IDXChannel—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk memperkuat industri securities crowdfunding (SCF) sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM, seiring meningkatnya peran sektor tersebut dalam menopang perekonomian nasional.

Securities crowdfunding adalah penggalangan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk pengembangan bisnisnya. SCF melibatkan penawaran investasi dalam bentuk saham, sukuk, atau instrumen lainnya kepada sejumlah kecil investor.

Dalam securities crowdfunding, investor tidak hanya memberikan dukungan finansial kepada pemilik usaha, tetapi juga berpeluang mendapatkan keuntungan dari investasi berupa dividen, bunga, atau potensi keuntungan lainnya sesuai kesepakatan dalam penawaran investasi.

Kepala Direktorat Pengawasan Perusahaan Efek 2 dan Layanan Urun Dana OJK, Muhammad Adi Wijoyo, menilai bahwa SCF menjadi instrumen strategis dalam mendukung keberlangsungan UMKM, yang saat ini berjumlah sekitar 65 juta unit usaha.

“Sektor UMKM menyumbang sekitar 60 persen PDB nasional, yang setara dengan nilai kurang lebih 8.573 triliun hingga 9.600 triliun,” ucap Adi di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Lebih lagi, Adi menjelaskan bahwa UMKM menyerap 117 juta pekerja, setara 97 persen dari total angkatan kerja nasional, yang akan menjadikan sektor penyedia lapangan kerja krusial di Indonesia.

Sehingga, SCF menjadi kebijakan OJK dalam mendukung keberlangsungan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Dari sisi industri, perkembangan SCF juga menunjukkan tren positif.

“Terdapat 18 platform penyelenggara yang sudah mempunyai izin OJK, kemudian 611 penerbit dan 196.000 investor, dengan nilai dana yang disalurkan mencapai Rp1,19 T, atau sekarang saat ini sudah mencapai dua koma sekian triliun,” tambah Adi.

Ke depannya, OJK mencatat bahwa akan terus mendorong penguatan industri SCF melalui inovasi digital dan peningkatan akses modal berbasis platform. Secara bersamaan, pengawasan diperketat untuk meningkatkan perlindungan investor, terutama investor ritel.

Beberapa langkah lain yang dilakukan termasuk revisi regulasi terkait SCF serta penerapan sistem pelaporan terintegrasi seperti Apollo untuk mendukung pengawasan berbasis teknologi.

OJK juga menekankan pentingnya peningkatan tata kelola oleh penyelenggara, termasuk pemenuhan kewajiban ekuitas positif yang akan mulai berlaku pada Juli mendatang, serta penguatan proses due diligence terhadap penerbit.

“Saya juga mendorong kolaborasi positif ALUDI dengan KSEI sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam infrastruktur pasar modal Indonesia, termasuk pada SEF dengan dibuatnya platform SEFnet sebagai platform terintegrasi,” kata Adi.

(Eugina Siregar)

Bisnis.com, SURABAYA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai penerbitan obligasi ataupun sukuk daerah adalah momentum yang tepat untuk mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah seiring kebijakan pemotongan dana transfer dari pusat (TKD).

"Obligasi daerah, menurut hemat kami, saat ini adalah momentum yang paling tepat bagi segenap daerah mempersiapkan diri dan untuk menerbitkan obligasi daerah," beber Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng di Surabaya, dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, pascaberjalannya otonomi daerah pada tahun 2004, banyak daerah yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melalukan pemotongan TKD sempat membuat para kepala daerah terkejut dan harus mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBN.

"Transfer DAU, DAK-nya banyak yang dipotong, tapi kan life must go on. Kita tidak boleh bersedih hati dan berhenti berkarya. Salah satu alternatif untuk membiayai kegiatan kita ini adalah lewat obligasi daerah," bebernya.

Oleh sebab itu, penerbitan obligasi daerah saat ini merupakan langkah realistis yang sudah tepat dilaksanakan saat ini. Melchias menegaskan instrumen pembiayaan tersebut juga telah lazim digunakan di berbagai negara.

Dia memaparkan sebanyak 18 negara telah menerapkan obligasi daerah dengan tingkat gagal bayar yang sangat rendah, yakni sekitar 0,1%, jauh di bawah kredit bermasalah perbankan yang berada pada kisaran 2%—5%.

"Kalau ini didukung oleh seluruh fraksi di DPR, tentu prosesnya tidak terlalu lama karena kita sudah punya Undang-Undang Surat Utang Negara. Itu tidak tidak jauh berbeda. Hanya kita lakukan sedikit perbaikan karena ada perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah," ungkapnya.

Melchias pun berharap rancangan undang-undang mengenai surat utang atau obligasi daerah tersebut dapat segera disahkan secepatnya tahun ini guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan sebesar 8% melalui pembiayaan alternatif, sekaligus menjadi instrumen investasi bagi para investor lokal.

Lebih lanjut, Melchias mengutip kajian akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang menyebut potensi penerbitan obligasi daerah di Jawa Timur diperkirakan dapat mencapai Rp4,7 triliun hingga Rp5 triliun, sehingga diprakirakan dapat memacu kencang roda perekonomian daerah.

"Apalagi di Surabaya, Jawa Timur ini kan banyak konglomerat, banyak orang-orang kaya. Daripada uangnya ditaruh di tempat lain, lebih bagus dia beli obligasi daerahnya Jawa Timur untuk membangun kampung halamannya sendiri," katanya.

Mengenai pengawasan, Melchias menyatakan aktivitas jual-beli dana obligasi daerah akan diawasi secara ketat melalui penilaian neraca keuangan daerah oleh berbagai instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga audit auditor independen pasar modal di bawah penguasaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jadi tidak terlalu mudah orang untuk menyalahgunakan dana yang diterbitkan, yang didapat dari penggunaan obligasi karena sebelum menerbitkan obligasi akan ada yang namanya prospektus, dan dalam prospektus itu tujuan penggunaan dananya itu kita dimonitor ketat," pungkasnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Kebutuhan pembiayaan besar dalam transisi energi memerlukan skema alternatif yang inovatif untuk dapat terealisasi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang masih dipandang berisiko tinggi bagi investor.

“Kesenjangan pendanaannya sangat besar, mencapai triliunan dolar tergantung cakupan waktu dan skenario transisi yang dipilih,” kata Ryan Cook, Impact Manager for Sustainable Finance di Climateworks Centre, sebuah lembaga di bawah Monash University Australia, Kamis (20/11/2025).

Cook mengemukakan bahwa pembiayaan ini tidak bisa hanya mengandalkan dukungan pemerintah, mekanisme yang mengakomodasi investasi swasta dan instrumen pendanaan inovatif merupakan kebutuhan mutlak.

Salah satu mekanisme yang tengah banyak dibahas adalah transition bonds, yakni surat utang yang diterbitkan oleh industri beremisi tinggi untuk membiayai peralihan menuju teknologi lebih bersih. Instrumen ini dapat memberi insentif finansial bagi PLTU dan industri terkait untuk menurunkan intensitas emisinya, alih-alih menunggu alih teknologi dari pemerintah atau hibah internasional.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa besar dana yang dibutuhkan, tetapi bagaimana pemerintah dan sektor swasta di kedua negara dapat mengisi celah tersebut. Ini pekerjaan besar dan akan menyibukkan kita dalam waktu lama,” ujar Cook.

Ia menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan tambahan berupa keterbatasan akses pendanaan murah serta risiko investasi yang dinilai lebih tinggi oleh lembaga keuangan global.

Karena itu, struktur pendanaan transisi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menurunkan risiko investasi, misalnya melalui proyek berskala kawasan industri (industrial precinct) seperti yang sedang dikembangkan Climateworks di Indonesia, Vietnam, dan Australia.

Namun Cook juga menilai bahwa momentum transisi energi tetap positif. Biaya pembangkit energi terbarukan kini makin kompetitif dibandingkan energi fosil, sementara risiko aset terlantar di sektor batu bara terus meningkat.

“Ada alasan untuk optimistis. Dinamika investasinya mulai berubah, meski perjalanannya tidak akan mulus,” katanya.