REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz mengancam perekonomian negara-negara di Belahan Bumi Utara. Peringatan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA), dan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

"Perang di Timur Tengah menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah," demikian bunyi pernyataan tersebut pada Jumat (29/5/2026) lalu.

Keempat lembaga tersebut menyebut negara-negara yang rentan menjadi pihak yang paling terdampak oleh kenaikan harga bahan bakar dan pupuk. Namun, negara-negara di Belahan Bumi Utara juga tidak luput dari dampak apabila krisis di Selat Hormuz terus berlanjut.

"Persediaan minyak global sedang berkurang dengan kecepatan mencapai rekor sebagai respons terhadap hilangnya pasokan besar-besaran melalui Selat Hormuz," demikian isi pernyataan tersebut.

Mereka memperingatkan bahwa apabila arus pelayaran tidak kembali normal, penyusutan cepat cadangan minyak global menjelang puncak permintaan musim panas di Belahan Bumi Utara akan meningkatkan risiko terhadap keamanan pasokan bahan bakar, kondisi pasar, dan ketahanan ekonomi secara lebih luas.

Keempat lembaga itu berjanji terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan situasi dan menyelaraskan upaya dalam mendukung negara-negara yang paling terdampak serta menjaga stabilitas ekonomi global.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Washington dan Teheran kemudian mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April.

Perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa hasil yang jelas. Sementara itu, Amerika Serikat mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump, Kamis (21/5/2026) lalu, mengatakan AS menentang segala bentuk pungutan tol terhadap pengiriman barang melalui Selat Hormuz. Ia juga menegaskan Iran tidak akan diizinkan menyimpan uranium yang diperkaya.

"Kami tidak menginginkan tol. Ini adalah jalur air internasional. Mereka tidak mengenakan tol saat ini," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, dikutip laman Anadolu Agency.

Trump mengklaim Iran menderita kerugian finansial besar akibat pembatasan aktivitas pengiriman barang. Ketika ditanya apakah Iran dapat mempertahankan persediaan uranium yang diperkaya dalam pengaturan apa pun di masa mendatang, Trump menjawab dengan tegas.

"Tidak, kami akan mendapatkan uranium yang diperkaya; kami akan mendapatkannya. Kami tidak membutuhkannya. Kami tidak menginginkannya. Kami mungkin akan menghancurkannya setelah mendapatkannya, tetapi kami tidak akan membiarkan mereka memilikinya," kata Trump.

Trump kembali menegaskan AS tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. "Saat ini, kami sedang bernegosiasi, dan kita lihat saja nanti, tetapi kita akan mendapatkannya dengan cara apa pun. Mereka tidak akan memiliki senjata nuklir," katanya.

Trump mengatakan AS sedang memantau negosiasi yang dilaporkan berlangsung antara Iran dan Oman mengenai kemungkinan pungutan tol di Selat Hormuz. Ia juga menegaskan pasukan AS mempertahankan kendali penuh atas lalu lintas maritim di jalur air strategis tersebut.

Ketika ditanya apakah dapat diterima jika Iran bernegosiasi dengan Oman untuk memformalkan pungutan tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, Trump berkata, "Yah, kami sedang mempertimbangkannya; kami mendengarnya."

Trump kemudian mengklaim AS telah memberlakukan blokade yang efektif di wilayah tersebut. "Kami memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz, seperti yang Anda ketahui, dengan blokade kami. Blokade tersebut 100 persen efektif. Tidak ada yang bisa melewatinya. Ini seperti tembok baja," kata Trump.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa pembicaraan dengan Amerika Serikat bertujuan untuk mempertahankan hak Iran, bukan sebagai bentuk penyerahan diri di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.

Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita pemerintah IRNA pada Minggu, Pezeshkian mengatakan dialog atau negosiasi tidak boleh dimaknai sebagai kemunduran dari posisi Teheran.

“Jika ada pembicaraan tentang dialog atau negosiasi, itu tidak berarti menyerah atau mundur, tetapi bertujuan untuk mengamankan hak bangsa Iran dan secara kuat mempertahankan kepentingan nasional,” ujar Pezeshkian, dikutip dari Anadolu, Senin (11/5/2026)

Ia juga menegaskan Iran tidak akan tunduk kepada pihak yang dianggap sebagai musuh. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat gugus tugas yang membahas rekonstruksi kerusakan akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut memicu aksi balasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu Washington di kawasan Teluk, termasuk gangguan terhadap lalu lintas di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis bagi perdagangan energi global.

Upaya meredakan konflik sempat menghasilkan gencatan senjata pada 8 April melalui mediasi Pakistan. Namun, perundingan lanjutan di Islamabad belum berhasil menghasilkan kesepakatan permanen untuk mengakhiri konflik. Gencatan senjata kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump tanpa batas waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Iran mengajukan proposal tandingan terhadap rencana perdamaian yang diajukan Washington. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa proposal tersebut mencakup tuntutan kompensasi dari Amerika Serikat serta penegasan kedaulatan Teheran atas Selat Hormuz.

Selain itu, Iran juga menuntut pencabutan sanksi serta pelepasan aset negara yang dibekukan di luar negeri. Teheran menolak rencana perdamaian yang diajukan Washington karena dinilai mengharuskan Iran tunduk pada “tuntutan berlebihan” dari Presiden Trump.

Menanggapi proposal terbaru Iran, Trump melalui platform Truth Social pada Minggu (10/5/2026), mengatakan telah meninjau respons tersebut dan menyebutnya “sepenuhnya tidak dapat diterima.”

Sejak 13 April 2026, Amerika Serikat juga dilaporkan menerapkan blokade angkatan laut terhadap lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz, yang semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.