Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta orang atau turun sekitar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang, sedangkan sisanya sebesar 64,63 juta orang masuk kategori bukan angkatan kerja.

Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 147,67 juta orang atau meningkat 1,9 juta orang secara tahunan.

“Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebanyak 7,24 juta orang. Di mana jumlah yang menganggur ini mengalami penurunan sebesar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025,” kata Amalia dalam rilis berita resmi statistik, Selasa (5/5/2026).

Dia juga memerinci bahwa jumlah penduduk yang bekerja terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,59 juta orang, yang bertambah 2,11 juta orang.

Terdapat pula pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang, yag meningkat 0,73 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Amalia menjelaskan bahwa jumlah setengah pengangguran tercatat sebanyak 10,73 juta orang, atau menurun 940.000 orang dibandingkan Februari 2025.

Pada februari 2026, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,68%, lebih rendah jika dibandingkan Februari 2025 atau turun 0,08%.

"Jika dirinci, tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 dibandingkan Februari 2025 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta penurunan tingkat pengangguran terjadi di tingkat perkotaan maupun pedesaan," ujar Amalia.

Bisnis.com, SAMARINDA — Di balik angka pengangguran yang naik tipis, Provinsi Kalimantan Timur justru mencatatkan perbaikan signifikan dalam kualitas pekerjaan.

Sebagaimana diketahui, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kaltim November 2025 tercatat sebesar 5,20% atau naik 0,02% poin dibandingkan dengan Agustus 2025.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur Mas'ud Rifai menyatakan proporsi pekerja penuh waktu melonjak 5,53% poin menjadi 79,85% pada November 2025.

Dia menambahkan, 1,57 juta orang kini bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu. Peningkatan ini diiringi penurunan drastis pekerja paruh waktu sebesar 4,20% poin menjadi hanya 15,82%.

"Di Provinsi Kalimantan Timur, sebagian besar tenaga kerja bekerja sebagai pekerja penuh atau full employment, yaitu jam kerja minimal 35 jam per minggu," kata Mas'ud Rifai dalam keterangan resmi, Jumat (20/2/2026).

Menariknya, tren formalisasi pekerjaan terus menguat. Pekerja sektor formal naik 1,16% poin menjadi 57,94% (1,14 juta orang), melampaui pekerja informal yang turun ke 42,06% (829.171 orang).

Mas'ud menyebutkan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai mendominasi dengan proporsi 54,06%, meningkat 1,22% poin dari periode sebelumnya.

Sementara itu, pekerja informal seperti berusaha sendiri turun 1,14% poin, dan pekerja keluarga/tidak dibayar menyusut 1,22% poin.

Dalam konteks kualitas pekerjaan, penurunan setengah penganggur menjadi indikator krusial. Proporsi setengah penganggur, atau yang dikenal sebagai mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun masih mencari pekerjaan tambahan turun 1,33% poin menjadi hanya 4,33% (85.401 orang).

Kemudian, pekerja paruh waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu tetapi tidak mencari pekerjaan lain juga turun drastis 4,20% poin menjadi 15,82% (311.806 orang). Penurunan ini lebih tajam pada laki-laki (4,78% poin) dibanding perempuan (2,84% poin).

Transformasi kualitas pekerjaan juga terlihat dari pergeseran sektor penyerap tenaga kerja. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan penyerapan pekerja terbesar, naik 1,87% poin menjadi 10,20% (201.082 orang). Sektor ini umumnya menawarkan pekerjaan formal dengan jam kerja teratur.

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib juga naik 1,01% poin, sementara sektor pendidikan meningkat 1,04% poin. Kedua sektor ini dikenal sebagai penyedia pekerjaan formal dengan jaminan sosial yang baik.

Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang identik dengan pekerjaan informal mengalami penurunan paling tajam, turun 2,47% poin menjadi 15,45% (304.686 orang).

Kendati demikian, perbaikan kualitas pekerjaan ini diiringi tantangan yang tidak bisa diabaikan. TPT naik tipis 0,02% poin menjadi 5,20%, dengan disparitas gender yang semakin tinggi.

TPT perempuan melonjak 2,17% poin menjadi 7,30%, sementara TPT laki-laki turun 1,16% poin menjadi 4,05%.

Mas'ud mengungkapkan bahwa lulusan SMK masih menjadi kelompok paling rentan dengan TPT tertinggi di angka 9,51%, atau naik 1,79% poin.

Selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun 0,50% poin menjadi 66,08%, dengan TPAK laki-laki 82,49% dan perempuan 48,40%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih banyak perempuan usia kerja yang belum aktif secara ekonomi.

Perbaikan kualitas pekerjaan juga tercermin dari komposisi pendidikan pekerja yang semakin tinggi. Pekerja tamatan universitas meningkat 0,74% poin menjadi 15,65%, menggeser posisi tamatan SMK yang turun 2,05% poin menjadi 15,20%.

Pekerja tamatan SMA naik 3% menjadi 30,57%, sementara pekerja berpendidikan SD ke bawah turun 0,78% poin menjadi 21,43%.

Adapun dia menuturkan penduduk usia kerja Kalimantan Timur mencapai 3,15 juta orang, angkatan kerja tercatat 2,08 juta orang dan penduduk bekerja mencapai 1,97 juta orang.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksanaan Undang-undang No.11/2025 tentang Cipta Kerja alias Ciptaker, sudah memasuki usia 5 tahun. Namun, dalam pelaksanaannya, UU ini masih belum sesuai ekspektasi.

Kinerja pertumbuhan ekonomi masih stagnan di kisaran 5%. Pemutusan hubungan kerja alias PHK terus terjadi bahkan ada tren kenaikan.

Di sisi lain, akibat implementasi UU Ciptaker, negara juga ‘boncos’ puluhan triliun karena lonjakan restitusi akibat penetapan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP).

Padahal pada awalnya, pemerintah cukup percaya diri bahwa UU Ciptaker akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan jutaan lapangan kerja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja memang terus bertambah. Posisi penduduk bekerja mencapai 146,54 juta pada Agustus 2025 lalu.

Namun demikian dari sisi kualitas pekerja terjadi penurunan secara proporsi. BPS mencatat bahwa jumlah pekerja penuh pada Agustus 2025 tersisa 67,32%. Sisanya diisi oleh pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran (pekerja tidak penuh) yang persentasenya mencapai 32,68%.

Proporsi pekerja tidak penuh ini meningkat selama 3 tahun terakhir. Pada Agustus 2022 lalu misalnya, jumlahnya hanya mencapai 31,54%. Angka pekerja tidak penuh sempat turun menjadi 31,08% pada Agustus 2023. Namun proporsi pekerja tak penuh kembali naik pada tahun Agustus 2024 menjadi 31,93%. Puncaknya pada Agustus 2025, porsi pekerja tak penuh mencapai 32,68%.

Selain dari sisi kualitas pekerjaan, data BPS juga mencatat bahwa jumlah informalitas pekerja atau pekerja di sektor informal masih bertengger di atas 50%. Kalau membandingkan data pada era transisi politik pada 2015 dan 2025, informalitas pekerja itu mengalami kenaikan sedikit dari 57,76% menjadi 57,80%.

Bagaimana dengan PHK?

Setali tiga uang dengan penurunan kualitas pekerjaan, jumlah pemutusan hubungan kerja sejak berlakunya UU Cipta Kerja juga mengalami peningkatan.

Data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 79.302 orang sepanjang Januari–November 2025. Angka ini naik dibandingkan periode Januari-Desember 2025 yang hanya mencatat jumlah PHK sebesar 77.965 orang.

Artinya potensi jumlah orang yang terkena PHK pada 2025 akan mengalami kenaikan, karena data yang dipublikasikan oleh Kemnaker belum mencakup penghitungan bulan Desember 2025.

Kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Pada tahun 2022 jumlah PHK mencapai 25.114 orang. Pada tahun 2023 jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 64.855 orang.

Menilik perinciannya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 17.234 orang sepanjang sebelas bulan 2025.

Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.005 orang, disusul Banten dengan 9.216 pekerja. Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 5.710 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 4.886 pekerja.

Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Kalimantan Timur di urutan ke-6 dengan 3.487 pekerja, disusul Sulawesi Selatan dengan 3.356 orang, Kepulauan Riau (2.750), Riau (2.402), serta Kalimantan Barat (2.262).

Bikin Boncos Negara

Adapun, UU Cipta Kerja juga dituding sebagai biang kerok dari penurunan kinerja penerimaan pajak akibat penetapan batu bara sebagai barang kena pajak. Pada tahun ini, shortfall atau selisih realisasi dari target penerimaan pajak dipastikan melebar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berulangkali mengeluhkan hal itu. Kontribusi batu bara terhadap penerimaan negara, khususnya pajak masih sangat minim. Dia bahkan menyebut bahwa net income dari batu bara bukannya positif malahan negatif.

“Jadi kita seperti sedang memberikan subsidi yang sudah untungnya banyak,” ujar Purbaya dalam rapat di Komisi XI DPR pada tanggal 8 Desember 2025 lalu.

Sekadar ilustrasi, sampai dengan akhir Oktober 2025 lalu, penerimaan pajak bruto, belum memangkas restitusi, tercatat sebesar Rp1.799,55 triliun. Namun demikian, setelah dikurangi restitusi pajak dan implikasi dari faktor lain yang mempengaruhi kinerja setoran pajak seperti volatilitas harga komoditas, penerimaan pajak netto hanya tersisa sebesar Rp1.459,03 triliun.

Artinya terjadi gap alias kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp340,52 triliun akibat penarikan restitusi dan berbagai bentuk kebijakan lainnya. Khusus batu bara, income loss-nya akibat restitusi maupun pengembalian pendahuluan mencapai Rp25 triliun per tahun.

Besarnya restitusi dari sektor batu bara tidak bisa dilepaskan dari implementasi Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 4A dalam UU ini secara eksplisit memasukkan batu bara sebagai barang kena pajak. Tarifnya pun hanya 0%.

Karena berstatus sebagai barang kena pajak (BKP), maka wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PKP) memiliki peluang untuk mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan produksi hingga eksportasi batu bara. Mereka bisa memperoleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat, jika status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran (penjualan).

Namun karena tarif yang berlaku 0%, sementara PKP tetap membayar PPN selama produksi maupun proses eksportasi, maka otomatis akan terjadi lebih bayar karena pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran. Hal ini berarti pengusaha dan para taipan batu bara praktis akan memperoleh restitusi atau pengembalian pendahuluan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait penerapan kebijakan perpajakan yang dokumennya diperoleh Bisnis, telah secara detail menggambarkan betapa besarnya lonjakan restitusi maupun pengembalian pendahuluan pasca perubahan status batu bara dari non BKP menjadi BKP.

Hasil analisis BPK mencatat sejak pengaturan batu bara sebagai BKP di UU Nomor 11 Tahun 2020, pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran PPN meningkat secara signifikan. Tahun 2021 bahkan naik sebesar 5.376,83% dari tahun 2020, dan tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, total pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran PPN selama empat tahun (2021 - 2024) adalah sebesar Rp168,5 triliun, dimana Rp22,4 triliun atau 13,31% di antaranya dilakukan melalui pengembalian pendahuluan. “Kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batu bara yang untungnya lebih banyak.”

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan kenaikan tipis menjadi 5,18% pada Agustus 2025, atau naik 0,04% poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Paradoksnya, jumlah pekerja formal justru mengalami penyusutan, yaitu turun 0,90% poin menjadi 56,78% dari total penduduk yang bekerja.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur Yusniar Juliana menyatakan angka pengangguran kini mencapai 107.674 orang, bertambah 652 orang dari Agustus 2024.

Sementara itu, penduduk yang bekerja justru berkurang 6.708 orang menjadi 1,97 juta orang.

Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan signifikan.

"TPAK tercatat sebesar 66,58%, turun 0,49 persen poin dibandingkan Agustus 2024," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/11/2025).

Artinya, dari 100 penduduk usia kerja, hanya sekitar 67 orang yang aktif secara ekonomi baik bekerja maupun mencari pekerjaan.

Di sisi lain, kesenjangan gender masih tampak mencolok dalam partisipasi kerja. TPAK laki-laki mencapai 83,14%, dan jauh melampaui TPAK perempuan yang hanya 48,72%.

Keduanya sama-sama mengalami penurunan dibanding tahun lalu, masing-masing 0,61% poin untuk laki-laki dan 0,35% poin untuk perempuan.

Selain itu, fenomena setengah pengangguran mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan tambahan meningkat menjadi 5,66%. Angka ini naik 1,05% poin dari periode sebelumnya.

"Dan persentase pekerja paruh waktu sebesar 20,02%, naik sebesar 0,07% poin dibandingkan Agustus 2024," ujarnya.

Pekerja paruh waktu juga mengalami kenaikan tipis menjadi 20,02%. Secara keseluruhan, seperempat dari penduduk yang bekerja (25,68%) masih tergolong pekerja tidak penuh, yaitu mereka yang jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu.

Dari sisi lapangan usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 19,05% atau 375.137 orang.

Disusul oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 17,92%, serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,59%.

Namun demikian, sektor perdagangan justru mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar, turun 0,38% poin dibanding tahun sebelumnya.

Sebaliknya, sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial mencatatkan peningkatan penyerapan tertinggi, naik 0,44% poin.

Komposisi status pekerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 851.256 orang (43,22%) masih bekerja di sektor informal.

Angka ini meningkat 0,90% poin dari tahun lalu, sejalan dengan penurunan pekerja formal.

Yusniar menyebutkan, status buruh/karyawan/pegawai mendominasi dengan 52,84%, meski turun 1,03% poin dibanding Agustus 2024.

Menariknya, status berusaha sendiri mengalami penurunan drastis sebesar 3,12% poin, sementara kategori berusaha dibantu buruh tidak tetap justru melonjak 2,09% poin.

Hal ini mengindikasikan pergeseran pola usaha mandiri menjadi usaha yang lebih kolaboratif, meski masih dalam ranah informal.

Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mencatatkan TPT tertinggi sebesar 7,72%, meski turun 0,54% poin dari tahun sebelumnya.

Artinya, terjadi ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di SMK dengan kebutuhan pasar kerja.

Sementara itu, TPT lulusan universitas justru meningkat signifikan sebesar 1,35% poin menjadi 6,05%. Sedangkan, TPT terendah tetap berada di kalangan tamatan SD ke bawah, yakni 2,48%.

Secara spasial, disparitas tingkat pengangguran antarwilayah di Kalimantan Timur masih cukup lebar.

Kota Bontang mencatat TPT tertinggi sebesar 6,36%, meski turun 0,70% poin dari tahun lalu. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki TPT terendah sebesar 2,84%.

Adapun, dia menuturkan Penajam Paser Utara, wilayah ring 1 ibu kota negara (IKN), mengalami lonjakan TPT paling tajam, yaitu naik 2,21% poin menjadi 4,26%.

JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah pengangguran di Indonesia terus menurun, namun tantangan kualitas pekerjaan belum sepenuhnya teratasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2025 terdapat 7,46 juta penganggur atau setara 4,85 persen dari total angkatan kerja Indonesia.

"Jumlah pengangguran tersebut menurun sebanyak 4.092 orang dibandingkan di Agustus tahun 2024. Proporsi pekerja penuh dan tingkat setengah pengangguran mengalami penurunan," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, dalam jumpa pers Berita Resmi Statistik di Jakarta, Rabu (5/11/2025) seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, penurunan tingkat pengangguran terjadi baik di kalangan laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan dan perdesaan.

“Penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan,” katanya.

Pekerja Paruh Waktu Meningkat

Namun di sisi lain, jumlah pekerja paruh waktu justru meningkat signifikan dalam setahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pekerja penuh meningkat 200.000 orang tetapi pekerja paruh waktu bertambah 1,66 juta orang dan setengah pengangguran juga naik 400.00 orang.

BPS mencatat, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 146,54 juta orang, naik 1,90 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara rinci, pekerja penuh mencapai 98,65 juta orang, pekerja paruh waktu 36,29 juta orang, dan setengah pengangguran 11,60 juta orang. Dengan demikian, sekitar 47 juta pekerja Indonesia belum bekerja penuh.

Meski jumlah orang bekerja bertambah, peningkatan terbesar justru terjadi pada kelompok pekerja paruh waktu, yang umumnya memiliki jam kerja terbatas dan pendapatan tidak tetap.

TPAK Turun, Tapi Partisipasi Perempuan Naik

BPS juga mencatat penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dari 70,63 persen pada Agustus 2024 menjadi 70,59 persen pada Agustus 2025.

Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki mencapai 84,40 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan sebesar 56,63 persen.

Menariknya, BPS mencatat TPAK perempuan justru meningkat, menandakan semakin banyak perempuan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif.

Jumlah Penduduk Usia Kerja Terus Bertambah

Secara keseluruhan, penduduk usia kerja pada Agustus 2025 mencapai 218,17 juta orang, naik 2,80 juta orang dibandingkan Agustus 2024.

Dari jumlah itu, angkatan kerja mencapai 154 juta orang, sementara bukan angkatan kerja 64,17 juta orang.

Kenaikan ini menunjukkan potensi besar tenaga kerja Indonesia, namun juga menandakan perlunya penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan, agar penyerapan tenaga kerja tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pekerja paruh waktu di Indonesia meningkat pada Agustus 2025 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Untuk diketahui, pekerja paruh waktu merupakan penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan pekerja paruh waktu mencapai 36,29 juta orang pada Agustus 2025, atau bertambah 1,66 juta orang selama satu tahun terakhir.

Tingkat pekerja paruh waktu di Indonesia pada Agustus 2025 mencapai 24,77%. Ini artinya, dari 100 orang penduduk bekerja terdapat sekitar 25 orang pekerja paruh waktu.

Adapun, jika dibandingkan Agustus 2023 dan Agustus 2024, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan masing–masing sebesar 0,37% poin (24,40%) dan 0,83% poin (23,94%).

Pada Agustus 2025, tingkat pekerja paruh waktu perempuan adalah 34,57% atau lebih tinggi dibanding pekerja paruh waktu laki–laki yang sebesar 18,26%.

Namun, jika dibandingkan Agustus 2024, tingkat pekerja paruh waktu laki–laki naik 1,39% poin atau mencapai 16,87%. Pada periode yang sama, tingkat pekerja paruh waktu perempuan turun 0,11% poin atau mencapai 34,68%.

Selain pekerja paruh waktu, BPS mencatat pekerja penuh tercatat sebanyak 98,65 juta orang. Angka tersebut bertambah 0,20 juta orang dari Agustus 2024. Kategori pekerja penuh ini adalah para pekerja dengan jam kerja maksimal 35 jam seminggu.

Berikutnya, kategori setengah pengangguran yang mencapai 11,60 juta orang atau bertambah 0,04 juta orang pada Agustus 2025. Sekadar informasi, setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2025, terdapat 154 juta angkatan kerja. Angkanya naik 1,89 juta orang dibandingkan Agustus tahun lalu.

Data menunjukkan, penduduk yang bekerja mencapai 146,54 juta orang atau naik 1,90 juta orang, sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 7,46 juta orang atau turun 4.000 orang pada Agustus 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran pada Agustus 2025 turun sebanyak 4.092 orang dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, mengatakan sebanyak 7,46 juta orang atau 4,85 persen dari total angkatan kerja pada Agustus 2025 merupakan pengangguran. “Jumlah pengangguran tersebut menurun sebanyak 4.092 orang dibandingkan Agustus 2024. Proporsi pekerja penuh dan tingkat setengah pengangguran juga mengalami penurunan,” ujar Edy dalam jumpa pers Berita Resmi Statistik di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Ia menjelaskan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Edy memaparkan, per Agustus 2025 terdapat sebanyak 218,17 juta penduduk yang termasuk kategori usia kerja. Jumlah tersebut meningkat 2,80 juta orang dibandingkan kondisi Agustus 2024.

Dari sisi angkatan kerja, terdapat 154 juta orang atau bertambah sekitar 1,89 juta orang. Sementara itu, bukan angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang atau naik sekitar 0,91 juta orang. Dari total angkatan kerja, sebanyak 146,54 juta orang di antaranya bekerja.

Jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah sekitar 1,90 juta orang dibandingkan Agustus 2024.

Secara rinci, penduduk yang bekerja terdiri dari pekerja penuh sebanyak 98,65 juta orang atau bertambah 0,20 juta orang; pekerja paruh waktu sebanyak 36,29 juta orang atau naik 1,66 juta orang; dan setengah pengangguran sebanyak 11,60 juta orang atau naik 0,04 juta orang.

Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada Agustus 2025 tercatat 70,59 persen, atau sedikit lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 70,63 persen. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki tercatat lebih tinggi dibanding perempuan, masing-masing sebesar 84,40 persen dan 56,63 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 7,46 juta orang Indonesia masih menganggur atau tak punya pekerjaan pada Agustus 2025.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan selama periode Agustus 2024–Agustus 2025, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

“Pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Edy dalam Rilis BPS, Rabu (5/11/2025).

Sebagai pembanding, data BPS menunjukkan, TPT pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang yang menganggur atau TPT 4,91%.

Meskipun demikian, TPT Agustus 2025 yang sebesar 4,85% ini naik jika dibandingkan Februari 2025 yakni 4,76%. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,28 juta orang.

Jika dirinci, Edy mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus 2024 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun di perdesaan.

Lebih jauh, TPT tertinggi terjadi pada penduduk laki-laki yang mencapai 4,85%, sedangkan perempuan sebanyak 4,84%. Sementara itu, TPT tertinggi terjadi di perkotaan yang mencapai 5,75%, sedangkan di perdesaan sebanyak 3,47% pada Agustus 2025.

Secara keseluruhan, BPS mencatat, ada 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025. Angka tersebut bertambah 2,80 juta jika dibandingkan kondisi Agustus tahun lalu. Namun, tidak semua terserap di pasar kerja.

Perinciannya, bukan angkatan kerja (BAK) tercatat mencapai 64,17 juta orang atau naik 0,91 juta orang dan angkatan kerja (AK) sebanyak 154,00 juta orang atau naik 1,89 juta orang.

Adapun, penduduk yang bekerja mencapai 146,54 juta orang atau naik 1,90 juta orang, sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 7,46 juta orang atau turun 4.000 orang pada Agustus 2025.

Secara terperinci, Edy mengungkap penduduk yang bekerja tersebut terdiri dari pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran.

Pertama, pekerja penuh tercatat sebanyak 98,65 juta orang. Angka tersebut bertambah 0,20 juta orang dari Agustus 2024. Asal tahu saja, kategori pekerja penuh adalah para pekerja dengan jam kerja maksimal 35 jam seminggu.

Kedua, pekerja paruh waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Angkanya mencapai 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang.

Ketiga, setengah pengangguran. Edy menuturkan, sebanyak 11,60 juta orang masuk dalam kategori ini atau bertambah 0,04 juta orang pada Agustus 2025. Adapun, setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja pada Agustus 2025, dibanding periode yang sama tahun lalu. Diikuti dengan naiknya jumlah pekerja berdasarkan seluruh kategori jam kerjanya, baik itu penuh waktu, paruh waktu, hingga setengah pengangguran.

Dari total pekerja pada Agustus 2025 yang sebanyak 146,54 juta orang, mayoritas masih bekerja untuk kategori penuh waktu, mencapai 98,65 juta orang atau setara 67,32% dari total pekerja. Proporsinya itu pun naik dibanding catatan per Februari 2025 yang sebanyak 66,19%, tapi masih lebih rendah dari catatan Agustus 2024 sebesar 68,06%.

"Pekerja penuh waktu ini lebih dari 35 jam per minggu, dengan porsinya 67,32%, atau sebanyak 98 juta orang," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Sementara itu, untuk jumlah pekerja paruh waktu, jumlahnya per Agustus 2025 sebanyak 36,29 juta orang dengan porsi sebesar 24,77%. Porsi tingkat pekerja paruh waktu yang sebesar 24,77% itu cenderung lebih rendah dari catatan per Februari 2025 yang sebesar 25,81%, namun masih lebih tinggi dari Agustus 2024 yang sebesar 23,94%.

Jumlah pekerja paruh waktu ini didefinisikan memiliki jam kerja antara 1 jam sampai dengan 34 jam dalam sepekan, termasuk yang kategorinya menjadi bagian dari pekerja setengah pengangguran sebanyak 11,60 juta atau setara 7,91%, turun dari Februari 2025 sebesar 8%, dan juga sedikit lebih rendah dari catatan Agustus 2024 sebesar 7,99%.

"Jadi proporsi pekerja tak penuh yang 1-34 jam itu 32,68% atau sebanyak 47,89 juta orang," kata Edy.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Penelitian terbaru mengungkapkan satu dari tiga pekerja di Inggris berisiko mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok saat memasuki masa pensiun. Sekitar 11,6 juta pekerja penuh waktu dan paruh waktu diperkirakan tidak akan mencapai ambang pendapatan minimum sebesar £13.400 (sekitar Rp268 juta) per tahun untuk individu dan £21.600 (sekitar Rp432 juta) untuk pasangan.

Pekerja penuh waktu lebih mungkin mencapai tingkat pendapatan dasar ini dibandingkan pekerja paruh waktu, yang banyak berpenghasilan di bawah ambang £10.000 (sekitar Rp200 juta) untuk otomatis terdaftar dalam program pensiun oleh pemberi kerja mereka.

Dilansir laman Daily Mail, menurut studi yang dilakukan perusahaan pensiun Scottish Widows, pemerintah disarankan untuk memperluas sistem auto-enrolment guna mendukung pekerja paruh waktu dan berpenghasilan rendah.

Analisis terhadap tabungan saat ini, pendapatan pensiun di masa depan, dan pengeluaran hidup menunjukkan hanya 28 persen dari 34,2 juta pekerja di Inggris yang akan mencapai ambang pendapatan minimum tersebut. Sekitar 8 persen diperkirakan akan memiliki pendapatan pensiun sedang sebesar £31.700 (sekitar Rp634 juta) untuk individu dan £43.900 (sekitar Rp878 juta) untuk pasangan. Sementara itu, 30 persen akan menikmati pensiun yang nyaman dengan pendapatan sekitar £43.900 (sekitar Rp878 juta) untuk individu dan £60.600 (sekitar Rp1,2 miliar) untuk pasangan.

Angka-angka tersebut berasal dari studi tahunan Pensions UK, yang menggambarkan gaya hidup pensiunan namun tidak memperhitungkan pajak, biaya perumahan, atau biaya perawatan.

Scottish Widows menemukan satu dari lima pekerja penuh waktu akan hidup di bawah garis kemiskinan karena pendapatannya di bawah ambang minimum, sementara 36 persen pekerja paruh waktu akan gagal mencapai target tersebut.

Orang lanjut usia dengan pendapatan rendah berhak mendapatkan pension credit, tunjangan tambahan yang dapat meningkatkan pendapatan individu menjadi sekitar £11.800 (sekitar Rp236 juta) dan pasangan menjadi sekitar £18.000 (sekitar Rp360 juta) per tahun. Namun, banyak yang memenuhi syarat tidak mengajukan klaim, sehingga pemerintah berencana meluncurkan kampanye kesadaran minggu ini untuk mendorong lebih banyak orang mendaftar.

Scottish Widows juga mensurvei 1.000 pemberi kerja dan 2.000 karyawan dari berbagai sektor. Hasilnya, 45 persen perusahaan memberikan informasi dan dukungan rutin terkait pensiun, namun 38 persen karyawan mengaku memiliki pemahaman yang minim atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang program yang tersedia.

Dukungan tambahan dari perusahaan dapat berupa kontribusi dana pensiun di atas batas minimum auto-enrolment, kontribusi yang disesuaikan (di mana pemberi kerja menambah jika karyawan juga menambah), skema pengorbanan gaji, sesi edukasi finansial, dan akses ke nasihat keuangan. Menurut hasil survei, kontribusi yang disesuaikan dianggap bentuk dukungan paling penting bagi karyawan.

“Pensiun tempat kerja bisa menjadi alat paling kuat yang dimiliki seseorang untuk membentuk masa depan finansial mereka. Namun, rendahnya keterlibatan membuat banyak orang melewatkan kesempatan terbaik untuk menabung jangka panjang,” kata Graeme Bold, Direktur Pelaksana Workplace Wealth and Intermediaries di Scottish Widows.