zuckerberg.

​Jika temuan ini terkonfirmasi dalam investigasi final, Meta menghadapi risiko sanksi administratif yang berat. Perusahaan dapat dijatuhi denda hingga 6% dari total pendapatan tahunan globalnya.

​Investigasi menunjukkan bahwa pengguna di bawah 13 tahun dapat dengan mudah melewati alat verifikasi usia Meta. Pengguna hanya perlu memasukkan tanggal lahir palsu saat proses pendaftaran tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk memvalidasi data tersebut.

​Selain itu, penyidik menemukan bahwa Meta tidak menyediakan fitur pelaporan yang memadai untuk mengidentifikasi akun di bawah umur. Prosedur tindak lanjut setelah pelaporan juga dinilai tidak efektif, sehingga anak-anak tetap dapat menggunakan layanan tersebut tanpa hambatan.

​Data internal Komisi Eropa mengungkapkan sekitar 10% hingga 12% anak di bawah usia 13 tahun di Uni Eropa masih aktif mengakses Instagram dan Facebook. Angka ini bertolak belakang dengan klaim kepatuhan yang selama ini disampaikan pihak perusahaan.

​"Meta mengabaikan bukti ilmiah yang tersedia yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih muda sangat rentan terhadap potensi bahaya yang disebabkan oleh layanan seperti Facebook dan Instagram," tulis Komisi Eropa dalam keterangan resminya dilansir dari Engadger, Kamis (30/4/2026).

​Executive Vice President Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, memberikan pernyataan tegas terkait isu ini. Dia menyebut Instagram dan Facebook melakukan upaya yang sangat minim untuk mencegah akses anak di bawah usia yang ditentukan.

​Menanggapi temuan tersebut, manajemen Meta menyatakan tetap berkomitmen pada batasan usia pengguna minimal 13 tahun. Perusahaan mengeklaim telah menerapkan berbagai langkah teknis untuk mendeteksi dan menghapus akun yang melanggar ketentuan tersebut.

​"Kami terus berinvestasi dalam teknologi untuk menemukan dan menghapus pengguna di bawah umur. Kami akan membagikan lebih banyak informasi minggu depan mengenai langkah-langkah tambahan yang akan segera digulirkan," ujar perwakilan Meta.

​Investigasi terhadap Meta ini merupakan bagian dari penyelidikan lebih luas yang telah dimulai sejak 2024. Fokus utama otoritas adalah memeriksa potensi adiksi media sosial pada anak serta kepatuhan terhadap regulasi ketat di blok tersebut.

​Langkah tegas Uni Eropa ini muncul di tengah perdebatan panjang mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan perilaku predator.

Beberapa negara anggota bahkan sedang mempertimbangkan larangan total penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Salah satunya ialah Indonesia lewat PP Tunas Komdigi.

​Sebagai solusi teknis, Uni Eropa kini mulai memperkenalkan aplikasi verifikasi usia miliknya sendiri. Aplikasi ini diharapkan menjadi referensi standar bagi negara anggota dan perusahaan teknologi dalam menerapkan perlindungan digital yang lebih kokoh.

​Sebelum putusan final dijatuhkan, Meta diberikan kesempatan untuk mempelajari dokumen hasil investigasi. Perusahaan memiliki hak untuk memberikan tanggapan resmi dan melakukan langkah perbaikan atas isu-isu yang telah diidentifikasi oleh pihak penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Eropa menyatakan bahwa Meta telah melanggar Digital Services Act (DSA). Pelanggaran tersebut terkait kegagalan perusahaan dalam mencegah anak di bawah umur mengakses platform Facebook dan Instagram.

​Otoritas eksekutif Uni Eropa tersebut menilai Meta tidak memiliki sistem verifikasi usia yang memadai bagi konsumen di kawasan tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai standar keamanan digital dan perlindungan data anak pada ekosistem milik Mark Zuckerberg.

​Jika temuan ini terkonfirmasi dalam investigasi final, Meta menghadapi risiko sanksi administratif yang berat. Perusahaan dapat dijatuhi denda hingga 6% dari total pendapatan tahunan globalnya.

​Investigasi menunjukkan bahwa pengguna di bawah 13 tahun dapat dengan mudah melewati alat verifikasi usia Meta. Pengguna hanya perlu memasukkan tanggal lahir palsu saat proses pendaftaran tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk memvalidasi data tersebut.

​Selain itu, penyidik menemukan bahwa Meta tidak menyediakan fitur pelaporan yang memadai untuk mengidentifikasi akun di bawah umur. Prosedur tindak lanjut setelah pelaporan juga dinilai tidak efektif, sehingga anak-anak tetap dapat menggunakan layanan tersebut tanpa hambatan.

​Data internal Komisi Eropa mengungkapkan sekitar 10% hingga 12% anak di bawah usia 13 tahun di Uni Eropa masih aktif mengakses Instagram dan Facebook. Angka ini bertolak belakang dengan klaim kepatuhan yang selama ini disampaikan pihak perusahaan.

​"Meta mengabaikan bukti ilmiah yang tersedia yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih muda sangat rentan terhadap potensi bahaya yang disebabkan oleh layanan seperti Facebook dan Instagram," tulis Komisi Eropa dalam keterangan resminya dilansir dari Engadger, Kamis (30/4/2026).

​Executive Vice President Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, memberikan pernyataan tegas terkait isu ini. Dia menyebut Instagram dan Facebook melakukan upaya yang sangat minim untuk mencegah akses anak di bawah usia yang ditentukan.

​Menanggapi temuan tersebut, manajemen Meta menyatakan tetap berkomitmen pada batasan usia pengguna minimal 13 tahun. Perusahaan mengeklaim telah menerapkan berbagai langkah teknis untuk mendeteksi dan menghapus akun yang melanggar ketentuan tersebut.

​"Kami terus berinvestasi dalam teknologi untuk menemukan dan menghapus pengguna di bawah umur. Kami akan membagikan lebih banyak informasi minggu depan mengenai langkah-langkah tambahan yang akan segera digulirkan," ujar perwakilan Meta.

​Investigasi terhadap Meta ini merupakan bagian dari penyelidikan lebih luas yang telah dimulai sejak 2024. Fokus utama otoritas adalah memeriksa potensi adiksi media sosial pada anak serta kepatuhan terhadap regulasi ketat di blok tersebut.

​Langkah tegas Uni Eropa ini muncul di tengah perdebatan panjang mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan perilaku predator.

Beberapa negara anggota bahkan sedang mempertimbangkan larangan total penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Salah satunya ialah Indonesia lewat PP Tunas Komdigi.

​Sebagai solusi teknis, Uni Eropa kini mulai memperkenalkan aplikasi verifikasi usia miliknya sendiri. Aplikasi ini diharapkan menjadi referensi standar bagi negara anggota dan perusahaan teknologi dalam menerapkan perlindungan digital yang lebih kokoh.

​Sebelum putusan final dijatuhkan, Meta diberikan kesempatan untuk mempelajari dokumen hasil investigasi. Perusahaan memiliki hak untuk memberikan tanggapan resmi dan melakukan langkah perbaikan atas isu-isu yang telah diidentifikasi oleh pihak penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan pengawas data di Inggris, Information Commissioner's Office (ICO), mengingatkan para orang tua agar menganggap privasi anak di internet sama pentingnya dengan melindungi mereka dari orang asing di dunia nyata.

Menurut survei ICO terhadap 1.000 orang tua di Inggris yang memiliki anak berusia 4 hingga 11 tahun, terdapat kekhawatiran besar terkait keamanan data anak. Sekitar 35% orang tua percaya anak mereka bersedia membagikan informasi pribadi hanya untuk mendapatkan hadiah atau item dalam permainan.

Survei ini juga menemukan 22% anak pernah membagikan informasi sensitif, seperti data kesehatan, ke alat berbasis AI. Sementara itu, 24% anak pernah membagikan nama asli atau alamat mereka secara online, dan anak usia 8 hingga 9 tahun disebut paling rentan.

ICO menekankan privasi online tidak hanya soal nama atau alamat. Data pribadi anak juga mencakup riwayat pencarian, foto dan rekaman suara, aktivitas di media sosial dan game, serta kebiasaan sehari-hari, bahkan hingga pola tidur.

Semua data ini bisa membentuk jejak digital yang tersimpan lama dan berpotensi disalahgunakan.

Menurut ICO, satu klik saja bisa membuka banyak informasi tentang anak, mulai dari minat hingga kondisi emosional. Jika tidak dilindungi, data ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berniat buruk.

Risikonya tidak main-main, seperti kontak dari orang asing, pelecehan, hingga potensi radikalisasi.

Survei juga menemukan banyak orang tua merasa belum cukup siap. Sebanyak 46% mengaku tidak percaya diri melindungi privasi anak, 44% merasa sudah berusaha tetapi belum yakin cukup, dan 42% jarang memeriksa pengaturan privasi anak.

Ironisnya, topik privasi justru jarang dibahas. Sebanyak 21% orang tua belum pernah membicarakannya dengan anak, dan 38% hanya membahasnya kurang dari sebulan sekali.

Padahal, sebagian besar orang tua rutin membahas waktu penggunaan layar.

ICO menekankan privasi online harus diajarkan sejak dini. Hal ini dianggap sebagai keterampilan hidup penting, sama seperti mengajarkan anak menyeberang jalan dengan aman.

Wakil Komisaris ICO Emily Keaney, menilai banyak keluarga belum terbiasa membicarakan isu ini, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih luas dari masyarakat.

“Internet menawarkan peluang luar biasa bagi anak, tetapi setiap klik dapat meninggalkan jejak data tersembunyi dan jejak digital ini dapat bertahan selamanya,” ujarnya dikutip dari Independent, Selasa (7/4/2026).

Sementara itu, Komisaris Anak untuk Inggris Rachel de Souza, menegaskan tanggung jawab tidak hanya ada pada orang tua, tetapi juga pada perusahaan teknologi. Mereka harus memastikan layanan digital dirancang dengan mengutamakan keselamatan dan privasi anak sejak awal. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap terdapat sekitar 70 juta anak berusia di bawah 16 tahun yang akan ditunda aksesnya ke media sosial.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

“Untuk usia anak yang sesuai undang-undang yaitu 18 tahun ada kurang lebih 82 juta anak. Lalu kalau kita turunkan ke 16 tahun [ke bawah] sesuai aturan ini ada kurang lebih 70 juta anak,” kata Meutya dalam rapat koordinasi terkait implementasi PP Tunas di kantor Komdigi pada Rabu (11/3/2026).

Meutya mengatakan meskipun kebijakan serupa telah diterapkan di Singapura dengan jumlah penduduk 5,7 juta, kondisi di Indonesia berbeda karena skalanya jauh lebih besar. Oleh sebab itu, dia meminta Sekretariat Kabinet (Setkab) membantu koordinasi lintas kementerian agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan lebih efektif.

Meutya menjelaskan pada Januari 2024 pemerintah telah merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan menambahkan satu pasal yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) memberikan perlindungan terhadap anak dalam sistem elektronik mereka.

Aturan tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden di Istana Negara dan disaksikan oleh ratusan anak Indonesia.

Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar bagi Komdigi dalam menyusun Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Maret 2026 untuk memperkuat implementasi penundaan akses media sosial hingga usia 16 tahun.

Meutya juga memaparkan sejumlah platform digital yang masuk dalam kategori awal dengan indikator risiko tinggi. PSE tersebut antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigolive, dan Roblox. Pada tahap selanjutnya, pemerintah akan mengevaluasi platform digital lain dengan mempertimbangkan sejumlah indikator risiko.

Indikator tersebut antara lain kemungkinan anak berinteraksi dengan orang tidak dikenal, potensi terpapar konten berbahaya, potensi eksploitasi anak sebagai konsumen dalam ekosistem digital, keamanan dan perlindungan data pribadi anak, serta potensi menimbulkan adiksi.

“Artinya kalaupun kontennya tidak ada yang salah tapi ada adiksi, algoritma yang membuat adiksi tinggi maka dia langsung masuk ke ranah resiko tinggi,” kata Meutya.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan risiko gangguan kesehatan psikologis pada anak. Menurutnya, jika salah satu indikator tersebut ditemukan, maka platform tersebut akan masuk dalam kategori risiko tinggi dengan pembatasan akses bagi anak di bawah 16 tahun.

Dalam rapat koordinasi tersebut hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat media sosial Enda Nasution menilai pembatasan akses anak ke platform digital berisiko tinggi akan efektif apabila diiringi dengan sanksi tegas bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang melanggar aturan.

Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada adanya insentif yang kuat agar platform benar-benar mematuhi aturan.

“Saya rasa tidak akan ada kepastian 100%, tapi memang salah satu yang akan jadi sebuah insentif utama agar peraturan ini diterapkan benar-benar oleh para PSE adalah kalau ada sanksi berat ya,” kata Enda kepada Bisnis pada Selasa (10/3/2026).

Enda mengatakan sanksi bisa berupa sanksi administratif atau denda. Sanksi tersebut penting agar peraturan tidak hanya menjadi formalitas atau sekadar simbolis, melainkan benar-benar mendorong PSE untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dia mencontohkan regulasi perlindungan data anak di Amerika Serikat melalui Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) yang mewajibkan persetujuan orang tua sebelum layanan digital mengumpulkan data anak. Dalam aturan tersebut, pelanggaran dapat dikenai denda hingga US$50.000 per kasus, sehingga menjadi insentif kuat bagi platform digital untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Selain penegakan hukum, Enda berharap kebijakan perlindungan anak di ruang digital juga disertai evaluasi berkala yang terbuka kepada publik.

Enda juga menekankan regulasi pemerintah sebenarnya tidak hanya menyasar media sosial, tetapi seluruh penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan layanan digital bagi publik.

“Sebenarnya termasuk di dalamnya adalah games online lalu kemudian juga website-website dan juga layanan elektronik lainnya jadi bukan sekedar media sosial saja yang diatur untuk harus memiliki kemampuan melakukan verifikasi usia,” ujarnya.

Dia menilai efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dilihat setelah implementasi berjalan. Namun, pemerintah diharapkan dapat menyediakan indikator yang jelas untuk mengukur dampaknya.

“Jadi misalnya kalau sebelumnya ada data berapa persen anak yang terpapar pada konten yang tidak sesuai dengan usia misalnya atau ada sekian banyak kasus yang terkait dengan anak usia dini misalnya di internet maka kemudian setelah adanya PP ini maka kemudian terjadi pengurangan atau terjadi terhindarnya resiko kejadian dan seterusnya,” ujarnya.

Enda menambahkan transparansi informasi dari pemerintah juga penting agar publik dapat mengevaluasi implementasi kebijakan maupun kepatuhan PSE. Menurutnya, keterbukaan tersebut juga dapat membantu orang tua menilai layanan digital yang sesuai bagi anak, serupa dengan sistem klasifikasi usia pada film di bioskop, sehingga akses dapat diberikan secara lebih aman.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi. Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya mengatakan Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Menurutnya, langkah ini diambil karena anak-anak Indonesia menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” kata Meutya.

Dia mengakui kebijakan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal. Namun, pemerintah menilai langkah tersebut perlu diambil di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerapkan penilaian tingkat risiko platform digital berdasarkan potensi anak berkontak dengan orang yang tidak dikenal hingga potensi paparan konten pornografi, kekerasan, konten berbahaya bagi keselamatan nyawa, serta konten lain yang tidak sesuai bagi anak.

Selain itu penilaian juga berkatian dengan potensi eksploitasi anak sebagai konsumen. Keempat, ancaman terhadap keamanan data pribadi anak.

Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak di ruang digital, termasuk terkait penilaian tingkat risiko layanan atau fitur yang disediakan platform.

Dalam aturan tersebut, tingkat risiko platform diklasifikasikan menjadi risiko tinggi dan risiko rendah.

Selain itu, penilaian juga mencakup potensi menimbulkan adiksi, gangguan kesehatan psikologis anak, serta gangguan fisiologis anak.

Apabila suatu produk, layanan, atau fitur memiliki nilai tingkat risiko tinggi pada satu atau lebih aspek tersebut, maka platform akan dikategorikan memiliki profil risiko tinggi.

Sebaliknya, apabila seluruh aspek dinilai memiliki tingkat risiko rendah, platform akan dikategorikan memiliki profil risiko rendah.

Selain pengelompokan risiko, aturan tersebut juga mewajibkan platform menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus mencantumkan batasan usia minimum serta rentang usia anak yang dapat menggunakan produk, layanan, atau fitur yang disediakan.

Adapun batasan usia minimum pengguna anak ditetapkan paling rendah tiga tahun, dengan pengelompokan rentang usia sebagai berikut:

usia 3–5 tahun,

usia 6–9 tahun,

usia 10–12 tahun,

usia 13–15 tahun, dan

usia 16 tahun hingga belum berusia 18 tahun.

Komdigi juga mewajibkan PSE memastikan bahwa produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan sesuai dengan batasan usia serta rentang usia anak yang mengaksesnya.

Dalam memastikan kewajiban tersebut, PSE harus mempertimbangkan kebutuhan anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya.

Sementara itu, platform dilarang menargetkan produk, layanan, dan fitur kepada anak di bawah usia 3 tahun.

Aturan tersebut juga mengatur bahwa informasi mengenai batasan usia minimum harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami serta dalam format yang mudah diakses oleh anak maupun orang tua atau wali.

Jika terjadi perubahan terhadap batasan usia tersebut, platform wajib memberitahukan perubahan kepada anak serta orang tua atau wali dalam waktu yang wajar sebelum kebijakan tersebut berlaku efektif.

Selain itu, PSE juga diperbolehkan bekerja sama dengan PSE lain untuk memasarkan atau memungkinkan produk, layanan, dan fitur dapat diakses oleh anak.

Dalam kerja sama tersebut, seluruh pihak yang terlibat tetap wajib menyediakan informasi batasan usia minimum serta menyampaikan setiap perubahan kebijakan kepada pengguna.

Dokumentasi terkait batasan usia anak dan perubahan kebijakannya juga wajib disimpan selama produk, layanan, atau fitur masih dapat diakses oleh anak, serta tetap disimpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah layanan tersebut tidak lagi dapat diakses oleh anak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima ratusan masukan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Sebanyak 362 masukan dari 33 entitas diterima dalam konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebagai aturan pelaksana PP Tunas.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengungkapkan, berdasarkan hasil kompilasi masukan publik yang telah dikelompokkan, substansi yang paling banyak mendapat perhatian adalah pengaturan terkait dengan penilaian risiko, tata kelola layanan, serta mekanisme kepatuhan dan pengawasan.

“Ketentuan-ketentuan tersebut dinilai berdampak langsung pada desain fitur, tata kelola internal, hingga model bisnis PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik],” kata Alexander dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Alexander menambahkan, isu pelindungan data pribadi anak juga menjadi sorotan penting. Dia mengatakan publik mendorong agar pengaturan verifikasi usia dan persetujuan orang tua tetap mengedepankan prinsip data minimization, privacy by design, dan keamanan data, sehingga pelindungan anak tidak menimbulkan risiko baru berupa pengumpulan data berlebihan.

Dalam aspek pengawasan, lanjut Alexander, masyarakat menekankan pentingnya kepastian proses, kewenangan yang proporsional, serta penerapan sanksi secara bertahap.

“Mekanisme klarifikasi dan keberatan administratif juga dinilai krusial untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan dalam implementasi kebijakan,” tuturnya.

Dia menilai, tingginya partisipasi tersebut mencerminkan perhatian luas masyarakat terhadap upaya menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi anak, terutama dalam menghadapi risiko konten berbahaya, eksploitasi data pribadi, serta desain platform yang belum sepenuhnya ramah anak.

Alexander mengatakan masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan regulasi agar adaptif terhadap dinamika teknologi.

“Kemkomdigi menghargai seluruh masukan yang disampaikan sebagai bagian dari partisipasi bermakna dalam pengembangan kebijakan, dan masukan tersebut menjadi bahan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan,” kata Alexander.

Lebih lanjut, dia menjelaskan penyusunan RPM saat ini berada pada tahap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan regulasi terkait lainnya sebelum ditetapkan.

Dengan demikian, regulasi teknis tersebut diharapkan menjadi basis pelindungan anak di ruang digital yang efektif, berbasis risiko, dan memberikan kepastian hukum.

“Sekaligus menjaga ekosistem digital nasional tetap aman, sehat dan bertanggung jawab,” kata Alexander.