Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penundaan akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital bertujuan untuk melindung di ruang digital. Sedikitnya 19 negara juga mulai mengkaji kebijakan serupa.

Diketahui, sebelum Indonesia menerapkan aturan PP Tunas dan turunannya pada Maret 2026, beberapa negara di dunia telah lebih dahulu memperketat pengawasan anak di ruang digital dan menuntut platform terlibat aktif.

Inggris mewajibkan platform untuk melakukan "Duty of Care". Platform harus secara proaktif menghapus konten berbahaya (bukan hanya ilegal) bagi anak-anak. Australia membentuk eSafety Commissioner, lembaga pemerintah pertama di dunia yang khusus menangani keamanan daring.

Kemudian, Uni Eropa menetapkan standar tinggi untuk perlindungan anak di seluruh negara anggotanya, adapun China membatasi waktu bermain game online dan mewajibkan platform video pendek seperti Douyin (TikTok versi China) memiliki "Mode Remaja" yang membatasi konten dan waktu akses.

Indonesia memiliki PP Tunas yang salah satu poinnya adalah mewajibkan platform digital untuk menunda sementara anak di bawah 16 tahun untuk mengakses layanan digital.

Meutya menuturkan Komdigi terus memperkuat pengawasan ruang digital, termasuk mempercepat penanganan konten bermuatan kekerasan dan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Kami bukan membatasi akses internetnya, tetapi akses anak memiliki akun sendiri sampai usia 16 tahun. Ini untuk memproteksi anak-anak, dari bahaya yang nyata terhadap mereka ketika belum siap di ruang digital yang begitu luas,” kata Meutya, dikutip Selasa (21/4/2026).

Meutya juga mengingatkan bahwa perempuan dan anak makin rentan menjadi korban kejahatan di ruang digital, mulai dari sextortion, penipuan berbasis manipulasi konten, hingga perdagangan orang.

Meutya menilai ancaman ini tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan biasa di internet, melainkan sebagai persoalan keselamatan yang memerlukan perlindungan lebih tegas.

“Ranah digital mempermudah orang melakukan pemerasan, penipuan, human trafficking, terhadap perempuan. Ini menunjukkan bahwa kita harus sama-sama melindungi perempuan di ruang digital,” ujarnya.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan akses akun digital bagi anak di bawah usia 16 tahun sejak Maret 2025. Indonesia menjadi negara kedua setelah Australia yang mengambil langkah ini.

Meutya menjelaskan kebijakan ini lahir dari kekhawatiran atas tingginya intensitas penggunaan internet di kalangan anak, yang berpotensi mengganggu kesehatan mental, konsentrasi belajar, hingga membuka celah terhadap paparan konten berbahaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai memperketat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), seiring tingginya risiko paparan konten berbahaya di ruang digital.

Melalui aturan turunan yang diterbitkan pada 2026, pemerintah mewajibkan platform digital berisiko tinggi membatasi akses pengguna di bawah usia 16 tahun. Sejumlah platform yang masuk kategori ini antara lain YouTube, TikTok, Instagram, hingga Roblox.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Alexander Sabar, menyatakan tantangan utama implementasi terletak pada besarnya skala pengguna anak di Indonesia yang mencapai puluhan juta, serta tingginya penetrasi platform digital.

“Perlindungan terhadap populasi anak dalam jumlah besar membutuhkan pendekatan bertahap dan komprehensif,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi ketidaksamaan respons dari platform global. Sejumlah platform disebut telah menunjukkan kepatuhan awal, sementara lainnya baru merespons setelah dilakukan pemanggilan dan teguran resmi oleh pemerintah.

Menurut Kominfo, kendala lain yang krusial adalah aspek verifikasi usia. Mekanisme berbasis deklarasi mandiri dinilai tidak lagi memadai, sehingga diperlukan sistem yang lebih kredibel, termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan integrasi data.

Di sisi lain, penggunaan perangkat bersama dalam keluarga juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan pembatasan akses berbasis usia.

Sejalan dengan itu, pemerintah menegaskan akan menerapkan pendekatan bertahap dengan sanksi berjenjang guna mendorong kepatuhan platform digital global.

Berdasarkan catatan Bisnis, urgensi implementasi PP Tunas juga dipicu oleh meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak di ruang digital, termasuk praktik eksploitasi dan child grooming. Data lembaga perlindungan anak menunjukkan tingginya jumlah laporan terkait kejahatan digital yang melibatkan anak.

Pemerintah menilai kondisi ini menegaskan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi medium komunikasi, tetapi juga berpotensi menjadi ruang kekerasan yang tersembunyi.

Dalam konteks tersebut, Kominfo menekankan bahwa pelindungan anak di ruang digital tidak dapat hanya mengandalkan regulasi, melainkan membutuhkan peran aktif platform, keluarga, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang gim asal Indonesia, Agate International, merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun ke platform digital, termasuk gim yang tergolong berisiko tinggi.

CEO Agate International, Shieny Aprilia, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif. Menurutnya, akses gim yang berlebihan atau tidak terkontrol pada anak usia tersebut cenderung memberikan lebih banyak dampak negatif.

“Misalnya kurang berkembangnya kemampuan interpersonal dan emosional,” kata Shieny saat dihubungi Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Dia menambahkan, banyak konten gim yang memang belum sesuai untuk diakses oleh anak di bawah usia 16 tahun. Dengan adanya pembatasan ini, Shieny meyakini anak-anak tetap dapat memperoleh manfaat dari bermain gim, dengan risiko dampak negatif yang lebih minimal dan terkontrol.

Lebih lanjut, dia menilai kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap industri gim. Pasalnya, setiap gim pada dasarnya telah memiliki segmentasi usia yang jelas.

“Justru dengan kebijakan ini saya merasa dampak negatif game akan jadi semakin terkontrol sehingga ke depannya stigma negatif game juga bisa semakin berkurang di masyarakat,” katanya.

Shieny juga memastikan Agate akan mematuhi aturan tersebut, tidak hanya demi keberlangsungan bisnis, tetapi juga karena keyakinan bahwa dampak positif bagi masyarakat akan membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan.

Sebelumnya, Komdigi telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) pada 6 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan aturan tersebut akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Implementasi kebijakan ini akan mulai berlaku pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya, dikutip dari akun Instagram resmi Komdigi, Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dilakukan secara bertahap pada sejumlah platform, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga Roblox.

Meutya menyebut Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan kebijakan penundaan akses anak di ruang digital berbasis usia. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Dia juga mengakui implementasi aturan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun, langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat media sosial Enda Nasution menilai pembatasan akses anak ke platform digital berisiko tinggi akan efektif apabila diiringi dengan sanksi tegas bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang melanggar aturan.

Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada adanya insentif yang kuat agar platform benar-benar mematuhi aturan.

“Saya rasa tidak akan ada kepastian 100%, tapi memang salah satu yang akan jadi sebuah insentif utama agar peraturan ini diterapkan benar-benar oleh para PSE adalah kalau ada sanksi berat ya,” kata Enda kepada Bisnis pada Selasa (10/3/2026).

Enda mengatakan sanksi bisa berupa sanksi administratif atau denda. Sanksi tersebut penting agar peraturan tidak hanya menjadi formalitas atau sekadar simbolis, melainkan benar-benar mendorong PSE untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dia mencontohkan regulasi perlindungan data anak di Amerika Serikat melalui Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) yang mewajibkan persetujuan orang tua sebelum layanan digital mengumpulkan data anak. Dalam aturan tersebut, pelanggaran dapat dikenai denda hingga US$50.000 per kasus, sehingga menjadi insentif kuat bagi platform digital untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Selain penegakan hukum, Enda berharap kebijakan perlindungan anak di ruang digital juga disertai evaluasi berkala yang terbuka kepada publik.

Enda juga menekankan regulasi pemerintah sebenarnya tidak hanya menyasar media sosial, tetapi seluruh penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan layanan digital bagi publik.

“Sebenarnya termasuk di dalamnya adalah games online lalu kemudian juga website-website dan juga layanan elektronik lainnya jadi bukan sekedar media sosial saja yang diatur untuk harus memiliki kemampuan melakukan verifikasi usia,” ujarnya.

Dia menilai efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dilihat setelah implementasi berjalan. Namun, pemerintah diharapkan dapat menyediakan indikator yang jelas untuk mengukur dampaknya.

“Jadi misalnya kalau sebelumnya ada data berapa persen anak yang terpapar pada konten yang tidak sesuai dengan usia misalnya atau ada sekian banyak kasus yang terkait dengan anak usia dini misalnya di internet maka kemudian setelah adanya PP ini maka kemudian terjadi pengurangan atau terjadi terhindarnya resiko kejadian dan seterusnya,” ujarnya.

Enda menambahkan transparansi informasi dari pemerintah juga penting agar publik dapat mengevaluasi implementasi kebijakan maupun kepatuhan PSE. Menurutnya, keterbukaan tersebut juga dapat membantu orang tua menilai layanan digital yang sesuai bagi anak, serupa dengan sistem klasifikasi usia pada film di bioskop, sehingga akses dapat diberikan secara lebih aman.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi. Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya mengatakan Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Menurutnya, langkah ini diambil karena anak-anak Indonesia menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” kata Meutya.

Dia mengakui kebijakan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal. Namun, pemerintah menilai langkah tersebut perlu diambil di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ujarnya.