Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) telah menyalurkan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp418,1 triliun hingga minggu pertama Juni 2026 sebagai upaya menjaga likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bank sentral akan terus mengoptimalkan implementasi insentif KLM agar fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika kebijakan moneter.

"Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan implementasi insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendukung penyaluran kredit perbankan kepada sektor-sektor prioritas sehingga tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Kamis (18/6/2026).

Hingga minggu pertama Juni 2026, total insentif KLM yang disalurkan kepada industri perbankan mencapai Rp418,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp355,6 triliun disalurkan melalui lending channel, sedangkan Rp62,5 triliun melalui interest rate channel.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen yang diandalkan BI untuk menjaga likuiditas perbankan di tengah ketidakpastian global sekaligus memastikan ruang ekspansi kredit tetap terbuka meskipun terjadi penyesuaian arah kebijakan moneter.

Insentif KLM juga diharapkan mampu membantu perbankan mengelola biaya dana dan menjaga fungsi intermediasi, terutama apabila tekanan terhadap suku bunga meningkat seiring perkembangan kondisi ekonomi dan pasar keuangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melakukan stress test untuk menguji ketahanan perbankan dalam menghadapi risiko serta dampak rambatan gejolak global dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), 21-22 April, Rabu (22/4/2026).

"Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko termasuk dampak rambatan gejolak global dari perang Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga," ujar Perry secara virtual.

Bank sentral pun terus mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. Dari sisi insentif likuiditas makroprudensial (KLM), Perry menyebut BI telah memberikan insentif likuiditas bagi perbankan yang mendukung pembiayaan ke sektor prioritas.

Insentif yang digulirkan sejak 16 Desember 2025 ini khususnya kepada perbankan yang menyalurkan kredit pembiayaan ke sektor tertentu khusus penetapan BI atau lending channel. Bank yang mendapatkan insentif juga mereka yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru atau interest rate channel.

"Insentif KLM yang diterima oleh bank pada minggu pertama April 2026 tercatat sebesar Rp427,9 triliun dengan alokasi lending channel Rp358 triliun serta interest rate channel Rp69,9 triliun," terang Perry.

Berdasarkan kelompoknya, KLM disalurkan kepada bank BUMN Rp22,4 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp166,6 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp29,6 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang meliputi sektor pertanian, industri dan hilirisasi. Kemudian, sektor jasa meliputi ekonomi kreatif, industri real estate perumahan, UMKM, koperasi dan industri keberlanjutan.

Pada sisi pertumbuhan, BI melaporkan pertumbuhannya pada Maret 2026 sebesar 9,49% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 9,37% (yoy).

"Pertumbuhan kredit perbankan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi," ucap Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) terus memperkuat transmisi kebijakan moneter melalui implementasi Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa sejak implementasi penguatan KLM, insentif yang diberikan kepada perbankan semakin diarahkan untuk mendorong kredit ke sektor-sektor prioritas serta mempercepat transmisi penurunan suku bunga.

“Insentif KLM diarahkan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor tertentu serta mendorong bank lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru,” ujar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026, Selasa (17/3/2026).

Hingga minggu pertama Maret 2026, realisasi insentif KLM tercatat mencapai Rp427,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp357,6 triliun disalurkan melalui lending channel, sementara Rp69,5 triliun melalui interest rate channel.

Berdasarkan kelompok bank, insentif KLM paling besar diterima oleh bank BUMN sebesar Rp225,6 triliun, diikuti bank swasta nasional (BUSN) Rp166,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp28 triliun, serta kantor cabang bank asing sebesar Rp7,7 triliun.

Secara sektoral, kebijakan ini difokuskan pada pembiayaan sektor prioritas seperti pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, hingga UMKM, koperasi, inklusi, dan pembiayaan berkelanjutan.

BI juga mencatat transmisi pelonggaran kebijakan moneter terus berlanjut, meski belum sepenuhnya optimal. Penurunan BI Rate sebesar 125 basis poin sepanjang 2025 telah mendorong turunnya berbagai suku bunga pasar uang. Suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan masing-masing turun menjadi 5,25%, 5,30%, dan 5,33%.

Sementara itu, suku bunga deposito satu bulan turun dari 4,81% pada Januari 2025 menjadi 4,17% pada Februari 2026. Namun, penurunan suku bunga kredit masih terbatas, yakni dari 9,20% menjadi 8,8% pada periode yang sama.

“Ke depan, penurunan suku bunga dana dan kredit perlu terus diperkuat agar dapat mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi,” kata Perry.

Dari sisi kinerja, pertumbuhan kredit perbankan pada Februari 2026 tercatat sebesar 9,37% secara tahunan (yoy), sedikit melambat dibandingkan Januari 2026 sebesar 9,96% yoy. Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 20,7%, kredit modal kerja 3,88%, serta kredit konsumsi 6,3%.

BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada di kisaran 8% hingga 12%. Optimisme ini didukung oleh masih besarnya potensi penyaluran kredit, tercermin dari undisbursed loan yang mencapai Rp2.536,4 triliun atau 22,86% dari total plafon kredit.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan dinilai tetap memadai dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,4%, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai 13,18% pada Februari 2026.

Ketahanan perbankan juga tetap kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi sebesar 25,87% serta rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga rendah di level 2,14% bruto dan 0,82% neto pada Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat pemanfaatan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah mencapai Rp427,5 triliun. Namun, bank sentral menilai masih terdapat ruang tambahan yang bisa dimanfaatkan perbankan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit.

Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengemukakan pemanfaatan KLM saat ini baru mencapai 4,83% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), sementara batas insentif yang tersedia mencapai 5,5%.

“Artinya masih ada sekitar 0,7% yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan insentif ini,” ujar Destri dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, dikutip Minggu (22/2/2026).

Dari total realisasi KLM, sebesar Rp357,9 triliun terserap melalui lending channel, yakni insentif bagi bank yang memperluas kredit ke sektor prioritas seperti padat karya, hilirisasi, dan perumahan.

Adapun Rp69,6 triliun lainnya berasal dari interest channel, skema baru yang memberikan insentif kepada bank yang secara konsisten menurunkan suku bunga kredit.

BI mencatat suku bunga kredit eksisting memang turun sekitar 40 basis poin. Namun untuk kredit baru, penurunannya sudah mencapai 75 basis poin, lebih cepat dibandingkan penurunan BI rate sebesar 125 basis poin sejak 2025.

Menurut Destri, optimalisasi interest channel menjadi strategi terbaru BI untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan kredit.

Ke depan, BI akan terus mendorong perbankan memanfaatkan ruang insentif yang masih tersedia agar penyaluran kredit ke sektor strategis makin kuat dan suku bunga kredit makin kompetitif.

Kredit Bank Tumbuh 9,96% Per Januari 2026

Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit pada Januari 2026 sebesar 9,96% secara tahunan (year on year/YoY), sedikit meningkat dibandingkan dengan Desember 2025 9,69%.

BI juga mencatat fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.506,47 triliun atau 22,65% dari plafon kredit yang tersedia.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan pertumbuhan didukung oleh kredit investasi yang tumbuh 22,38%, kredit modal kerja 4,13%, dan kredit modal kerja 6,58%.

“Perkembangan positif kredit ini didukung peningkatan kegiatan ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia serta realisasi program prioritas pemerintah, ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Februari 2026, Kamis (19/2/2026).

Dia bilang prospek pertumbuhan kredit ke depan masih cukup kuat didorong permintaan dan penawaran. "Dari sisi permintaan pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan terutama untuk fasilitas pinjaman yang belum digunakan alias undisbursed loan yang masih cukup besar," sebutnya.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 27,54% dan DPK tumbuh 13,48% pada Januari 2026.

Selain itu, Perry menyebut minat penyaluran kredit perbankan terus membaik tercermin dari persyaratan pemberian kredit yang longgar kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM karena masih adanya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 pada kisaran 8% sampai 12%," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengemukakan transmisi kebijakan suku bunga ke sektor perbankan mulai menunjukkan hasil yang tercermin dari penurunan suku bunga kredit baru yang mencapai 75 basis poin (bps)

Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengatakan, bank sentral kini mengoptimalkan transmisi kebijakan melalui dua jalur dalam KLM, yakni lending channel dan interest channel.

Total insentif KLM yang telah disalurkan mencapai Rp427,5 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp357,9 triliun dimanfaatkan melalui lending channel, yakni insentif bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor strategis dan prioritas.

Sementara itu, skema interest channel yang relatif baru diperkenalkan telah terealisasi sebesar Rp69,6 triliun. Skema ini memberikan insentif kepada bank yang secara konsisten menurunkan suku bunga kreditnya.

“Kalau kita lihat suku bunga kredit sekarang, yang existing memang turun sekitar 40 basis poin. Tapi yang baru itu turunnya sudah mencapai 75 basis poin,” ujar Destri dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), Kamis (19/2/2026).

Penurunan tersebut terjadi setelah BI memangkas suku bunga acuannya sebesar 125 basis poin sejak 2025. Menurut Destri, perkembangan ini menunjukkan transmisi kebijakan moneter mulai berjalan lebih efektif.

Saat ini, pemanfaatan KLM tercatat sebesar 4,83% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). BI masih memiliki ruang hingga 5,5% karena insentif tersebut berasal dari relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).

Dengan demikian, masih tersedia ruang sekitar 0,7% untuk mendorong bank meningkatkan penyaluran kredit maupun menurunkan suku bunga kredit lebih lanjut.

BI menegaskan akan terus mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor padat karya, hilirisasi, serta perumahan guna memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan terus melanjutkan kebijakan pro pertumbuhan (pro-growth) dengan memperkuat bauran kebijakan moneter dengan fiskal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Sinyal Pertumbuhan Tinggi

Melihat deretan katalis positif tersebut, Perry meyakini bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang solid pada kuartal pertama ini akan terus terjaga dan menjadi fondasi yang kokoh bagi akselerasi perekonomian ke depan. Guna merealisasikan proyeksi tersebut, BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Kami sinergi dengan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa], sama-sama bagaimana memastikan likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan. Bagaimana sama-sama itu mendorong di sektor riil baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami dari berbagai insentif likuiditas maupun dari dukungan likuiditas, dan juga sama-sama juga bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tutup Perry.

Dia memproyeksikan kinerja ekonomi pada kuartal I/2026 akan tumbuh tinggi didorong peningkatan konsumsi musiman hingga eksekusi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan konsentrasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang jatuh berdekatan pada tiga bulan pertama tahun ini, mulai dari perayaan Tahun Baru Imlek, Idulfitri, hingga Hari Raya Waisak, diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga secara masif.

"Ini akan mendorong peningkatan konsumsi," ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan terus melanjutkan kebijakan pro pertumbuhan (pro-growth) dengan memperkuat bauran kebijakan moneter dengan fiskal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Melihat deretan katalis positif tersebut, Perry meyakini bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang solid pada kuartal pertama ini akan terus terjaga dan menjadi fondasi yang kokoh bagi akselerasi perekonomian ke depan. Guna merealisasikan proyeksi tersebut, BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Kami sinergi dengan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa], sama-sama bagaimana memastikan likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan. Bagaimana sama-sama itu mendorong di sektor riil baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami dari berbagai insentif likuiditas maupun dari dukungan likuiditas, dan juga sama-sama juga bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tutup Perry.

Dia memproyeksikan kinerja ekonomi pada kuartal I/2026 akan tumbuh tinggi didorong peningkatan konsumsi musiman hingga eksekusi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan konsentrasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang jatuh berdekatan pada tiga bulan pertama tahun ini, mulai dari perayaan Tahun Baru Imlek, Idulfitri, hingga Hari Raya Waisak, diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga secara masif.

"Ini akan mendorong peningkatan konsumsi," ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat telah menggelontorkan Rp427,5 triliun insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) sampai pekan pertama Februari 2026.

Adapun, implementasi KLM yang diperkuat sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, penguatan KLM dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Lending Channel dan Interest Channel.

Melalui skema ini, Bank Indonesia mendorong perbankan agar lebih responsif dalam menyalurkan kredit ke sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia Lending Center, sekaligus menyesuaikan suku bunga kredit baru agar sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

“Dengan KLM, insentif yang lebih tinggi diberikan bagi bank yang lebih responsif dalam menyesuaikan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ujar Perry dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (19/2/2026).

Perry menjelaskan bahwa dari total insentif KLM yang telah disalurkan, alokasi melalui Lending Channel tercatat sebesar Rp357,9 triliun dan melalui Interest Channel sebesar Rp69,6 triliun.

Berdasarkan kelompok bank, insentif KLM disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp207,1 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp184,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp28,5 triliun, serta kantor cabang pembantu asing (KCPA) Rp7,1 triliun.

Secara sektoral, insentif tersebut mengalir ke berbagai sektor prioritas, antara lain pertanian, industri, dan real estate. Selain itu, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan juga menjadi sasaran utama.

Menurut Perry, langkah ini menjadi bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global.

Bank Indonesia berharap transmisi kebijakan moneter ke sektor riil dapat berlangsung lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan kredit perbankan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bakal mengguyur insentif kebijakan makroprudensial (KLM) yang bakal berlaku pada 1 Desember 2025. Tebaran insentif dari otoritas moneter itu untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan sejalan dengan arah kebijakan moneter. I

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Irman Robinson menjelaskan penguatan insentif KLM akan terbagi dalam dua skema, salah satunya adalah jalur kredit atau pembiayaan (lending channel).

Irman menjelaskan bahwa skema lending channel dirancang agar perbankan memiliki ruang likuiditas yang lebih besar dalam menyalurkan kredit sesuai komitmen pertumbuhannya.

Adapun, BI melaporkan pertumbuhan kredit mencapai 7,7% secara tahunan pada September 2025. Bank sentral, ujar Irman, belum puas dengan realisasi pertumbuhan kredit itu sehingga perlu didorong lagi.

“Sekarang kita berpikir bagaimana mendorong pertumbuhan kredit yang lebih kuat. Tentunya bank-bank sudah punya komitmen pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis mereka setiap kuartalnya. Nah kita kasih insentifnya berdasarkan komitmen itu,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Dia menjelaskan bahwa insentif diberikan secara upfront atau di awal berdasarkan laporan komitmen penyaluran kredit yang disampaikan oleh bank. Skema ini merupakan forward looking assessment karena BI memberikan dukungan likuiditas terlebih dahulu untuk membantu pencapaian target pertumbuhan kredit yang sudah direncanakan.

Kendati demikian, jika ternyata realisasi penyaluran kredit tidak sesuai dengan komitmen awal maka BI akan melakukan penyesuaian pada kuartal berikutnya.

Irman menambahkan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk menopang ekspansi kredit, terutama bagi bank yang masih memiliki ruang risiko dan kapasitas menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Adapun insentif ini ditujukan untuk penyaluran kredit ke empat sektor prioritas, dengan total maksimal KLM mencapai 5% dari dana pihak ketiga (DPK). Pertama, penyaluran kredit ke sektor Pertanian, Industri & Hilirisasi mendapatkan KLM 1,5%.

Kedua, penyaluran kredit ke sektor Jasa (termasuk ekonomi kreatif) mendapatkan KLM 0,6%. Ketiga, penyaluran kredit ke sektor Perumahan mendapatkan KLM 1,4%. Keempat, penyaluran kredit ke sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan mendapatkan KLM 1,5%.

Jalur Interest Rate Channel

Selain melalui jalur lending channel, BI juga memberikan insentif tambahan melalui jalur transmisi suku bunga (interest rate channel). Dia menjelaskan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan alias BI Rate ke suku bunga perbankan masih lambat.

Di satu sisi, bank sentral telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75% dalam setahun terakhir. Di sisi lain, suku bunga kredit perbankan hanya turun 15 bps sejak awal 2025 menjadi 9,05% pada September 2025.

"Tentunya kita ingin dorong supaya transmisinya bisa lebih cepat sehingga kita akan apresiasi, kita akan memberikan insentif yang lebih besar ke bank-bank yang lebih cepat menyesuaikan suku bunga kreditnya sejalan dengan arah kebijakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ungkap Irman.

Skema tersebut dihitung berdasarkan elastisitas suku bunga kredit terhadap BI Rate. Adapun perhitungan elastisitas itu dihitung dengan formula: Elastisitas = (% Perubahan Lending Rate) / (% Perubahan BI Rate)

Bank dengan nilai elastisitas <0,3 tidak akan mendapatkan insentif, 0,3–0,6 akan mendapat tambahan insentif 0,4% dari DPK, sedangkan ≥0,6 memperoleh 0,5% dari DPK.

Artinya dari dua jalur itu, total potensi insentif yang bisa diterima perbankan mencapai 5,5% dari DPK (total potensi 5% dari skema lending channel ditambah total potensi 0,5% dari sekema interest rate channel).

Misalnya, Bank A mendapatkan total insentif KLM sebanyak 5,5%. Jika DPK yang ada di Bank A itu sebanyak Rp100 triliun maka BI akan mengembalikan Rp5,5 triliun (5,5% dari DPK) yang berasal dari giro wajib minimum (dana yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia) Bank A itu.

“Tentunya ini sangat-sangat membantu likuiditas dari perbankan untuk bisa menyerahkan kredit ke depan,” tutup Irman.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makro prudensial (KLM) dengan pendekatan berbasis kinerja (performance-based) dan berorientasi ke depan (forward looking), yang mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2025.

Kebijakan ini bertujuan mendukung penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas, mempercepat transmisi kebijakan suku bunga BI, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Melalui kebijakan ini, bank tidak hanya didorong untuk menyediakan pembiayaan, tetapi juga memastikan suku bunga kredit yang ditawarkan sejalan dengan arah pelonggaran kebijakan moneter.

Skema KLM terdiri atas dua jalur utama, yaitu lending channel dan interest rate channel. Melalui lending channel, bank memperoleh insentif berdasarkan komitmen mereka dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor tertentu, dengan besaran insentif maksimal sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Sementara itu, interest rate channel memberikan insentif tambahan maksimal 0,5% dari DPK, jika bank mampu menurunkan suku bunga kredit baru secara cepat dan proporsional mengikuti arah perubahan suku bunga acuan BI. Dengan demikian, total insentif yang dapat diterima bank mencapai 5,5% dari DPK.

Sektor-sektor yang berhak mendapatkan insentif dari lending channel meliputi (i) pertanian, industri, dan hilirisasi; (ii) sektor jasa termasuk ekonomi kreatif; (iii) konstruksi, real estate, dan perumahan; serta (iv) UMKM, koperasi, inklusi keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Sektor-sektor ini selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah (Asta Cita) karena memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan transformasi struktural.

Besaran insentif yang diterima bank tidak hanya dihitung berdasarkan komitmen penyaluran kredit, tetapi juga memperhitungkan tingkat realisasi kredit dibandingkan dengan komitmen periode sebelumnya. Jika realisasi tidak mencapai komitmen maka insentif pada periode selanjutnya dapat dikurangi melalui mekanisme penyesuaian. Sementara itu, pengukuran pada interest rate channel didasarkan pada kecepatan bank dalam menurunkan suku bunga kredit baru mengikuti perubahan suku bunga kebijakan BI. Skema ini memastikan bahwa kebijakan KLM tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga berbasis pada kinerja nyata perbankan.

Beberapa hal yang mendorong timbulnya kebijakan ini antara lain: Pertama, pertumbuhan kredit perbankan melambat dan masih belum mampu mendorong ekspansi sektor riil secara merata. Kredit hanya tumbuh sebesar 7,7% (YoY) pada September 2025 sedikit lebih tinggi dari 7,56% pada Agustus 2025. Permintaan kredit melemah yang terlihat dari masih besarnya kredit yang belum dicairkan yaitu sebesar Rp2.374,8 triliun atau 22,54% dari total plafon kredit, terutama pada sektor perdagangan, industri, dan pertambangan.

Kedua, meskipun likuiditas perbankan longgar ditandai dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2025 sebesar 29,29% dan pertumbuhan DPK setinggi 11,18%, serta loan to deposit rasio (LDR) sebesar 84% transmisi suku bunga ke kre dit masih lambat. Hal ini terlihat dari rendahnya pertumbuhan kredit konsumsi, UMKM, dan modal kerja yang masing-masing hanya 7,42%, 0,23%, dan 3,37%. Karena itu, perekonomian membutuhkan dorongan baru, terutama dari sisi pembiayaan, untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

MITIGASI RISIKO

Secara logis dan empiris kebijakan ini menyimpan sejumlah catatan kritis. Pertama, insentif diberikan berdasarkan komitmen bank, bukan realisasi. Bank bisa “over-promise” untuk mem-peroleh insentif likuiditas, sementara tindakan koreksi baru dilakukan pada periode berikutnya. Ini dapat menimbulkan moral hazard dan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan perilaku rasional bank.

Kedua, insentif berbasis penurunan suku bunga kredit rawan direkayasa. Elastisitas suku bunga bisa dinaikkan secara teknis hanya dengan menurunkan bunga pada segmen tertentu sementara segmen lain tetap mahal. Penurunan bunga ini juga belum tentu berarti peningkatan kredit produktif tetapi hanya mendorong konsumsi jangka pendek.

Ketiga, risiko penumpukan kredit pada sektor yang mudah tetapi kurang produktif, seperti KPR, konsumtif atau kredit kendaraan bermotor. Sektor ini memang memiliki efek multiplikasi, tetapi juga menciptakan potensi gelembung aset, terutama jika dikombinasikan dengan kebijakan DP 0% dan pelonggaran LTV/FTV. Jika ekonomi melemah, risiko gagal bayar rumah tangga bisa meningkat.

Oleh karena itu, BI perlu menetapkan batas yang jelas kapan kebijakan pelonggaran dihentikan agar tidak menimbulkan risiko di masa depan. Pengawasan debitur juga harus diperketat melalui penilaian kemampuan membayar dan kualitas kredit, terutama pada KPR dan kredit konsumsi. Insentif bank sebaiknya hanya diberikan untuk kredit yang benar-benar baru, bukan hasil pemindahan dari sektor lain.

BI juga perlu menyampaikan laporan terbuka setiap tiga bulan untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan koordinasi dan sinergi dengan kebijakan fiskal terkait dengan subsidi fiskal untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan pemerintah.

Kebijakan makroprudensial BI layak diapresiasi karena mampu menyeimbangkan stabilitas dan pertumbuhan. Namun, pengalaman menunjukkan krisis sering muncul bukan karena arah kebijakan yang salah, tetapi karena kebijakan dibiarkan terlalu longgar tanpa batas yang jelas. Oleh karena itu, KLM perlu dilengkapi dengan mekanisme pengaman dan transparansi agar mampu mendorong ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkuat insentif kebijakan makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan sejalan dengan arah kebijakan moneter. Insentif ini mulai berlaku efektif 1 Desember 2025.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Irman Robinson menjelaskan penguatan insentif KLM akan terbagi dalam dua skema. Pertama, jalur kredit atau pembiayaan (lending channel). Irman menjelaskan bahwa skema lending channel dirancang agar perbankan memiliki ruang likuiditas yang lebih besar dalam menyalurkan kredit sesuai komitmen pertumbuhannya.

Adapun, BI melaporkan pertumbuhan kredit mencapai 7,7% secara tahunan pada September 2025. Bank sentral, ujar Irman, belum puas dengan realisasi pertumbuhan kredit itu sehingga perlu didorong lagi.

“Sekarang kita berpikir bagaimana mendorong pertumbuhan kredit yang lebih kuat. Tentunya bank-bank sudah punya komitmen pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis mereka setiap kuartalnya. Nah kita kasih insentifnya berdasarkan komitmen itu,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Dia menjelaskan, insentif diberikan secara upfront atau di awal berdasarkan laporan komitmen penyaluran kredit yang disampaikan oleh bank. Skema ini merupakan forward looking assessment, karena BI memberikan dukungan likuiditas terlebih dahulu untuk membantu pencapaian target pertumbuhan kredit yang sudah direncanakan.

Kendati demikian, jika ternyata realisasi penyaluran kredit tidak sesuai dengan komitmen awal maka BI akan melakukan penyesuaian pada kuartal berikutnya.

Irman menambahkan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk menopang ekspansi kredit, terutama bagi bank yang masih memiliki ruang risiko dan kapasitas menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Adapun insentif ini ditujukan untuk penyaluran kredit ke empat sektor prioritas, dengan total maksimal KLM mencapai 5% dari dana pihak ketiga (DPK). Perinciannya yaitu:

1. Penyaluran kredit ke sektor Pertanian, Industri & Hilirisasi mendapatkan KLM 1,5%.
2. Penyaluran kredit ke sektor Jasa (termasuk ekonomi kreatif) mendapatkan KLM 0,6%.
3. Penyaluran kredit ke sektor Perumahan mendapatkan KLM 1,4%.
4. Penyaluran kredit ke sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan mendapatkan KLM 1,5%

Kedua, selain melalui jalur lending channel, BI juga memberikan insentif tambahan melalui jalur transmisi suku bunga (interest rate channel). Dia menjelaskan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan alias BI Rate ke suku bunga perbankan masih lambat.

Di satu sisi, bank sentral telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75% dalam setahun terakhir. Di sisi lain, suku bunga kredit perbankan hanya turun 15 bps sejak awal 2025 menjadi 9,05% pada September.

"Tentunya kita ingin dorong supaya transmisinya bisa lebih cepat sehingga kita akan apresiasi, kita akan memberikan insentif yang lebih besar ke bank-bank yang lebih cepat menyesuaikan suku bunga kreditnya sejalan dengan arah kebijakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ungkap Irman.

Skema tersebut dihitung berdasarkan elastisitas suku bunga kredit terhadap BI Rate. Adapun perhitungan elastisitas itu dihitung dengan formula: Elastisitas = (% Perubahan Lending Rate) / (% Perubahan BI Rate).

Bank dengan nilai elastisitas <0,3 tidak akan mendapatkan insentif, 0,3–0,6 akan mendapat tambahan insentif 0,4% dari DPK, sedangkan ≥0,6 memperoleh 0,5% dari DPK.

Artinya dari dua jalur itu, total potensi insentif yang bisa diterima perbankan mencapai 5,5% dari DPK (total potensi 5% dari skema lending channel ditambah total potensi 0,5% dari skema interest rate channel).

Misalnya, Bank A mendapatkan total insentif KLM sebanyak 5,5%. Jika DPK yang ada di Bank A itu sebanyak Rp100 triliun maka BI akan mengembalikan Rp5,5 triliun (5,5% dari DPK) yang berasal dari giro wajib minimum (dana yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia) Bank A itu. "Tentunya ini sangat-sangat membantu likuiditas dari perbankan untuk bisa menyerahkan kredit ke depan,” tutup Irman.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan ketentuan baru terkait Kebijakan InsentifLikuiditas Makroprudensial (KLM) yang berlaku efektif 1 Desember 2025. Lantas apa perbedaan ketentuan KLM terbaru dengan saat ini?

Deputi Gubernur BI Juda Agung menyampaikan dalam ketentuan KLM saat ini, BI akan memberikan insentif jika bank telah menyalurkan kredit (backward looking). Untuk ketentuan KLM terbaru, BI akan memberikan insentif di muka kepada bank-bank yang berkomitmen menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas (forward looking).

“Apa bedanya dengan yang dulu? Kalau yang dulu, realisasi dulu baru diberi insentif, sekarang komitmen ke depan akan diberi insentif,” kata Juda dalam konferensi pers Hasil RDG BI, Rabu (22/10/2025).

Kendati begitu, bank wajib mengembalikan insentif jika tidak menyalurkan kredit sesuai yang dijanjikan. Selain itu, bank tersebut juga akan mendapat penalti dari BI.

“Kalau komitmen tidak dilakukan harus dikembalikan, ada sebuah pinalti,” ujarnya.

Adapun mulai 1 Desember 2025, otoritas moneter memperkuat KLM berbasis kinerja dan berorientasi ke depan, melalui insentif kepada bank atas komitmennya dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (lending channel) dan menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia (interest rate channel).

Penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu terdiri atas pertanian, industri, dan hilirisasi; jasa, termasuk sektor kreatif; konstruksi, real estate, dan perumahan; dan/atau UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Insentif KLM yang dapat diterima bank terdiri dari insentif lending channel yakni paling tinggi sebesar 5% dari dana pihak ketiga (DPK) dan insentif interest rate channel yakni paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK. Dengan demikian, total insentif yang diterima paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK.

Besaran insentif yang diberikan kepada bank pada lending channel juga memperhitungkan faktor penyesuaian atas realisasi pertumbuhan kredit/pembiayaan dibandingkan dengan komitmen pertumbuhan kredit/pembiayaan periode sebelumnya.

Kemudian, pengukuran insentif suku bunga kredit/pembiayaan (interest rate channel) didasarkan pada tingkat kecepatan perbankan dalam menyesuaikan suku bunga kredit/pembiayaan baru terhadap suku bunga kebijakan BI.

Rincian besaran insentif dan cakupan sektor yang ditetapkan oleh BI adalah sebagai berikut:

• Insentif untuk penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (lending channel):

a) Insentif untuk sektor pertanian, industri, dan hilirisasi paling sebesar 1,5% untuk BUK/BUS/UUS

b) Insentif untuk sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif paling tinggi 0,6% untuk BUK/BUS/UUS

c) Insentif untuk sektor konstruksi, real estate, dan perumahan paling tinggi 1,4% untuk BUK/BUS/UUS

d) Insentif untuk sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan paling tinggi 1,5% untuk BUK/BUS/UUS

• Insentif penetapan suku bunga kredit baru atau persentase imbalan pembiayaan baru yang sejalan dengan arah kebijakan BI (interest rate channel)
  Insentif untuk bank yang didasarkan atas kecepatan penyesuaian suku bunga kredit/persentase imbalan pembiayaan baru terhadap suku bunga kebijakan BI untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan, paling tinggi 0,5% untuk BUK/BUS/UUS.

Adapun, implementasi KLM dilakukan melalui pemberian insentif likuiditas, melalui pengurangan giro bank di BI dalam rangka kewajiban pemenuhan GWM secara rata-rata. Untuk perhitungan KLM, bank wajib menyampaikan laporan komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan secara luring kepada BI secara berkala, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

Selanjutnya, BI dapat melakukan evaluasi atas pemberian KLM dan dapat mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada bank, antara lain terkait realisasi atas komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan.