Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketahanan cadangan beras pemerintah masih berada pada level aman di tengah risiko gangguan produksi akibat fenomena El Nino 'Godzilla'.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan ketersediaan beras nasional saat ini masih sangat mencukupi jika mengacu pada Neraca Pangan Nasional 2026.

“Cadangan beras kita berdasarkan Neraca Pangan masih sangat cukup. Begitu juga untuk komoditas lainnya,” kata Sarwo kepada Bisnis, Senin (6/4/2026).

Berdasarkan proyeksi neraca pangan, stok akhir beras pada 2026 diperkirakan mencapai 16,08 juta ton. Angka tersebut jauh melampaui kebutuhan tahunan nasional, sehingga memberikan bantalan yang cukup kuat terhadap potensi gangguan produksi, termasuk risiko penurunan hasil panen akibat El Nino.

Sarwo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan impor beras untuk kebutuhan konsumsi umum. Dia menjelaskan impor yang ada hanya terbatas pada jenis beras khusus yang memang tidak diproduksi secara optimal di dalam negeri.

“Ada impor beras sedikit, itu beras khusus untuk industri yang tidak tumbuh dengan baik di Indonesia, misal beras japonica, beras basmati, dan sejenisnya. Sedangkan untuk beras reguler tidak ada impor,” ujarnya.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 per Maret 2026 yang diterima Bisnis, ketersediaan sejumlah komoditas pangan strategis diperkirakan mencukupi kebutuhan sepanjang tahun, sehingga stok akhir atau cadangan hingga akhir 2026 diperkirakan tetap berada pada level aman.

Bapanas mencatat beras menunjukkan kondisi yang relatif aman dengan total ketersediaan mencapai 47,18 juta ton, jauh di atas kebutuhan tahunan sebesar 31,1 juta ton. Dengan demikian, stok akhir beras diproyeksikan mencapai 16,08 juta ton hingga 2026. Sementara itu, tidak terdapat impor beras konsumsi pada 2026, kecuali beras khusus.

Untuk kelompok protein hewani dan hortikultura seperti cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula, total ketersediaan berada di atas kebutuhan tahunan.

Secara terperinci, ketersediaan cabai rawit mencapai 968.301 ton dengan kebutuhan tahunan 913.615 ton, sehingga stok akhir cabai rawit sebanyak 54.686 ton. Sedangkan ketersediaan cabai besar 994.304 ton dengan kebutuhan tahunan 929.277 ton, sehingga masih terdapat surplus 65.027 pada tahun ini.

Beralih ke komoditas protein, ketersediaan daging sapi/kerbau sebesar 1,11 juta ton dengan kebutuhan tahunan 794.291 ton, sehingga masih terdapat surplus 319.485 ton. Begitu pula dengan komoditas unggas seperti daging ayam ras serta telur ayam ras yang masing-masing surplus 1,7 juta ton dan 949.289 ton hingga akhir tahun.

Ketersediaan daging ayam ras sebesar 5,73 juta ton dengan kebutuhan tahunan 4,02 juta ton. Sedangkan ketersediaan telur ayam ras adalah 7,42 juta ton dengan kebutuhan tahunan 6,47 juta ton.

Kemudian, gula konsumsi juga diproyeksikan mengalami surplus hingga 1,34 juta ton dengan kebutuhan tahunan 2,83 juta ton dan ketersediaan 4,17 juta ton.

Untuk jagung, kedelai, bawang merah, dan bawang putih juga diperkirakan mengalami surplus masing-masing sebesar 4,99 juta ton, 386.483 ton, 37.955 ton, dan 53.105 ton hingga akhir tahun ini.

Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan potensi kemunculan fenomena super El Nino Godzilla pada 2026 berisiko memperpanjang musim kemarau dan mengganggu ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah sentra produksi padi seperti Pantai Utara (Pantura) Jawa.

BRIN juga menyoroti ancaman kekeringan yang dapat menekan produktivitas pertanian serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatra. Berdasarkan sejumlah model global, fenomena El Nino diperkirakan mulai terjadi pada April 2026 dan berpotensi semakin kuat dengan adanya Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

Periset Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Prof. Erma Yulihastin memandang pemerintah perlu mewaspadai dampak kekeringan yang dapat mengancam lumbung pangan nasional di wilayah Pantura Jawa.

“Selain itu, dampak karhutla [kebakaran hutan dan lahan] di Kalimantan dan Sumatra juga harus dimitigasi. Namun, di saat yang bersamaan, pemerintah juga sebaiknya menyiapkan strategi untuk menangani kelebihan curah hujan di wilayah Sulawesi-Halmahera-Maluku dan dampaknya terhadap banjir dan longsor,” ujar Erma dalam unggahan Instagram BRIN Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan beras yang diimpor Indonesia dari Amerika Serikat (AS) merupakan beras khusus, seperti jenis basmati. Hal ini seiring dengan adanya kesepakatan perjanjian dagang Indonesia—AS.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut volume impor beras tersebut sangat kecil dibandingkan dengan stok beras Perum Bulog yang saat ini hampir mencapai 4 juta ton.

Dia justru menekankan pemerintah akan mengekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi. Untuk itu, Amran menyatakan rencana impor 1.000 ton beras dari Negara Paman Sam tidak mengganggu status swasembada beras.

“Kalau diimpor itu adalah beras khusus karena basmati sesuai dengan turis-turis yang datang, investor datang. Paham? Jadi bawa sama kita [beras] ke mana nih berangkat [haji], senangnya beras yang pulen, yang beras Inpari, Cianjur. Paham? Karenataste-nya ini untuk turis kita yang datang,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Amran memastikan beras khusus yang diimpor dari AS bukan beras medium yang dikonsumsi mayoritas masyarakat.

Seperti diketahui, Indonesia harus mengimpor beras dengan kode HS 100610, 100620, 100630, dan 100640 asal AS melebihi 1.000 metrik ton per tahun. Hal itu sebagaimana tercantum di dalam dokumen kesepakatan kesepakatan tarif resiprokal atauAgreement on Reciprocal Trade(ART) Indonesia—AS.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah hanya memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal Negara Paman Sam.

“Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).

Dia menambahkan, dalam lima tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Di sisi lain, dia juga menegaskan volume impor sebesar 1.000 ton beras tersebut tidak signifikan dibandingkan produksi beras nasional.

“Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025,” jelasnya.

Adapun, Indonesia harus meningkatkan impor produk pertanian AS, termasuk daging sapi, beras, jagung, kedelai, bungkil kedelai, gandum, etanol, buah-buahan segar, kapas, dan tepung gluten jagung.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan terkait dengan impor 1.000 ton beras dari AS yang menjadi bagian dari Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Hal itu disampaikan Zulhas setelah menggelar rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Negara pada Senin (2/3/2026). Menurut Zulhas, impor 1.000 ton beras dari AS dalam perjanjian itu adalah terkait dengan beras khusus.

"Seperti Jepang gitu, ada beras Jepang, ada beras patin disebut beras khusus. Nah kalau beras khusus, ada juga beras buat orang yang kena gula gitu. Kita yang jelas bukan beras yang buat makanan kita," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (2/3/2026).

Menurutnya, beras tersebut berbeda dengan kebutuhan umumnya di Indonesia. Dia mencontohkan dalam perjanjian dagang dengan Jepang pun, terdapat kerja sama terkait beras Jepang.

"Yang buat restoran-restoran Jepang kan dia berasnya khusus mendatangkan dari sana. Ya itu kita boleh ya," kata Zulhas.

Dia menambahkan bahwa harga beras tersebut cukup mahal, mencapai Rp100.000 per kilogram. Pembelinya biasanya restoran Jepang.

Sebelumnya, mengacu kerja sama perjanjian dagang resiprokal atau ART, pemerintah setuju untuk mengimpor khusus 1.000 ton beras dan ayam 580.000 ekor dari AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hasran, menyebut keputusan pemerintah menutup keran impor beras industri dan beras khusus pada 2026 berpotensi mengganggu industri dan memicu kebaikan pangan olahan mahal.

Adapun pemerintah memutuskan meniadakan impor kedua jenis beras itu dari Neraca Komoditas (NK) 2026.

Hasran menyebut, penutupan keran impor beras industri dan khusus tanpa pertimbangan data akurat dan jaminan pasokan dari pasar domestik yang sesuai data industri akan menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha.

Dok. Freepik Ilustrasi beras.

Hasran juga mengkritik penetapan Neraca Komoditas 2026 yang melewati batas waktu.

Menurutnya, hal itu menunjukkan sistem tersebut belum bisa memberi kepastian kepada pelaku usaha.

Ia memandang, alih-alih membuat tata kelola komoditas pangan menjadi lebih sederhana, Neraca Komoditas justru dihadapkan pada kendala birokrasi yang tidak jauh berbeda dari sistem sebelumnya.

Hasran mengatakan, keran impor beras industri dan beras khusus yang ditutup mencakup beras pecah (menir) sebagai bahan baku tepung beras dan bihun hingga beras varietas tertentu seperti Basmati (biasanya untuk masakan biryani) dan Jasmine.

Padahal, pada Neraca Komoditas 2025 pemerintah masih memberikan kuota impor beras industri dan khusus sebanyak 443,9 ribu ton.

Keputusan itu, kata Hasran, berdasar pada klaim swasembada beras. Namin, klaim itu dinilai belum mempertimbangkan segmentasi beras yang bermacam-macam.

PIXABAY/NUTRISCAN APP Ilustrasi beras basmati.

Pemerintah bahkan cenderung menyeragamkan beras konsumsi dengan beras industri. Padahal, spesifikasi teknis dan fungsi kedua komoditas itu berbeda.

CIPS khawatir kebijakan penutupan keran impor beras industri dan beras khusus tidak diikuti dengan ketersediaan pasokan yang dibutuhkan industri pangan.

Keterbatasan bahan baku itu berisiko membuat biaya produksi meningkat. Jika persoalan ini tidak menemui jalan keluar, masyarakat akan dihadapkan dengan kenaikan harga pangan produk olahan berbasis beras pada 2026.

Di sisi lain, pemerintah terlambat menetapkan Neraca Komoditas 2026 yang baru diumumkan 16 desember 2025.

Padahal, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2025 memerintahkan Neraca Komoditas ditetapkan paling lambat 7 Desember 2025.

“Penundaan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Neraca Komoditas yang berujung pada keterlambatan penetapan NK 2026 menunjukkan sistem ini belum dirancang untuk berfungsi secara responsif. Sistem yang kaku ini justru berpotensi menghambat efisiensi dan daya saing industri nasional,” ujar Hasran.

Lebih lanjut, CIPS meminta pemerintah mengkaji ulang data kebutuhan beras industri dengan melibatkan pelaku usaha.

Ia mewanti-wanti kebijakan swasembada pangan tidak menekan industri hilir sehingga menimbulkan beban baiya baru yang akhirnya memicu kenaikan harga pangan olahan.

Kebijakan harus dirumuskan menggunakan data rencana pasokan secara lebih detail, mengacu pada kebutuhan industri.

CIPS juga meminta klaim swasembada pangan tidak menjadi alasan tunggal menutup keran impor beras industri tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata para pelaku usaha sektor pangan.

Proses penerapan Neraca Komoditas juga dinilai masih kaku dan belum menggunakan data yang akurat di tingkatan teknis.

freepik.com Ilustrasi beras.

Pihaknya mendorong pemerintah mereformasi sistem impor agar lebih cepat merespons dinamika global dan kebutuhan domestik.

"Neraca Komoditas belum dapat diterapkan secara efektif sebagai instrumen pengendali impor. Oleh karena itu, sistem impor perlu diarahkan kembali agar lebih berbasis mekanisme pasar, sehingga mampu merespons kebutuhan bahan baku secara aktual," tutur Hasran.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak mengimpor beras konsumsi dan industri.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, mengatakan keputusan itu diambil karena Indonesia saat ini sudah swasembada pangan.

Kebijakan itu diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Pangan pada 16 Desember 2025 lalu.

Rapat dihadiri Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran eselon kementerian.

Kementerian Perindustrian mengajukan impor 380.052 ton beras industri untuk 2026. Namun, pengajuan itu ditolak dengan alasan Indonesia bisa memenuhi kebutuhan beras industri pada 2026.

"Jadi ada usulan untuk beras industri 380.952 ton, kemudian kita tidak berikan untuk importasinya, kita akan penuhi dari dalam negeri," kata Tatang, dilansir dari Antara, Selasa (16/12/2025).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia tidak lagi melakukan impor beras medium pada 2025.

Impor beras yang dilakukan tahun ini hanya mencakup beras premium/khusus, serta beras yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri.

"Sepanjang tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12).

Amalia menjelaskan beras yang diimpor itu sebagian besar berupa broken rice atau beras pecah, yang digunakan sebagai bahan baku industri. Selain itu, sebagian impor juga merupakan beras premium dan beras dengan karakteristik tertentu yang dibutuhkan hotel, restoran, dan katering/kafe, seperti basmati dan hom mali.

BPS mencatat jenis beras yang paling banyak diimpor sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah beras pecah bukan untuk makanan ternak (HS 10064090).

"Impor beras pecah bukan makanan ternak (HS10064090) sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah sebanyak 286,91 ribu ton, dan impor ini turun 26,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujar Amalia.

Menurutnya, beras jenis ini lazim digunakan oleh industri untuk pembuatan beberapa bahan makanan seperti bihun, tepung beras hingga bubur.

Volume impor juga terlihat pada beras basmati (HS 10063050) dan beras hom mali (HS 10063040), masing-masing sebesar 3,15 ribu ton dan 600 ton. Kedua beras tersebut lazim digunakan oleh horeka dan jenis beras ini tidak diproduksi di dalam negeri

Ia mengakui memang ada impor beras medium yang tercatat pada Januari sebesar 69,75 ribu ton. Namun, beras impor tersebut adalah sisa kuota impor pada tahun sebelumnya yang masuk ke Indonesia pada awal 2025.

"Adapun impor beras medium yang tercatat pada bulan Januari sebesar 69,75 ribu ton merupakan kuota tahun 2024 dan pengirimannya tiba di bulan Januari 2025," pungkasnya.

Sebelumnya, BPS mengungkapkan Indonesia masih mengimpor 40,7 ribu ton beras per Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan impor tersebut senilai US$19,1 juta. Jika diasumsikan kurs Rp16.671 per dolar AS, maka impor itu mencapai Rp318 miliar.

"Pada Oktober 2025, impor beras sebesar 40,7 ribu ton, dengan nilai US$19,1 juta (Rp318 miliar)," ungkap Pudji dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (1/12).

"Sepanjang Januari 2025-Oktober 2025, impor beras sebesar 364,3 ribu ton dengan nilai US$178,5 juta (Rp2,9 triliun). Dan negara asal utama impor beras ini adalah, Januari 2025-Oktober 2025, dari Myanmar, Thailand, dan India," sambungnya.

Dalam keterangan terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menegaskan tidak ada impor beras medium yang masuk ke Indonesia.

Beras impor yang masuk tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. Kebijakan tersebut memastikan hanya jenis beras yang tidak diproduksi dalam negeri atau dibutuhkan sebagai bahan baku industri yang dapat masuk.

"Yang perlu dipahami publik tidak ada satu pun impor beras medium. Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," tegas Arief dalam keterangan tertulis yang dikutip Detik Finance.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan tidak ada importasi beras medium yang masuk ke Indonesia. Adapun, beras yang diimpor hanya ditujukan untuk kebutuhan industri dan beras khusus.

Hal ini menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Indonesia masih impor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun (asumsi kurs Rp16.652 per dolar AS) sepanjang Januari—Oktober 2025.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan seluruh kebutuhan beras medium nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Menurutnya, Indonesia berada dalam kondisi surplus beras medium sehingga pasokan nasional aman dan stabil.

Arief menuturkan, pemasukan beras pada tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. Kebijakan tersebut, lanjut dia, memastikan hanya jenis beras yang tidak diproduksi dalam negeri atau dibutuhkan sebagai bahan baku industri yang dapat diimpor.

“Tidak ada satu pun impor beras medium. Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Secara rinci, Arief menyampaikan jenis beras yang masuk meliputi beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri, beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes, serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel.

Selain itu, lanjut dia, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

Untuk itu, Arief memastikan pemasukan beras khusus tersebut tidak memengaruhi pasar beras medium dan tidak menekan harga gabah petani. Menurutnya, segmen industri harus berjalan, namun stabilitas pangan dan perlindungan petani juga tetap menjadi prioritas.

“Produksi kita mencukupi, sehingga tidak ada alasan untuk impor beras medium. Petani tetap menjadi prioritas utama,” terangnya.

Sebelumnya, BPS mencatat impor beras Indonesia pada Januari–Oktober 2025 mencapai 364.300 ton dengan nilai US$178,5 juta. Impor ini berasal dari Myanmar, Thailand, dan India.

Untuk Oktober 2025 saja, impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta atau sekitar Rp318,05 miliar.

Di sisi lain, BPS juga melaporkan harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan turun secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025. Namun, harganya naik secara tahunan (year-on-year/yoy) pada November 2025.

“Beras premium [di penggilingan] turun 0,66% secaramonth-to-monthtetapi naik 5,48% secarayear-on-year, sementara beras medium turun 0,97%secara month-to-monthtetapi naik 6,46% secarayear-on-year,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan turun 0,88% secara bulanan dari Rp13.439 per kilogram pada Oktober 2025 menjadi Rp13.320 per kilogram pada November 2025. Namun, rata-rata harganya naik 6% secara tahunan.

Sementara rata-rata harga beras di tingkat grosir turun 0,93% mtm dari Rp14.264 per kilogram pada Oktober 2025 menjadi Rp14.131 per kilogram pada November 2025, sedangkan harga beras di tingkat grosir naik 5,03% secara tahunan.

Kemudian, untuk rata-rata harga beras di tingkat eceran turun 0,59% mtm menjadi Rp15.067 per kilogram pada November 2025 dari bulan sebelumnya di level Rp15.157 per kilogram. Namun harganya meningkat 3,72% secara tahunan.