JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya angka pengangguran memicu kritik terhadap intensitas kunjungan pemerintah ke luar negeri untuk menarik investasi.

Ekonom sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai berbagai lawatan internasional pemerintah belum memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru di dalam negeri.

Timboel menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka yang mencapai sekitar 7,4 juta orang, ditambah 11,6 juta setengah penganggur yang masih mencari pekerjaan lebih layak.

ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan Ilustrasi nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menyentuh kisaran Rp 17.600 per dollar AS. Jika rupiah terus melemah hingga Rp 20.000 per dollar AS, ekonom menilai tekanan terhadap ekonomi domestik bisa semakin berat.

Kondisi tersebut juga diperberat oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi di berbagai sektor industri.

Menurut dia, masyarakat berharap kunjungan Presiden ke berbagai negara mampu menghasilkan realisasi investasi yang konkret dan berdampak langsung terhadap pembukaan lapangan kerja formal.

“Kunjungan demi kunjungan ke luar negeri memberikan janji masuknya investasi ke Indonesia, namun investasi yang dijanjikan belum signifikan masuk untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak,” ujar Timboel Siregar kepada Kompas.com, Kamis (28/5/2026).

Ia menambahkan, setiap tahun jumlah angkatan kerja baru terus bertambah, mulai dari lulusan perguruan tinggi hingga SMA dan SMK.

Di sisi lain, pekerja yang terkena PHK juga terus bertambah dan kembali masuk ke pasar tenaga kerja untuk mencari pekerjaan baru.

Timboel mencatat, jumlah pekerja yang terkena PHK pada 2024 mencapai sekitar 70.000 orang, meningkat menjadi sekitar 80.000 orang pada 2025.

PEXELS/DEFRINO MAASY Ilustrasi rupiah, nilai tukar rupiah. Kenapa rupiah terus melemah. Penyebab nilai tukar rupiah melemah. Dampak rupiah melemah.

Sementara hingga April 2026, jumlah PHK telah mencapai sekitar 15.000 pekerja dan diperkirakan masih akan bertambah.

Menurut dia, pembukaan lapangan kerja formal menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Kalau kunjungan ke luar negeri tidak memberikan manfaat untuk pembukaan lapangan kerja di Indonesia, patutlah rakyat mempertanyakan kunjungan Presiden dan rombongannya ke luar negeri,” katanya.

Selain menyoroti minimnya dampak investasi, Timboel juga mengkritik tingginya kebutuhan valuta asing untuk perjalanan luar negeri di tengah tekanan terhadap rupiah.

Ia menyebut nilai tukar rupiah telah menembus level Rp 17.845 per dollar AS dan masih berpotensi melemah hingga kisaran Rp 18.000 sampai Rp 19.000 per dollar AS.

Dalam kondisi tersebut, ia menilai perjalanan luar negeri sebaiknya dibatasi dan difokuskan pada agenda prioritas yang benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Timboel juga menyinggung rencana keberangkatan puluhan elite serikat pekerja dan serikat buruh ke Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) di Jenewa, Swiss.

Menurutnya, perjalanan tersebut juga berpotensi meningkatkan kebutuhan dollar AS dan menambah tekanan terhadap rupiah.

“Dengan kondisi rupiah seperti ini sebaiknya kunjungan ke luar negeri dibatasi saja, disesuaikan dengan skala prioritas yang memang bisa mendukung ekonomi bangsa kita seperti pembukaan lapangan kerja,” ucapnya.

Ia pun meminta pemerintah maupun organisasi terkait lebih transparan mengenai sumber pembiayaan perjalanan delegasi ke luar negeri agar tidak menimbulkan persepsi pemborosan anggaran di tengah tekanan terhadap APBN dan kondisi ekonomi nasional.

“Saya berharap para elite yang akan bepergian ke Jenewa juga jujur untuk alokasi pembiayaannya, sebutkan saja dari mana anggarannya,” ujar dia.

Shutterstock/Pramata Ilustrasi rupiah.

“Semoga para elite pemerintahan mau memahami kondisi APBN dan ekonomi bangsa kita saat ini, dengan juga mau mendukung perbaikan ekonomi bangsa, bukan aji mumpung,” tegas dia.

Mengutip Antara, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan Delegasi Tripartit Indonesia menjelang Konderensi Perburuhan Internasional (ILC) Ke-114 yang akan digelar di Jenewa, Swiss, awal Juni 2026.

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa persiapan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan seluruh unsur delegasi agar Indonesia memiliki posisi yang kuat dan terkoordinasi dalam pembahasan agenda global ketenagakerjaan.

“Ini karena kehadiran Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC Ke-114 memiliki makna strategis yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi undangan internasional,” kata Putri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Adapun persiapan yang digelar awal pekan ini di Jakarta tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha sebagai bagian dari delegasi tripartit Indonesia yang akan berpartisipasi dalam forum ketenagakerjaan internasional yang diselenggarakan oleh ILO.