Kementerian Pertanian (Kementan) menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/ WFH) satu hari dalam sepekan setiap Jumat. Kebijakan ini berjalan mulai hari ini di lingkungan kementerian.

Penerapan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah yang mengatur pola kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono membenarkan implementasi kebijakan tersebut.

"Betul (hari ini mulai penerapan WFH di Kementan)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Ia memastikan kebijakan ini tidak mengganggu layanan publik yang menjadi salah satu fungsi utama kementerian. Unit kerja yang berkaitan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi seperti biasa.

Menurutnya, Kementan telah terbiasa menjalankan sistem pelayanan secara hybrid sehingga penyesuaian pola kerja tidak menimbulkan hambatan berarti. Layanan tetap dapat diakses masyarakat baik secara langsung maupun melalui kanal digital yang telah tersedia.

"Terkait unit kerja yang ada pelayanan publik tetap melayani seperti biasa, baik secara offline (kantor) maupun secara online. Kita sudah biasa melayani masyarakat dengan model pelayanan ini. Jadi tidak ada masalah," ujar Arief.

Kebijakan WFH bagi ASN diterapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini berlaku untuk ASN pusat dan daerah dengan skema satu hari kerja dari rumah setiap Jumat.

Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas hingga 50 persen serta mendorong penggunaan transportasi publik. Perjalanan dinas pun dibatasi, masing-masing hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga.

Dalam hal ini, ASN diminta menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta maaf atas kegaduhan publik terkait data bantuan beras untuk korban banjir di Sumatra.

"Ini yang dikirim beras, langsung sekjen tengah malam saya telepon. Bahayanya. Salah saja, 'oh anu, Pak satuannya salah'. Lah gimana, sudah disampaikan ke semua orang. Sampaikan cepat bahwa satuannya salah, yang sak. Clear ya, clear ya. Jadi salah tulis, maafkan aku karena aku manusia biasa," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).

Ia menegaskan kekeliruan terkait penulisan satuan pada data bantuan beras tersebut bukan penyimpangan ataupun korupsi seperti yang beredar di media sosial.

Amran menjelaskan satuan yang benar adalah paket berisi 5 kg seharga Rp60 ribu. Ia menegaskan bantuan yang dikirim justru melebihi data awal, termasuk logistik lain seperti mi instan dan minyak goreng.

Menurutnya, kekeliruan satuan ini tidak boleh diseret pada tuduhan korupsi.

"Justru yang ditulis 21 ribu kilogram, tetapi sesungguhnya terkirim 100 ton karena satu paket 5 kilogram," ucapnya.

Amran menyampaikan seluruh bantuan dihimpun dari donasi pribadi para pejabat dan mitra strategis Kementan, bukan dari anggaran negara. Total nilai donasi yang terkumpul mencapai Rp75 miliar, ditambah bantuan negara sebesar Rp1,2 triliun untuk penanganan bencana.

Ia menegaskan siap bertanggung jawab penuh apabila ditemukan pelanggaran.

"Kalau ada korupsi di (Kementerian) Pertanian, aku pastikan 1x24 jam saya pecat. Kalau ada yang main-main, kami yang melapor ke penegak hukum seberat-beratnya," tegasnya.

Amran juga berterima kasih kepada media dan masyarakat yang mengoreksi data tersebut. Ia menilai kritik publik menjadi bagian dari pengawasan bersama.

"Terima kasih kepada media. Yang tertulis kecil, tapi yang dikirim perusahaan justru lebih. Yang penting jangan fitnah ya. Aku tidak ingin kepercayaan masyarakat hilang," ujarnya.

Kegaduhan bermula dari beredarnya foto data bantuan bencana di media sosial yang menginterpretasikan harga beras bantuan senilai Rp60 ribu per kg.

Kementan sebelumnya menjelaskan angka volume 21.874 pada data awal merujuk pada jumlah paket, masing-masing berisi 5 kg beras, bukan per kg.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono menyampaikan permintaan maaf atas ketidakjelasan satuan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh data telah diperbaiki.

Menurut Arief, bantuan beras pemerintah mencapai 1.200 ton senilai Rp16 miliar, dan seluruh bantuan dari mitra disalurkan dalam bentuk barang, bukan dibeli menggunakan anggaran negara.

Kementan memastikan proses distribusi bantuan diawasi secara ketat melalui Inspektorat Jenderal dan siap diaudit.

"Setiap sen uang donasi akan dipertanggungjawabkan dan diaudit. Yang terpenting kini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lapangan," ujar Arief.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta maaf atas kegaduhan publik terkait data bantuan beras untuk korban banjir di Sumatra yang sempat viral dengan angka Rp60 ribu per kilogram (kg).

Ia menegaskan kekeliruan itu murni kesalahan penulisan satuan, bukan penyimpangan ataupun korupsi seperti yang beredar di media sosial.

"Ini yang dikirim beras, langsung sekjen tengah malam saya telepon. Bahayanya. Salah saja, 'oh anu, Pak satuannya salah'. Lah gimana, sudah disampaikan ke semua orang. Sampaikan cepat bahwa satuannya salah, yang sak. Clear ya, clear ya. Jadi salah tulis, maafkan aku karena aku manusia biasa," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).

Amran menjelaskan satuan yang benar adalah paket berisi 5 kg, bukan per kg, sehingga interpretasi harga Rp60 ribu per kg tidak tepat. Ia menegaskan bantuan yang dikirim justru melebihi data awal, termasuk logistik lain seperti mi instan dan minyak goreng.

Menurutnya, kekeliruan satuan ini tidak boleh diseret pada tuduhan korupsi.

"Justru yang ditulis 21 ribu kilogram, tetapi sesungguhnya terkirim 100 ton karena satu paket 5 kilogram," ucapnya.

Amran menyampaikan seluruh bantuan dihimpun dari donasi pribadi para pejabat dan mitra strategis Kementan, bukan dari anggaran negara. Total nilai donasi yang terkumpul mencapai Rp75 miliar, ditambah bantuan negara sebesar Rp1,2 triliun untuk penanganan bencana.

Ia menegaskan siap bertanggung jawab penuh apabila ditemukan pelanggaran.

"Kalau ada korupsi di (Kementerian) Pertanian, aku pastikan 1x24 jam saya pecat. Kalau ada yang main-main, kami yang melapor ke penegak hukum seberat-beratnya," tegasnya.

Amran juga berterima kasih kepada media dan masyarakat yang mengoreksi data tersebut. Ia menilai kritik publik menjadi bagian dari pengawasan bersama.

"Terima kasih kepada media. Yang tertulis kecil, tapi yang dikirim perusahaan justru lebih. Yang penting jangan fitnah ya. Aku tidak ingin kepercayaan masyarakat hilang," ujarnya.

Kegaduhan bermula dari beredarnya foto data bantuan bencana di media sosial yang menginterpretasikan harga beras bantuan senilai Rp60 ribu per kg.

Kementan sebelumnya menjelaskan angka volume 21.874 pada data awal merujuk pada jumlah paket, masing-masing berisi 5 kg beras, bukan per kg.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono menyampaikan permintaan maaf atas ketidakjelasan satuan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh data telah diperbaiki.

Menurut Arief, bantuan beras pemerintah mencapai 1.200 ton senilai Rp16 miliar, dan seluruh bantuan dari mitra disalurkan dalam bentuk barang, bukan dibeli menggunakan anggaran negara.

Kementan memastikan proses distribusi bantuan diawasi secara ketat melalui Inspektorat Jenderal dan siap diaudit.

"Setiap sen uang donasi akan dipertanggungjawabkan dan diaudit. Yang terpenting kini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lapangan," ujar Arief.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia tidak lagi melakukan impor beras medium pada 2025.

Impor beras yang dilakukan tahun ini hanya mencakup beras premium/khusus, serta beras yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri.

"Sepanjang tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12).

Amalia menjelaskan beras yang diimpor itu sebagian besar berupa broken rice atau beras pecah, yang digunakan sebagai bahan baku industri. Selain itu, sebagian impor juga merupakan beras premium dan beras dengan karakteristik tertentu yang dibutuhkan hotel, restoran, dan katering/kafe, seperti basmati dan hom mali.

BPS mencatat jenis beras yang paling banyak diimpor sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah beras pecah bukan untuk makanan ternak (HS 10064090).

"Impor beras pecah bukan makanan ternak (HS10064090) sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah sebanyak 286,91 ribu ton, dan impor ini turun 26,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujar Amalia.

Menurutnya, beras jenis ini lazim digunakan oleh industri untuk pembuatan beberapa bahan makanan seperti bihun, tepung beras hingga bubur.

Volume impor juga terlihat pada beras basmati (HS 10063050) dan beras hom mali (HS 10063040), masing-masing sebesar 3,15 ribu ton dan 600 ton. Kedua beras tersebut lazim digunakan oleh horeka dan jenis beras ini tidak diproduksi di dalam negeri

Ia mengakui memang ada impor beras medium yang tercatat pada Januari sebesar 69,75 ribu ton. Namun, beras impor tersebut adalah sisa kuota impor pada tahun sebelumnya yang masuk ke Indonesia pada awal 2025.

"Adapun impor beras medium yang tercatat pada bulan Januari sebesar 69,75 ribu ton merupakan kuota tahun 2024 dan pengirimannya tiba di bulan Januari 2025," pungkasnya.

Sebelumnya, BPS mengungkapkan Indonesia masih mengimpor 40,7 ribu ton beras per Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan impor tersebut senilai US$19,1 juta. Jika diasumsikan kurs Rp16.671 per dolar AS, maka impor itu mencapai Rp318 miliar.

"Pada Oktober 2025, impor beras sebesar 40,7 ribu ton, dengan nilai US$19,1 juta (Rp318 miliar)," ungkap Pudji dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

"Sepanjang Januari 2025-Oktober 2025, impor beras sebesar 364,3 ribu ton dengan nilai US$178,5 juta (Rp2,9 triliun). Dan negara asal utama impor beras ini adalah, Januari 2025-Oktober 2025, dari Myanmar, Thailand, dan India," sambungnya.

Dalam keterangan terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menegaskan tidak ada impor beras medium yang masuk ke Indonesia.

Beras impor yang masuk tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. Kebijakan tersebut memastikan hanya jenis beras yang tidak diproduksi dalam negeri atau dibutuhkan sebagai bahan baku industri yang dapat masuk.

"Yang perlu dipahami publik tidak ada satu pun impor beras medium. Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," tegas Arief dalam keterangan tertulis yang dikutip Detik Finance.

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada impor beras medium yang masuk ke Indonesia. Seluruh kebutuhan beras medium nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri yang pada 2025 diproyeksikan mencapai 34,79 juta ton, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan capaian tersebut, Indonesia berada dalam kondisi surplus beras medium, sehingga pasokan nasional aman dan stabil. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono yang menyatakan bahwa seluruh pemasukan beras pada 2025 merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. Kebijakan tersebut memastikan bahwa hanya jenis beras yang tidak diproduksi dalam negeri atau dibutuhkan sebagai bahan baku industri yang dapat masuk.

"Yang perlu dipahami publik, tidak ada satu pun impor beras medium. Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," kata Arief.

Ia merinci bahwa jenis beras yang masuk meliputi beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri; beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes; serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel. Selain itu, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

Arief memastikan bahwa pemasukan beras khusus tersebut tidak memengaruhi pasar beras medium dan tidak menekan harga gabah petani.

"Segmen industri harus berjalan, tetapi stabilitas pangan dan perlindungan petani tetap menjadi prioritas," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartin mengatakan bahwa impor beras pada Oktober 2025 tercatat sebesar 40,7 ribu ton, dengan kumulatif pada Januari-Oktober 2025 mencapai 364,3 ribu ton senilai US$178,5 juta. Pudji menyebut, seluruhnya merupakan kategori beras khusus dan industri, bukan beras medium.

Pada saat bersamaan, beras mengalami deflasi terdalam sepanjang 2025 pada bulan November. BPS mencatat deflasi beras mencapai 0,59 persen (month to month). Pudji Ismartini menjelaskan bahwa deflasi tersebut dipicu oleh peningkatan ketersediaan beras selama musim panen, penyesuaian harga antar kualitas, serta dampak penyaluran beras SPHP di berbagai pasar.

"Bersyukur tahun ini kebutuhan beras medium kita aman dari tangan petani dalam negeri dan sudah surplus. Produksi kita mencukupi, sehingga tidak ada alasan untuk impor beras medium. Petani tetap menjadi prioritas utama," pungkas Arief, mengingatkan kembali akan komitmen pemerintah.