REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz mengancam perekonomian negara-negara di Belahan Bumi Utara. Peringatan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA), dan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

"Perang di Timur Tengah menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah," demikian bunyi pernyataan tersebut pada Jumat (29/5/2026) lalu.

Keempat lembaga tersebut menyebut negara-negara yang rentan menjadi pihak yang paling terdampak oleh kenaikan harga bahan bakar dan pupuk. Namun, negara-negara di Belahan Bumi Utara juga tidak luput dari dampak apabila krisis di Selat Hormuz terus berlanjut.

"Persediaan minyak global sedang berkurang dengan kecepatan mencapai rekor sebagai respons terhadap hilangnya pasokan besar-besaran melalui Selat Hormuz," demikian isi pernyataan tersebut.

Mereka memperingatkan bahwa apabila arus pelayaran tidak kembali normal, penyusutan cepat cadangan minyak global menjelang puncak permintaan musim panas di Belahan Bumi Utara akan meningkatkan risiko terhadap keamanan pasokan bahan bakar, kondisi pasar, dan ketahanan ekonomi secara lebih luas.

Keempat lembaga itu berjanji terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan situasi dan menyelaraskan upaya dalam mendukung negara-negara yang paling terdampak serta menjaga stabilitas ekonomi global.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Washington dan Teheran kemudian mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April.

Perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa hasil yang jelas. Sementara itu, Amerika Serikat mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melakukan stress test untuk menguji ketahanan perbankan dalam menghadapi risiko serta dampak rambatan gejolak global dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), 21-22 April, Rabu (22/4/2026).

"Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko termasuk dampak rambatan gejolak global dari perang Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga," ujar Perry secara virtual.

Bank sentral pun terus mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. Dari sisi insentif likuiditas makroprudensial (KLM), Perry menyebut BI telah memberikan insentif likuiditas bagi perbankan yang mendukung pembiayaan ke sektor prioritas.

Insentif yang digulirkan sejak 16 Desember 2025 ini khususnya kepada perbankan yang menyalurkan kredit pembiayaan ke sektor tertentu khusus penetapan BI atau lending channel. Bank yang mendapatkan insentif juga mereka yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru atau interest rate channel.

"Insentif KLM yang diterima oleh bank pada minggu pertama April 2026 tercatat sebesar Rp427,9 triliun dengan alokasi lending channel Rp358 triliun serta interest rate channel Rp69,9 triliun," terang Perry.

Berdasarkan kelompoknya, KLM disalurkan kepada bank BUMN Rp22,4 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp166,6 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp29,6 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang meliputi sektor pertanian, industri dan hilirisasi. Kemudian, sektor jasa meliputi ekonomi kreatif, industri real estate perumahan, UMKM, koperasi dan industri keberlanjutan.

Pada sisi pertumbuhan, BI melaporkan pertumbuhannya pada Maret 2026 sebesar 9,49% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 9,37% (yoy).

"Pertumbuhan kredit perbankan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi," ucap Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan bahwa ketergantungan tinggi industri farmasi terhadap impor bahan baku dan kemasan berbasis petrokimia di tengah gejolak geopolitik global dapat memicu kenaikan harga obat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut lebih dari 50% komponen kemasan obat berasal dari turunan petrokimia, sedangkan sekitar 30% bahan obat kimia juga berkaitan dengan turunan yang sama parasetamol dan ibuprofen.

Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh sekitar 90% bahan baku, produk antara, hingga biosimilar yang masih didatangkan dari luar negeri. Akibatnya, harga obat domestik rentan terhadap kenaikan.

“Selama ini kita masih aman sampai sekitar 6 bulan ke depan, tapi kalau perang berlanjut tentu akan berpengaruh,” kata Taruna usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa BPOM menyiapkan dua strategi utama untuk menahan tekanan harga. Pertama, relaksasi aturan kemasan agar industri dapat mengganti bahan tanpa melalui proses uji yang panjang, selama aspek keamanan dan stabilitas tetap terjamin.

Langkah ini dinilai dapat membuka ruang substitusi kemasan, seperti mengganti plastik dengan botol atau material lain yang lebih efisien. Menurut Taruna, komponen kemasan berkontribusi sekitar 30% terhadap harga obat, sehingga fleksibilitas ini dinilai krusial untuk menekan biaya.

Dia menyebut strategi berikutnya menyasar diversifikasi sumber impor bahan baku. BPOM memanfaatkan pengakuan sebagai otoritas regulator yang masuk kategori WHO Listed Authority untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam mencari alternatif pemasok.

Selama ini, impor bahan baku farmasi didominasi dari China, India, serta negara Eropa seperti Belanda dan Swiss, serta sebagian dari Amerika Serikat (AS). Ke depan, pemerintah mulai menjajaki sumber baru, termasuk dari kawasan Pasifik dan Rusia.

Taruna menilai penguatan posisi regulator Indonesia di tingkat global menjadi modal untuk membuka akses pasokan dari negara lain sebagai substitusi impor.

“Dengan posisi ini, kita punya bargaining untuk mencari sumber lain, sehingga ketergantungan tidak hanya pada negara tertentu,” ujarnya.

Dengan demikian, BPOM menargetkan kombinasi kedua strategi tersebut dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan obat setidaknya hingga akhir tahun. Namun, risiko tetap terbuka apabila konflik di Timur Tengah terus tereskalasi.

Menurut Taruna, aspek ketersediaan menjadi prioritas utama di atas harga. Pasalnya, obat tidak memiliki substitusi langsung seperti halnya bahan pangan.

“Kalau obat tidak tersedia, walaupun harganya murah tetap tidak bisa dimanfaatkan. Itu yang kita jaga,” pungkasnya.

Perusahaan ritel fesyen asal Swedia, H&M berencana menutup 160 gerai pada 2026. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar perusahaan untuk memprioritaskan bisnis e-commerce dan mengoptimalkan gerai-gerai unggulan.

Perusahaan sebelumnya telah menutup 163 gerai di seluruh dunia dan menggeser fokus bisnis ke e-commerce dan investasi di lokasi-lokasi yang paling menguntungkan.

Sepanjang kuartal pertama tahun ini, raksasa ritel itu dilaporkan mencatat penurunan laba saat tengah menyesuaikan bisnis ke daring dan memangkas sebagian toko mereka.

"Optimalisasi portofolio toko memberikan dampak yang agak negatif terhadap penjualan kuartal pertama 2026, akibat penutupan dan pembangunan kembali toko," ungkap pihak H&M dalam laporan pendapatan mereka mengutip The Sun pada Kamis (9/4).

"Namun, untuk tahun penuh 2026, efek penjualan dari optimalisasi toko diperkirakan akan sedikit positif," tambahnya.

Perusahaan menjelaskan, upaya optimalisasi toko bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi sekaligus mengurangi biaya yang terkait dengan staf dan kelebihan inventaris.

[Gambas:Youtube]

Adapun faktor besar yang melandasi restrukturisasi H&M adalah penekanan pada bisnis e-commerce. Belanja online menyumbang 30 persen dari total pendapatan peritel tersebut.

"Pelanggan terinspirasi dan memiliki produk yang tersedia sehingga mereka dapat berbelanja dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun cara yang mereka pilih (di toko,situs web, pasar digital, dan media sosial)," ujar manajemen.

Di sisi lain, para ahli menilai penurunan drastis terkait rencana H&M untuk menutup 160 gerai merupakan bagian dari tren industri.

"Pembeli lebih mementingkan nilai, lebih sering berbelanja daring, dan kurang loyal terhadap toko fisik tradisional," kata Dominick Miserandino, CEO Retail Tech Media Nexus kepada The U.S. Sun. "Itulah sebabnya kita melihat begitu banyak perusahaan goyah. Kondisi ekonominya memang sulit."

Pada Kamis (25/3) lalu, manajemen perang Timur Tengah yang berkepanjangan dapat memberikan "dampak signifikan" pada belanja konsumen. Hal itu berpotensi menyulitkan upaya peritel fesyen untuk mengejar pesaingnya seperti Zara, dan merek-merek diskon asal China.

Saham grup ritel fesyen asal Swedia ini merosot hingga 6,6 persen setelah penjualan Maret yang lesu, sekaligus menutupi kenaikan laba periode Desember-Februari yang sedikit lebih besar dari perkiraan berkat kontrol biaya yang ketat, mengutip Reuters.

Lonjakan harga energi sejak dimulainya perang Iran telah memicu kekhawatiran akan inflasi dan menahan permintaan konsumen, yang berpotensi menekan bisnis peritel.

CEO H&M Daniel Erver mengatakan sejauh ini perusahaan belum melihat dampak langsung pada permintaan secara keseluruhan, namun memperingatkan bahwa krisis yang berkepanjangan dapat memberikan "dampak signifikan" pada perilaku konsumen.

"Konflik yang terus berlanjut, seperti harga energi yang terus tinggi akan menciptakan tekanan inflasi pada konsumen yang sebelumnya sudah mengalami tekanan inflasi berat," katanya kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

"Konflik panjang juga dapat menciptakan tekanan biaya tambahan," tambahnya.

Peritel pesaing asal Inggris, Next sebelumnya menyatakan bahwa perang kemungkinan akan meredam permintaan sekaligus menaikkan biaya dan harga jual.

H&M melaporkan kenaikan laba operasional kuartal pertama sebesar 26 persen dibanding tahun lalu menjadi 1,51 miliar crown atau sekitar US$162 juta. Angka tersebut, melampaui rata-rata perkiraan yakni 1,39 miliar dalam jajak pendapat analis LSEG. Ini menandai kuartal ketiga berturut-turut di mana laba meningkat, meskipun penjualan sedang lesu.

"Menjelang akhir kuartal, koleksi musim semi kami diterima dengan baik dan berkontribusi pada tren penjualan positif, yang juga berlanjut hingga Maret," ujar Erver.

Meskipun begitu, angka penjualan turun 1 persen saat H&M memprediksi kenaikan 1 persen pada Maret.

"Hanya 1 persen, agak mengecewakan mengingat komentar manajemen bahwa koleksi musim semi telah diterima dengan baik," kata analis Alphavalue Jie Zhang.

Erver mengatakan dampak perang terhadap H&M masih terbatas karena eksposur penjualan yang kecil di Timur Tengah, di mana toko-toko dijalankan oleh pewaralaba (franchisee). Perusahaan juga sedikit terdampak akses pengiriman jalur udara karena sebagian besar barang diangkut melalui laut dan darat.

Analis Inderes Lucas Mattsson mengatakan masih terlalu dini untuk berspekulasi tentang efek potensial perang, namun hal itu tetap perlu diwaspadai.

"Kami tidak melihat pertumbuhan penjualan yang kuat di 2026, justru karena mereka belum menunjukkan tren atau pola yang jelas mengenai hal itu," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Emirat Arab (UEA) angkat bicara soal gencatan senjata selama dua pekan antara Iran dan Amerika Serikat untuk meredakan ketegangan geopolitik yang telah mengganggu stabilitas kawasan dan ekonomi global.

Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri menegaskan bahwa jeda konflik tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong solusi damai yang berkelanjutan, di tengah dampak perang yang kian meluas ke berbagai sektor.

Menurutnya, UEA bersama negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) dan Yordania sejak awal konsisten mendorong de-eskalasi melalui jalur diplomasi, termasuk seruan gencatan senjata.

“Uni Emirat Arab dan negara-negara sahabat di GCC serta Yordania selalu menyerukan de-eskalasi, gencatan senjata, dan dialog melalui jalur diplomatik,” ujarnya dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menilai periode dua pekan tersebut menjadi jendela penting untuk membangun kesepahaman baru yang dapat mengarah pada stabilitas dan pemulihan kawasan.

“Kami sangat berharap ini menjadi momentum yang tepat untuk membahas langkah ke depan, membahas perdamaian dan stabilitas, dan kami berharap dalam dua pekan ke depan akan tercapai hasil yang baik,” katanya.

Abdulla menekankan bahwa konflik yang berlangsung telah menimbulkan dampak luas, tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga secara global, termasuk gangguan rantai pasok dan lonjakan harga energi.

Dia mengingatkan bahwa gangguan tersebut berpotensi memperburuk kondisi ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, konflik juga telah memicu dampak kemanusiaan yang signifikan, mulai dari korban jiwa hingga terganggunya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

“Kami telah melihat korban luka, kami telah melihat kematian, kami telah melihat orang kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.

Dalam konteks tersebut, UEA menilai bahwa eskalasi konflik hanya akan memperburuk situasi dan tidak memberikan manfaat bagi pihak mana pun.

Dia menegaskan bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap dampak konflik, sehingga upaya kolektif untuk menjaga stabilitas menjadi keharusan.

Iran Tolak Usulan

Di sisi lain, Iran menolak dengan tegas usulan gencatan senjata yang disampaikan oleh mediator Pakistan. Dilaporkan dari kantor berita resmi IRNA, Iran disebut telah menolak gencatan senjata dan menolak untuk membuka kembali Selat Hormuz. Iran menyebut bahwa mereka hanya menginginkan pengakhiran perang secara permanen.

Mengutip Channel News Asia, IRNA juga melaporkan bahwa Iran telah mengajukan 10 klausul untuk mengakhiri perang, yang terdiri dari pengakhiran konflik di kawasan tersebut, protokol untuk jalur aman melalui Selat Hormuz, pencabutan sanksi, dan rekonstruksi.

Di tengah konflik yang kian memanas ini, Trump mengancam akan menghujani Iran dengan “neraka” jika tidak mencapai kesepakatan untuk membuka Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital untuk pasokan energi global. Dalam konferensi persnya, Trump mengatakan bahwa Iran dapat “dilenyapkan” dalam satu malam.

Tak hanya itu, Trump juga bersumpah akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan Iran, mengabaikan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan menjadi kejahatan perang atau mengasingkan 93 juta penduduk Iran.

“Setiap jembatan di Iran akan hancur lebur dan setiap pembangkit listrik di Iran akan gulung tikar, terbakar, meledak, dan tidak akan pernah digunakan lagi,” tutur Trump, dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (8/4).

Menanggapi ancaman Trump, Komando militer gabungan tertinggi Iran menyebut Trump mengalami delusi dan menilai peringatan Trump sebagai retorika kasar, arogan, dan ancaman tanpa dasar. Selain itu, wakil Menteri Olahraga Iran, Alireza Rahimi juga menyerukan kepada para seniman dan atlet untuk membentuk rantai manusia di pembangkit listrik di seluruh negeri.

“Kita akan bergandengan tangan untuk mengatakan: Menyerang infrastruktur publik adalah kejahatan perang,” tulis Rahimi di akun media sosial X.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, menyebut stok ikan dinilai aman hingga Juni 2026.

Informasi ini Trenggono sampaikan saat membicarakan dampak perang pada sektor perikanan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Pada kesempatan itu, Trenggono menyebut pihaknya memantau komoditas utama perikanan di delapan kota besar.

“Berdasarkan hasil pemantauan, kami dapat melaporkan bahwa status ketersediaan ikan berada pada kategori aman hingga Juni 2026,” kata Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan produksi ikan nasional mencapai 10,57 juta ton selama April hingga Desember 2026.

Rinciannya, sebanyak 5,42 juta ton ikan tangkap dan 5,15 juta ton ikan budidaya.

Trenggono menyebut, kelautan dan perikanan menjadi sektor yang paling terdampak kenaikan harga minyak dunia.

Perang antara Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran yang menutup Selat Hormuz membuat harga minyak dunia melonjak.

“Soal penggunaan bahan bakar minyak untuk para nelayan, yang 100% hingga saat ini masih menggunakan bahan bakar minyak,” ujar Trenggono.

Selain biaya operasional yang membengkak, sektor kelautan dan perikanan juga tertekan akibat biaya distribusi yang semakin mahal.

Kondisi itu dinilai bisa membuat volume ekspor produk kelautan dan perikanan merosot.

Adapun volume ekspor sektor kelautan perikanan mencapai 6,27 miliar dollar AS pada 2025.

“Rantai pasok dari hasil perikanan juga berpotensi mengakibatkan penurunan volume ekspor, hingga penurunan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global,” tutur Trenggono.

Pada saat yang bersamaan, sektor kelautan dan perikanan juga akan dihadapkan pada fenomena El Nino Godzilla yang dinilai berpotensi menekan kawasan lautan.

“Termasuk peningkatan kerentanan terhadap kerusakan ekosistem, pesisir, dan laut,” kata Trenggono.

Kenaikan suhu akibat cuaca panas bisa meningkatkan penguapan (evaporasi) yang membuat tingkat keasinan (salinitas) melonjak.

Dampaknya, risiko wabah penyakit pada sejumlah komoditas budidaya bisa meningkat.

“Berpotensi mempercepat degradasi ekosistem karbon biru yang pada akhirnya dapat meningkatkan emisi karbon secara signifikan,” tutur Trenggono.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi keluhan warga mengenai kenaikan harga plastik di Indonesia sebagai imbas dari eskalasi perang Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran.

Menanggapi kepanikan yang muncul di kalangan konsumen pasar tradisional, Pramono mengimbau agar warga tidak merespons situasi ini secara reaktif.

"Sehingga dengan demikian nggak perlu panic buying karena semua kebutuhan utama itu stoknya lebih dari cukup," ujar Pramono di Pasar Gardu Asem, Jakarta Pusat, Senin (6/4).

Pramono memberikan jaminan bahwa ketahanan rantai pasok pangan dan barang pokok lainnya di wilayah Jakarta sangat aman untuk menghadapi ketidakpastian kondisi global saat ini.

Pramono juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selalu turun tangan mengawasi pergerakan harga demi menjaga stabilitas ekonomi ibu kota.

"di Jakarta sampai dengan hari ini kami memantau harian, inflasinya masih terjaga dengan baik," ujar Pramono.

Kenaikan harga dan kelangkaan plastik yang dipicu gangguan pasokan global, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz yang mendorong biaya logistik dan energi, mulai dirasakan industri dalam negeri.

Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga produk makanan dan minuman dalam kemasan.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyebut tekanan terhadap industri semakin berat akibat kenaikan biaya bahan baku, energi, serta fluktuasi nilai tukar.

"Jadi saya kira dampaknya sangat luar biasa ya. Pertama, tentunya yang paling cepat itu adalah kenaikan nilai tukar ya. Nilai tukar rupiah dan energi, ini sangat berat sekali buat industri. Karena kita banyak sekali yang harus beli dalam dolar AS. Ini yang paling berat," kata Adhi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, terutama plastik.

Pasalnya, pasokan bahan baku plastik selama ini banyak berasal dari Timur Tengah.

Namun, produsen di kawasan tersebut dilaporkan tidak dapat berproduksi atau mengalami penurunan produksi secara signifikan sehingga ketersediaan plastik di pasar menjadi sangat berkurang.

Menurut Adhi, industri hulu plastik di dalam negeri juga mengalami penurunan produksi hingga sekitar sepertiga kapasitas. Bahkan, sejumlah pemasok dilaporkan tidak dapat berproduksi karena keterbatasan bahan baku.

Di tengah kondisi tersebut, harga plastik melonjak signifikan. Ia menyebut kenaikan harga di tingkat produsen berkisar 30 persen hingga 60 persen, bahkan di tingkat pedagang bisa mencapai dua kali lipat akibat keterbatasan stok.

"Saya dapat info juga bahkan beberapa pedagang plastik itu menaikkan harga bisa sampai 100 persen karena mereka merasa stoknya terbatas, sementara dibutuhkan," kata Adhi.

Kenaikan harga dan kelangkaan ini dinilai akan berdampak langsung pada harga produk kemasan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki daya tahan stok terbatas.

"Sudah pasti naik (harga produk kemasan), karena ini mau tidak mau. Apalagi kalau perusahaan kecil, industri kecil menengah itu ketahanan industri itu kan rentan, mereka stoknya tidak banyak. Begitu mereka stoknya habis, mau enggak mau mereka langsung harga naik karena sangat tidak mungkin sekali ini jadi berat," ujarnya.

Ia mengingatkan kondisi ini berpotensi mendorong inflasi serta berdampak pada ketahanan pangan, karena keterbatasan kemasan dapat menghambat distribusi produk.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) akan menyiapkan langkah antisipasi atas dampak perang di kawasan Timur Tengah terhadap penerimaan APBN ke depannya.

Untuk diketahui, penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami tekanan sehingga terkontraksi dua bulan berturut-turut pada Januari dan Februari 2026. Pertumbuhannya negatif yakni 14% (yoy) pada Januari 2026 dan 14,7% (yoy) pada Februari 2026.

"Bea Cukai mencermati perkembangan dinamika global, termasuk meningkatnya tensi geopolitik internasional, karena hal tersebut dapat memengaruhi arus perdagangan dan pergerakan harga komoditas," terang Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Kemenkeu Budi Prasetyo kepada Bisnis saat dimintai konfirmasi, Selasa (31/3/2026).

Budi mengatakan pihaknya saat ini masih memonitor dan mengevaluasi dampak perang terhadap kinerja ekspor-impor serta imbasnya secara khusus ke penerimaan kepabeanan. "Langkah antisipatif akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi serta dinamika perdagangan global," lanjutnya.

Apabila melihat ke dua bulan sebelumnya, APBN 2026 sampai dengan 28 Februari telah membukukan penerimaan sebesar Rp44,9 triliun atau turun 14,7% (yoy) dari Februari 2025 yakni Rp52,6 triliun. Artinya, penerimaan kepabeanan dan cukai turun sekitar Rp7,7 triliun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu .

Dari tiga pos penerimaan kepabeanan dan cukai, kontraksi terdalam terjadi pada penerimaan bea keluar yakni 48,8% (yoy) sehingga penerimaan terealisasi hanya Rp2,8 triliun. Faktor utamanya saat itu adalah penurunan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Kendati demikian, pos penerimaan bea keluar masih tergolong lebih kecil dari penerimaan cukai. Apabila berdasarkan data sampai Februari 2026, setoran cukai senilai Rp34,4 triliun memiliki porsi hingga 76,6% terhadap keseluruhan pendapatan bea cukai yakni Rp44,9 triliun.

Khusus penerimaan cukai, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026), mengeklaim penerimaan cukai bakal mulai pulih sejalan dengan kenaikan produksi hasil tembakau atau rokok pada Januari 2026. Sebab, pada dua bulan pertama 2026, setoran CHT anjlok akibat penurunan produksi rokok akhir 2025.

"Kami mulai lihat kenaikan jumlah produksi di awal 2026 dan seperti diketahui, pita cukai bisa dilekatkan selama dua bulan ke depan. Jadi kami akan lihat moga-moga dalam dua bulan ke depan ini akan lebih baik untuk penerimaan cukai," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang bahwa pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam meredam dampak gejolak global imbas perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa terdapat potensi disrupsi berkepanjangan dan tekanan inflasi global maupun domestik dari situasi tersebut, sehingga pihaknya turut memberikan sejumlah rekomendasi.

“Dalam jangka pendek, fokus utama adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan menahan transmisi guncangan global ke perekonomian domestik,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Dia memerinci, fokus jangka pendek tersebut mencakup langkah untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui pengendalian harga energi, nilai tukar, dan kelancaran logistik rantai pasok.

Pemerintah juga dinilai perlu membatasi transmisi tekanan global dengan kebijakan yang adaptif dan terukur, berbasis pemetaan sektor, serta komunikasi yang jelas kepada dunia usaha agar tidak menimbulkan disrupsi pada aktivitas produksi dan rantai pasok.

Selain itu, Apindo menilai bahwa konsumsi domestik perlu diperkuat beriringan dengan stimulus yang ditargetkan untuk industri padat karya, serta agar daya saing dunia usaha dijaga melalui dukungan likuiditas, penurunan biaya tinggi, deregulasi, hingga penghapusan hambatan berusaha.

“Sementara dalam jangka menengah hingga panjang, diperlukan strategi struktural untuk meningkatkan resiliensi ekonomi,” sambung Shinta.

Terkait ini, dia menilai pemerintah perlu mempercepat ketahanan energi nasional melalui penguatan energi alternatif, serta memastikan bauran energi selaras dengan kesiapan infrastruktur dan daya saing industri.

Pihaknya juga menggarisbawahi pentingnya penguatan sektor hulu domestik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, bersamaan dengan menjaga daya beli masyarakat dan biaya logistik dunia usaha melalui reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur.

“Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, tekanan global ini diharapkan tidak mengganggu stabilitas ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Shinta.

Dalam perkembangan terakhir, pemerintah telah mematangkan skema efisiensi anggaran hingga work from home (WFH) sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang membuat harga minyak mentah naik di atas asumsi APBN 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa berbagai opsi kebijakan telah dikaji dalam rapat koordinasi (Rakor) antar kementerian/lembaga (K/L) pada Sabtu (28/3/2026). Rakor tersebut, sambungnya, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perumusan sejumlah kebijakan ekonomi di tengah dinamika global saat ini.

"Dalam rapat ini dibahas berbagai langkah strategis, mulai dari pengaturan work from home secara adaptif, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, penguatan kebijakan B50, hingga usulan penghematan energi nasional," jelas Airlangga melalui akun Instagram @airlanggahartarto_official, Minggu (29/3/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pengrajin tahu di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung menaikkan harga tahu terhitung Selasa (31/3/2026) imbas kenaikan harga kedelai mencapai Rp 10.600 per kilogram. Mereka pun mengeluhkan kenaikan sejumlah bahan pokok penunjang seperti kunyit, dan plastik pembungkus tahu.

Ketua Paguyuban Pengrajin Tahu dan Tempe Jawa Barat Muhammad Jamaludin mengatakan para pengrajin tahu Cibuntu mulai menaikan harga tahu per papan Rp 60.000 menjadi Rp 62.000. Ia menyebut kenaikan harga tahu disebabkan bahan-bahan produksi naik mulai dari kedelai, dan plastik.

"Sekarang tahu mulai hari ini ada kenaikan harga. Jadi dari Rp 60.000 per papan, sekarang Rp 62.000 per papan. Naik Rp 2.000, karena bahan-bahan naik, kedelai naik, plastik paling tinggi naiknya," ucap dia ditemui di sentra tahu Cibuntu, Selasa (31/3/2026).

Ia menuturkan satu papan tahu bisa berisi 80 hingga 120 tahu. Jamaludin mengatakan harga bahan baku tahu yaitu kedelai merek bola naik menjadi Rp 10.600 hingga Rp 10.700 per kilogram. Sedangkan kedelai merek Kanada di angka Rp 10.300 per kilogram.

"Naiknya tinggi dari sebelum puasa pokoknya, normalnya Rp 8.000-an. Sekarang Rp 10.000 lebih," kata dia.

Jamaludin menduga kenaikan harga kedelai yang berpengaruh ke harga tahu disebabkan dampak perang timur tengah Iran-Amerika. Selain itu, harga plastik pembungkus tahu pun mengalami kenaikan.

"Ngaruh, ngaruh besar karena kan seperti plastik, biji plastiknya dari luar. Kedelai juga dari impor. Kedelai, impor Amerika kebanyakan, terus Kanada juga ada," kata dia.

Meski harga kedelai naik, ia menyebut stoknya masih tersedia. Dengan kondisi saat ini, Jamaludin memprediksi bahwa harga kedelai berpotensi naik kembali di tengah wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kalau harga BBM naik kemungkinan nyampe Rp 65.000 per papan," kata dia.

Sedangkan harga kedelai pernah mencapai harga tertinggi sebesar Rp 14.000 terjadi pada tiga tahun lalu. Dengan situasi itu, ia mengatakan para pengrajin melakukan siasat dengan menaikkan harga dan mengecilkan tahu agar tidak mengalami kerugian besar.

"Ya, perajin banyak yang merugi, berkurang keuntungan. Kebanyakan sih merugi makanya kita siasatinnya harus naikin harga juga atau diperkecil ukuran," kata dia.

Kebiasaannya, ia menyebut kenaikan harga kedelai tidak terlalu besar. Sejumlah masyarakat pun banyak yang bertanya-tanya mengenai kenaikan harga tahu.

"Alhamdulillah daya beli sih masih tinggi sih setelah lebaran ini," kata dia.

Ia menambahkan pihaknya dapat melakukan mogok apabila harga kedelai dan tahu tidak terkendali. Sebab pengrajin tahu akan mengalami kerugian signifikan.

Salah seorang penjual tahu Yanto (50 tahun) mengaku sudah mendapatkan kabar kenaikan harga tahu per papan. Ia pun berencana menaikkan harga tahu yang akan dijual ke konsumen.

"Paling naik dari Rp 12 ribu satu bungkus, sekarang jadi Rp 13 ribu," kata dia.

Ia mengaku masyarakat pasti akan merasa keberatan dengan kenaikan harga tahu.

(N-Muhammad Fauzi Ridwan)

========================

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen makanan ringan, PT Siantar Top Tbk. (STTP) tengah bersiap menghadapi dampak berantai dari perang yang berkecamuk antara Iran-AS. Tidak hanya menaikkan harga bahan baku produksi, perang dinilai bakal turut memanaskan harga plastik packaging sebagai kemasan utama produk Siantar Top.

Direktur Utama Siantar Top Armin memprediksi kenaikan harga pada plastik bakal menjadi aral yang melintang bagi kinerja perseroan pada 2026. Namun, upaya pengendalian biaya berusaha dijalankan perseroan agar menaikkan harga jual menjadi opsi terakhir yang dapat dipilih perseroan.

Data Trading Economics menunjukkan, harga Polyethylene sebagai bahan baku utama kemasan makanan, telah melonjak di atas 9.000 yuan China per ton pada Maret 2026. Angka ini mencerminkan kenaikan 45% sepanjang tahun berjalan 2026 (year-to-date/YtD) dan sekaligus menyentuh level tertinggi sejak 4 tahun terakhir.

”Kami pasti cara mengatasinya itu dengan supplier kami. Kami coba kontrak lebih banyak yang bisa kami dapatkan dan kami cari pemasok yang bisa lebih memasok kami. Itu yang kami lakukan,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (30/3/2026).

Selain bahan baku kemasan, STTP juga mengkhawatirkan ihwal kenaikan harga bahan baku produksi. Hanya saja, di tengah kondisi yang tidak pasti, Armin menegaskan bahwa pihaknya memilih menahan diri untuk menaikkan harga.

Menurutnya, dalam kondisi perang, semua harga kebutuhan pokok berpotensi naik. Dengan begitu, turut menaikkan harga di tengah daya beli masyarakat yang lesu, berpotensi mendorong lesunya penjualan bagi perusahaan.

”Tinggal kami lihat, dengan naiknya bahan itu, kami lihat dampaknya terhadap profit kami. Ya kalau masih bisa kami bertahan, yang penting tidak dalam, ya kami jalani dulu dengan kondisi ekonomi saat ini. Karena kami tidak bisa semena-mena langsung menaikkan harga, kami juga belum tahu daya beli itu seperti apa nantinya,” katanya.

Salah satu upaya yang dilakukan perseroan adalah menjajaki kontrak baru dengan supplier lain di kawasan Asia. Hal itu dilakukan sembari berharap perang tidak akan berlangsung lebih lama.

Hanya saja, jika perang terjadi dalam jangka waktu yang panjang, Armin menilai bahwa menaikkan harga sebagai strategi bisnis tidak lagi dapat dielakkan.

”Tapi kalau memang situasinya sudah tidak memungkinkan, mau tidak mau ya kami harus adjust harga ya,” katanya.

Armin menilai, peran pemerintah penting dalam kondisi ini. Pemerintah diminta untuk mulai mengatur lonjakan harga yang terjadi pada kemasan berbahan dasar plastik. Pasalnya, sebagian besar industri makanan bergantung pada bahan baku ini.

”Harusnya kalau tidak diatasi oleh pemerintah terhadap material plastik ini, Indonesia bisa collaps. Bayangkan saja, barang makanan apa yang tidak dibungkus dengan plastik? Kalau industri enggak ada bahan, enggak bisa produksi, karyawannya enggak kerja,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan adanya kenaikan harga bahan baku poliester yang berasal dari turunan minyak bumi sebagai imbas dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran di Timur Tengah.

Government Relations API, Geraldi Halomoan menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan baku poliester yang mencakup paraxylene (PX), polyethylene terephthalate (PET) hingga monoethylene glycol (MEG) itu diiringi kebutuhan yang tinggi di dalam negeri.

Pasalnya, dia menyebut produk pakaian di Tanah Air didominasi oleh campuran antara poliester dengan kapas maupun rayon.

“Dengan adanya perang di Timur Tengah ini seluruh pelaku usaha TPT itu waspada. Karena berdampak secara langsung yaitu bahan baku,” kata Geraldi saat ditemui usai rapat di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa kekhawatiran pelaku usaha tekstil juga timbul dari sisi kenaikan biaya logistik.

Menurutnya, ancaman krisis energi seperti bahan bakar minyak akibat situasi perang ini dapat berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil di Tanah Air.

Geraldi lantas menyampaikan dampak perang terhadap ekspor TPT Indonesia ke Timur Tengah. Meskipun porsinya tak besar, API memandang bahwa biaya ekspor dapat membengkak.

“Karena kan kalau kita ekspor itu kan pasti ada semacam jaminan, asuransi segala macam. Itu juga kan pasti akan meningkat karena dampak perang. Belum lagi pemutaran rute dan segala macamnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mengungkap bahan baku berupa monoetilen glikol (MEG) untuk produksi tekstil 85% dipasok dari Timur Tengah. Untuk mengantisipasi gangguan produksi, pelaku usaha mendorong sejumlah stimulus.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, pasokan yang tersendat imbas konflik panas di Timur Tengah dipastikan akan mengungkit biaya logistik, mulai dari biaya asuransi hingga waktu transportasi yang akan bertambah.

"Ekspor ke Eropa pasti akan terganggu karena biaya logistik dan waktu pengiriman," kata Redma kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).