Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Eropa menyatakan bahwa Meta telah melanggar Digital Services Act (DSA). Pelanggaran tersebut terkait kegagalan perusahaan dalam mencegah anak di bawah umur mengakses platform Facebook dan Instagram.

​Otoritas eksekutif Uni Eropa tersebut menilai Meta tidak memiliki sistem verifikasi usia yang memadai bagi konsumen di kawasan tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai standar keamanan digital dan perlindungan data anak pada ekosistem milik Mark Zuckerberg.

​Jika temuan ini terkonfirmasi dalam investigasi final, Meta menghadapi risiko sanksi administratif yang berat. Perusahaan dapat dijatuhi denda hingga 6% dari total pendapatan tahunan globalnya.

​Investigasi menunjukkan bahwa pengguna di bawah 13 tahun dapat dengan mudah melewati alat verifikasi usia Meta. Pengguna hanya perlu memasukkan tanggal lahir palsu saat proses pendaftaran tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk memvalidasi data tersebut.

​Selain itu, penyidik menemukan bahwa Meta tidak menyediakan fitur pelaporan yang memadai untuk mengidentifikasi akun di bawah umur. Prosedur tindak lanjut setelah pelaporan juga dinilai tidak efektif, sehingga anak-anak tetap dapat menggunakan layanan tersebut tanpa hambatan.

​Data internal Komisi Eropa mengungkapkan sekitar 10% hingga 12% anak di bawah usia 13 tahun di Uni Eropa masih aktif mengakses Instagram dan Facebook. Angka ini bertolak belakang dengan klaim kepatuhan yang selama ini disampaikan pihak perusahaan.

​"Meta mengabaikan bukti ilmiah yang tersedia yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih muda sangat rentan terhadap potensi bahaya yang disebabkan oleh layanan seperti Facebook dan Instagram," tulis Komisi Eropa dalam keterangan resminya dilansir dari Engadger, Kamis (30/4/2026).

​Executive Vice President Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, memberikan pernyataan tegas terkait isu ini. Dia menyebut Instagram dan Facebook melakukan upaya yang sangat minim untuk mencegah akses anak di bawah usia yang ditentukan.

​Menanggapi temuan tersebut, manajemen Meta menyatakan tetap berkomitmen pada batasan usia pengguna minimal 13 tahun. Perusahaan mengeklaim telah menerapkan berbagai langkah teknis untuk mendeteksi dan menghapus akun yang melanggar ketentuan tersebut.

​"Kami terus berinvestasi dalam teknologi untuk menemukan dan menghapus pengguna di bawah umur. Kami akan membagikan lebih banyak informasi minggu depan mengenai langkah-langkah tambahan yang akan segera digulirkan," ujar perwakilan Meta.

​Investigasi terhadap Meta ini merupakan bagian dari penyelidikan lebih luas yang telah dimulai sejak 2024. Fokus utama otoritas adalah memeriksa potensi adiksi media sosial pada anak serta kepatuhan terhadap regulasi ketat di blok tersebut.

​Langkah tegas Uni Eropa ini muncul di tengah perdebatan panjang mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan perilaku predator.

Beberapa negara anggota bahkan sedang mempertimbangkan larangan total penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Salah satunya ialah Indonesia lewat PP Tunas Komdigi.

​Sebagai solusi teknis, Uni Eropa kini mulai memperkenalkan aplikasi verifikasi usia miliknya sendiri. Aplikasi ini diharapkan menjadi referensi standar bagi negara anggota dan perusahaan teknologi dalam menerapkan perlindungan digital yang lebih kokoh.

​Sebelum putusan final dijatuhkan, Meta diberikan kesempatan untuk mempelajari dokumen hasil investigasi. Perusahaan memiliki hak untuk memberikan tanggapan resmi dan melakukan langkah perbaikan atas isu-isu yang telah diidentifikasi oleh pihak penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Eropa menyatakan bahwa Meta telah melanggar Digital Services Act (DSA). Pelanggaran tersebut terkait kegagalan perusahaan dalam mencegah anak di bawah umur mengakses platform Facebook dan Instagram.

​Otoritas eksekutif Uni Eropa tersebut menilai Meta tidak memiliki sistem verifikasi usia yang memadai bagi konsumen di kawasan tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai standar keamanan digital dan perlindungan data anak pada ekosistem milik Mark Zuckerberg.

​Jika temuan ini terkonfirmasi dalam investigasi final, Meta menghadapi risiko sanksi administratif yang berat. Perusahaan dapat dijatuhi denda hingga 6% dari total pendapatan tahunan globalnya.

​Investigasi menunjukkan bahwa pengguna di bawah 13 tahun dapat dengan mudah melewati alat verifikasi usia Meta. Pengguna hanya perlu memasukkan tanggal lahir palsu saat proses pendaftaran tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk memvalidasi data tersebut.

​Selain itu, penyidik menemukan bahwa Meta tidak menyediakan fitur pelaporan yang memadai untuk mengidentifikasi akun di bawah umur. Prosedur tindak lanjut setelah pelaporan juga dinilai tidak efektif, sehingga anak-anak tetap dapat menggunakan layanan tersebut tanpa hambatan.

​Data internal Komisi Eropa mengungkapkan sekitar 10% hingga 12% anak di bawah usia 13 tahun di Uni Eropa masih aktif mengakses Instagram dan Facebook. Angka ini bertolak belakang dengan klaim kepatuhan yang selama ini disampaikan pihak perusahaan.

​"Meta mengabaikan bukti ilmiah yang tersedia yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih muda sangat rentan terhadap potensi bahaya yang disebabkan oleh layanan seperti Facebook dan Instagram," tulis Komisi Eropa dalam keterangan resminya dilansir dari Engadger, Kamis (30/4/2026).

​Executive Vice President Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, memberikan pernyataan tegas terkait isu ini. Dia menyebut Instagram dan Facebook melakukan upaya yang sangat minim untuk mencegah akses anak di bawah usia yang ditentukan.

​Menanggapi temuan tersebut, manajemen Meta menyatakan tetap berkomitmen pada batasan usia pengguna minimal 13 tahun. Perusahaan mengeklaim telah menerapkan berbagai langkah teknis untuk mendeteksi dan menghapus akun yang melanggar ketentuan tersebut.

​"Kami terus berinvestasi dalam teknologi untuk menemukan dan menghapus pengguna di bawah umur. Kami akan membagikan lebih banyak informasi minggu depan mengenai langkah-langkah tambahan yang akan segera digulirkan," ujar perwakilan Meta.

​Investigasi terhadap Meta ini merupakan bagian dari penyelidikan lebih luas yang telah dimulai sejak 2024. Fokus utama otoritas adalah memeriksa potensi adiksi media sosial pada anak serta kepatuhan terhadap regulasi ketat di blok tersebut.

​Langkah tegas Uni Eropa ini muncul di tengah perdebatan panjang mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan perilaku predator.

Beberapa negara anggota bahkan sedang mempertimbangkan larangan total penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Salah satunya ialah Indonesia lewat PP Tunas Komdigi.

​Sebagai solusi teknis, Uni Eropa kini mulai memperkenalkan aplikasi verifikasi usia miliknya sendiri. Aplikasi ini diharapkan menjadi referensi standar bagi negara anggota dan perusahaan teknologi dalam menerapkan perlindungan digital yang lebih kokoh.

​Sebelum putusan final dijatuhkan, Meta diberikan kesempatan untuk mempelajari dokumen hasil investigasi. Perusahaan memiliki hak untuk memberikan tanggapan resmi dan melakukan langkah perbaikan atas isu-isu yang telah diidentifikasi oleh pihak penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan antara platform X, platform media sosial milik Elon Musk, dan regulator Uni Eropa memuncak pada akhir pekan ini.

Manajemen X secara resmi menutup akun iklan milik Komisi Eropa tak lama setelah lembaga tersebut menjatuhkan denda sebesar US$140 juta dollar atau sekitar Rp2,3 triliun kepada perusahaan milik Elon Musk tersebut.

Sanksi finansial itu merupakan denda pertama yang dikeluarkan Komisi Eropa di bawah aturan Digital Services Act (DSA).

Regulator menilai sistem verifikasi berbayar centang biru X bersifat menyesatkan dan membuat pengguna rentan terhadap penipuan serta peniruan identitas. Selain itu, repositori iklan X juga dinilai gagal memenuhi standar transparansi yang diwajibkan undang-undang.

Melansir dari TechCrunch Senin (08/12/2025), Head of Product X, Nikita Bier, merespons dengan mengumumkan langkah balasan yang kontroversial.

Bier menegaskan bahwa penutupan akun iklan Komisi Eropa bukan disebabkan oleh denda yang dijatuhkan, melainkan karena temuan teknis mengenai aktivitas akun tersebut.

Bier menuduh Komisi Eropa telah masuk ke dalam "akun iklan yang tidak aktif" (dormant ad account) untuk memanfaatkan celah keamanan pada fitur Ad Composer.

Celah ini diduga digunakan untuk memposting tautan yang menipu pengguna agar mengira konten tersebut adalah video, sekaligus untuk meningkatkan jangkauan postingan secara artifisial.

"Seperti yang Anda ketahui, X percaya bahwa setiap orang harus memiliki suara yang setara di platform kami. Namun, tampaknya Anda (Komisi Eropa) percaya bahwa aturan tidak berlaku untuk akun Anda," tulis Bier dikutip Senin (08/12/2025).

Bier menambahkan bahwa akun iklan Komisi tersebut kini telah dihentikan. Dia juga mengklaim bahwa celah tersebut belum pernah disalahgunakan sedemikian rupa sebelumnya dan saat ini telah diperbaiki.

Di sisi lain, pemilik X, Elon Musk, memberikan reaksi keras terhadap denda tersebut. Dalam unggahannya, Musk menyebut keputusan denda itu sebagai "omong kosong" dan menyuarakan sentimen anti-Uni Eropa dengan tagar "AbolishTheEU".

Menanggapi tuduhan X, juru bicara Komisi Eropa memberikan klarifikasi kepada TechCrunch. Pihaknya membantah melakukan manipulasi dan menegaskan bahwa Komisi selalu menggunakan platform media sosial dengan itikad baik.

"Komisi hanya menggunakan alat yang disediakan oleh platform itu sendiri untuk akun korporat kami, dalam hal ini adalah alat 'Post Composer' di X," ujar juru bicara tersebut.

Pihak Komisi Eropa menekankan bahwa mereka mengharapkan alat-alat yang disediakan platform sejalan dengan syarat dan ketentuan serta kerangka hukum yang berlaku. Menariknya, juru bicara tersebut juga mengungkapkan fakta bahwa Komisi sebenarnya telah menangguhkan aktivitas periklanan berbayar di X sejak Oktober 2023, dan kebijakan tersebut masih berlaku hingga saat ini.

Terlepas dari perseteruan ini, X kini dihadapkan pada ultimatum ketat. Regulator memberikan waktu 60 hari bagi X untuk menanggapi masalah centang biru dan 90 hari untuk pelanggaran transparansi iklan. Jika gagal mematuhi tenggat waktu tersebut, perusahaan berisiko menghadapi hukuman tambahan. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa menegaskan tidak akan melonggarkan aturan digitalnya, setelah Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick menyebut Brussels perlu mengubah regulasi teknologi demi mencapai kesepakatan pengurangan tarif baja dan aluminium.

Wakil Presiden Komisi Eropa Teresa Ribera mengatakan bahwa ketentuan digital yang berlaku di Uni Eropa tidak bisa dijadikan bahan tawar-menawar.

“Buku aturan digital Eropa tidak untuk dinegosiasikan. Kami, warga Eropa, telah mengadopsi aturan untuk memastikan pasar yang adil, melindungi hak konsumen, dan mengamankan masa depan digital Eropa," ujarnya dalam sebuah pernyataan dikutip dari Bloomberg pada Selasa (25/11/2025).

Pernyataan tersebut muncul setelah Lutnick menyampaikan bahwa AS bersedia memberikan Uni Eropa kesepakatan terkait baja dan aluminium apabila kawasan itu bersedia mengurangi sebagian aturan digitalnya. AS saat ini menerapkan tarif 50% atas impor baja dan aluminium dari Eropa.

Keterkaitan langsung yang disampaikan Lutnick antara tarif baja dan aturan teknologi membuat posisi UE kian sulit, di tengah upaya kawasan tersebut untuk mendapatkan pengecualian tarif dari AS.

Presiden Donald Trump sebelumnya kerap mengkritik surplus perdagangan UE atas AS, bahkan menyebut blok tersebut dibentuk untuk merugikan AS dalam perdagangan.

Trump juga menyoroti regulasi digital UE sebagai bentuk hambatan non-tarif yang menurutnya layak dikenai tarif balasan. Gedung Putih bahkan menilai sejumlah penalti yang dijatuhkan UE sebagai pungutan terselubung.

Pada Senin (24/11/2025) pagi waktu setempat, Lutnick dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer bertemu dengan Komisioner Teknologi UE Henna Virkkunen untuk membahas regulasi digital.

Komisi Eropa menyatakan Virkkunen menekankan pentingnya dua aturan inti UE di sektor teknologi, yakni Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA), yang mengatur platform dan pasar digital.

Lutnick menegaskan UE perlu menyelesaikan sejumlah kasus hukum besar yang tengah berlangsung terhadap perusahaan teknologi AS, seperti Google (Alphabet Inc.), Microsoft Corp., dan Amazon.com Inc.

Meski menghadapi tekanan AS, UE tetap melanjutkan penegakan aturan antitrust digital. Pada tahun ini, Apple Inc. dan Meta Platforms Inc. dijatuhi denda masing-masing €500 juta (US$576 juta) dan €200 juta.

Sebelumnya, UE juga telah menjatuhkan denda besar kepada perusahaan-perusahaan AS, termasuk total lebih dari US$8 miliar kepada Google, serta perintah agar Apple membayar pajak terutang sebesar €13 miliar kepada Irlandia. Namun, sanksi-sanksi tersebut dijatuhkan di bawah aturan kompetisi tradisional, bukan melalui Digital Markets Act.

Kunjungan Lutnick dan Greer ke Brussels merupakan yang pertama sejak UE dan AS mencapai kesepakatan dagang pada Juli lalu. Dalam kesepakatan tersebut, AS menetapkan tarif 15% untuk berbagai produk UE, sementara UE berjanji menghapus tarif untuk produk industri, pertanian, dan makanan dari AS.

Uni Eropa kini khawatir tarif 50% untuk produk logam, yang telah mencakup lebih dari 400 jenis barang, serta potensi pengenaan tarif baru yang lebih tinggi pada sektor lain dapat melemahkan efektivitas kesepakatan dagang tersebut.

“Gagasannya, jika mereka melonggarkan kerangka regulasi dan membuatnya lebih ramah bagi perusahaan kami, UE dapat memperoleh manfaat dari investasi ratusan miliar hingga US$1 triliun,” kata Lutnick.

Menanggapi hal itu, Kepala Perdagangan UE Maros Sefcovic mengatakan telah meyakinkan Lutnick bahwa aturan digital UE tidak diskriminatif dan tidak ditujukan khusus untuk perusahaan AS.

Ribera menambahkan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Uni Eropa dalam menjaga nilai-nilai dan melindungi rakyat Eropa.