Jakarta: Langkah pengetatan moneter diambil oleh Bank Indonesia (BI) menyusul tingginya tekanan eksternal yang membayangi perekonomian domestik belakangan ini.

Suku bunga acuan atau BI-Rate yang sebelumnya bertahan, kini harus merangkak naik demi menjaga keseimbangan pasar keuangan.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen.

Sementara itu untuk suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,25 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu, 20 Mei 2026.

Dia menjelaskaan pelemahan rupiah ini merupakan imbas dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

Perry juga menjelaskan penaikan BI-Rate ini sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah.

"Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas (“pro-stability") untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global," tuturnya.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (“pro-growth").

Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong kerja sama antar negara Asean yang lebih erat dalam merespons dampak konflik di Timur Tengah serta menghadapi berbagai tantangan di kawasan saat ini.

Hal itu disampaikan Sugiono dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Asean (ASEAN Foreign Minister’s Meeting/AMM) yang berlangsung pada Kamis (7/4/2026) di Cebu, Filipina. Pertemuan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-48.

Sugiono juga mengapresiasi inisiatif keketuaan Filipina dalam mengoordinasikan respon bersama Asean terhadap krisis yang dihadapi saat ini.

“Di tengah dunia yang semakin tidak menentu, Asean tetap menjadi mitra yang terpercaya, stabil, dan dapat diandalkan,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis pada Kamis (7/4/2026).

Di samping itu, menurut Sugiono, kini semakin banyaknya negara yang bergabung dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). Kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan yang terus berlanjut terhadap Asean.

Menurutnya, kemitraan yang dijalin Asean dengan mitra wicaranya harus terus diperkuat guna mencapai hasil yang konkret dan konstruktif untuk isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Sugiono pun menyampaikan dukungan Indonesia untuk Turki agar dapat segera menjadi mitra wicara Asean.

Lalu, dalam pertemuan tersebut Sugiono pun menyerukan pentingnya stabilitas Myanmar, serta dukungan terhadap Timor-Leste sebagai anggota baru Asean.

Adapun, Presiden RI Prabowo Subianto pun dijadwalkan akan menghadiri KTT Asean ke-48 di Filipina. Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.10 WIB hari ini.

Setibanya di Cebu, Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 Asean, yakni KTT Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Agenda tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat konektivitas dan kerja sama ekonomi subkawasan Asia Tenggara.

Sementara di KTT ke-48 Asean, pembahasan akan berfokus pada penguatan kerja sama antarnegara Asia Tenggara, termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini.

Sejumlah isu yang akan dibahas mencakup perkembangan global yang berdampak pada kawasan, termasuk upaya menjaga ketahanan energi serta memperkuat koordinasi dalam merespons dinamika geopolitik.

Istanbul: Tiga lembaga internasional yakni International Energy Agency (IEA), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank Group (Bank Dunia) memperingatkan bahwa harga energi dan pupuk berpotensi bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Peringatan ini muncul di tengah dampak konflik geopolitik global yang masih membayangi stabilitas rantai pasokan komoditas utama dunia.

Rantai pasokan terganggu, harga sulit turun

Menurut mereka, harga akan tetap tinggi bahkan jika arus pengiriman melalui Selat Hormuz kembali normal, dengan alasan kerusakan rantai pasokan dan keterlambatan dalam memulihkan arus komoditas global.

Dalam pernyataan bersama, ketiga lembaga tersebut mengatakan dampak perang di Timur Tengah adalah substansial, global, dan sangat asimetris, yang secara tidak proporsional memengaruhi importir energi, khususnya negara-negara berpenghasilan rendah.

Dampak konflik global tidak merata

Mereka mengatakan guncangan tersebut telah mendorong kenaikan harga minyak, gas, dan pupuk, meningkatkan kekhawatiran tentang ketahanan pangan dan kehilangan pekerjaan, sementara beberapa produsen di kawasan itu juga mengalami kerugian besar dalam pendapatan ekspor.

Pernyataan tersebut mengatakan pengiriman melalui Selat Hormuz belum normal dan memperingatkan bahwa bahkan setelah arus kembali normal, akan membutuhkan waktu bagi pasokan global komoditas utama untuk pulih ke tingkat sebelum konflik.

Disebutkan juga bahwa kekurangan input penting yang disebabkan oleh gangguan pasokan dapat meluas ke sektor energi, pangan, dan sektor lainnya, sementara pengungsian paksa, lapangan kerja yang lesu, dan penurunan perjalanan dan pariwisata mungkin juga membutuhkan waktu untuk pulih.

"Kami membagikan penilaian terbaru kami, menjelang rilis Laporan Pasar Minyak bulanan IEA dan Prospek Ekonomi Dunia IMF pada Selasa, 14 April. Kami juga membahas situasi negara-negara yang paling terdampak oleh guncangan tersebut serta tanggapan dari lembaga-lembaga kami," kata pernyataan itu.

"Tim kami bekerja sama erat, termasuk di tingkat negara, untuk memanfaatkan keahlian masing-masing dan membantu negara-negara melalui saran kebijakan yang disesuaikan dan, dalam kasus IMF dan Bank Dunia, dukungan keuangan jika diperlukan," kata pernyataan itu.

Lembaga-lembaga tersebut mengatakan mereka akan terus mengoordinasikan dukungan untuk negara-negara anggota dan memantau dampak perang terhadap pasar energi dan ekonomi global.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan pemerintah untuk memberikan stimulus yang terarah bagi sektor padat karya guna menahan dampak guncangan perang Timur Tengah.

Guna mengantisipasi efek disrupsi global berkepanjangan, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani memandang bahwa pemerintah perlu mengambil langkah strategis baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam jangka pendek, Shinta menyebut ada empat fokus utama guna menjaga stabilitas makroekonomi dan menahan transmisi guncangan global ke perekonomian domestik. Salah satunya adalah memberikan stimulus ke sektor padat karya.

"Memperkuat konsumsi domestik serta memberikan stimulus yang terarah bagi industri padat karya," terangnya kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).

Tiga fokus jangka pendek lainnya yaitu menjaga stabilitas makro melalui pengendalian harga energi, nilai tukar, dan kelancaran logistik rantai pasok; membatasi transmisi tekanan global melalui kebijakan yang adaptif dan terukur berbasis pemetaan sektor, serta komunikasi yang jelas kepada dunia usaha; serta menjaga daya saing dunia usaha melalui dukungan likuiditas, penurunan high cost economy, deregulasi, serta debottlenecking hambatan berusaha.

Adapun dalam jangka menengah hingga panjang, terdapat empat hal yang juga diperlukan secara struktural guna meningkatkan resiliensi ekonomi nasional.

Pertama, percepatan ketahanan energi nasional melalui penguatan energi alternatif.Kedua, penyesuaian bauran energi yang selaras dengan kesiapan infrastruktur dan daya saing industri.

Kemudian ketiga, penguatan sektor hulu domestik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.Keempat, reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur dengan tetap menjaga daya beli masyarakat serta biaya logistik dunia usaha.

Pemerintah pun mengeklaim fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Hal ini dikemukakan kendati eskalasi geopolitik diakui berpotensi mendorong volatilitas harga energi dan pasar keuangan global.

"Namun fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan dukungan konsumsi domestik, hilirisasi industri, serta investasi," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).

Menurut Haryo, pemerintah masih terus mewaspadai risiko eksternal perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran terhadap tekanan fiskal dan inflasi dalam negeri.

Dia menyebut pemerintah secara keseluruhan telah mengantisipasi berbagai skenario melalui pengelolaan APBN yang fleksibel serta kebijakan bauran yang adaptif.

Dari sisi fiskal, dia mengatakan bahwa pemerintah tetap menjaga pengelolaan APBN secara prudent. Adapun efisiensi yang rencananya bakal menghemat anggaran hingga Rp130,2 triliun dipastikan tidak mengurangi belanja prioritas.

"Langkah efisiensi anggaran sampai dengan Rp130,2 triliun merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal tanpa mengurangi belanja prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan perlindungan masyarakat," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Konflik bersenjata yang berkecamuk antara Iran dan Israel-Amerika Serikat di kawasan Jazirah Arab yang berdampak terhadap stok maupun harga minyak dunia ternyata juga berdampak pada komponen plastik yang telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya di Indonesia.

Banderol Brent yang tercatat bahkan sempat menyentuh lebih US$100 per barel hingga aktivitas logistik internasional yang terhambat dari kawasan Timur Tengah menuju Asia imbas pembatasan Selat Hormuz terjadi pula di tengah lonjakan harga bahan baku yang juga signifikan. Salah satu komoditas utama, seperti polypropylene tercatat mengalami kenaikan harga hingga 250% sejak awal tahun.

Keadaan tersebut juga menjadi perhatian pemangku kebijakan moneter, yakni Bank Indonesia (BI). Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Ibrahim mengungkapkan jalur utama dari distribusi minyak dunia sebesar 70% ditopang oleh Selat Hormuz, di mana 20% pasokan minyak berasal dari negara-negara Teluk dengan lalu lintas perdagangan sekitar 102 juta barrel per hari.

Ia mengungkapkan bahwa produk turunan dari minyak mentah yang dapat dipahami oleh kebanyakan masyarakat awam hanya berkutat pada bahan bakar minyak (BBM) maupun produk sejenisnya. Namun, terdapat komponen yang memerlukan peran dari minyak mentah, seperti amonia, yang merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai bahan baku dasar industri, termasuk pupuk hingga plastik.

"Untuk membuat pupuk urea, amonia bahan-bahan untuk 70% adalah dari gas. Sehingga tidak dipungkiri ada potensi risiko produk urea, amonia yang bisa diturunkan menjadi produk chemical product, seperti plastik, pupuk, dan turunannya itu kemungkinan akan terganggu," papar Ibrahim.

Menurutnya, terbatasnya pasokan amonia yang diakibatkan oleh berbagai faktor di atas merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari untuk dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Berbagai sektor industri yang memerlukan amonia juga dihadapkan dengan tantangan yang terjal, imbas dari serangkaian konflik yang terjadi.

"Tergantung tadi durasi. Apakah stok yang ada di dunia, di Indonesia, Jawa Timur itu bisa bertahan berapa bulan misalnya. Lamanya durasi konsepsi di pasokan tentu akan mengurangi pasokan atau yang ada di gudang kita. Ini tentu menjadi challenging," bebernya.

Oleh sebab itu, Ibrahim menyatakan Bank Indonesia akan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan bahan baku plastik tetap tersedia stok serta dapat diperoleh dengan harga yang tidak terlalu tinggi supaya tidak membebankan industri maupun pelaku ekonomi.

"Kita juga harus komunikasi terkait dengan pembagian bahan baku plastik yang yang tetap mendukung UMKM. Kita juga concern bahwa produk-produk plastik ini yang banyak dibutuhkan UMKM juga harus kita pastikan tetap aman," tegas Ibrahim.

Pantauan Bisnis, para pedagang plastik di Surabaya, Jawa Timur semakin terlihat risau dan menjerit akibat meroketnya harga mayoritas produk plastik dari hari ke hari, di mana banderolnya naik hingga mencapai 40% dibanding harga sebelumnya.

Mimin (65 tahun), supplier produk plastik Toko Plastik Laksono di Pasar Pucang Anom Surabaya mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik itu terjadi sejak Idulfitri 2026 pada akhir Maret lalu.

"Sudah pokoknya berbicara harga plastik itu, kita [pedagang] tidak bisa aneh-aneh. Dari harga Rp9.000 itu, tiba-tiba naik menjadi Rp15.000, semua jenis plastik naiknya hampir 40%," ujar Mimin saat ditemui Bisnis.

Mimin menjelaskan, bahwa sesuai dengan penjelasan industri tempatnya membeli secara grosir, kenaikan harga plastik tersebut bisa terjadi akibat tersendatnya pasok minyak yang masuk ke tanah air akibat perang yang tidak kunjung selesai di Timur Tengah.

"Iya [harga plastik melonjak gara-gara] perang. Katanya 'kan biji plastik ini dibuatnya dari minyak bumi," ungkapnya

Ia juga menyampaikan situasi lain yang juga menyulitkan dirinya maupun pedagang lainnya adalah terletak pada beban biaya penambahan modal ketika membeli secara grosir.

Dirinya bercerita para pelanggan telah lebih dulu memborong persediaan plastik di tokonya sebelum harga plastik naik. Sehingga pedagang yang telat sadar akan kenaikan harga plastik, harus merogoh kocek lebih saat melakukan pemesanan ke pabrik.

"Pertengahan puasa itu, semua pelanggan datang beli plastik dengan jumlah banyak, dan kami tidak tahu, kalau ternyata harga plastik akan bertambah mahal," bebernya.

Lebih lanjut, wanita paruh baya ini turut mengatakan kekhawatiranya sebagai ibu rumah tangga saat harga plastik semakin melambung tinggi. Ia khawatir harga kebutuhan bahan pokok yang dibungkus menggunakan plastik akan turut terdongkrak.

"Kalau harga plastik naik, harga lain-lainnya juga naik. Harga tempe naik, harga tahu naik mengikuti. Terus rakyat bagaimana kayak begini. Hidup rakyat malah tertekan terus," ungkapnya.

Sementara itu, pedagang plastik lainnya, Maksum (48 tahun), juga mengungkapkan hal serupa. Ia mengungkapkan bahwa lonjakan harga plastik yang signifikan baru terjadi pertama kali sepanjang sejarah ia berdagang.

"Yang parah ya baru kali ini. Tahun ini naiknya sudah ugal-ugalan, ada yang naik Rp5.000, Rp7.000, bahkan Rp15.000. Omzet naiknya juga tipis, tapi modal kulak harus ditambah," bebernya.

Namun begitu, Maksum mengaku bahwa dirinya belum berani untuk menaikkan harga produk olahan plastik yang dijualnya tersebut dengan margin yang terlalu tinggi dari harga modal yang didapatkannya.

"Kalau harga jual dinaikkan ketinggian, saya malah tidak bisa jualan lagi nanti. Keluhannya pelanggan juga banyak, banyak pembeli lebih menahan dulu, hanya pelanggan tertentu saja yang beli sekarang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN Pangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food mengungkapkan dampak konflik Timur Tengah terhadap keberlangsungan industri pangan dalam negeri.

Direktur Utama ID Food, Ghimoyo mengungkapkan bahwa sejauh ini, dampak bagi perseroan yang melakukan impor dari penugasan pemerintah belum signifikan, tetapi mulai terasa. Salah satunya dari gejolak harga komoditas daging impor.

“Daging itu pasti dengan kurs yang naik dan harga yang di sana [negara asal impor] naik, itu pasti berdampak," kata Ghimoyo dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Secara umum, dia juga menyampaikan bahwa dampak terhadap industri pangan dari kondisi global saat ini mencakup volatilitas harga, utamanya karena ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga keterkaitan antara energi dan pangan.

Pihaknya memandang bahwa konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel yang berujung pada penutupan Selat Hormuz dan infrastruktur strategis di Teluk Persia telah mengganggu pasokan energi serta jalur logistik global.

Akibatnya, lonjakan harga pangan dan ancaman krisis ketahanan pangan berpotensi menekan stabilitas ekonomi negara-negara pengimpor pangan.

Terkait dengan perubahan iklim, Ghimoyo menukil prakiraan badan meteorologi internasional terkait probabilitas El Nino mencapai 60% pada musim panas 2026, dengan potensi memburuk menjadi Super El Nino yang berkekuatan signifikan menjelang akhir tahun.

“Fenomena ini mengancam ketahanan pangan karena pola cuaca ekstrem yang ditimbulkannya,” ujarnya.

Mengenai keterkaitan antara energi dan pangan, Ghimoyo menyoroti potensi komoditas pertanian yang dapat menjadi salah satu bahan alternatif untuk dikonversi menjadi biofuel.

Kondisi ini kemudian dinilai menyebabkan kebutuhan pada komoditas menjadi tinggi, sehingga mempengaruhi harga komoditas.

“Mempertimbangkan kondisi global yang mempengaruhi stabilitas pangan, ID Food akan mengambil peran dalam stabilisasi harga pangan dan menjadi stabilisator ekosistem pangan nasional yang membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal untuk mengantisipasi guncangan geopolitik, iklim, dan krisis energi,” ujar Ghimoyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait kondisi geopolitik yang saat ini sedang memanas.

Dalam sambutannya di acara Buka Puasa Bersama Partai Demokrat pada Rabu (4/3/2026) di Jakarta, AHY menyinggung terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah.

"Kita semua tidak ingin Timur Tengah kemudian menjadi flashpoint yang bisa mengarah ke perang yang lebih dahsyat, apalagi menuju Perang Dunia Ketiga. Kita harus sekuat tenaga untuk bisa mencegah terjadinya itu," ujar AHY.

Menurutnya, pemerintah di bahwa Presiden Prabowo pun telah berupaya agar terlibat dalam upaya menjaga ketertiban dunia. AHY pun mengapresiasi langkah Prabowo tersebut, termasuk dalam mengantisipasi dampak yang terjadi dari konflik di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan AS-Israel.

"Presiden Prabowo Subianto yang telah menggelar pertemuan di Istana Merdeka tadi malam [3/3/2026] sampai dengan larut untuk secara serius membahas berbagai kemungkinan skenario terburuk, worst-case scenario, dan tentunya berbagai dampak strategis baik langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia, terhadap kawasan kita," katanya.

Menurutnya, Indonesia pun harus mempersiapkan diri untuk bisa mengantisipasi dan memitigasi segala risiko yang bisa datang, khususnya di bidang ekonomi, ketahanan energi, dan juga pangan.

"Kami sungguh mengapresiasi segala niat baik dan ikhtiar Bapak Presiden yang tentu dibantu oleh Bapak Menlu [Menteri Luar Negeri Sugiono] dan tim untuk terus mencari solusi yang terbaik bagi terciptanya perdamaian dan ketertiban dunia, khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Pemerintah pun menurutnya terus mendorong agar terjadi dialog, terjadi deeskalasi, dan juga penyelesaian secara damai di Timur Tengah. Langkah tersebut menurutnya tidak mudah, namun juga bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

"Oleh karena itu, kami percaya bahwa tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan komunikasi dan tentunya dengan iktikad yang baik," ujarnya.