Bisnis.com, JAKARTA — Tren perekonomian salah satu negara anggota G7, Kanada, tengah menuai sorotan lantaran terdapat indikasi perlambatan pertumbuhan PDB hingga meningkatnya angka pengangguran usia muda.

Mengutip BBC pada Selasa (30/6/2026), Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kanada berada di angka 1,6% pada 2026. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan proyeksi untuk Amerika Serikat (AS) yang sebesar 2,3%, tetapi lebih tinggi dibandingkan negara G7 lainnya yang di bawah 1%.

Awal bulan ini, data dari badan statistik Kanada menyatakan bahwa negara tersebut telah mengalami resesi teknis, yakni penurunan PDB selama dua kuartal berturut-turut pada akhir 2025 dan awal 2026.

John Fragos selaku Juru Bicara Menteri Keuangan Kanada François-Philippe Champagne menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah strategi guna menghadapi dinamika tersebut.

"Pemerintah menanggapi secara langsung perubahan volatilitas ekonomi global dan gangguan rantai pasokan yang luas dengan rencana serius untuk meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan berinvestasi dalam proyek-proyek yang berorientasi pada produktivitas," katanya.

Selain PDB yang lesu, Kanada juga dihadapkan dengan angka inflasi yang menyentuh 3,2% pada Mei 2026, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya pada level 2,8%. Hal ini didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak imbas perang di Timur Tengah.

Akibatnya, biaya hidup masyarakat mengalami kenaikan, menurut Profesor Universitas British Columbia Paul Kershaw. Salah satu yang paling mencolok adalah kenaikan biaya perumahan, yang menyebabkan sebagian besar kaum muda tersingkir.

Kondisi ini berkait kelindan dengan tingkat pengangguran di Kanada yang mencapai 6,6% pada Mei 2026, sementara pengangguran usia muda mencapai 13,4%. Angka ini menunjukkan penurunan pertama sejak Januari lalu, tetapi masih jauh lebih tinggi daripada rerata sebelum pandemi yang berada pada kisaran 10%.

"Kita berada pada momen di mana perekonomian tidak menguntungkan kaum muda maupun beberapa pendatang baru dari segala usia," tuturnya.

Kondisi Indonesia

Di belahan dunia lainnya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, negara anggota G20, sebesar 5% pada 2026. Angka lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%.

IMF menjelaskan bahwa pemangkasan proyeksi itu berkaitan dengan gejolak geopolitik yang memperlambat laju perekonomian global. Selain itu, inflasi Tanah Air diperkirakan mencapai 3% pada tahun ini, meningkat tajam dari 1,9% pada 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada kuartal I/2026. Sementara itu, inflasi menyentuh angka 3,08% pada Mei 2026.

Terkait pengangguran, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2026 sebesar 4,68%, turun 0,08% poin dibandingkan Februari 2025. Angka itu setara dengan 7,24 juta orang pengangguran, berbanding 147,67 juta orang penduduk bekerja pada bulan kedua tahun ini.

Penduduk kelompok umur muda yakni 15–24 tahun juga menyumbang TPT tertinggi, yakni mencapai 16,36%. Sementara itu, TPT penduduk kelompok umur tua (60 tahun ke atas) merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 1,89%.

“TPT menurut kelompok umur tersebut memiliki pola yang sama sejak Februari 2024. Dibandingkan Februari 2025, hanya kelompok umur 25–59 tahun yang mengalami penurunan TPT yakni sebesar 0,11% poin, sementara kelompok umur lainnya mengalami kenaikan TPT,” terang BPS melalui berita resmi statistik.

Di tengah optimisme bonus demografi yang kerap disebut sebagai peluang emas menuju Indonesia Emas 2045, ada satu indikator yang layak kita baca dengan lebih jernih. Per Februari 2025 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat sebesar 17,82% penduduk usia 15 hingga 24 tahun berada dalam kategori NEET, Not in Education, Employment, or Training.

Mereka tidak sedang bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan. Angka ini memang menurun dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 19,30%. Namun di balik penurunan tersebut, tersimpan dinamika yang perlu ditelaah secara utuh.

Kelompok NEET kerap disederhanakan sebagai bagian dari masalah ketenagakerjaan. Padahal secara konseptual, NEET berbeda dari pengangguran terbuka. Pengangguran adalah mereka yang aktif mencari pekerjaan namun belum memperoleh kesempatan. Sementara itu, kelompok NEET berada di luar partisipasi pendidikan, pelatihan, maupun pasar kerja.

Mereka tidak terhubung dengan sistem yang menopang pembentukan modal manusia. Inilah yang membuat NEET menjadi indikator penting dalam membaca kualitas transisi generasi muda menuju usia produktif.

Usia 15 hingga 24 tahun adalah fase krusial dalam siklus hidup. Pada periode inilah individu membangun fondasi pendidikan, keterampilan, serta jejaring sosial yang akan menentukan lintasan karier dan kesejahteraan di masa depan. Ketika hampir satu dari lima anak muda berada di luar sistem tersebut, kita tidak hanya berbicara tentang angka statistik, tetapi tentang potensi produktivitas yang belum sepenuhnya termanfaatkan.

Meski demikian, tren penurunan dari 19,30% menjadi 17,82% patut diapresiasi. Penurunan ini terjadi seiring meningkatnya partisipasi angkatan kerja. Artinya, sebagian anak muda yang sebelumnya berada dalam kategori NEET mulai kembali masuk ke pasar kerja atau pendidikan.

Penurunan proporsi NEET terlihat lebih kuat di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan. Di perkotaan, angka NEET turun dari 18,48% pada Februari 2024 menjadi 16,64% pada Februari 2025. Sementara itu, di perdesaan penurunannya lebih terbatas, dari 20,45% menjadi 19,60% pada periode yang sama. Pola serupa tampak menurut jenis kelamin. Pada kelompok laki-laki, NEET menurun cukup tajam dari 16,04% menjadi 13,93%. Sebaliknya, pada perempuan penurunannya relatif tipis, dari 22,77% menjadi 21,95%.

Diferensiasi ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi dan pergerakan pasar kerja mulai kembali menyerap tenaga muda, meskipun dampaknya belum sepenuhnya merata antarwilayah dan antarkelompok gender.

Namun optimisme tersebut perlu dibarengi kehati-hatian analitis. Penurunan yang lebih lambat di perdesaan menunjukkan masih adanya kesenjangan akses terhadap pendidikan lanjutan, pelatihan, dan informasi pasar kerja. Infrastruktur digital, ketersediaan lembaga pelatihan, serta kedekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi. Tanpa intervensi yang tepat, kesenjangan ini dapat memperlebar disparitas antarwilayah.

Dimensi gender juga memerlukan perhatian khusus. Penurunan NEET pada perempuan tidak sebesar laki-laki. Banyak perempuan muda menghadapi hambatan yang tidak selalu tercermin dalam angka, seperti tanggung jawab domestik, norma sosial, dan keterbatasan mobilitas. Jika agenda bonus demografi ingin benar-benar inklusif, maka kebijakan yang sensitif gender menjadi keniscayaan.

Temuan lain yang menarik adalah kenaikan persentase NEET pada lulusan diploma dan universitas, dari 31,32% menjadi 32,72%. Kenaikan ini kerap memunculkan pertanyaan tentang relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Namun interpretasi yang tergesa dapat menyesatkan. Dalam literatur transisi sekolah ke kerja, masa tunggu setelah kelulusan merupakan fenomena yang umum terjadi. Lulusan membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan aspirasi mereka.

Yang menjadi perhatian bukan semata adanya masa tunggu, melainkan durasi dan kualitas masa tersebut. Jika transisi berlangsung terlalu lama tanpa dukungan, risiko penurunan keterampilan dan motivasi dapat muncul.

Karena itu, penguatan ekosistem transisi menjadi kunci. Pusat karier di perguruan tinggi perlu berperan lebih aktif dalam memberikan konseling, pelatihan kesiapan kerja, serta menjembatani jejaring dengan dunia usaha. Masa jeda seharusnya menjadi fase persiapan strategis, bukan ruang kosong tanpa arah.

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, Indonesia telah menetapkan arah melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 sampai 2045. Penguatan kualitas sumber daya manusia ditempatkan sebagai pilar utama. Dalam konteks ini, indikator NEET relevan sebagai alat ukur seberapa efektif sistem pendidikan dan pasar kerja menyerap generasi muda.

Banyak negara anggota OECD menggunakan tingkat NEET sebagai barometer inklusi sosial dan efisiensi transisi pemuda. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa penurunan NEET tidak cukup mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi antara pendidikan, pelatihan vokasi, layanan ketenagakerjaan, dan dukungan sosial.

Bagi Indonesia, beberapa agenda strategis dapat diprioritaskan. Pertama, penguatan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi dan mudah diakses hingga tingkat daerah. Anak muda perlu mengetahui keterampilan apa yang dibutuhkan, sektor mana yang tumbuh, dan di mana peluang tersedia. Ketidakselarasan informasi sering kali memperpanjang masa tunggu.

Kedua, memperdalam kemitraan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha agar prinsip link and match tidak berhenti pada dokumen formal. Program magang yang terstruktur, sertifikasi kompetensi, serta kurikulum yang adaptif terhadap perubahan teknologi akan mempercepat proses integrasi lulusan ke dunia kerja.

Ketiga, memperluas akses pelatihan berbasis komunitas dan digital di wilayah perdesaan. Balai latihan kerja dan platform daring dapat menjadi jembatan bagi pemuda yang tidak melanjutkan pendidikan formal. Upaya ini penting agar penurunan NEET tidak terkonsentrasi hanya di wilayah perkotaan.

Keempat, mendorong kewirausahaan muda sebagai alternatif jalur produktif. Ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan sektor jasa modern membuka ruang inovasi yang luas. Dengan dukungan pembiayaan mikro, inkubasi bisnis, dan pendampingan manajerial, sebagian dari kelompok NEET dapat bertransformasi menjadi pencipta lapangan kerja.

Pada akhirnya, angka 17,82% adalah cermin sekaligus peluang. Ia menunjukkan bahwa masih ada ruang perbaikan, namun juga memperlihatkan bahwa perubahan ke arah positif sedang berlangsung. Membaca NEET secara jernih berarti tidak terjebak pada alarmisme, tetapi juga tidak terbuai oleh optimisme berlebihan.

Generasi muda Indonesia saat ini memang berada di persimpangan usia produktif. Di satu sisi, mereka menghadapi tantangan transformasi ekonomi dan disrupsi teknologi. Di sisi lain, mereka memiliki energi, kreativitas, dan adaptabilitas yang besar. Tugas kebijakan publik adalah memastikan persimpangan itu tidak menjadi jalan buntu, melainkan titik awal lompatan.

Jika penurunan NEET dapat dijaga secara konsisten dan inklusif, maka bonus demografi bukan sekadar slogan. Ia akan menjadi fondasi nyata bagi peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Di balik angka NEET, sesungguhnya tersimpan harapan. Dan harapan itu menuntut kerja bersama agar setiap anak muda menemukan jalannya untuk tumbuh, bekerja, dan berkontribusi bagi Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Center for Strategic and International Studies (CSIS) berpandangan bahwa tingginya pengangguran di kalangan usia muda dan berpendidikan bukan semata-mata dipicu oleh aturan ketenagakerjaan.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menyebut persoalan ini lebih disebabkan oleh belum selarasnya sistem pendidikan dengan kebutuhan dan permintaan dunia usaha yang ada di dalam negeri.

"Seharusnya membenahi tidak hanya di sektor-sektor itu saja tapi juga sektor dari sektor pendidikannya bagaimana membuka program-program yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," ujar Deni dalam Media Briefing Outlook 2026 CSIS di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Deni menjelaskan bahwa ada semacam ketidakcocokan (mismatch) antara keterampilan yang dibutuhkan industri dengan kompetensi yang diajarkan oleh lembaga pendidikan.

Ia mencontohkan misalnya di universitas maupun sekolah kejuruan berfokus pada peningkatan jumlah peserta didik tanpa mempertimbangkan prospek kerja lulusan tersebut.

Hal inilah yang membuat lulusan tidak bisa diserap pasar kerja, dan cenderung berjalan sendiri tanpa integrasi dengan kebutuhan sektor riil.

Tak hanya faktor ketidakcocokkan, namun Deni juga menyoroti adanya struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bias pada sektor pada modal.

Sehingga pola pertumbuhan tersebut dinilai tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sementara struktur tenaga kerja nasional didominasi lulusan pendidikan menengah.

Sementara di sisi lain, struktur tenaga kerja kita itu banyak kan SMP, SMA, STM,” ujarnya.

Menurut data CSIS, tingkat pengangguran terbesar masih berasal dari lulusan SMA dan SMK.

Namun, pengangguran di kalangan lulusan diploma hingga pascasarjana juga mulai banyak meski jumlahnya relatif lebih kecil.

Meski secara persentase tidak dominan, Deni menilai pengangguran di kalangan terdidik bisa memicu gejolak sosial.

Meskipun begitu, CSIS mencatat, pengangguran usia muda dan terdidik terus meningkat di tengah memburuknya kualitas lapangan kerja.

Meski tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, sebagian besar penyerapan tenaga kerja terjadi di sektor informal.

Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terus bertambah.

Sepanjang 2025, sekitar 80 ribu pekerja tercatat terkena PHK, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah.

Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,85 persen per Agustus 2025. Angka ini setara dengan 7,46 juta orang.

Dengan tingkat pengangguran mencapai 4,85 persen, artinya sekitar lima orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja.

BPS mencatat, untuk angkatan kerja per Agustus 2025 mencapai 154 juta orang.

"Angkatan kerja yang tidak terserap menjadi pengangguran sebesar 7,46 juta orang atau menurun sekitar 4.000 orang dibandingkan bulan Agustus 2024," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/11/2025).