Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat penghunian kamar (TPK) alias okupansi hotel di Tanah Air cenderung meningkat pada April 2026, bertepatan dengan berakhirnya periode setelah Ramadan dan lebaran Idulfitri 2026.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa TPK hotel klasifikasi bintang pada April 2026 mencapai 48,83%.

Angka tersebut meningkat 6,05% poin secara bulanan (MtM) atau dibandingkan dengan Maret 2026, serta naik 1,85% poin secara tahunan (YoY) atau dibandingkan dengan April tahun lalu.

“TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali yaitu sebesar 57,94%, kemudian diikuti oleh DKI Jakarta yaitu sebesar 54,80%, dan selanjutnya Kalimantan Barat sebesar 53,76%,” kata Pudji dalam rilis berita resmi statistik, Selasa (2/6/2026).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa peningkatan okupansi hotel terjadi di sebagian besar wilayah Tanah Air. Dari seluruh provinsi, hanya tiga provinsi yang mencatatkan penurunan TPK hotel berbintang dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan angka TPK hotel bintang dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas atau kegiatan meeting, incentives, conferences, and exhibitions (MICE).

Pudji melanjutkan bahwa berakhirnya bulan Ramadan dan Lebaran juga dinilai menjadi pendorong peningkatan okupansi hotel berbintang tersebut.

Secara umum, BPS juga mencatat tingkat hunian hotel berbintang masih lebih tinggi dibandingkan dengan hotel nonbintang dan akomodasi lainnya di berbagai provinsi.

Pada April 2026, TPK hotel klasifikasi nonbintang dan akomodasi lainnya secara nasional tercatat sebesar 24,96%. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan TPK hotel nonbintang tertinggi sebesar 38,09%.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa geliat ekonomi selama kuartal I/2026 telah terlihat dari transaksi online dan marketplace maupun dari kartu debit maupun kredit.

Untuk diketahui, BPS hari ini melaporkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% (year on year/YoY). Industri manufaktur dan konsumsi masyarakat masing-masing masih menjadi lapangan usaha dan pengeluaran dengan kontribusi terbesar ke PDB.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa performa konsumsi masyarakat selama Januari-Maret 2026 sudah terlihat berdasarkan Indeks Penjualan Eceran Riil sebesar 4,74% (yoy). Dari data BPS sendiri, konsumsi masyarakat juga tumbuh terlihat dari transaksi daring.

"Dari data yang dikumpulkan BPS, transaksi online, e-retail dan marketplace terlihat tumbuh 6,2% [6,19%, red] secara triwulanan," jelasnya pada konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Di sisi lain, BPS turut mencatat nilai transaksi uang elektronik, kartu debit dan kredit tumbuh 4,2% (yoy) berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI).

Konsumsi masyarakat juga terlihat tidak hanya dari transaksi daring. Dampak kebijakan belanja pemerintah seperti pembayaran THR ASN dan TNi-Polri, pensiunan pada kuartal I/2026 turut berkontribusi.

Mobilitas masyarakat juga mengalami peningkatan, terlihat dari jumlah perjalanan wisata nusantara yang tumbuh 13,14% (yoy), serta jumlah kunjungan wisata mancanegara yaitu 8,62% (yoy).

Dari sisi kebijakan, Amalia turut menyampaikan bahwa pengendalian inflasi, kebijakan suku bunga acuan, paket stimulus dan belanja pemerintah yang lebih tepat sasaran mendukung aktivitas produksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja angkutan barang dan penumpang secara umum tumbuh positif per Maret 2026 pada semua moda transportasi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan, peningkatan signifikan utamanya terjadi pada angkutan penumpang, baik secara bulanan (month to month/MtM) maupun tahunan (year on year/YoY).

“Terutama disebabkan karena adanya peningkatan mobilitas masyarakat yang melakukan mudik Lebaran, serta didorong adanya stimulus pemerintah berupa diskon harga tiket [transportasi],” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (4/5/2026).

Sebagaimana diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp911,16 miliar demi mengerek daya beli masyarakat melalui diskon tiket transportasi pesawat, kereta dan kapal pada periode tersebut.

Ateng menjelaskan, moda angkutan sungai, danau, dan penyebrangan (ASDP) tercatat mengalami kenaikan tertinggi hingga 100,99% MtM dan 72,73% YoY, dengan jumlah penumpang mencapai 7,06 juta orang.

Peningkatan jumlah penumpang terjadi di seluruh pelabuhan utama yang diamati, yaitu di Pelabuhan Bakauheni sebesar 138,59% MtM, Merak sebesar 107,95%, Gilimanuk sebesar 100,86%, Pototano sebesar 74,47%, dan Ketapang sebesar 72,20%.

Sementara itu, jumlah penumpang terbanyak tercatat pada angkutan kereta yang mencapai 48,14 juta orang, naik 17,76% YoY. Apabila dibandingkan secara bulanan atau dengan Februari 2026, jumlah penumpang kereta naik 11,25% MtM.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah penumpang Jabodetabek yang merupakan penumpang pelaju (commuter) alias pengguna KRL, yaitu sebanyak 30,0 juta orang atau 62,24% MtM dari total penumpang angkutan kereta.

Sejalan dengan mudik Lebaran, peningkatan terlihat pada angkutan kereta bandara maupun kereta api di Jawa (non-Jabodetabek) yang masing-masing tumbuh sebesar 20,55% MtM atau mencapai 861.700 orang dan 33,64% atau mencapai 9,64 juta orang.

Peningkatan juga terjadi pada moda angkutan udara domestik alias pesawat, dengan 5,62 juta penumpang atau naik sebesar 37,60% MtM dan 32,35% YoY.

Jumlah penumpang domestik terbesar terdapat pada Bandara Soekarno Hatta-Tangerang, yaitu mencapai 1,6 juta orang atau sebesar 28,33% dari total penumpang domestik, diikuti Juanda-Surabaya sebanyak 452,0 ribu orang atau sebesar 8,04% dari total penumpang domestik.

Kemudian angkutan udara internasional dengan 1,54 juta penumpang atau naik sebesar 2,25% MtM dan 8,14% YoY.

Sementara itu, angkutan laut domestik dengan 3,12 juta penumpang naik sebesar 51,82% MtM dan 26,72% YoY.

Peningkatan jumlah penumpang terjadi di semua pelabuhan yang diamati, yaitu Pelabuhan Balikpapan 188,13% MtM, Makassar 70,06%, Tanjung Priok sebesar 43,43%, Tanjung Perak 34,32%, dan Belawan 25,26%.

Angkutan Barang Tetap Melaju Meski ada Pembatasan

Mengingat adanya pembatasan angkutan barang yang berlaku sejak pertengahan Maret hingga akhir bulan, mobilisasi logistik melalui kereta, kapal, dan pesawat terpantau tetap meningkat.

Ateng melaporkan, jumlah barang yang diangkut pada Maret 2026 dengan moda angkutan laut domestik mencapai 43,24 juta ton, atau naik 2,92% dibanding Maret 2025 (YoY) maipin 10,50% MtM.

Peningkatan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Balikpapan sebesar 1,40%. Sebaliknya, penurunan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Panjang sebesar 23,81%, Tanjung Priok 14,04%, Makassar sebesar 10,87%, dan Tanjung Perak sebesar 1,01%.

Peningkatan juga terjadi pada moda angkutan kereta yang mengangkut 5,84 juta ton barang, atau naik sebesar 31,76% MtM dan 0,99% YoY. Sebagian besar barang yang diangkut tersebut, tercatat di wilayah Sumatera sebanyak 5,0 juta ton atau 85,51% dari total barang yang diangkut dengan kereta.

Sementara itu, jumlah barang yang diangkut dengan moda angkutan udara domestik turun -15,74% YoY, tetapi naik secara bulanan sebesar 7,07% menjadi 53.000 ton.

Peningkatan jumlah barang yang diangkut terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma-Jakarta sebesar 37,14% MtM, sementara penurunan terjadi di Bandara Sentani—Jayapura sebesar 2,82%.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja angkutan barang anjlok secara bulanan maupun tahunan pada hampir seluruh moda pada Februari 2026 atau pada masa awal Ramadan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono memaparkan, angkutan barang menggunakan matra laut menjadi satu-satunya yang tumbuh positif sebesar 3,36% secara bulanan (month to month/MtM), dengan mengangkut sebanyak 38,8 juta ton.

“Kecuali angkutan laut domestik yang meningkat 3,36% dari Januari 2026,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (1/4/2026).

Peningkatan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Makassar sebesar 6,27% dan Tanjung Perak 2,53%. Sebaliknya, penurunan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Panjang sebesar 8,40%, Balikpapan sebesar 4,62%, dan Tanjung Priok sebesar 4,43%.

Sementara itu, jumlah barang yang diangkut menggunakan angkutan udara domestik pada Februari 2026 mencapai 49,5 ribu ton atau turun 3,13% dibandingkan dengan Januari 2026.

Penurunan jumlah barang yang diangkut terjadi di Bandara Sentani-Jayapura sebesar 6,58%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar 6,25%, dan Hasanuddin-Makassar sebesar 2,94%. Sebaliknya, peningkatan jumlah barang terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma—Jakarta sebesar 25,00%. Sementara jumlah barang di Bandara Juanda-Surabaya relative stabil.

Jumlah barang yang diangkut terbesar terdapat pada Bandara Soekarno Hatta- Tangerang, yaitu mencapai 15,0 ribu ton atau 30,30% dari total barang yang diangkut, diikuti Sentani-Jayapura sebanyak 7,1 ribu ton atau sebesar 14,34%.

Membandingkan angkutan barang matra laut dan udara, kereta api mengalami penurunan terdalam. BPS mencatat jumlah barang yang diangkut kereta pada bulan Februari 2026 sebanyak 4,4 juta ton atau turun 17,70% MtM.

Sebagian besar barang yang diangkut tersebut, tercatat di wilayah Sumatra sebanyak 3,7 juta ton atau 84,28% dari total barang yang diangkut dengan kereta. Penurunan jumlah barang di wilayah Jawa non—Jabodetabek dan Sumatra masing-masing sebesar 35,30% dan 13,30%.

Serupa, secara tahunan atau year on year (YoY), penurunan jumlah angkutan barang kompak terjadi di seluruh moda.

“Penurunan terdalam pada kereta api, yaitu sebanyak 19,74% dibandingkan Februari 2025,” lanjutnya.

Berdasarkan laporan BPS, Penurunan jumlah barang terjadi di wilayah Sumatra sebesar 16,48%. Sementara peningkatan jumlah barang terjadi di wilayah Jawa non-Jabodetabek sebesar 2,06%.

Meski demikian, Ateng tak menjelaskan penyebab lebih lanjut adanya penurunan jumlah angkutan barang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indeks Harga Impor (IHM) kuartal IV/2025 sebesar 112,35 atau mengalami deflasi 0,11% secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq), sedangkan inflasi sebesar 3,65% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Hal ini dilaporkan pada Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI) kuartal IV/2025. Secara terperinci, IHM kuartal IV/2025 sebesar 112,35 itu turun dari kuartal III/2025 yakni 112,48 atau deflasi 0,11% (qtq).

Sementara itu, IHM pada tiga bulan terakhir 2025 tersebut mengalami inflasi sebesar 3,65% (yoy) atau naik dari 108,39 pada kuartal IV/2024.

Berdasarkan kelompoknya, indeks harga impor kuartal IV/2025 untuk migas mengalami deflasi 11,36% (qtq) apabila dibandingkan dengan kuartal III/2025. Sementara itu, nonmigas pada periode yang sama mengalami inflasi 2,08% (qtq).

Seperti halnya secara kuartalan, indeks harga impor mengalami deflasi untuk kelompok migas hingga 9,31% (yoy) dari periode kuartal IV/2024. Di sisi lain, IHM untuk nonmigas inflasi sebesar 6,22% (yoy).

"Penurunan terdalam IHM triwulan IV-2025 (q-to-q) terjadi pada Golongan Barang Kakao dan olahannya (HS 18) yaitu sebesar 18,98%, sedangkan kenaikan tertinggi terjadi pada Golongan Barang Logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) yaitu sebesar 30,22%," demikian dikutip dari Berita Resmi Statistik (BRS) yang diterbitkan, Senin (2/3/2026).

Secara rinci, menurut barangnya harga impor yang mengalami deflasi terdalam secara kuartalan adalah barang kakao dan olahannya (HS 18) 18,98% (qtq); gula dan kembang gula (HS 17) 17,75% (qtq); bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya (HS 27) 10,07% (qtq); berbagai produk kimia (HS 38) 9,64% (qtq); serta daging hewan (HS 02) 4,33% (qtq).

Adapun inflasi tertinggi secara kuartalan pada kelompok harga impor yakni pada logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) 30,22% (qtq); bijih logam, terak, dan abu (HS 26) 22,74% (qtq); ampas dan sisa industri makanan (HS 23) 20,87% (qtq); biji dan buah mengandung minyak (HS 12) 19,65% (qtq); dan instrumen optik, fotografi, sinematografi dan medis (HS 90) 13,29% (qtq).

Sementara itu, indeks harga impor yang mengalami kenaikan harga atau inflasi tertinggi secara tahunan yaitu garam, belerang, batu dan semen (HS 25) 60,48% (yoy); logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) 59,99% (yoy); bijih logam, terak, dan abu (HS 26) 30,52% (yoy); pupuk (HS 31) 29,89% (yoy); serta karet dan barang dari karet (HS 40) 22,08% (yoy).

Terakhir, indeks harga impor dengan deflasi terdalam secara tahunan terjadi pada sayuran (HS 07) 24,72% (yoy); berbagai produk kimia (HS 38) 22,33% (yoy); gula dan kembang gula (HS 17) 13,74% (yoy); serta stapel buatan (HS 55) 13,38% (yoy); dan kakao dan olahannya (HS 18) 10,87% (yoy).

"Golongan barang yang dominan memberikan andil Deflasi Harga Impor pada triwulan IV/2025 (q-to-q) antara lain: Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya (HS 27), Gula dan kembang gula (HS 17), Kakao dan olahannya (HS 18), Berbagai produk kimia (HS 38), dan Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84)," bunyi BRS yang dirilis BPS hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 23,36 juta orang Indonesia masih merupakan penduduk miskin sampai dengan September 2025.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026), yang juga merilis data pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 sebesar 5,11% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Amalia, angka 23,36 juta penduduk miskin itu turun apabila dibandingkan dari periode sebelumnya yakni Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Sebanyak 490.000 orang disebut telah keluar dari kemiskinan.

"Secara persentase maka tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 mencapai 8,25% atau turun sebesar 0,22% basis poin dibandingkan Maret 2025," terangnya.

Adapun jumlah penduduk miskin juga turun dari September 2024 yakni 24,06 juta orang. Tren penurunan itu, terang Amalia, terus terjadi sejak yang ditemukan pada Survei Ekonomi Sosial Nasional BPS pada Maret 2023. Saat itu, penduduk miskin berjumlah 25,9 juta orang.

Dari segi kewilayahan, tingkat kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 6,6% atau mengalami penurunan 0,13 persentase poin jika dibandingkan Maret 2025 yakni 6,73%.

Sementara itu, tingkat kemiskinan perdesaan September 2025 10,72% atau mengalami penurunan 0,31 persentase poin dibandingkan Maret 2025.

Berdasarkan hasil survei yang sama, BPS menemukan bahwa garis kemiskinan penduduk Indonesia pada September 2025 mengalami peningkatan 5,3% dari Maret 2025. Hal itu berdasarkan perhitungan garis kemiskinan secara rata-rata satu rumah tangga dengan 4,76 anggota rumah tangga.

"Garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar Rp3.053.269 per bulan. Sebagai catatan garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang atas garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang atas garis kemiskinan provinsi, kota, desa," terang Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja angkutan barang pada Desember 2025 tercatat anjlok sebesar -1,88% secara bulanan dibandingkan November 2025.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto melihat, kontraksi yang terjadi akibat adanya penyesuaian pola logistik dari pemilik barang menjelang libur Nataru yang lalu.

“Pemilik barang memilih melakukan pemuatan lebih awal dan menempatkan barang di dalam kontainer sebelum waktu libur untuk antisipasi terhadap jeda operasional, dan ini sedikit menghambat perputaran kontainer,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (2/1/2026).

Mengingat, pada akhir tahun terdapat jeda operasional karena libur serta adanya pembatasan angkutan barang.

Selain itu, masih terdapat beberapa tantangan terkait produktivitas prasarana pada beberapa pelabuhan, khususnya terkait kelancaran bongkar muat yang mempengaruhi kecepatan arus barang secara keseluruhan. Alhasil, kinerja angkutan barang lebih rendah dari bulan sebelumnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah barang yang diangkut pada Desember 2025 mencapai 46,4 juta ton atau turun 1,88% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Penurunan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Makassar sebesar -7,87%, Panjang sebesar -3,84%, dan Tanjung Perak -1,15%. Sebaliknya, peningkatan jumlah barang terjadi di Pelabuhan Balikpapan sebesar -16,57% dan Tanjung Priok sebesar -3,71%.

Meski angkutan laut domestik terkontraksi secara bulanan, tetapi mencatatkan kinerja double digit mencapai 18,91% secara tahunan atau year on year (YoY).

Sementara itu, moda angkutan udara domestik dan angkutan kereta meningkat, yang masing-masing tumbuh 4,97% dan 1% month to month (MtM).

Untuk pesawat, peningkatan jumlah barang yang diangkut terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma-Jakarta sebesar 19,35%, Hasanuddin-Makassar sebesar 14,71%, Juanda-Surabaya sebesar 12,12%, dan Sentani-Jayapura sebesar 6,67%.

Sebaliknya, penurunan jumlah barang terjadi di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang sebesar 2,67%. Jumlah barang yang diangkut terbesar terdapat pada Bandara Soekarno Hatta-Tangerang, yaitu mencapai 18,2 ribu ton atau 31,93% dari total barang yang diangkut, diikuti Sentani-Jayapura sebanyak 9,6 ribu ton atau sebesar 16,84%.

Untuk angkutan kereta, sebagian besar barang yang diangkut tersebut, tercatat di wilayah Sumatera sebanyak 5,5 juta ton atau 83,09% dari total barang yang diangkut dengan kereta. Peningkatan jumlah barang terjadi di wilayah Jawa nonJabodetabek dan Sumatera masing-masing sebesar 1,68% dan 0,87%.

Meski demikian, angkutan barang secara keseluruhan tumbuh positif di semua moda, masing-masing angkutan udara domestik sebesar 0,01%, angkutan laut domestik sebesar 16,56%, dan angkutan kereta sebesar 0,85%.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angkutan penumpang di semua moda transportasi—udara, laut, kereta, dan penyeberangan—kompak turun pada November 2025 secara bulanan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini memaparkan, penurunan terdalam terjadi pada angkutan udara internasional yang mencapai -7,85% month to month (MtM) menjadi 1,65 juta orang dari bulan sebelumnya yang sebanyak 1,79 juta orang.

“Jumlah penumpang pada seluruh moda turun, karena tidak ada hari libur nasional sehingga mobilitas masyarakat turun,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/1/2026).

Sementara itu, penumpang angkutan udara domestik juga turun 4,33% MtM menjadi 5,04 juta orang, dari bulan sebelumnya yang mencapai 5,27 juta orang. Sepinya bandara sebelum memasuki liburan akhir tahun tersebtu terjadi utamanya pada Bandara Internasional Juanda di Surabaya (SUB) dengan kontraksi sebesar -9,16%.

Selain itu, juga di Ngurah Rai-Denpasar sebesar 8,99%, Kualanamu-Medan sebesar 8,67%, Hasanuddin-Makassar sebesar 1,34%, dan Soekarno Hatta-Tangerang sebesar 0,32%.

Pudji juga menyampaikan bahwa penumpang kereta pada November 2025 turun 3,99% MtM menjadi 47,36 juta orang dari bulan sebelumnya hampir 50 juta orang. Utamanya, penurunan pada moda MRT Jakarta yang turun 7,64%.

Kemudian penumpang angkutan laut domestik pada November 2025 turun 5,78% MtM menjadi 2,18 juta orang. Penurunan jumlah penumpang terjadi di Pelabuhan Belawan sebesar 44,44%, Tanjung Perak sebesar 31,60%, Balikpapan sebesar 3,28%, dan Makassar sebesar 3,22%. Sebaliknya, peningkatan jumlah penumpang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 11,94%.

Penumpang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) pada November 2025 turun 2,78% menjadi 3,9 juta orang, utamanya di Pelabuhan Pototano (NTB) mencapai -11,56%.

Meski kompak turun, Pudji mengungkapkan terkait data tahunan atau year on year (YoY) justru tercatat kompak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Utamanya, angkutan kereta yang tumbuh hingga 11,10%.

Sementara Angkutan udara domestik, angkutan udara internasional, angkutan laut domestik, dan ASDP masing-masing tumbuh sebesar 2,30%, 5,26%, 9,53%, dan 9,83%.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau okupansi hotel berbintang secara rata-rata parkir di level 52,84% pada periode Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menjelaskan bahwa okupansi hotel berbintang tersebut naik 2,68% poin dibanding bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Sedangkan, bila dibandingkan secara tahunan (year-on-year/you) posisinya masih turun 2,83% poin.

"TPK hotel klasifikasi bintang pada Oktober 2025 mencapai 52,84% atau mengalami peningkatan secara bulanan sebesar 2,68% poin. Tetapi mengalami penurunan secara tahunan sebesar 2,83% poin," jelas Pudji dalam rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Dalam paparannya, hotel dengan okupansi tertinggi pada periode Oktober 2025 tercatat di Provinsi Papua Selatan mencapai 66,49%. Diikuti oleh hotel di Bali dengan TPK 64,58%, dan Provinsi Kalimantan selatan mencapai 60,72%.

Adapun, tingginya tingkat kepenghunian hotel di Papua Selatan terjadi seiring dengan adanya sejumlah perhelatan kebudayaan dengan skala yang cukup besar. Serta, adanya kunjungan kerja dari pemerintah pusat.

"Provinsi Papua Selatan selain menjadi provinsi dengan TPK tertinggi juga menjadi provinsi dengan peningkatan TPK tertinggi secara bulanan yaitu meningkat sebesar 14,48% poin," tambahnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan proyeksi okupansi hotel menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru), di tengah tren penurunan yang terjadi hingga pertengahan 2025.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa pengusaha berekspektasi dapat mempertahankan okupansi hotel di tengah momentum tersebut, meskipun tak menampik bahwa tren penurunan terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, penurunan daya beli menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel saat ini.

“Ekspektasi kita minimal sama dengan tahun lalu, mudah-mudahan bisa lebih. Memang kalau kita melihat periode Juli, Agustus, September, trennya turun. Yang mana itu agak anomali, sih, biasanya semester dua itu lebih bagus,” kata Hariyadi saat ditemui di Kantor Kemenpar, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami penurunan selama Agustus 2024–Agustus 2025. Di tengah tren tersebut, angkatan pekerja perempuan naik.

Untuk diketahui, TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Adapun, TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

BPS mencatat, TPAK pada Agustus 2025 hanya mencapai 70,59%, angkanya turun 0,04% poin dibanding Agustus 2024 yang saat itu berada di angka 70,63%. Bahkan, TPAK pada Agustus 2025 juga turun dibandingkan dengan Februari 2025 yang mencapai 70,60%.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan partisipasi angkatan kerja dari laki-laki mendominasi pada Agustus 2025.

Kendati demikian, Edy menyampaikan selama setahun terakhir, TPAK laki-laki menurun sedangkan perempuan meningkat.

TPAK laki-laki mencapai 84,40%, sementara TPAK perempuan mencapai 56,63%.

“Meskipun begitu, TPAK laki-laki menurun, sementara TPAK perempuan meningkat jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2024,” kata Edy dalam Rilis BPS, Rabu (5/11/2025).

Jika dibandingkan Agustus 2024, BPS mengungkap bahwa TPAK laki–laki turun 0,26% poin, sedangkan pada perempuan naik 0,21% poin.

Secara keseluruhan, ada 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025. Angka tersebut bertambah 2,80 juta jika dibandingkan kondisi Agustus tahun lalu. Namun, tidak semua terserap di pasar kerja.

Jika diperinci, bukan angkatan kerja (BAK) tercatat mencapai 64,17 juta orang atau naik 0,91 juta orang dan angkatan kerja (AK) sebanyak 154,00 juta orang atau naik 1,89 juta orang.

Kemudian, penduduk yang bekerja mencapai 146,54 juta orang atau naik 1,90 juta orang, sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 7,46 juta orang atau turun 4.000 orang pada Agustus 2025.

Adapun, penduduk yang bekerja tersebut terdiri dari pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran.

Pertama, pekerja penuh tercatat sebanyak 98,65 juta orang. Angka tersebut bertambah 0,20 juta orang dari Agustus 2024. Asal tahu saja, kategori pekerja penuh adalah para pekerja dengan jam kerja maksimal 35 jam seminggu.

Kedua, pekerja paruh waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Angkanya mencapai 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang.

Ketiga, setengah pengangguran. Diketahui, setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Pada kategori ini, sebanyak 11,60 juta orang setengah menganggur atau bertambah 0,04 juta orang pada Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa proporsi penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai turun berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.

Pada periode tersebut, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk bekerja sebanyak 146,54 juta orang. Sebesar 38,74% di antaranya berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Capaian itu meningkat dari periode Sakernas Agustus 2024 yakni sebanyak 0,65 juta orang, sedangkan meningkat lebih tinggi dari Sakernas Februari 2025 sebanyak 2,72 juta orang.

"Dibandingkan setahun sebelumnya penduduk bekerja buruh/karyawan/pegawai mengalami penambahan sebanyak 0,65 juta orang," terang Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud pada konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

Meski bertambah secara jumlah, namun kalau membandingkannya secara persentase dengan Agustus 2024, jumlah pekerja berstatus buruh, pegawai dan karyawan terpantau menurun. Agustus 2024 proporsinya sebesar 38,80%.

Kemudian, dalam setahun terakhir, jumlah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga atau tidak dibayar menurun hingga 0,30 juta orang atau terbesar.

Capaian penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai itu menambah persentase penduduk dengan status pekerja formal pada Agustus 2025.

"Itu sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, proporsi pekerja formal per Agustus 2025 mengalami peningaktan menjadi 42,20% dari total penduduk yang bekerja," terang Edy.

Kendati demikian, persentase pekerja informal masih dominan dalam pasar tenaga kerja RI. Hal itu ditunjukkan dari persentase pekerja informal yang masih sebesar 57,80%.

Kendati demikian, dominasinya semakin menipis dari Sakernas Februari 2025 yang mencapai 59,40%, dan pada Sakernas Agustus 2024 57,95%.

Sejalan dengan hal tersebut, persentase pekerja formal Agustus 2025 meningkat dari persentase Februari 2025 sebesar 40,50%, dan dari Agustus 2024 42,05%.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa proporsi jumlah penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai naik berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.

Pada periode tersebut, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk bekerja sebanyak 146,54 juta orang. Sebesar 38,74% di antaranya berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Capaian itu meningkat dari periode Sakernas Agustus 2024 yakni sebanyak 0,65 juta orang, sedangkan meningkat lebih tinggi dari Sakernas Februari 2025 sebanyak 2,72 orang.

"Dibandingkan setahun sebelumnya penduduk bekerja buruh/karyawan/pegawai mengalami penambahan sebanyak 0,65 juta orang," terang Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud pada konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

Meski bertambah secara jumlah, namun kalau membandingkannya secara persentase dengan Agustus 2024, jumlah pekerja berstatus buruh, pegawai dan karyawan terpantau menurun. Agustus 2024 persentasenya sebesar 38,80%

Kemudian, dalam setahun terakhir, jumlah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga atau tidak dibayar menurun hingga 0,30 juta orang atau terbesar.

Capaian penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai itu menambah persentase penduduk dengan status pekerja formal pada Agustus 2025.

"Itu sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, proporsi pekerja formal per Agustus 2025 mengalami peningaktan menjadi 42,20% dari total penduduk yang bekerja," terang Edy.

Kendati demikian, persentase pekerja informal masih dominan dalam pasar tenaga kerja RI. Hal itu ditunjukkan dari persentase pekerja informal yang masih sebesar 57,80%.

Kendati demikian, dominasinya semakin menipis dari Sakernas Februari 2025 yang mencapai 59,40%, dan pada Sakernas Agustus 2024 57,95%.

Sejalan dengan hal tersebut, persentase pekerja formal Agustus 2025 meningkat dari persentase Februari 2025 sebesar 40,50%, dan dari Agustus 2024 42,05%.