Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap ancaman pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hingga merumahkan 16 ribu pegawai bukan perintahnya.

Ancaman itu akan diterapkan jika dalam satu tahun kinerja Bea Cukai tak kunjung membaik. Purbaya mengaku perintah pembekuan hingga merumahkan 16 ribu pegawai bukan muncul darinya, melainkan perintah dari atasan.

Sebagai informasi, dalam sistem pemerintahan Indonesia, menkeu bertanggung jawab kepada presiden.

"Kita kasih waktu setahun untuk betulin, kalau enggak, 16 ribu pegawai kita rumahkan. Bukan (perintah) dari saya tuh, dari bos di atas," kata Purbaya dalam Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12) dikutip Detikfinance.

Purbaya menuturkan ancaman tersebut sebagai cambuk agar para pegawai betul-betul membenahi DJBC. Jika tak mampu, ia bakal mengadopsi cara Presiden RI ke-2 Soeharto yang merekrut perusahaan Swiss Suisse Generale Surveillance (SGS3) untuk menjalankan tugas bea cukai.

"Jadi saya pakai itu untuk pecut Bea Cukai supaya bekerja lebih baik untuk perbaiki kinerjanya, supaya kita tidak perlu lagi menyerahkan ke asing, masa negara kita nggak mampu," ujarnya.

Ia mengakui saat ini masih banyak kebocoran dalam pelayanan dan pengawasan ekspor yang dilakukan Bea Cukai. Purbaya menceritakan temuannya ketika sidak ke pelabuhan.

"Saya pernah ke pelabuhan kan, cek barang, di situ tertulis cuma US$7, di toko online harganya lebih mahal. Dari situ ketahuan ini harganya beda, kenapa bisa begini? Kok bisa murah? Mereka lihat-lihatan. Jadi mereka masih main," ungkapnya.

Karena itu, Purbaya mau pengawasan Bea Cukai bisa lebih baik dalam satu tahun ke depan. Ia berharap tidak ada lagi selundupan produk ilegal, yang utamanya dari China.

"Saya bilang gini, nggak ada sejarahnya Indonesia kalah sama China. Kubilai Khan saja kita kalahin. Jangan lupa sejarah, sama Raden Wijaya kan. Itu sejarahnya kita memang lebih licik. Masa lupa liciknya," imbuhnya.

"Jadi setahun ke depan, saya akan betulin Bea Cukai sehingga nggak ada barang-barang selundupan dari China yang ilegal," pungkasnya.

Ancaman yang beberapa kali dilontarkan Purbaya itu pernah direspons Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama.

Djaka yakin intansinya bisa berbenah dan segala upaya pembenahan itu bisa selesai pada 2026 alias dalam jangka waktu satu tahun, sesuai ultimatum Purbaya.

"Optimis, harus optimis. Kalau kita enggak optimis, tahun depan (2026) kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta saja itu? Tentu tidak akan mau," ucap Djaka usai Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).

Upaya perbaikan akan dimulai dari kultur kerja DJBC. Djaka juga mendorong peningkatan kinerja para anak buahnya yang ditempuh melalui pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara.

Ia berjanji memperbaiki semua pelayanan untuk masyarakat. Djaka yakin Bea Cukai bisa sedikit demi sedikit memperbaiki citra buruk tersebut.

"Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depan menjadi lebih baik," imbuh Djaka.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan merumahkan 16 ribu pegawai instansi tersebut jika kinerjanya tak kunjung membaik.

Ia menekankan DJBC perlu berbenah, apalagi masyarakat belum puas dengan kinerja instansi tersebut. Purbaya telah meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk membenahi DJBC hingga 2026 mendatang.

"Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai gak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih enggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan," ucap Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11) lalu.

"Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," ancam sang Bendahara Negara.

Ia juga tak segan untuk mengadopsi cara Presiden RI ke-2 Soeharto yang merekrut perusahaan Swiss Suisse Generale Surveillance (SGS3) untuk menjalankan tugas bea cukai.

"Diganti dengan SGS (Suisse Generale Surveillance), seperti zaman dulu lagi. Jadi, sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi," ujarnya.

Menanggapi ancaman Purbaya itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama yakin intansinya bisa berbenah dan segala upaya pembenahan itu bisa selesai pada 2026 alias dalam jangka waktu satu tahun, sesuai ultimatum Purbaya.

"Optimis, harus optimis. Kalau kita enggak optimis, tahun depan (2026) kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta saja itu? Tentu tidak akan mau," ucap Djaka usai Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).

Upaya perbaikan akan dimulai dari kultur kerja DJBC. Djaka juga mendorong peningkatan kinerja para anak buahnya yang ditempuh melalui pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara. Ia berjanji memperbaiki semua pelayanan untuk masyarakat. Ia yakin Bea Cukai bisa sedikit demi sedikit memperbaiki citra buruk tersebut.

"Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depan menjadi lebih baik," imbuh Djaka.

Lantas, apa saja dosa dan masalah yang membelit Bea Cukai hingga membuat Purbaya mengancam akan membekukan?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny Sasmita mengatakan Bea Cukai sedang menghadapi masalah sistemik, di antaranya kebocoran penerimaan negara akibat praktik manipulasi nilai impor atau undervaluation.

Dalam praktik ini, importir melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya saat masuk ke Indonesia. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan dari selisih itu.

Lalu, ada juga masalah kultur birokrasi yang tertutup, serta relasi transaksional dengan sebagian pelaku usaha.

"Kombinasi ini membuat data dan pengawasan tidak lagi kredibel, sehingga wajar muncul ancaman keras dari pemerintah atau Purbaya karena problemnya bukan lagi teknis, tetapi menyangkut integritas institusi," katanya pada CNNIndonesia.com, Rabu (3/12).

Ronny mengatakan DJBC sulit dibenahi karena kewenangannya terlalu besar, sedangkan mekanisme kontrol internalnya lemah. Reformasi digital sering mentok oleh resistensi internal, dan proses yang seharusnya otomatis tetap disandera oleh interpretasi manual petugas.

Pemerintah juga cenderung berhati-hati karena penerimaan kepabeanan besar, sehingga pembenahan struktural sering ditunda. Akibatnya DJBC seperti "kandang kekuasaan" yang sulit disentuh.

Ia mengatakan pembenahan Bea Cukai perlu perombakan struktur, transparansi data, dan pengurangan ruang negosiasi informal. Hal itu tidak otomatis berubah hanya karena pemimpinnya, Djaka Budhi Utama merupakan seorang purnawirawan TNI.

"Jika struktur tidak disentuh, hasilnya hanya pergantian komandan tanpa perubahan medan," katanya.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karim menilai reputasi DJBC turun karena temuan praktik yang mencederai penerimaan negara, seperti under-invoicing yang membuat nilai pabean jatuh, celah masuknya barang ilegal, serta layanan yang belum konsisten di simpul pelabuhan besar.

Menurutnya, perbaikan sulit dilakukan karena rantai proses kepabeanan melibatkan banyak titik rawan: penilaian nilai pabean, klasifikasi HS, dan pengawasan pasca-clearance.

"Tidak heran wacana penunjukan SGS kembali muncul sebagai tekanan eksternal ketika pembenahan internal berjalan lambat," katanya.

Syafruddin menilai penunjukan bos Bea Cukai berlatar militer berpotensi menjadi momentum berbenah jika disiplin komando diterjemahkan menjadi target operasional yang terukur, seperti pemangkasan waktu rilis barang, hit rate intelijen yang naik, serta penurunan contact points manual melalui akses berbasis peran dan jejak audit digital.

"Latar Letjen purnawirawan Djaka Budhi Utama memberi modal kepemimpinan tegas, sejalan dengan alasan pemerintah yang menghendaki sosok berani untuk memulihkan integritas dan kinerja. Hasilnya akan terlihat bila scorecard dipublikasikan berkala dan kasus teladan ditindak dari hulu ke hilir sehingga pesan disiplin menyentuh seluruh rantai komando," katanya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan alasan ratusan ton beras impor bisa lolos di Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Batam.

"Karena kalau di Batam sama Sabang itu merupakan free trade zone ya, di mana mempunyai aturan yang tersendiri," jelas Djaka selepas Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).

"Yang perlu kita atur adalah bagaimana barang-barang yang keluar dari Batam maupun Sabang itu bisa terawasi oleh Bea Cukai," sambungnya.

Terlepas dari itu, Djaka berjanji akan menindak tegas petugas Bea Cukai nakal.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya menemukan 250 ton beras ilegal yang masuk ke Sabang, Aceh pada Minggu (23/11). Beras ilegal lainnya ditemukan di Batam pada Senin (25/11) malam sekitar 40,4 ton.

Amran mengingatkan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk tak mengimpor beras karena stok dalam negeri mencukupi. Temuan beras-beras ilegal itu pun sudah langsung disegel oleh pemerintah.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim dirinya langsung mengumpulkan jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai usai temuan beras impor ilegal di Sabang dan Batam.

"Kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, 'Image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita (Presiden Prabowo Subianto)'. Jadi, harus kita perbaiki dengan serius," tegas Purbaya selepas Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11) l alu.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama tak ingin 16 ribu pegawai direktorat pimpinannya dirumahkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Oleh karena itu, Djaka optimistis bisa memimpin reformasi di Bea Cukai. Ia yakin segala upaya pembenahan itu bisa selesai pada 2026 alias dalam jangka waktu satu tahun, sesuai ultimatum Purbaya.

"Optimis, harus optimis. Kalau kita enggak optimis, tahun depan (2026) kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta saja itu? Tentu tidak akan mau," ucap Purbaya usai Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).

"Dengan keinginan Pak Purbaya untuk memperbaiki Bea Cukai, tentunya perlu dukungan dari masyarakat semua. Kita memerlukan dukungan dari masyarakat," sambungnya.

Dirinya menyebut bakal memulai perbaikan dari kultur kerja DJBC. Ia juga mendorong peningkatan kinerja para anak buahnya yang ditempuh melalui pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara.

Selain itu, Djaka berjanji memperbaiki semua pelayanan untuk masyarakat. Ia yakin Bea Cukai bisa sedikit demi sedikit memperbaiki citra buruk tersebut.

"Apa yang menjadi sejarah kelam 1985 sampai dengan 1995 itu (pembekuan Bea Cukai), kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif," tuturnya.

"Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depan menjadi lebih baik," imbuh Djaka.

Purbaya sebelumnya menekankan bahwa image Bea Cukai buruk dari sejumlah sisi, baik di media, di masyarakat, bahkan di pimpinan tertinggi Indonesia alias Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, Purbaya meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk membenahi DJBC hingga 2026 mendatang. Ia menekankan upaya tersebut perlu ditempuh secara serius.

"Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," ancam sang Bendahara Negara usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11) lalu.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama menjelaskan duduk perkara pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di kantornya dan sejumlah rumah pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) beberapa waktu lalu.

Menurut Djaka, pemeriksaan oleh Kejagung tersebut berkaitan dengan kasus ekspor sawit dan turunannya yang terjadi pada 2021-2024.

"Itu kasus lama, kasus lama, masalah sawit dan turunannya. Tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau enggak salah," kata Djaka selepas Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).

Ia menegaskan pemeriksaan tersebut tidak hanya menyasar Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai, melainkan di kantor-kantor wilayah yang terkait ekspor sawit.

Akan tetapi, Djaka menegaskan semuanya masih dalam proses pengusutan oleh Kejagung. Bos Bea Cukai itu mengatakan dirinya tidak ingin terburu-buru menghakimi para anak buahnya.

"Kita belum tentu men-judge bahwa personel dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai Bea Cukai yang diperiksa," jelasnya.

Kejagung saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) tahun 2022. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan upaya paksa penggeledahan sejak Oktober 2025 lalu.

POME adalah cairan limbah yang dihasilkan dari pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Meski berstatus limbah, POME bisa menjadi produk bernilai tambah.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempersilakan Kejaksaan Agung menangkap pegawai Bea Cukai yang nakal.

"Kita memang ada kerja sama dengan Kejagung. Dalam pengertian begini, Kejagung pernah bertanya, kalau ada yang salah di Bea Cukai dilindungi apa enggak?', saya bilang enggak. Kalau salah, salah saja'," tegas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).

Direktur Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budhi Utama merespons ancaman Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin membekukan direktorat tersebut.

Ia menegaskan ancaman itu merupakan bentuk koreksi terhadap DJBC. Akan tetapi, Djaka tak ingin direktoratnya dibekukan sang Bendahara Negara.

"Apa yang menjadi sejarah kelam 1985 sampai dengan 1995 itu (pembekuan Bea Cukai), kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif," jelasnya ditemui usai Pemusnahan BKC Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).

Djaka mengatakan dirinya akan memulai pembenahan dari kultur kerja DJBC. Ia juga mendorong peningkatan kerja para anak buah, yang ditempuh melalui pengawasan di pelabuhan atau bandara.

Djaka juga berjanji memperbaiki semua pelayanan untuk masyarakat. Ia paham masih ada ketidakpuasan dari masyarakat, tapi Djaka yakin Bea Cukai bisa sedikit demi sedikit memperbaikinya.

Dirinya mencontohkan telah menggunakan kecerdasan buatan (AI) di sejumlah pintu masuk Indonesia demi menghindari praktik underinvoicing. Meski belum sempurna, Djaka mengklaim itu adalah bagian dari upaya perbaikan.

"Yang masih bandel, kita selesaikan, itu saja. Ini karena kan kita ada proses, ada yang proses, sedikit banyak. Saya gak ini berapa (pegawai nakal) yang sudah kita tindak, tetapi sudah melalui proses, apakah itu dari kepatuhan internal maupun dari Itjen Kementerian Keuangan," ucapnya.

"Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depan menjadi lebih baik," tandasnya.

Sebelumnya, Purbaya menegaskan sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi Ditjen Bea Cukai selama setahun ke depan.

Purbaya mengklaim image Bea Cukai kurang bagus dari sejumlah sisi, baik di media, di masyarakat, bahkan di pimpinan tertinggi Indonesia alias Presiden Prabowo.

"Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai gak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih gak puas, Bea Cukai bisa dibebukan," kata Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

"Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan," tambahnya.

Pembekuan Bea Cukai pernah terjadi pada 1985 alias di era kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto. Soeharto saat itu merumahkan seluruh pegawai instansi tersebut selama 4 tahun lamanya.

Soeharto membekukan Bea Cukai demi memerangi korupsi yang gila-gilaan di instansi tersebut. Saat itu, pengganti dalam tugas bea dan cukai adalah perusahaan Swiss yang bernama Suisse Generale Surveillance atau SGS3.