Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Eropa menyatakan bahwa Meta telah melanggar Digital Services Act (DSA). Pelanggaran tersebut terkait kegagalan perusahaan dalam mencegah anak di bawah umur mengakses platform Facebook dan Instagram.

​Otoritas eksekutif Uni Eropa tersebut menilai Meta tidak memiliki sistem verifikasi usia yang memadai bagi konsumen di kawasan tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai standar keamanan digital dan perlindungan data anak pada ekosistem milik Mark Zuckerberg.

​Jika temuan ini terkonfirmasi dalam investigasi final, Meta menghadapi risiko sanksi administratif yang berat. Perusahaan dapat dijatuhi denda hingga 6% dari total pendapatan tahunan globalnya.

​Investigasi menunjukkan bahwa pengguna di bawah 13 tahun dapat dengan mudah melewati alat verifikasi usia Meta. Pengguna hanya perlu memasukkan tanggal lahir palsu saat proses pendaftaran tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk memvalidasi data tersebut.

​Selain itu, penyidik menemukan bahwa Meta tidak menyediakan fitur pelaporan yang memadai untuk mengidentifikasi akun di bawah umur. Prosedur tindak lanjut setelah pelaporan juga dinilai tidak efektif, sehingga anak-anak tetap dapat menggunakan layanan tersebut tanpa hambatan.

​Data internal Komisi Eropa mengungkapkan sekitar 10% hingga 12% anak di bawah usia 13 tahun di Uni Eropa masih aktif mengakses Instagram dan Facebook. Angka ini bertolak belakang dengan klaim kepatuhan yang selama ini disampaikan pihak perusahaan.

​"Meta mengabaikan bukti ilmiah yang tersedia yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih muda sangat rentan terhadap potensi bahaya yang disebabkan oleh layanan seperti Facebook dan Instagram," tulis Komisi Eropa dalam keterangan resminya dilansir dari Engadger, Kamis (30/4/2026).

​Executive Vice President Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, memberikan pernyataan tegas terkait isu ini. Dia menyebut Instagram dan Facebook melakukan upaya yang sangat minim untuk mencegah akses anak di bawah usia yang ditentukan.

​Menanggapi temuan tersebut, manajemen Meta menyatakan tetap berkomitmen pada batasan usia pengguna minimal 13 tahun. Perusahaan mengeklaim telah menerapkan berbagai langkah teknis untuk mendeteksi dan menghapus akun yang melanggar ketentuan tersebut.

​"Kami terus berinvestasi dalam teknologi untuk menemukan dan menghapus pengguna di bawah umur. Kami akan membagikan lebih banyak informasi minggu depan mengenai langkah-langkah tambahan yang akan segera digulirkan," ujar perwakilan Meta.

​Investigasi terhadap Meta ini merupakan bagian dari penyelidikan lebih luas yang telah dimulai sejak 2024. Fokus utama otoritas adalah memeriksa potensi adiksi media sosial pada anak serta kepatuhan terhadap regulasi ketat di blok tersebut.

​Langkah tegas Uni Eropa ini muncul di tengah perdebatan panjang mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan perilaku predator.

Beberapa negara anggota bahkan sedang mempertimbangkan larangan total penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Salah satunya ialah Indonesia lewat PP Tunas Komdigi.

​Sebagai solusi teknis, Uni Eropa kini mulai memperkenalkan aplikasi verifikasi usia miliknya sendiri. Aplikasi ini diharapkan menjadi referensi standar bagi negara anggota dan perusahaan teknologi dalam menerapkan perlindungan digital yang lebih kokoh.

​Sebelum putusan final dijatuhkan, Meta diberikan kesempatan untuk mempelajari dokumen hasil investigasi. Perusahaan memiliki hak untuk memberikan tanggapan resmi dan melakukan langkah perbaikan atas isu-isu yang telah diidentifikasi oleh pihak penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Eropa menyatakan bahwa Meta telah melanggar Digital Services Act (DSA). Pelanggaran tersebut terkait kegagalan perusahaan dalam mencegah anak di bawah umur mengakses platform Facebook dan Instagram.

​Otoritas eksekutif Uni Eropa tersebut menilai Meta tidak memiliki sistem verifikasi usia yang memadai bagi konsumen di kawasan tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai standar keamanan digital dan perlindungan data anak pada ekosistem milik Mark Zuckerberg.

​Jika temuan ini terkonfirmasi dalam investigasi final, Meta menghadapi risiko sanksi administratif yang berat. Perusahaan dapat dijatuhi denda hingga 6% dari total pendapatan tahunan globalnya.

​Investigasi menunjukkan bahwa pengguna di bawah 13 tahun dapat dengan mudah melewati alat verifikasi usia Meta. Pengguna hanya perlu memasukkan tanggal lahir palsu saat proses pendaftaran tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk memvalidasi data tersebut.

​Selain itu, penyidik menemukan bahwa Meta tidak menyediakan fitur pelaporan yang memadai untuk mengidentifikasi akun di bawah umur. Prosedur tindak lanjut setelah pelaporan juga dinilai tidak efektif, sehingga anak-anak tetap dapat menggunakan layanan tersebut tanpa hambatan.

​Data internal Komisi Eropa mengungkapkan sekitar 10% hingga 12% anak di bawah usia 13 tahun di Uni Eropa masih aktif mengakses Instagram dan Facebook. Angka ini bertolak belakang dengan klaim kepatuhan yang selama ini disampaikan pihak perusahaan.

​"Meta mengabaikan bukti ilmiah yang tersedia yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih muda sangat rentan terhadap potensi bahaya yang disebabkan oleh layanan seperti Facebook dan Instagram," tulis Komisi Eropa dalam keterangan resminya dilansir dari Engadger, Kamis (30/4/2026).

​Executive Vice President Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, memberikan pernyataan tegas terkait isu ini. Dia menyebut Instagram dan Facebook melakukan upaya yang sangat minim untuk mencegah akses anak di bawah usia yang ditentukan.

​Menanggapi temuan tersebut, manajemen Meta menyatakan tetap berkomitmen pada batasan usia pengguna minimal 13 tahun. Perusahaan mengeklaim telah menerapkan berbagai langkah teknis untuk mendeteksi dan menghapus akun yang melanggar ketentuan tersebut.

​"Kami terus berinvestasi dalam teknologi untuk menemukan dan menghapus pengguna di bawah umur. Kami akan membagikan lebih banyak informasi minggu depan mengenai langkah-langkah tambahan yang akan segera digulirkan," ujar perwakilan Meta.

​Investigasi terhadap Meta ini merupakan bagian dari penyelidikan lebih luas yang telah dimulai sejak 2024. Fokus utama otoritas adalah memeriksa potensi adiksi media sosial pada anak serta kepatuhan terhadap regulasi ketat di blok tersebut.

​Langkah tegas Uni Eropa ini muncul di tengah perdebatan panjang mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan perilaku predator.

Beberapa negara anggota bahkan sedang mempertimbangkan larangan total penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Salah satunya ialah Indonesia lewat PP Tunas Komdigi.

​Sebagai solusi teknis, Uni Eropa kini mulai memperkenalkan aplikasi verifikasi usia miliknya sendiri. Aplikasi ini diharapkan menjadi referensi standar bagi negara anggota dan perusahaan teknologi dalam menerapkan perlindungan digital yang lebih kokoh.

​Sebelum putusan final dijatuhkan, Meta diberikan kesempatan untuk mempelajari dokumen hasil investigasi. Perusahaan memiliki hak untuk memberikan tanggapan resmi dan melakukan langkah perbaikan atas isu-isu yang telah diidentifikasi oleh pihak penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa membuka investigasi formal terhadap Meta Platforms terkait dugaan pelanggaran antitrust dalam pembatasan layanan chatbot kecerdasan buatan (AI) di WhatsApp.

Komisi Eropa sedang mempertimbangkan apakah Meta secara sengaja menghalangi penyedia AI pihak lain untuk menawarkan layanan mereka melalui WhatsApp. Jika terjadi, hal ini akan berpotensi melanggar undang-undang persaingan usaha.

Melansir dari The Verge Jumat (05/12/2025), penyelidikan ini bertujuan untuk "mencegah kemungkinan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap persaingan di ruang AI". Otoritas setempat menyoroti perubahan kebijakan yang dilakukan Meta pada bulan Oktober lalu terkait ketentuan layanan bagi pelaku bisnis.

Dalam pembaruan kebijakan tersebut, Meta melarang perusahaan menggunakan Application Programming Interface (API) platform untuk mendistribusikan chatbot AI pihak ketiga.

"Sebagai akibat dari kebijakan baru tersebut, penyedia AI pesaing mungkin terblokir untuk menjangkau pelanggan mereka melalui WhatsApp," tulis pengumuman Komisi Eropa.

Di sisi lain, regulator menyoroti adanya dugaan perlakuan istimewa di mana layanan AI milik Meta sendiri, yakni 'Meta AI', tetap dapat diakses secara leluasa oleh pengguna di platform tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Meta memanfaatkan posisi dominannya untuk menyingkirkan inovator lain dari ekosistem pesannya yang masif.

Adapun kebijakan kontroversial WhatsApp ini telah berlaku efektif sejak 15 Oktober bagi penyedia AI yang belum memiliki layanan di platform tersebut. Sementara itu, bagi penyedia AI yang sudah beroperasi di WhatsApp, aturan ini akan mulai diberlakukan secara penuh pada 15 Januari 2026.

Dampak dari kebijakan ini sudah mulai terasa di pasar. OpenAI dan Microsoft, dua pemain utama di sektor ini, telah merespons perubahan kebijakan tersebut awal tahun ini dengan mengumumkan bahwa layanan ChatGPT dan Copilot akan dihapus dari platform WhatsApp.

Penyelidikan mendalam ini akan menilai apakah Meta telah melanggar hukum UE yang secara tegas "melarang penyalahgunaan posisi dominan" untuk mempersulit penyedia layanan yang lebih kecil dalam bersaing dengan layanan milik perusahaan dominan.

Meskipun Komisi Eropa tidak menetapkan tenggat waktu khusus untuk penyelesaian investigasi ini, konsekuensi finansial yang dihadapi Meta sangatlah serius. Jika terbukti melanggar aturan antimonopoli blok tersebut, induk usaha Facebook dan Instagram ini dapat menghadapi denda hingga 10 persen dari pendapatan tahunan global perusahaan.

Berdasarkan laporan pendapatan Meta pada 2024, nilai denda tersebut dapat mencapai angka fantastis sebesar US$16,45 miliar atau Rp273 triliun.

Komisioner Persaingan Eropa Teresa Ribera menegaskan urgensi penyelidikan ini di tengah ledakan pasar AI global.

"Pasar AI sedang berkembang pesat di Eropa dan sekitarnya. Kami harus memastikan warga dan bisnis Eropa dapat memperoleh manfaat penuh dari revolusi teknologi ini dan bertindak untuk mencegah petahana digital yang dominan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menyingkirkan pesaing yang inovatif," tegas Ribera dalam pernyataan resminya. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)