Bisnis.com, JAKARTA — Tren perekonomian salah satu negara anggota G7, Kanada, tengah menuai sorotan lantaran terdapat indikasi perlambatan pertumbuhan PDB hingga meningkatnya angka pengangguran usia muda.

Mengutip BBC pada Selasa (30/6/2026), Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kanada berada di angka 1,6% pada 2026. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan proyeksi untuk Amerika Serikat (AS) yang sebesar 2,3%, tetapi lebih tinggi dibandingkan negara G7 lainnya yang di bawah 1%.

Awal bulan ini, data dari badan statistik Kanada menyatakan bahwa negara tersebut telah mengalami resesi teknis, yakni penurunan PDB selama dua kuartal berturut-turut pada akhir 2025 dan awal 2026.

John Fragos selaku Juru Bicara Menteri Keuangan Kanada François-Philippe Champagne menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah strategi guna menghadapi dinamika tersebut.

"Pemerintah menanggapi secara langsung perubahan volatilitas ekonomi global dan gangguan rantai pasokan yang luas dengan rencana serius untuk meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan berinvestasi dalam proyek-proyek yang berorientasi pada produktivitas," katanya.

Selain PDB yang lesu, Kanada juga dihadapkan dengan angka inflasi yang menyentuh 3,2% pada Mei 2026, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya pada level 2,8%. Hal ini didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak imbas perang di Timur Tengah.

Akibatnya, biaya hidup masyarakat mengalami kenaikan, menurut Profesor Universitas British Columbia Paul Kershaw. Salah satu yang paling mencolok adalah kenaikan biaya perumahan, yang menyebabkan sebagian besar kaum muda tersingkir.

Kondisi ini berkait kelindan dengan tingkat pengangguran di Kanada yang mencapai 6,6% pada Mei 2026, sementara pengangguran usia muda mencapai 13,4%. Angka ini menunjukkan penurunan pertama sejak Januari lalu, tetapi masih jauh lebih tinggi daripada rerata sebelum pandemi yang berada pada kisaran 10%.

"Kita berada pada momen di mana perekonomian tidak menguntungkan kaum muda maupun beberapa pendatang baru dari segala usia," tuturnya.

Kondisi Indonesia

Di belahan dunia lainnya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, negara anggota G20, sebesar 5% pada 2026. Angka lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%.

IMF menjelaskan bahwa pemangkasan proyeksi itu berkaitan dengan gejolak geopolitik yang memperlambat laju perekonomian global. Selain itu, inflasi Tanah Air diperkirakan mencapai 3% pada tahun ini, meningkat tajam dari 1,9% pada 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada kuartal I/2026. Sementara itu, inflasi menyentuh angka 3,08% pada Mei 2026.

Terkait pengangguran, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2026 sebesar 4,68%, turun 0,08% poin dibandingkan Februari 2025. Angka itu setara dengan 7,24 juta orang pengangguran, berbanding 147,67 juta orang penduduk bekerja pada bulan kedua tahun ini.

Penduduk kelompok umur muda yakni 15–24 tahun juga menyumbang TPT tertinggi, yakni mencapai 16,36%. Sementara itu, TPT penduduk kelompok umur tua (60 tahun ke atas) merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 1,89%.

“TPT menurut kelompok umur tersebut memiliki pola yang sama sejak Februari 2024. Dibandingkan Februari 2025, hanya kelompok umur 25–59 tahun yang mengalami penurunan TPT yakni sebesar 0,11% poin, sementara kelompok umur lainnya mengalami kenaikan TPT,” terang BPS melalui berita resmi statistik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya angka pengangguran memicu kritik terhadap intensitas kunjungan pemerintah ke luar negeri untuk menarik investasi.

Ekonom sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai berbagai lawatan internasional pemerintah belum memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru di dalam negeri.

Timboel menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka yang mencapai sekitar 7,4 juta orang, ditambah 11,6 juta setengah penganggur yang masih mencari pekerjaan lebih layak.

Kondisi tersebut juga diperberat oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi di berbagai sektor industri.

Menurut dia, masyarakat berharap kunjungan Presiden ke berbagai negara mampu menghasilkan realisasi investasi yang konkret dan berdampak langsung terhadap pembukaan lapangan kerja formal.

“Kunjungan demi kunjungan ke luar negeri memberikan janji masuknya investasi ke Indonesia, namun investasi yang dijanjikan belum signifikan masuk untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak,” ujar Timboel Siregar kepada Kompas.com, Kamis (28/5/2026).

Ia menambahkan, setiap tahun jumlah angkatan kerja baru terus bertambah, mulai dari lulusan perguruan tinggi hingga SMA dan SMK.

Di sisi lain, pekerja yang terkena PHK juga terus bertambah dan kembali masuk ke pasar tenaga kerja untuk mencari pekerjaan baru.

Timboel mencatat, jumlah pekerja yang terkena PHK pada 2024 mencapai sekitar 70.000 orang, meningkat menjadi sekitar 80.000 orang pada 2025.

Sementara hingga April 2026, jumlah PHK telah mencapai sekitar 15.000 pekerja dan diperkirakan masih akan bertambah.

Menurut dia, pembukaan lapangan kerja formal menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Kalau kunjungan ke luar negeri tidak memberikan manfaat untuk pembukaan lapangan kerja di Indonesia, patutlah rakyat mempertanyakan kunjungan Presiden dan rombongannya ke luar negeri,” katanya.

Selain menyoroti minimnya dampak investasi, Timboel juga mengkritik tingginya kebutuhan valuta asing untuk perjalanan luar negeri di tengah tekanan terhadap rupiah.

Ia menyebut nilai tukar rupiah telah menembus level Rp 17.845 per dollar AS dan masih berpotensi melemah hingga kisaran Rp 18.000 sampai Rp 19.000 per dollar AS.

Dalam kondisi tersebut, ia menilai perjalanan luar negeri sebaiknya dibatasi dan difokuskan pada agenda prioritas yang benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Timboel juga menyinggung rencana keberangkatan puluhan elite serikat pekerja dan serikat buruh ke Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) di Jenewa, Swiss.

Menurutnya, perjalanan tersebut juga berpotensi meningkatkan kebutuhan dollar AS dan menambah tekanan terhadap rupiah.

“Dengan kondisi rupiah seperti ini sebaiknya kunjungan ke luar negeri dibatasi saja, disesuaikan dengan skala prioritas yang memang bisa mendukung ekonomi bangsa kita seperti pembukaan lapangan kerja,” ucapnya.

Ia pun meminta pemerintah maupun organisasi terkait lebih transparan mengenai sumber pembiayaan perjalanan delegasi ke luar negeri agar tidak menimbulkan persepsi pemborosan anggaran di tengah tekanan terhadap APBN dan kondisi ekonomi nasional.

“Saya berharap para elite yang akan bepergian ke Jenewa juga jujur untuk alokasi pembiayaannya, sebutkan saja dari mana anggarannya,” ujar dia.

“Semoga para elite pemerintahan mau memahami kondisi APBN dan ekonomi bangsa kita saat ini, dengan juga mau mendukung perbaikan ekonomi bangsa, bukan aji mumpung,” tegas dia.

Mengutip Antara, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan Delegasi Tripartit Indonesia menjelang Konderensi Perburuhan Internasional (ILC) Ke-114 yang akan digelar di Jenewa, Swiss, awal Juni 2026.

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa persiapan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan seluruh unsur delegasi agar Indonesia memiliki posisi yang kuat dan terkoordinasi dalam pembahasan agenda global ketenagakerjaan.

“Ini karena kehadiran Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC Ke-114 memiliki makna strategis yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi undangan internasional,” kata Putri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Adapun persiapan yang digelar awal pekan ini di Jakarta tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha sebagai bagian dari delegasi tripartit Indonesia yang akan berpartisipasi dalam forum ketenagakerjaan internasional yang diselenggarakan oleh ILO.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kondisi pertumbuhan ekonomi Ranah Minang positif yakni 5,02% dan kondisi ini ternyata tidak dibarengi dengan angka pengangguran.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kondisi yang tidak sejalan antara pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran itu membuat wilayahnya menjadi perbincangan banyak pihak. Baginya, angka pengangguran akan menjadi perhatian lebih serius untuk Pemprov Sumbar.

"Data BPS mencatat angka pengangguran Sumbar tertinggi ketiga di Pulau Sumatra. Kondisi terus disorot banyak pihak, padahal ekonomi Sumbar juga tumbuh positif," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Dia mengakui bahwa masalah pengangguran di Sumbar memang masih menjadi tantangan. Agar angka pengangguran bisa ditekan, Pemprov Sumbar akan mencari cara supaya selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. "Poin itu yang akan menjadi fokus kami," tegasnya.

Selain itu, ada tantangan yang bakal dihadapi Sumbar, terutama terkait momentum hari raya kurban atau Iduladha yang akan datang.

Mahyeldi menilai sejak dari sekarang, penting untuk melakukan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat.

Dia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dunia usaha sangat menentukan stabilitas ekonomi Sumbar ke depan.

"Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi di Ranah Minang hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5% plus minus 1%.

"Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya," katanya.

Meski inflasi masih terkendali, lanjut Majid, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Tantangan tersebut mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.

"Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatra Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap," ujarnya.

Majid juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.

"Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama," sebut dia.

Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebelumnya, data BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumbar berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026 adalah sebesar 5,51%. Pada Februari 2026, TPT mengalami penurunan sebesar 0,18% poin dibandingkan dengan Februari 2025.

Dari angka tersebut, jumlah TPT laki-laki sebesar 5,44%, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,60%. Jika dibandingkan Februari 2025, TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,21% poin dan 0,14% poin.

Kemudian apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan 6,83%, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan 3,83%.

Dibandingkan Februari 2025, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,51% poin dan 0,02% poin.

TPT tertinggi adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 9,84%, diikuti tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 8,48%, dan SMA sebesar 7,19%.

Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 2,2%.

Pada Februari 2026, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA yang mencapai 31,99%. Sementara itu, distribusi pengangguran terendah adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 6,79% pada Februari 2026.

IDXChannel- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah angkatan kerja yang tidak terserap pasar tenaga kerja mencapai 7,24 juta orang dari total usia produktif yang mencapai 154,91 juta orang per Februari 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan angkatan kerja pada awal 2026 mengalami peningkatan sebesar 1,86 juta orang. Sedangkan, angka pengangguran dari penambahan angkatan kerja disebut menurun sebanyak 35 ribu orang dibandingkan Februari 2025.

"Jika dirinci, maka penduduk yang bekerja ini terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,59 juta orang atau bertambah 2,11 juta orang. Pekerja paruh waktu: sebanyak 38,35 juta orang atau meningkat 0,73 juta orang, setengah pengangguran sebanyak 10,73 juta orang atau jumlahnya menurun sebanyak 0,94 juta orang atau 940.000 orang," kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Amalia merincikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat turun. TPAK pada Februari 2026 sebesar 70,56 persen atau turun tipis dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 70,60 persen.

Jika dibedakan menurut jenis kelamin TPAK Laki-laki mencapai 84,57 persen atau meningkat dibanding Februari 2025. Sementara, TPAK Perempuan sebesar 56,41 persen atau menurun dibanding Februari 2025.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2025 atau turun sebesar 0,08 persen basis poin.

Penurunan TPT terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

"Pada Februari 2026, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan besar dan eceran dan industri," kata Amalia.

(kunthi fahmar sandy)

Tanjungpinang (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau (Disnakertrans Kepri) mengandalkan Balai Latihan Kerja (BLK) guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tergolong tinggi di daerah tersebut.

Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya mengatakan per November 2025, kondisi TPT mencapai 6,35 persen atau sebanyak 65 ribu orang. Batam masih menjadi penyumbang pengangguran terbesar, karena tingginya pencari kerja asal luar daerah.

"BLK jadi salah satu strategi utama pemerintah menurunkan angka pengangguran, dengan cara meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai kebutuhan pasar," kata Diky di Tanjungpinang, Kepri, Jumat.

Diky menyebut ada tiga BLK yang dioperasikan Disnakertrans Kepri, tersebar di Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kabupaten Karimun.

Menurutnya, BLK Tanjungpinang jadi yang paling efektif karena memiliki lima ruang kelas pelatihan, lalu ruang praktik hingga asrama.

"Dalam setahun, kita bisa melatih 300 peserta, mulai dari pelatihan mengelas, barista sampai menjahit," ungkapnya.

Diky menyampaikan para peserta pelatihan BLK mayoritas siswa SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Mereka dibekali keterampilan khusus seperti mengelas, mengingat kebutuhan pasar kerja kawasan industri yang tinggi di Kepri, khususnya Batam.

"99 persen lulusan BLK terserap pasar kerja, karena program pelatihan yang diberikan pemerintah memang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di Kepri," demikian Diky.

Sementara itu, Kepala BPS Kepri Toto Haryanto menyampaikan TPT melandai ke angka 6,35 persen pada November 2025, atau turun tipis 0,10 persen poin dari Agustus 2025. Perbaikan penyerapan tenaga kerja ini terjadi di tengah tantangan pasar kerja yang masih dinamis.

"TPT 6,35 persen, artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam sampai tujuh orang yang masih menganggur," ujar Toto.

Kelompok TPT di Kepri didominasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun tengah mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau baru akan mulai bekerja.

Toto menambahkan TPT di wilayah perkotaan mencatatkan perbaikan dengan penurunan TPT sebesar 0,15 persen poin menjadi 6,55 persen. Sebaliknya, wilayah perdesaan justru mengalami kenaikan angka pengangguran sebesar 0,33 persen poin menjadi 3,89 persen.

Pewarta: Ogen
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

pekerjaan rumah pemerintah dan pelaku usaha masih besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif, formal, dan berupah layak

Jakarta (ANTARA) - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 155,27 juta orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 147,91 juta orang telah bekerja, sementara 7,35 juta orang masih berstatus pengangguran.

Jumlah pengangguran itu turun sekitar 109 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Penurunan tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja yang naik 1,37 juta orang dalam periode yang sama.

Data ini mencerminkan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja nasional di tengah proses pemulihan ekonomi.

Dalam struktur penyerapan tenaga kerja, terdapat tiga sektor utama yang masih menjadi tulang punggung, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan; dan industri pengolahan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 27,99 persen tenaga kerja, diikuti perdagangan sebesar 18,67 persen, serta industri pengolahan sebesar 13,86 persen. Ketiganya menyumbang lebih dari 60 persen total tenaga kerja nasional.

Dibandingkan Agustus 2025, serapan tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada November 2025 bertambah 161 ribu orang.

Sektor perdagangan mencatatkan kenaikan sebesar 168 ribu orang, sementara sektor industri pengolahan mengalami peningkatan tertinggi di antara ketiganya, yakni 196 ribu orang.

Selain tiga sektor tersebut, BPS juga mencatat lonjakan signifikan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang naik 381 ribu orang.

Peningkatan ini menjadi yang terbesar di antara seluruh lapangan usaha dan mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas pariwisata, perhotelan, serta usaha kuliner.

Meski demikian, dominasi sektor pertanian dalam struktur ketenagakerjaan nasional tetap mencerminkan bahwa transformasi ekonomi Indonesia masih berlangsung secara bertahap.

Sektor pertanian selama ini dikenal memiliki produktivitas dan tingkat upah relatif rendah, sekaligus kerap menjadi bantalan sosial ketika sektor lain melambat.

Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk masih menggantungkan mata pencaharian pada lapangan kerja dengan nilai tambah terbatas.

Dari sisi status pekerjaan, BPS mencatat sebanyak 38,81 persen penduduk bekerja berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai.

Sementara itu, jumlah penduduk bekerja pada kegiatan formal tercatat mencapai 62,57 juta orang atau 42,30 persen dari total pekerja, naik tipis 0,10 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Sebaliknya, penduduk bekerja di sektor informal masih mendominasi dengan jumlah mencapai 85,35 juta orang atau 57,70 persen dari total pekerja.

Tingginya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih berada dalam kondisi kerja yang rentan, dengan tingkat upah relatif rendah, produktivitas terbatas, serta minim perlindungan sosial.

Di sisi lain, struktur jam kerja menunjukkan perbaikan. BPS mencatat sebanyak 67,94 persen penduduk bekerja tergolong sebagai pekerja penuh waktu pada November 2025. Angka ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, tingkat setengah pengangguran turun menjadi 7,81 persen, dan pekerja paruh waktu tercatat sebesar 24,24 persen, turun 0,53 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Namun, perbaikan ini belum sepenuhnya tercermin pada sisi pendapatan.

BPS mencatat rata-rata upah atau gaji buruh, karyawan, dan pegawai pada November 2025 stagnan di angka 3,33 juta rupiah per bulan, bahkan turun tipis 0,06 persen dibandingkan Agustus 2025.

Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan juga masih cukup lebar. Rata-rata upah buruh laki-laki tercatat sebesar 3,61 juta rupiah per bulan, sementara buruh perempuan sebesar 2,82 juta rupiah.

Berdasarkan lapangan usaha, sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan rata-rata upah tertinggi, yakni mencapai 5,17 juta rupiah per bulan.

Disusul aktivitas keuangan dan asuransi serta pengadaan listrik, gas, uap, dan udara dingin yang masing-masing mencatatkan rata-rata upah 4,97 juta rupiah.

Sektor pertambangan dan penggalian berada di posisi berikutnya dengan upah 4,84 juta rupiah, diikuti aktivitas profesional dan perusahaan sebesar 4,35 juta rupiah.

Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mencatatkan rata-rata upah 4,34 juta rupiah, real estat 4,33 juta rupiah, pengangkutan dan pergudangan 3,95 juta rupiah, serta aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial sebesar 3,85 juta rupiah.

Sebaliknya, buruh yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, yang tercatat sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, justru masuk dalam kelompok lapangan usaha dengan upah di bawah rata-rata nasional.

Buruh di sektor pertanian mencatatkan upah rata-rata Rp2,47 juta, perdagangan Rp2,89 juta, dan industri pengolahan Rp3,31 juta.

Di balik statistik tersebut, tersimpan dinamika yang lebih kompleks. Penurunan pengangguran nyatanya tidak serta-merta menggambarkan membaiknya kualitas pekerjaan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Struktur lapangan kerja, dominasi sektor informal, serta stagnasi upah masih menjadi tantangan yang perlu didalami dan diatasi.

Pekerjaan berkualitas

Menanggapi kondisi tersebut, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa penurunan pengangguran belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas pasar tenaga kerja.

Ia menjelaskan bahwa proporsi pekerja di sektor informal masih tinggi, dengan tingkat upah relatif rendah serta perlindungan sosial yang minim.

Kondisi tersebut menunjukkan penurunan pengangguran lebih banyak bersumber dari ekspansi pekerjaan dengan produktivitas rendah, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Untuk itu, penguatan sektor pengolahan dan manufaktur menjadi perlu sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja.

Sektor manufaktur, khususnya yang bersifat padat karya, memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama bagi kelompok usia produktif yang terus bertambah setiap tahun.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar mendorong sektor manufaktur padat karya, bukan hanya sektor padat modal yang serapannya terbatas," kata Yusuf.

Selain manufaktur, sektor jasa pariwisata, termasuk akomodasi dan makan minum, memiliki potensi besar sebagai pelengkap dalam menciptakan lapangan kerja.

Namun, penguatan kedua sektor tersebut perlu diiringi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Perlambatan pertumbuhan upah juga menjadi sinyal yang perlu diwaspadai.

Stagnasi upah menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja baru terserap di sektor dengan upah relatif rendah, sehingga kualitas pasar kerja belum mengalami perbaikan berarti.

Kebijakan ketenagakerjaan ke depan perlu lebih menekankan pada penciptaan lapangan kerja yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas, produktif, dan berupah layak.

Penguatan sektor industri bernilai tambah tinggi serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi faktor penting untuk mendorong perbaikan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Secara keseluruhan, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025 menunjukkan perbaikan dari sisi penurunan pengangguran dan stabilitas jam kerja.

Namun, pekerjaan rumah pemerintah dan pelaku usaha masih besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif, formal, dan berupah layak.

Upaya tersebut menjadi kunci agar pemulihan pasar tenaga kerja tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan pasar tenaga kerja ke depan tidak cukup diukur dari seberapa banyak lapangan kerja tercipta, melainkan dari sejauh mana pekerjaan tersebut mampu memberikan penghidupan yang layak dan aman bagi pekerja Indonesia.

Copyright © ANTARA 2026

penciptaan tersebut perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki daya serap besar dan kualitas pekerjaan yang lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dan peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menegaskan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah, menyusul rilis terbaru data ketenagakerjaan yang menunjukkan angka pengangguran yang masih relatif tinggi.

“Namun, penciptaan tersebut perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki daya serap besar dan kualitas pekerjaan yang lebih baik,” kata Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada November 2025, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 7,35 juta orang, turun sekitar 109 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 147,91 juta telah bekerja, sementara sisanya masih berstatus pengangguran.

Adapun, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 85,35 juta orang (57,70 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 62,57 juta orang (42,30 persen).

Menurut Yusuf, meski jumlah pengangguran menurun, kualitas penyerapan tenaga kerja belum membaik signifikan.

Hal ini tercermin dari masih besarnya proporsi pekerja di sektor informal yang umumnya memiliki upah lebih rendah, produktivitas terbatas, serta minim perlindungan sosial.

Ia menambahkan perlambatan pertumbuhan upah juga menjadi sinyal yang perlu diperhatikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak pekerja baru terserap di sektor dengan upah relatif rendah, sehingga kualitas pasar kerja belum mengalami perbaikan berarti.

Selain memperkuat sektor manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor jasa pariwisata juga dinilai memiliki potensi besar sebagai pelengkap.

“Di saat yang sama, pemerintah perlu memastikan penguatan keterampilan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan kedua sektor tersebut, serta menyelesaikan berbagai hambatan struktural yang menghambat investasi, produktivitas, dan ekspansi usaha,” tuturnya.

Dengan demikian, ia menambahkan penurunan pengangguran tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diikuti oleh peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) memandang bahwa persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,74% per November 2025 belum mencerminkan kondisi riil ketenagakerjaan Tanah Air.

Presiden KSPN Ristadi menyoroti tidak adanya data jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam perhitungan BPS. Menurutnya, tingkat pengangguran semestinya tak hanya dihitung dari selisih jumlah penduduk bekerja dengan pertumbuhan angkatan kerja baru.

“BPS tidak menyajikan berapa angka jumlah PHK pada periode tersebut, padahal salah satu kontributor TPT adalah korban PHK. Oleh karena itu saya meragukan TPT turun 0,11%,” kata Ristadi saat dihubungi Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat lebih dari 80.000 tenaga kerja ter-PHK sepanjang 2025. Belum diketahui pula apakah puluhan ribu korban PHK tersebut telah kembali bekerja.

Ristadi menilai bahwa BPS perlu memberikan penjelasan terkait metode perhitungan ini. Penurunan jumlah pengangguran disebutnya juga tidak serta-merta berimplikasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Sinyal positif itu jika penyerapan tenaga kerja di atas rata-rata pertumbuhan angkatan kerja, sekitar 2 juta sampai dengan 3 juta per tahun ditambah jumlah korban PHK. Maka kondisi ini bisa memastikan bahwa angka TPT akan berkurang secara riil,” tegas Ristadi.

Selain itu, dia menggarisbawahi bahwa sektor padat karya adalah sektor yang menyerap paling banyak tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, KSPN mendorong agar pemerintah untuk lebih serius melindungi sektor ini.

Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah pengangguran per November 2025 tercatat sebesar 7,35 juta orang.

“Jumlah orang yang menganggur pada bulan November 2025 adalah sebanyak 7,35 juta orang, atau turun sebesar 0,109 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2025. Dengan demikian, jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan,” kata Amalia dalam rilis berita resmi statistik pada hari ini, Kamis (5/2/2026).

Dia melanjutkan, jumlah 7,35 juta orang menganggur ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun menjadi sebesar 4,74% per bulan sebelas 2025. Apabila dibandingkan dengan bulan Agustus 2025, penurunan TPT pada bulan November 2025 ini tercatat turun sekitar 0,11% basis point.

BPS juga mencatat jumlah angkatan kerja sebanyak 155,27 juta, betambah 1,26 juta dibandingkan Agustus 2025. Jumlah penduduk bekerja juga naik 1,37 juta menjadi 147,91 juta orang pada bulan sebelas tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) memandang bahwa persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,74% per November 2025 belum mencerminkan kondisi riil ketenagakerjaan Tanah Air.

Presiden KSPN Ristadi menyoroti tidak adanya data jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam perhitungan BPS. Menurutnya, tingkat pengangguran semestinya tak hanya dihitung dari selisih jumlah penduduk bekerja dengan pertumbuhan angkatan kerja baru.

“BPS tidak menyajikan berapa angka jumlah PHK pada periode tersebut, padahal salah satu kontributor TPT adalah korban PHK. Oleh karena itu saya meragukan TPT turun 0,11%,” kata Ristadi saat dihubungi Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat lebih dari 80.000 tenaga kerja ter-PHK sepanjang 2025. Belum diketahui pula apakah puluhan ribu korban PHK tersebut telah kembali bekerja.

Ristadi menilai bahwa BPS perlu memberikan penjelasan terkait metode perhitungan ini. Penurunan jumlah pengangguran disebutnya juga tidak serta-merta berimplikasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Sinyal positif itu jika penyerapan tenaga kerja di atas rata-rata pertumbuhan angkatan kerja, sekitar 2 juta sampai dengan 3 juta per tahun ditambah jumlah korban PHK. Maka kondisi ini bisa memastikan bahwa angka TPT akan berkurang secara riil,” tegas Ristadi.

Selain itu, dia menggarisbawahi bahwa sektor padat karya adalah sektor yang menyerap paling banyak tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, KSPN mendorong agar pemerintah untuk lebih serius melindungi sektor ini.

Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah pengangguran per November 2025 tercatat sebesar 7,35 juta orang.

“Jumlah orang yang menganggur pada bulan November 2025 adalah sebanyak 7,35 juta orang, atau turun sebesar 0,109 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2025. Dengan demikian, jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan,” kata Amalia dalam rilis berita resmi statistik pada hari ini, Kamis (5/2/2026).

Dia melanjutkan, jumlah 7,35 juta orang menganggur ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun menjadi sebesar 4,74% per bulan sebelas 2025. Apabila dibandingkan dengan bulan Agustus 2025, penurunan TPT pada bulan November 2025 ini tercatat turun sekitar 0,11% basis point.

BPS juga mencatat jumlah angkatan kerja sebanyak 155,27 juta, betambah 1,26 juta dibandingkan Agustus 2025. Jumlah penduduk bekerja juga naik 1,37 juta menjadi 147,91 juta orang pada bulan sebelas tahun lalu.

JAKARTA - LPEM FEB UI mencatat angka pengangguran di Indonesia masih memprihatikan. Penyumbang pengangguran tak hanya dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga ke lulusan S2 dan S3.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis laporan Labor Market Brief 2025 Volume 6, Nomor 11, November 2025 yang ditulis Muhammad Hanri dan Nia Kurnia Sholihah.

Laporan Kajian Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja ini memotret fenomena penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena putus asa yang menjadi isu penting dalam membaca Kesehatan pasar kerja Indonesia.

Hasil survei menyebutkan, alasan mereka tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena putus asa ini mulai dari keyakinan bahwa peluang kerja memang tidak tersedia, pengalaman kerja yang dianggap tidak memadai, keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, hingga persepsi mengenai usia yang dipandang tidak menguntungkan di mata pemberi kerja.

Jumlah Pengangguran S2-S3

LPEM FEB UI menyebutkan, data Februari 2025 kategori penganggur dan putus asa dari jenjang Pendidikan tinggi adalah sebanyak 45.000 lulusan S1 dan lebih dari 6.000 adalah mereka yang menamatkan kuliah program pascasarjana atau S2 dan S3.

LPEM FEB UI menilai, lulusan pendidikan tinggi memang hanya menyumbang porsi kecil pengangguran yang putus asa mencari kerja namun keberadaan mereka yang sudah pesimis dalam menghadapi pasar kerja harus dicermati oleh semua pihak.

Alasan Pengangguran Tingkat Pendidikan Tinggi

LPEM FEB UI menyebutkan, sejumlah alasan terjadinya pengangguran dan putus asa mencari kerja di tingkat Pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Harapan upah yang tidak terpenuhi

2.Mismatch antara bidang studi dan peluang kerja

3. Persepsi diskriminasi usia bagi lulusan yang baru memasuki pasar kerja di usia yang lebih matang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusasaan bukan monopoli kelompok berpendidikan rendah, melainkan dapat timbul ketika janji mobilitas naik dari pendidikan tinggi tidak terwujud.

Persentase Penduduk yang Tidak Bekerja dan Tak Mencari Kerja karena Putus Asa

Berdasarkan data LPEM FEB UI, jumlah penduduk yang menganggur pada februari 2025 sebanyak 1,87 juta orang atau naik 11 % dari Februari 2024 yang sekitar 1,68 juta orang.

1. SD: 50,07 %

2. SMP: 20 %

3. SMA: 17 %

4. SMK: 8 %

5. S1: 1,57 %

6. S2 S3: 0.35 %

Lonjakan belasan persen dalam satu tahun menunjukkan bahwa ada segmen penduduk yang bergeser dari posisi “mencari kerja” menjadi “menyerah”, yang berarti kehilangan kepercayaan terhadap peluang pasar kerja yang tersedia.

Pola seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. ILO mencatat bahwa di banyak negara berpendapatan menengah, discouraged workers menjadi komponen penting dari labour underutilisation, karena mereka dikelompokkan sebagai penduduk tidak aktif meski sebenarnya masih ingin bekerja dan tersedia untuk bekerja.

JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang baru dilantik, Uus Kuswanto diminta mengarahkan prioritas pembangunan Ibu Kota ke peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Selama ini pembangunan di DKI Jakarta lebih mengutamakan infrastruktur.

Agung menilai indikator pembangunan Jakarta memang terlihat positif, tetapi masih meninggalkan persoalan mendasar. “IPM kita mencapai 85,05 dan kemiskinan turun menjadi 4,28%. Tapi stunting masih 17,2% dan balita underweight justru naik menjadi 14,9%. Jakarta maju secara infrastruktur, tapi tidak semua manusianya ikut maju,” katanya, Senin (1/12/2025).

Agung menilai Sekda memegang peran strategis untuk membalik orientasi pembangunan tersebut. Menurutnya, selama ini APBD puluhan triliun kerap tersedot ke proyek yang terlihat dan mudah dipromosikan, sementara urusan manusia seperti gizi anak, pendidikan, dan perlindungan sosial justru kurang mendapat ruang.

“Kita tidak kekurangan trotoar baru atau halte baru. Yang kurang adalah intervensi serius terhadap kualitas hidup warga, terutama yang paling rentan,” katanya.

Agung menekankan pengentasan kemiskinan dan pengangguran memerlukan pendekatan lintas dinas yang terencana. Dengan sekitar 464.000 warga Jakarta masih hidup miskin dan pengangguran berada di angka 6,05%, Agung menilai pelatihan vokasi, pemberdayaan ekonomi, dan program UMKM harus diarahkan secara tepat sasaran.

“Banyak pelatihan hanya memenuhi kalender kegiatan. Sekda harus memastikan program benar-benar menyentuh pengangguran struktural, bukan sekadar seremonial,” katanya.

Agung juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah. IPM Kepulauan Seribu tercatat hanya 76,69, jauh di bawah wilayah lain di Jakarta. Ia menyatakan Sekda harus mendorong seluruh dinas bekerja dengan basis data terintegrasi hingga tingkat RT untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

“Pembangunan manusia tidak bisa disamaratakan. Kondisi Kampung Pulo beda dengan Tambora, berbeda lagi dengan pulau-pulau kecil. Data mikro harus jadi dasar kebijakan,” tegasnya.

Terkait stunting, Agung menyebut persoalan itu sebagai “luka diam” Jakarta. Menurutnya, tanpa koordinasi yang kuat dari Sekda, program penurunan stunting akan gagal karena setiap dinas bergerak sendiri.

“Stunting tidak bisa selesai hanya dengan satu program Dinas Kesehatan. Harus bergerak bersama: pangan, sosial, pendidikan, permukiman. Kalau tidak, stunting hanya jadi konferensi pers tahunan,” katanya.

Agung menilai pengalaman Uus Kuswanto sebagai Wali Kota Jakarta Barat memberi modal penting untuk memimpin birokrasi Jakarta. Selama menjabat, Uus berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 4,09% pada 2023 menjadi 3,94% pada 2024.

“Jakarta Barat itu wilayah padat, keras, penuh dinamika. Kalau bisa menurunkan kemiskinan di sana, berarti ia punya sensitivitas terhadap masalah lapangan,” ujarnya.

Agung mengingatkan ukuran keberhasilan Sekda bukan pada jumlah proyek fisik yang selesai, tetapi pada peningkatan kualitas hidup warga.

“Stunting harus turun, kesenjangan antarkawasan harus mengecil, layanan publik harus lebih mudah diakses. Fokus pembangunan harus kembali pada manusianya. Itu yang paling penting,” kata Agung.

JAKARTA - Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyoroti tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, terutama pada kalangan usia muda . Hal ini disampaikan saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).

Anindya menyampaikan bahwa meski kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibanding periode krisis sebelumnya, namun masih terdapat tantangan serius yang harus dihadapi. Salah satunya adalah tingkat pengangguran nasional yang berada di angka 4,85% dan 17% di antaranya berasal dari kelompok usia muda.

"Kita percaya dan optimis bahwa keadaan sekarang jauh lebih baik daripada keadaan-keadaan sebelumnya. Tapi pengangguran memang masih ada di kisaran 4,85%, dan 17% itu datang dari usia muda, 16-24 tahun," kata Anindya.

Setahun Pemerintahan, Prabowo: Pengangguran Terbuka 4,67%, Terendah Sejak Krisis 1998

Ia juga menyoroti rasio ICOR (incremental capital output ratio) Indonesia yang mencapai 6,3, lebih tinggi dibanding Vietnam (4,6), Thailand (4,4), maupun Malaysia. Rasio ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa efisiensi pemanfaatan investasi masih perlu ditingkatkan.

“Ini yang akan kita coba gerakkan bersama-sama dalam pembenahan regulasi untuk memastikan setiap dolar investasi bisa lebih efektif,” katanya.

Selain itu Anindya menegaskan bahwa 69% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor berproduktivitas rendah, termasuk sektor informal. Kondisi ini membuat upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 6-8% menjadi semakin menantang.

“Hal-hal ini yang menyebabkan good is not good enough. Jadi kita mesti kerja lebih keras untuk menghasilkan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden mencapai 8%. Tapi bukan hanya mencapai, tapi pemerataan juga terjadi, kesejahteraan terjadi," ujarnya.

Angka pengangguran Anak Muda China Meningkat 17% di Juli 2024, Ini Penyebabnya

Anindya menegaskan, bahwa pemberdayaan UMKM harus menjadi fokus utama Kadin. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan ekonomi Indonesia tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Sekarang bagaimana di Kadin fokusnya ke mikro ekonomi," katanya.