Bisnis.com, JAKARTA — Badan pengawas data di Inggris, Information Commissioner's Office (ICO), mengingatkan para orang tua agar menganggap privasi anak di internet sama pentingnya dengan melindungi mereka dari orang asing di dunia nyata.

Menurut survei ICO terhadap 1.000 orang tua di Inggris yang memiliki anak berusia 4 hingga 11 tahun, terdapat kekhawatiran besar terkait keamanan data anak. Sekitar 35% orang tua percaya anak mereka bersedia membagikan informasi pribadi hanya untuk mendapatkan hadiah atau item dalam permainan.

Survei ini juga menemukan 22% anak pernah membagikan informasi sensitif, seperti data kesehatan, ke alat berbasis AI. Sementara itu, 24% anak pernah membagikan nama asli atau alamat mereka secara online, dan anak usia 8 hingga 9 tahun disebut paling rentan.

ICO menekankan privasi online tidak hanya soal nama atau alamat. Data pribadi anak juga mencakup riwayat pencarian, foto dan rekaman suara, aktivitas di media sosial dan game, serta kebiasaan sehari-hari, bahkan hingga pola tidur.

Semua data ini bisa membentuk jejak digital yang tersimpan lama dan berpotensi disalahgunakan.

Menurut ICO, satu klik saja bisa membuka banyak informasi tentang anak, mulai dari minat hingga kondisi emosional. Jika tidak dilindungi, data ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berniat buruk.

Risikonya tidak main-main, seperti kontak dari orang asing, pelecehan, hingga potensi radikalisasi.

Survei juga menemukan banyak orang tua merasa belum cukup siap. Sebanyak 46% mengaku tidak percaya diri melindungi privasi anak, 44% merasa sudah berusaha tetapi belum yakin cukup, dan 42% jarang memeriksa pengaturan privasi anak.

Ironisnya, topik privasi justru jarang dibahas. Sebanyak 21% orang tua belum pernah membicarakannya dengan anak, dan 38% hanya membahasnya kurang dari sebulan sekali.

Padahal, sebagian besar orang tua rutin membahas waktu penggunaan layar.

ICO menekankan privasi online harus diajarkan sejak dini. Hal ini dianggap sebagai keterampilan hidup penting, sama seperti mengajarkan anak menyeberang jalan dengan aman.

Wakil Komisaris ICO Emily Keaney, menilai banyak keluarga belum terbiasa membicarakan isu ini, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih luas dari masyarakat.

“Internet menawarkan peluang luar biasa bagi anak, tetapi setiap klik dapat meninggalkan jejak data tersembunyi dan jejak digital ini dapat bertahan selamanya,” ujarnya dikutip dari Independent, Selasa (7/4/2026).

Sementara itu, Komisaris Anak untuk Inggris Rachel de Souza, menegaskan tanggung jawab tidak hanya ada pada orang tua, tetapi juga pada perusahaan teknologi. Mereka harus memastikan layanan digital dirancang dengan mengutamakan keselamatan dan privasi anak sejak awal. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat media sosial Enda Nasution menilai pembatasan akses anak ke platform digital berisiko tinggi akan efektif apabila diiringi dengan sanksi tegas bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang melanggar aturan.

Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada adanya insentif yang kuat agar platform benar-benar mematuhi aturan.

“Saya rasa tidak akan ada kepastian 100%, tapi memang salah satu yang akan jadi sebuah insentif utama agar peraturan ini diterapkan benar-benar oleh para PSE adalah kalau ada sanksi berat ya,” kata Enda kepada Bisnis pada Selasa (10/3/2026).

Enda mengatakan sanksi bisa berupa sanksi administratif atau denda. Sanksi tersebut penting agar peraturan tidak hanya menjadi formalitas atau sekadar simbolis, melainkan benar-benar mendorong PSE untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dia mencontohkan regulasi perlindungan data anak di Amerika Serikat melalui Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) yang mewajibkan persetujuan orang tua sebelum layanan digital mengumpulkan data anak. Dalam aturan tersebut, pelanggaran dapat dikenai denda hingga US$50.000 per kasus, sehingga menjadi insentif kuat bagi platform digital untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Selain penegakan hukum, Enda berharap kebijakan perlindungan anak di ruang digital juga disertai evaluasi berkala yang terbuka kepada publik.

Enda juga menekankan regulasi pemerintah sebenarnya tidak hanya menyasar media sosial, tetapi seluruh penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan layanan digital bagi publik.

“Sebenarnya termasuk di dalamnya adalah games online lalu kemudian juga website-website dan juga layanan elektronik lainnya jadi bukan sekedar media sosial saja yang diatur untuk harus memiliki kemampuan melakukan verifikasi usia,” ujarnya.

Dia menilai efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dilihat setelah implementasi berjalan. Namun, pemerintah diharapkan dapat menyediakan indikator yang jelas untuk mengukur dampaknya.

“Jadi misalnya kalau sebelumnya ada data berapa persen anak yang terpapar pada konten yang tidak sesuai dengan usia misalnya atau ada sekian banyak kasus yang terkait dengan anak usia dini misalnya di internet maka kemudian setelah adanya PP ini maka kemudian terjadi pengurangan atau terjadi terhindarnya resiko kejadian dan seterusnya,” ujarnya.

Enda menambahkan transparansi informasi dari pemerintah juga penting agar publik dapat mengevaluasi implementasi kebijakan maupun kepatuhan PSE. Menurutnya, keterbukaan tersebut juga dapat membantu orang tua menilai layanan digital yang sesuai bagi anak, serupa dengan sistem klasifikasi usia pada film di bioskop, sehingga akses dapat diberikan secara lebih aman.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi. Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya mengatakan Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Menurutnya, langkah ini diambil karena anak-anak Indonesia menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” kata Meutya.

Dia mengakui kebijakan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal. Namun, pemerintah menilai langkah tersebut perlu diambil di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima ratusan masukan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Sebanyak 362 masukan dari 33 entitas diterima dalam konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebagai aturan pelaksana PP Tunas.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengungkapkan, berdasarkan hasil kompilasi masukan publik yang telah dikelompokkan, substansi yang paling banyak mendapat perhatian adalah pengaturan terkait dengan penilaian risiko, tata kelola layanan, serta mekanisme kepatuhan dan pengawasan.

“Ketentuan-ketentuan tersebut dinilai berdampak langsung pada desain fitur, tata kelola internal, hingga model bisnis PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik],” kata Alexander dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Alexander menambahkan, isu pelindungan data pribadi anak juga menjadi sorotan penting. Dia mengatakan publik mendorong agar pengaturan verifikasi usia dan persetujuan orang tua tetap mengedepankan prinsip data minimization, privacy by design, dan keamanan data, sehingga pelindungan anak tidak menimbulkan risiko baru berupa pengumpulan data berlebihan.

Dalam aspek pengawasan, lanjut Alexander, masyarakat menekankan pentingnya kepastian proses, kewenangan yang proporsional, serta penerapan sanksi secara bertahap.

“Mekanisme klarifikasi dan keberatan administratif juga dinilai krusial untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan dalam implementasi kebijakan,” tuturnya.

Dia menilai, tingginya partisipasi tersebut mencerminkan perhatian luas masyarakat terhadap upaya menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi anak, terutama dalam menghadapi risiko konten berbahaya, eksploitasi data pribadi, serta desain platform yang belum sepenuhnya ramah anak.

Alexander mengatakan masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan regulasi agar adaptif terhadap dinamika teknologi.

“Kemkomdigi menghargai seluruh masukan yang disampaikan sebagai bagian dari partisipasi bermakna dalam pengembangan kebijakan, dan masukan tersebut menjadi bahan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan,” kata Alexander.

Lebih lanjut, dia menjelaskan penyusunan RPM saat ini berada pada tahap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan regulasi terkait lainnya sebelum ditetapkan.

Dengan demikian, regulasi teknis tersebut diharapkan menjadi basis pelindungan anak di ruang digital yang efektif, berbasis risiko, dan memberikan kepastian hukum.

“Sekaligus menjaga ekosistem digital nasional tetap aman, sehat dan bertanggung jawab,” kata Alexander.