Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya per­­lu dipahami sebagai persoalan energi atau transportasi, tetapi juga sebagai isu strategis yang berdampak langsung pada keberlanjutan sektor pa­­ngan, khususnya kelautan dan perikanan.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, BBM merupakan input produksi penting bagi aktivitas penangkapan ikan, distribusi hasil perikanan, operasi rantai dingin, hingga mobilitas logistik antarpulau.

Bank Indonesia mencatat bahwa pada Maret 2026 inflasi kelompok energi didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi, terutama bensin dan solar (Bank Indonesia, 2026). Dari perspektif ekonomi makro, sensitivitas tersebut bukan perkara kecil.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha per­­ikanan pada 2024 mencapai Rp554,68 triliun (BPS, 2026). Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mencatat bahwa nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2025 mencapai US$6,27 miliar, meningkat 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya (KKP, 2026). Artinya, gangguan pada efisiensi biaya produksi sektor ini akan berimplikasi pada kesejahteraan nelayan, stabilitas pangan, inflasi, dan daya saing ekspor nasional.

Dalam usaha penangka­­pan ikan, BBM memiliki kedudukan dominan dalam struktur biaya. Data KKP tahun 2023 menunjukkan bahwa 47,5% armada perikanan tangkap laut nasional berupa perahu motor tempel, 42,3% kapal motor, dan 10,1% perahu tanpa motor (Portal Data KKP, 2023). Kajian Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa secara rata-rata BBM menyumbang sekitar 42,96% dari total biaya operasional usaha penangkapan ikan (Kemenkeu, 2020).

Bahkan proporsi biaya BBM dalam operasional penangkapan dapat mencapai 40%—60% (PPS Belawan, 2025). Karena itu, kenaikan harga BBM segera menekan margin usaha nelayan, terutama nelayan kecil. Namun, respons terhadap kenaikan BBM tidak cukup hanya bertumpu pada tuntutan harga atau subsidi.

Efektivitas dan efisiensi operasional juga harus menjadi cara utama untuk menekan biaya usaha penangkapan. Sektor perikanan tangkap perlu memperbaiki cara kerja, teknologi, manajemen usaha, dan rantai pasok agar tidak sepenuhnya bergantung pada kompensasi harga energi.

Dalam konteks ini, nelayan tidak lagi cukup “memburu ikan”, tetapi perlu bergerak menuju paradigma smart fishing, yaitu memanen ikan secara lebih terukur melalui teknologi tepat guna, peta Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang akurat, data musim, dan informasi fishing ground yang lebih presisi.

Peta DPI yang baik dapat membantu nelayan menentukan lokasi tangkap secara lebih efisien, sehingga waktu melaut, jarak tempuh, penggunaan es, perbekalan, dan konsumsi BBM dapat ditekan.

Pemanfaatan data ini juga dapat memperkecil risiko kapal pulang tanpa hasil, yang selama ini menjadi salah satu penyebab pemborosan biaya operasi.

Modernisasi armada juga menjadi kebutuhan penting. Penggunaan tenaga kerja kapal yang kompeten perlu diiringi mekanisasi dan elektrifikasi peralatan agar operasi penangkapan lebih produktif, aman, dan hemat biaya.

Pengurangan jumlah anak buah kapal (ABK) bukan dimaksudkan untuk melemahkan tenaga kerja, melainkan untuk meningkatkan efisiensi melalui peralatan modern, pembagian kerja profesional, dan peningkatan keterampilan awak kapal. Modernisasi juga perlu diarahkan pada pemeliharaan mesin, penggunaan alat tangkap selektif, serta desain kapal yang sesuai dengan karakter wilayah tangkap.

Di sisi lain, penyediaan kapal pengangkut penting untuk memperlancar distribusi ikan dari DPI ke pelabuhan maupun antarpelabuhan. Kehadiran kapal pengangkut dapat mengurangi kebutuhan kapal penangkap untuk bolak-balik ke darat, menjaga mutu ikan, dan memperpendek waktu distribusi.

Efisiensi ini penting karena kerugian nelayan tidak hanya berasal dari biaya BBM, tetapi juga dari penurunan mutu ikan, keterlambatan distribusi, dan lemahnya posisi tawar di pasar.

Selain aspek teknis, perilaku ekonomi nelayan juga perlu diperkuat. Kebiasaan penggunaan uang yang cermat, tertib, dan akuntabel harus menjadi bagian transformasi usaha perikanan.

Usaha penangkapan ikan perlu dikelola sebagai unit bisnis yang efektif, efisien, dan menguntungkan. Pencatatan biaya BBM, perbekalan, tenaga kerja, perawatan kapal, dan hasil penjualan perlu dibiasakan agar nelayan memahami posisi keuntungan dan risiko usahanya.

Dengan pencatatan yang baik, keputusan melaut, pembagian hasil, dan kebutuhan investasi dapat dibuat lebih rasional. Penguatan kelembagaan koperasi nelayan juga penting agar akses pembiayaan, pembelian BBM, pengadaan logistik, dan pemasaran hasil tangkapan dapat dilakukan secara kolektif, transparan, dan berdaya tawar lebih kuat.

Pada saat yang sama, pascapanen dan hilirisasi harus menjadi bagian dari solusi. Ikan yang didaratkan tidak cukup dijual dalam bentuk segar, tetapi perlu didukung rantai dingin, pengolahan, standardisasi mutu, dan akses pasar yang lebih baik. Dengan demikian, nilai tambah tidak berhenti di laut, tetapi berlanjut ke darat. Pada akhirnya, kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan harga energi, melainkan indikator kerentanan struktural sektor kelautan-perikanan. Solusinya harus mencakup akses energi yang adil, smart fishing, modernisasi kapal, kapal pengangkut, tata kelola keuangan nelayan, serta hilirisasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,22% atau 38 poin ke Rp17.181 per dolar AS pada perdagangan Rabu (22/4/2026). Di saat yang sama, indeks dolar AS melemah 0,11% ke 98,28.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa rupiah di pasar keuangan dihadapkan dengan beragam sentimen, mulai dari konflik geopolitik global hingga likuiditas utang pemerintah. Diperkirakan rupiah pada perdagangan berikutnya melemah kembali.

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.180 sampai Rp17.220 per dolar AS," kata Ibrahim, Rabu (22/4/2026).

Dari sisi global, sentimen datang dari Presiden AS Donald Trump yang mengatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu, untuk memungkinkan pembicaraan berlanjut guna mengakhiri perang. Namun di sisi lain, Trump juga mengatakan Angkatan Laut AS akan mempertahankan blokade pelabuhan dan pantai Iran, yang oleh para pemimpin Iran disebut sebagai tindakan perang. Kondisi ketidakpastian global akan tetap menyertai gerak rupiah di pasar.

Saat ini, fiskal negara juga berisiko tertekan oleh tren kenaikan harga minyak global. Ibrahim menjelaskan bahwa lalu lintas pengiriman melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur 20% pasokan minyak dan gas alam cair global sebagian besar terhenti pada hari Selasa (21/4).

Inflasi energi global juga akan memengaruhi kebijakan bank sentral AS. Kandidat Ketua The Fed pilihan Trump, Kevin Warsh menekankan independensi Fed dari politik, tetapi juga mengisyaratkan perombakan kebijakan besar di bank sentral jika dikonfirmasi sebagai ketuanya.

Sementara di dalam negeri, pemerintah sedang menghadapi tekanan likuiditas besar pada 2026 seiring jatuh tempo utang yang mencapai Rp833,96 triliun, level tertinggi dalam satu dekade terakhir.

"Lonjakan kewajiban ini menandai fase krusial dalam pengelolaan fiskal, di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan ketidakpastian pasar keuangan global," kata Ibrahim.

Nilai jatuh tempo 2026 bahkan lebih tinggi dibandingkan 2025 yang sebesar Rp800,33 triliun, dan menjadi puncak dalam siklus pembayaran utang periode 2025–2036. Ibrahim bilang, tekanan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Besarnya kewajiban tersebut merupakan akumulasi penerbitan utang pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia selama pandemi COVID-19.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan alias BI Rate di level 4,75%. Sejalan dengan itu, bank sentral juga tetap mempertahankan suku bunga Deposit Facility di level 3,75% dan suku bunga Lending Facility 5,5%.

"Keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih akan menahan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berakhir hari ini, Rabu (22/4/2026).

Di tengah tekanan global yang belum sepenuhnya mereda, bank sentral dinilai masih akan mempertahankan BI Rate di level 4,75% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan ekspektasi inflasi.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai fokus kebijakan BI saat ini masih condong pada stabilitas (pro-stability). Menurutnya, selama tekanan eksternal belum mereda, ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga akan sangat terbatas.

"Meski pasar global pada awal pekan terlihat relatif tenang, ketenangan itu belum cukup kuat untuk mengubah sikap BI. Memangkas suku bunga di tengah ketidakpastian seperti ini akan terlalu berisiko karena dapat memperlemah bantalan terhadap rupiah," jelas Josua dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Setidaknya, lanjutnya, terdapat tiga landasan utama yang memperkuat proyeksi ditahannya BI Rate. Pertama, tekanan dari sisi eksternal yang tercermin dari pasar yang saat ini masih menakar dinamika perdamaian dan risiko geopolitik yang bergerak dua arah.

Josua mencatat, pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini masih rapuh dan sangat sensitif terhadap sentimen harian. Adapun, posisi nilai tukar rupiah terpantau masih tertekan di kisaran Rp17.127 per dolar AS pada pekan lalu.

Kedua, faktor inflasi energi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai memberikan rentetan dampak tidak langsung terhadap ekspektasi inflasi, lonjakan biaya logistik, biaya produksi, hingga risiko inflasi barang-barang impor apabila rupiah terus melemah.

"Ruang penurunan BI Rate pada 2026 praktis habis bila rata-rata harga minyak mencapai US$80 per barel dan rupiah mendekati level Rp17.000. Kenaikan BBM nonsubsidi memang belum otomatis memaksa BI menaikkan suku bunga, tetapi jelas membuat BI makin sulit untuk memangkasnya sekarang," tekannya.

Ketiga, resiliensi ekonomi domestik. Menurut Josua, kondisi makroekonomi dalam negeri belum cukup lemah untuk menuntut pelonggaran moneter segera seperti yang tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih di zona optimis (122,9) hingga PMI Manufaktur yang bertahan di zona ekspansi pada level 50,1.

Di tengah laju ekonomi domestik yang mengalami moderasi ringan ini, BI memiliki kelonggaran untuk mempertahankan BI Rate sambil mengoptimalkan bauran kebijakan makroprudensial lainnya untuk menopang pertumbuhan.

BI juga dinilai masih mengandalkan bauran kebijakan lain untuk menjaga stabilitas. Intervensi di pasar valas, instrumen DNDF, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder serta optimalisasi SRBI dinilai cukup efektif meredam gejolak, meski tekanan belum sepenuhnya hilang.

Dukungan lain datang dari cadangan devisa yang tetap kuat, tercatat sebesar US$148,3 miliar pada akhir Maret 2026. Posisi ini menjadi bantalan penting bagi stabilitas eksternal, terutama dalam menghadapi volatilitas pasar global.

Ke depan, peluang pemangkasan suku bunga acuan dinilai bergeser lebih jauh. Josua memproyeksikan BI baru akan memangkas suku bunga apabila terdapat konfirmasi meredanya ketegangan di Timur Tengah, stabilnya harga minyak dunia, membaiknya arus modal asing, serta kejelasan arah suku bunga global.

"Selama itu belum terjadi, BI harus menjaga level suku bunga saat ini untuk menahan arus keluar modal dan menambatkan ekspektasi inflasi," tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual juga memperkirakan sikap hawkish atau setidaknya kehati-hatian yang tinggi dari dewan gubernur pada RDG April 2026.

David menilai, Bank Indonesia belum memiliki ruang yang memadai untuk melakukan pelonggaran moneter di tengah kondisi global yang masih volatile.

"Kemungkinan [BI] masih akan menahan suku bunga karena tekanan eksternal, terutama dari kenaikan harga minyak, serta ekspektasi inflasi yang diproyeksikan masih relatif meningkat," singkat David kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Untuk diketahui, pada perdagangan Selasa, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,08% ke Rp17.131 per dolar AS. Rupiah menguat bersama sejumlah mata uang Asia lainnya.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan dari global, sentimen datang dari masa depan perang yang sebagian besar masih belum pasti, di tengah sinyal yang saling bertentangan tentang apakah pembicaraan damai AS-Iran lebih lanjut akan berlangsung. Trump mengkonfirmasi bahwa delegasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance akan melakukan perjalanan ke Pakistan untuk pembicaraan lebih lanjut minggu ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,19% atau 32 poin ke Rp17.136 per dolar AS dalam perdagangan Selasa (21/4). Sementara itu, indeks dolar AS naik 0,02% ke 98,11. Hari ini pergerakan rupiah diperkirakan akan tertekan utamanya disebabkan oleh konflik Timur Tengah yang kembali memanas.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah hari ini akan ditutup melemah di rentang Rp17.160-Rp17.200 per dolar AS. Dalam perdagangan awal pekan ini, Senin (20/4), rupiah menguat 21 poin ke level Rp17.168 per dolar AS.

Ibrahim menjelaskan bahwa sentimen global yang menyertai gerak rupiah di pasar keuangan adalah dinamika konflik Timur Tengah, di mana Selat Hormuz kembali ditutup setelah AS dan Iran sama-sama mengatakan pihak lain telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kondisi ini membuat harga minyak global berisiko melonjak lagi dan menyebabkan inflasi energi.

"Harga minyak melonjak hingga 7% pada hari Senin, membuat pasar sebagian besar tegang karena efek inflasi dari perang Iran. Kekhawatiran atas inflasi yang dipicu oleh energi merupakan beban utama pada harga logam sejak dimulainya konflik pada akhir Februari," ujarnya, dikutip Selasa (21/4/2026).

Kondisi perang global juga memengaruhi keputusan bank sentral mengambil kebijakan suku bunga. Ibrahim menilai bahwa ketegangan baru yang dipicu penutupan Selat Hormuz membuat ekspektasi penurunan suku bunga AS tahun ini telah bergeser secara signifikan ke arah sikap higher for longer.

Sementara di dalam negeri, APBN Indonesia sedang mendapat sorotan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang mewanti-wanti agar pemerintah tidak belanja berlebihan di tengah ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah.

"Peringatan ini muncul sejalan dengan adanya risiko resesi jika perang terus berkecamuk di Iran dan menekan harga bahan bakar minyak," kata Ibrahim.

Inflasi energi membuat ruang fiskal pemerintah jauh lebih sempit daripada sebelumnya, apalagi Indonesia adalah net importir minyak. Ibrahim mengatakan bahwa dalam skenario terburuk, kebijakan moneter dan fiskal harus siap untuk beralih mendukung perekonomian dan melindungi sistem keuangan, bersamaan dengan kebijakan keuangan dan likuiditas yang tepat.

"Namun, bank sentral tidak akan bisa berbuat banyak dalam hal memengaruhi harga energi yang akan mendorong inflasi naik. Pasar pun akan memperhitungkan kenaikan suku bunga. Dalam situasi ini, IMF juga meminta Bank Indonesia tidak buru-buru menaikkan suku bunga selama ekspektasi inflasi tetap terkendali," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak fluktuatif namun berisiko ditutup melemah di kisaran Rp17.160-Rp17.200 pada perdagangan hari ini, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan data TradingView, rupiah ditutup menguat 0,11% ke level Rp17.165 per dolar AS pada Senin (20/4/2026). Adapun pada saat bersamaan, indeks dolar AS turut menguat 0,19% ke posisi 98,28.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan sentimen datang dari berita bahwa Selat Hormuz kembali ditutup setelah AS dan Iran sama-sama mengatakan pihak lain telah melanggar kesepakatan gencatan senjata mereka dengan menyerang kapal-kapal selama akhir pekan. Karena AS menembaki dan menangkap kapal Iran yang mencoba menghindari blokade, kata Presiden Donald Trump.

Menurutnya, militer AS telah menyita sebuah kapal kargo Iran yang mencoba menerobos blokade, kata Presiden AS Donald Trump pada hari Minggu, sementara Iran mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam putaran kedua pembicaraan damai meskipun Trump mengancam akan melakukan serangan udara lagi.

Amerika Serikat telah mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sementara Iran telah mencabut dan kemudian memberlakukan kembali blokade terhadap Selat Hormuz, yang menangani sekitar seperlima pasokan minyak dunia sebelum perang dimulai hampir dua bulan lalu.

Harga minyak melonjak hingga 7% pada hari Senin, membuat pasar sebagian besar tegang karena efek inflasi dari perang Iran. Kekhawatiran atas inflasi yang dipicu oleh energi merupakan beban utama pada harga logam sejak dimulainya konflik pada akhir Februari.

Dari dalam negeri, sentimen datang dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mewanti-wanti agar pemerintah tidak belanja berlebihan di tengah ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah. Peringatan ini muncul sejalan dengan adanya risiko resesi jika perang terus berkecamuk di Iran dan menekan harga bahan bakar minyak.

IMF pun melihat tidak adanya solusi yang jelas untuk mengatasi permasalahan ini. Penutupan Selat Hormuz dan kerusakan serius pada fasilitas energi penting di Timur Tengah meningkatkan prospek krisis energi besar, jika solusi jangka panjang tidak segera ditemukan.

Dengan meningkatnya lintasan utang publik, ruang fiskal jauh lebih sempit daripada sebelumnya. Batasan harga, subsidi, dan intervensi menjadi kebijakan populer, tetapi hal itu mendistorsi harga dan kerap dirancang dengan buruk karena menyebabkan ketergantungan serta 'berbiaya mahal'.

Seiring dengan sentimen-sentimen tersebut, Ibrahim memproyeksikan untuk perdagangan hari ini, Selasa (21/4/2026) rupiah akan bergerak fluktuatif dan cenderung ditutup melemah pada level Rp17.160-Rp17.200 per dolar AS.

Istanbul: Tiga lembaga internasional yakni International Energy Agency (IEA), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank Group (Bank Dunia) memperingatkan bahwa harga energi dan pupuk berpotensi bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Peringatan ini muncul di tengah dampak konflik geopolitik global yang masih membayangi stabilitas rantai pasokan komoditas utama dunia.

Rantai pasokan terganggu, harga sulit turun

Menurut mereka, harga akan tetap tinggi bahkan jika arus pengiriman melalui Selat Hormuz kembali normal, dengan alasan kerusakan rantai pasokan dan keterlambatan dalam memulihkan arus komoditas global.

Dalam pernyataan bersama, ketiga lembaga tersebut mengatakan dampak perang di Timur Tengah adalah substansial, global, dan sangat asimetris, yang secara tidak proporsional memengaruhi importir energi, khususnya negara-negara berpenghasilan rendah.

Dampak konflik global tidak merata

Mereka mengatakan guncangan tersebut telah mendorong kenaikan harga minyak, gas, dan pupuk, meningkatkan kekhawatiran tentang ketahanan pangan dan kehilangan pekerjaan, sementara beberapa produsen di kawasan itu juga mengalami kerugian besar dalam pendapatan ekspor.

Pernyataan tersebut mengatakan pengiriman melalui Selat Hormuz belum normal dan memperingatkan bahwa bahkan setelah arus kembali normal, akan membutuhkan waktu bagi pasokan global komoditas utama untuk pulih ke tingkat sebelum konflik.

Disebutkan juga bahwa kekurangan input penting yang disebabkan oleh gangguan pasokan dapat meluas ke sektor energi, pangan, dan sektor lainnya, sementara pengungsian paksa, lapangan kerja yang lesu, dan penurunan perjalanan dan pariwisata mungkin juga membutuhkan waktu untuk pulih.

"Kami membagikan penilaian terbaru kami, menjelang rilis Laporan Pasar Minyak bulanan IEA dan Prospek Ekonomi Dunia IMF pada Selasa, 14 April. Kami juga membahas situasi negara-negara yang paling terdampak oleh guncangan tersebut serta tanggapan dari lembaga-lembaga kami," kata pernyataan itu.

"Tim kami bekerja sama erat, termasuk di tingkat negara, untuk memanfaatkan keahlian masing-masing dan membantu negara-negara melalui saran kebijakan yang disesuaikan dan, dalam kasus IMF dan Bank Dunia, dukungan keuangan jika diperlukan," kata pernyataan itu.

Lembaga-lembaga tersebut mengatakan mereka akan terus mengoordinasikan dukungan untuk negara-negara anggota dan memantau dampak perang terhadap pasar energi dan ekonomi global.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam sepekan terakhir perkembangan berita global masih fokus ke Timur Tengah. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk gencatan senjata selama dua pekan dan melangsungkan perundingan di Islamabad, Pakistan. Adapun, ketegangan di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga minyak dan menambah ketidakpastian global.

Berikut lima poin penting perkembangan berita global dalam pekan 6–12 April 2026:

1. Perundingan AS-Iran Berakhir Tanpa Kesepakatan

Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan perundingan antara AS dan Iran tidak mencapai kesepakatan di Pakistan. Adapun, perundingan berlangsung selama 21 jam. Vance mengatakan Iran tidak menerima proposal dari AS yang termasuk tidak boleh membangun senjata nuklir.

Sementara itu, pihak Iran menyebutkan permintaan AS telah merusak potensi tercapainya kesepakatan.

Sebelum perundingan dimulai, militer AS menyebut ada persiapan untuk membuka Selat Hormuz. Adapun, Selat Hormuz merupakan salah satu topik utama yang dibahas dalam perundingan.

2. Gencatan Senjata AS-Iran

Amerika Serikat dan Iran mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu. Kedua negara saling berkomitmen, yakni AS menangguhkan serangan penuh dan Iran membuka Selat Hormuz.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan dalam keterangan resminya bahwa gencatan senjata setelah melakukan dialog bersama Perdana Menteri Pakistan dan Marsekal Lapangan Syed Asim Munir. Trump menyatakan kesepakatan ini setelah kedua belah pihak mendapatkan tujuannya masing-masing, khususnya mengenai persamaan jangka panjang dengan Iran dan negara kawasan di Timur Tengah.

3. Thailand Pangkas Target Wisatawan Asing

Otoritas Pariwisata Thailand atau Tourism Authority of Thailand (TAT) kini memperkirakan jumlah wisatawan internasional berada di kisaran 30 juta hingga 34 juta, atau turun sekitar 18% dari target sebelumnya.

Mengutip Nation Thailand, Gubernur TAT, Thapanee Kiatphaibool, mengatakan revisi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa ketegangan di Timur Tengah dapat mereda dalam satu hingga tiga bulan ke depan.

Sepanjang 2025, Thailand mencatat sekitar 32,9 juta kunjungan wisatawan asing. Angka ini menjadikannya negara kedua yang paling banyak dikunjungi di Asia Tenggara setelah Malaysia yang menerima lebih dari 42 juta wisatawan.

4. The Fed: Ketidakpastian Geopolitik Pengaruhi Moneter AS

Mayoritas pejabat Federal Reserve kini melihat peluang kenaikan maupun penurunan suku bunga yang sama besar di tengah tekanan inflasi energi dan risiko pelemahan ekonomi. Pergeseran kebijakan moneter AS ini menyusul ketidakpastian dampak konflik di Timur Tengah.

Melansir Kitco, Kamis (9/4/2026), risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 17–18 Maret yang dirilis Rabu (8/4) menunjukkan para pejabat The Fed semakin berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan.

Lonjakan harga energi akibat konflik Iran menjadi faktor utama yang mengaburkan prospek inflasi dan pertumbuhan.

5. OPEC+ Kerek Kuota Produksi Minyak

Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menyepakati kenaikan kuota produksi sebesar 206.000 barel per hari untuk Mei.

Namun, peningkatan ini dinilai lebih bersifat simbolis, mengingat sejumlah anggota kunci belum mampu mendongkrak output akibat konflik AS-Israel dengan Iran.

Konflik tersebut secara efektif menutup Selat Hormuz sejak akhir Februari, sekaligus memangkas ekspor dari anggota OPEC+ seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Irak.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas pejabat Federal Reserve kini melihat peluang kenaikan maupun penurunan suku bunga yang sama besar di tengah tekanan inflasi energi dan risiko pelemahan ekonomi. Pergeseran kebijakan moneter AS ini menyusul ketidakpastian dampak konflik di Timur Tengah.

Melansir Kitco, Kamis (9/4/2026), risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 17–18 Maret yang dirilis Rabu (8/4) menunjukkan para pejabat The Fed semakin berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan.

Lonjakan harga energi akibat konflik Iran menjadi faktor utama yang mengaburkan prospek inflasi dan pertumbuhan.

“Banyak peserta menilai risiko terhadap inflasi meningkat, sementara risiko terhadap ketenagakerjaan juga memburuk,” tulis risalah tersebut seperti dikutip Kitco.

Pasar keuangan merespons dengan kenaikan ekspektasi suku bunga, tercermin dari naiknya imbal hasil obligasi pemerintah tenor pendek. Kenaikan yield terutama didorong oleh meningkatnya kompensasi inflasi seiring kekhawatiran lonjakan harga energi dalam jangka pendek.

“Pergerakan ini terutama mencerminkan meningkatnya kekhawatiran inflasi jangka pendek terkait lonjakan harga energi,” tulis staf The Fed.

Di sisi lain, imbal hasil obligasi tenor panjang relatif stabil, menandakan pasar belum sepenuhnya mengubah pandangan terhadap prospek jangka panjang ekonomi AS.

Tekanan juga terlihat di pasar saham global. Indeks ekuitas melemah dan volatilitas meningkat tajam, seiring turunnya kepercayaan investor terhadap stabilitas geopolitik.

Dalam perekonomian domestik, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS masih solid meski didukung basis yang terdampak penutupan pemerintah sebelumnya. Tingkat pengangguran relatif stabil, namun pertumbuhan lapangan kerja mulai melambat.

Inflasi konsumen tetap tinggi, sementara ekspektasi inflasi jangka pendek meningkat akibat lonjakan harga komoditas energi.

“Beberapa ukuran ekspektasi inflasi jangka pendek meningkat seiring lonjakan harga energi dan komoditas lainnya.”

Proyeksi terbaru The Fed menunjukkan pertumbuhan ekonomi hingga 2028 cenderung berada di sekitar potensi jangka panjang. Tingkat pengangguran diperkirakan stabil sebelum turun secara bertahap menuju tingkat alami.

Namun, risiko terhadap proyeksi tersebut meningkat. Tekanan terhadap pertumbuhan dan tenaga kerja cenderung ke bawah, sementara risiko inflasi justru mengarah ke atas.

“Risiko terhadap inflasi sedikit lebih condong ke atas dibandingkan proyeksi sebelumnya,” demikian risalah mencatat.

Konflik Timur Tengah menjadi faktor kunci. Kenaikan harga minyak berpotensi menekan daya beli rumah tangga, memperketat kondisi keuangan, serta menahan pertumbuhan global.

Di saat yang sama, lonjakan harga energi berisiko membuat inflasi bertahan lebih lama, sehingga membuka ruang bagi pengetatan kebijakan lanjutan.

Kondisi ini memaksa The Fed membuka kemungkinan kebijakan dua arah. Jika inflasi tetap tinggi, kenaikan suku bunga masih menjadi opsi. Sebaliknya, pelemahan pasar tenaga kerja dapat mendorong pemangkasan suku bunga.

Mayoritas anggota FOMC memilih mempertahankan suku bunga pada rapat tersebut. Hanya satu anggota yang mengusulkan penurunan sebesar 25 basis poin.

“Peserta menekankan pentingnya bersikap gesit dalam menyesuaikan kebijakan berdasarkan data dan perkembangan risiko,” tulis risalah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Efek negatif ketidakpastian global mulai merambat ke ekspektasi rumah tangga hingga pelaku usaha. Otoritas pun harus putar otak menjaga ekonomi domestik di tengah tekanan eksternal.

Sudah sebulan lebih perang Israel-AS vs Iran berlangsung. Perang tersebut merambat ke hampir semua wilayah Timur Tengah. Masalahnya, belum ada tanda-tanda deeskalasi.

Akibatnya, perekonomian dunia semakin dibayangi ketidakpastian. Harga minyak dunia terus merangkak naik, tekanan inflasi pun mengikuti di banyak negara.

Indonesia tidak menjadi pengecualian. Pada Maret 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi komoditas energi (6,08%year on year/YoY) dan pangan (4,24% YoY) sudah di angka yang cukup mengkhawatirkan alias di atas target angka inflasi umum pemerintah (2±1% YoY).

Akibatnya, ketika ekonomi rumah tangga mulai menunjukkan ketidakpastian, masyarakat mulai berhati-hati. Terlihat dari Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2026 yang menunjukkan proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) ada di level 17,7%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,5%.

Bahkan jika data historisnya ditarik ke belakang lagi maka tampak 17,7% pendapatan masyarakat untuk ditabung itu menjadi rekor tertinggi baru dalam enam tahun. Angka tersebut hanya kalah dari proporsi pendapatan untuk tabungan pada Desember 2020 (ketika sedang pandemi Covid-19) yang mencapai 20,8%.

Jika masyarakat mulai hati-hati sehingga semakin banyak menabung maka otomatis konsumsinya akan berkurang. Masalahnya, konsumsi rumah tangga merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi (pada kuartal IV/2025, 53,63% produk domestik bruto dibentuk oleh konsumsi rumah tangga).

Singkatnya, jika konsumsi rumah tangga menurun maka aktivitas ekonomi secara keseluruhan bisa terdampak secara negatif.

Pelemahan ekspektasi rumah tangga terhadap perekonomian juga terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari Bank Indonesia. Pada Februari 2026, IKK menurun ke level 125,2 setelah sempat membaik di tingkat 127,0 pada Januari 2026.

Masalahnya, tanda-tanda pelemahan ekonomi tak hanya terlihat dari sisi permintaan. Dari sisi penawaran, dunia usaha juga mulai tampak berhati-hati: Purchasing Managers’ Index sektor manufaktur (PMI Manufaktur) Indonesia yang menjadi cerminan aktivitas industri berada di level 50,1 pada Maret 2026, turun dari 53,8 pada bulan sebelumnya.

Pengusaha Wait and See, Otoritas Beri Pelumas

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menjelaskan eskalasi geopolitik memang membuat pelaku usaha mengambil sikap hati-hati.

Dia menjelaskan setidaknya ada tiga perkembangan yang buat kekhawatiran pengusaha.Pertama, potensi kenaikan inflasi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Kedua, efisien anggaran oleh pemerintah. Ajib mengakui bahwa efisiensi anggaran merupakan pilihan rasional pemerintah di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah mendekati Rp17.000 per dolar AS (padahal, asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS) hingga potensi pembengkakan belanja subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia (asumsi APBN harga rata-rata minyak mentah Indonesia di US$70 per barel, sementara harga minyak dunia Brent dan lainnya belakangan sudah menyentuh US$100 per barel).

Hanya saja, Apindo mewanti-wanti agar efisiensi tersebut tidak menyasar sektor-sektor yang memberikan daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi

"Harapan itulah efisiensi itu hanya atas pos-pos yang bersifat rutinitas saja. Jadi efisiensi yang betul-betul merasakan manfaatnya untukspending better[belanja yang lebih berdampak]. Tapi jangan sampai atas pos-pos yang terhadap penopang, beli-beli masyarakat," ujar Ajib saat ditemui Bisnis, Senin (6/4/2026).

Ketiga, volatilitas sektor keuangan dan kondisi rantai pasok yang mengalami kerentanan di tengah ketidakpastian global.

Oleh sebab itu, Apindo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hanya di sekitar 5% pada tahun ini alias lebih rendah dari target APBN 2026 di angka 5,4%.

Otoritas pun tidak menampik adanya kekhawatiran dunia usaha di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah tersebut. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Dhaha Praviandi Kuantan mengakui bahwa ketidakpastian global membuat pelaku usaha menjadiwait and seealias menahan diri sebelum mengambil keputusan investasi atau ekspansi sampai situasi lebih jelas.

Padahal, sambungnya, tidak ada masalah dari sisi likuiditas. Bank Indonesia terus membanjiri perbankan lewat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM): mencapai Rp291,8 triliun hingga pekan kedua Maret 2026.

Apalagi, nilaiundisbursed loanalias kredit yang belum dicairkan mencapai Rp2.536,40 triliun atau setara 22,86% dari total plafon kredit. Artinya, jika pengusaha ingin melakukan ekspansi bisnis maka tidak mencairkan kredit yang sudah tersedia.

Oleh sebab itu, menurut Dhaha, permasalahannya ada di sisi permintaan dunia usaha itu sendiri. Dia pun menekankan pentingnya memperbaiki ekspektasi dunia usaha.

Dhaha menilai sikapwait and seepengusaha sebenarnya kurang beralasan karena perekonomian Indonesia dirasa masih terjaga karena proyeksi pertumbuhan yang masih baik dan inflasi yang terjaga.

"Ppelaku-pelaku usaha itu karena mungkin sering mendapatkan persepsi yang negatif, mendapat berita di Instagram, di TikTok, yang mungkin itu tidak menggambarkan fundamental perekonomian sebagaimana mestinya gitu ya, sehingga masih ada perilaku wait and see," klaimnya di seminar Warta Ekonomi Group, Senin (6/4/2026).

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan otoritas fiskal juga turut mendorong agar dunia usaha terus tumbuh di tengah ketidakpastian global. Dia mencontohkan, insentif perpajakan terus meningkat dari tahun ke tahun dari Rp293 triliun pada 2021 menjadi estimasi Rp563,6 triliun pada 2026.

Secara sektoral, sambungnya, insentif pajak diarahkan ke sektor-sektor strategis dan punya efek pengganda yang besar seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa serta sektor-sektor pendukung lainnya.

Selain itu, Purbaya meyakini langkahnya memindahkan saldo anggaran lebih (SAL) yang terparkir di Bank Indonesia ke perbankan juga akan mendorong pertumbuhan kredit ke sektor riil.

Bendahara negara menjelaskan telah menambah penempatan saldo SAL sebesar Rp200 triliun ke perbankan pada media Maret lalu. Tambahan likuiditas tersebut menambah dana pemerintah ke perbankan sebesar Rp200 triliun yang sudah disetor tahun lalu.

Purbaya pun mengklaim kebijakan tersebut membuat likuiditas perekonomian sangat memadai seperti yang tercermin dari pertumbuhan uang primer (base moneyatau M0) yang mencapai 19,2% YoY hingga pekan ketiga Maret 2026.

Dia pun optimis, pertumbuhan kredit perbankan dapat melesat hingga 20% apabila likuiditas tersebut tetap terjaga.

“Kalau kita lihat di sejarahnya, kalaubase moneytumbuh 20%, biasanya kreditnya pelan-pelan akan tumbuh di atas 20% juga. Jadi, ini 'minyak-minyak' yang dibutuhkan oleh ekonomi, sudah diinjeksi ke perekonomian dan kita akan jaga terus kondisinya di bulan-bulan mendatang,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).

Sebagai catatan, Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 berada di kisaran 8% hingga 12%. Artinya, optimisme Purbaya jauh di atas target bank sentral.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi bergerak turun mengikuti pelemahan bursa saham global seiring ketidakpastian arah konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

IHSG dibuka melemah 27,72 poin atau 0,39 persen ke posisi 7.316,37. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 4,84 poin atau 0,66 persen ke posisi 726,89.

“Diperkirakan IHSG bergerak sideways pada kisaran level 7.050- 7.250,” ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Dari mancanegara, Presiden AS Donald Trump mengatakan AS tidak yakin apakah mampu atau bersedia membuat kesepakatan damai dengan Iran. Dalam rapat kabinet, Trump mengatakan Iran memohon untuk membuat kesepakatan.

Kemudian, Trump memosting di media sosial, bahwa sesuai permintaan pemerintah Iran, dirinya memperpanjang penangguhan serangan AS terhadap infrastruktur energi Iran selama 10 hari.

Selain itu, Trump juga menyatakan bahwa pembicaraan tengah berlangsung, meskipun Iran sudah sering membantah adanya negosiasi tersebut. Pasar saham global terus menunjukkan pola perdagangan yang naik-turun, karena investor membuat keputusan perdagangan berdasarkan berita yang kontras tentang konflik tersebut.

Meskipun pelaku pasar sebagian besar berharap terhadap berakhirnya konflik, namun demikian, pesan yang beragam telah membebani sentimen.

“Hal ini karena pesan yang beragam tersebut mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah, yang terkait erat dengan ekspektasi akan biaya energi yang dapat menimbulkan kenaikan inflasi,” ujar Ratna.

Harga minyak mentah global kembali menguat setelah Iran mengisyaratkan tidak berniat mengadakan pembicaraan langsung dengan AS, meskipun proposal AS sedang ditinjau oleh para pejabat Iran.

Seiring dengan itu, OECD memperingatkan percepatan kenaikan harga dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, apabila harga energi meningkat lebih jauh akibat konflik yang berkepanjangan. Di sisi lain, beberapa kapal dari China, India, Jepang, Turki dan Thailand telah diizinkan melewati Selat Hormuz oleh Iran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penutupan Selat Hormuz memicu kekhawatiran krisis energi global yang berdampak pada banyak negara. Indonesia dinilai belum terdampak langsung dari sisi pasokan, namun tekanan harga energi berpotensi membebani subsidi dan impor energi nasional.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, hampir seluruh negara akan terdampak karena Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi minyak dunia. Gangguan di jalur tersebut langsung memengaruhi stabilitas energi global.

“Bahkan Filipina itu sudah menetapkan krisis energi dalam waktu satu tahun. Menyusul nanti Thailand dan beberapa negara lain,” kata Fahmy kepada Republika, Kamis (26/3/2026).

Fahmy menjelaskan, selain gangguan distribusi, dampak paling cepat terasa adalah lonjakan harga minyak dunia yang sempat melampaui 100 dolar AS per barel dan mencapai sekitar 115 dolar AS per barel sebelum terkoreksi. Kenaikan harga tersebut menjadi sinyal awal tekanan ekonomi global.

Untuk Indonesia, Fahmy mengatakan, pasokan energi masih relatif aman dalam jangka pendek. Cadangan energi nasional diperkirakan cukup untuk sekitar 21 hari, sementara produksi minyak domestik masih berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Dari produksi tersebut, lanjut Fahmy, kilang dalam negeri mampu menghasilkan sekitar 400 ribu barel bahan bakar per hari. Namun risiko tetap terbuka apabila konflik berlangsung lebih lama.

“Dari segi pasokan, sampai sekarang relatif tidak terkena dampaknya. Kecuali nanti kalau perangnya berlarut-larut, barangkali juga akhirnya akan terkena dampaknya,” kata Fahmy.

Meski pasokan masih stabil, Fahmy mengingatkan tekanan terbesar justru datang dari sisi fiskal. Harga minyak global yang tinggi akan langsung meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN karena asumsi harga minyak domestik jauh lebih rendah.

“Dalam asumsi APBN, harga minyak ditetapkan jauh lebih rendah, sehingga ketika harga dunia melonjak, beban subsidi otomatis meningkat,” kata Fahmy.

Fahmy menilai kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi karena biaya energi meningkat dan impor energi menjadi lebih mahal. Kebutuhan devisa juga akan meningkat seiring kebutuhan pembayaran impor minyak dalam dolar AS.

“Karena kita butuh banyak dolar AS untuk membayar harga yang demikian tadi. Nah ini semakin memberikan beban yang cukup berat. Itu dampaknya,” kata Fahmy.

Selain minyak, Fahmy menyoroti risiko pasokan LPG nasional. Indonesia masih mengimpor sekitar 70 persen kebutuhan LPG, sebagian besar berasal dari Timur Tengah yang pengirimannya melewati Selat Hormuz. “Jika jalur tersebut terganggu, pasokan LPG ke Indonesia berpotensi berkurang,” kata Fahmy.

Fahmy menambahkan, Indonesia sebenarnya memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan sebagai substitusi LPG melalui jaringan pipa, jaringan gas kota, maupun pengolahan menjadi LNG.

“Jadi sekali lagi, di gas sekalipun Indonesia belum terkena dampak dari segi pasokan. Tapi dari segi harga itu ya pasti mengeluarkan uang lebih banyak,” kata Fahmy.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjelang libur Lebaran pada perdagangan hari ini, Selasa (17/3/2026), berpeluang melanjutkan penguatan dan menguji level resistance di kisaran 7.079 hingga 7.156 seiring meredanya gangguan pasokan energi global.

Tim riset Sinarmas Sekuritas menyebutkan potensi penguatan indeks didorong oleh meredanya kekhawatiran pasar terhadap gangguan distribusi energi global setelah sejumlah kapal tanker berhasil melintasi Selat Hormuz.

Selain itu, penurunan harga minyak dari level tertingginya sebelumnya turut meredakan kekhawatiran terhadap inflasi energi dan mendorong investor kembali masuk ke aset berisiko.

“Pada level resistance, IHSG berpeluang bergerak di kisaran 7.079–7.156, sementara pada level support IHSG diperkirakan berada di rentang 6.971–6.838,” tulis tim riset dalam laporan hariannya.

Dari sentimen domestik, investor juga menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/3).

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemotongan anggaran sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga minyak akibat konflik geopolitik.

Dari sisi global, sentimen pasar turut membaik setelah Iran mempertimbangkan untuk mengizinkan sebagian kapal tanker melintasi Selat Hormuz, dengan syarat transaksi minyak dilakukan menggunakan yuan China.

Di sisi lain, produksi industri China pada periode Januari–Februari 2026 tercatat tumbuh 6,3% secara tahunan, melampaui ekspektasi pasar dan ditopang oleh kinerja kuat sektor manufaktur.

Dengan mempertimbangkan sejumlah sentimen tersebut, berikut saham yang direkomendasikan oleh Sinarmas Sekuritas:

1. PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA)

Rekomendasi: Speculative Buy

• Last Price: 745
• Target Price: 770–790
• Entry Price: 715–750
• Stop Loss: 685

2. PT United Tractors Tbk (UNTR)

Rekomendasi: Speculative Buy

• Last Price: 29.475
• Target Price: 30.300–31.000
• Entry Price: 28.200–29.500
• Stop Loss: 27.000

3. PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA)

Rekomendasi: Speculative Buy

• Last Price: 2.600
• Target Price: 2.680–2.750
• Entry Price: 2.500–2.610
• Stop Loss: 2.400

4. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Rekomendasi: Hold

• Last Price: 1.750
• Target Price: 1.960–2.050
• Entry Price: 1.765 (6 Maret 2026)
• Stop Loss: 1.600

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.