Bisnis.com, BANDUNG-- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mendorong Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat membantu menerjemahkan dinamika ekonomi lokal.

"Saya rasa sebagai Regional Chief Economiest (RCE) harus mampu melihat peran anggaran itu seperti apa dalam tantangan perekonomian," ungkap dia usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jawa Barat, Senin (29/12/2025).

Suahasil menuturkan bahwa, untuk menghadapi tantangan perekonomian, perlu kerja sama dan solusi kolektif antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan maupun dari sisi anggaran akan sejalan untuk mengentaskan permasalahan perekonomian di Jawa Barat.

Selain itu, berdasarkan hasil kunjungan ini ia memastikan tata kelola penutupan APBN Tahun Anggaran 2025 berjalan lancar sekaligus memantau kesiapan pelaksanaan APBN 2026.

Dalam peninjauannya di KPPN Sumedang dan KPPN Bandung I, Suahasil mengungkapkan bahwa realisasi pelaksanaan anggaran di wilayah tersebut menunjukkan capaian yang sangat positif. Hingga akhir Desember, KPPN Sumedang mencatatkan realisasi sebesar 98%, sementara KPPN Bandung I telah melampaui angka 95%.

"Kami datang untuk menyemangati seluruh staf sekaligus memastikan bahwa seluruh pekerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan. Ini adalah fase penting untuk memastikan APBN ditutup dengan tata kelola yang baik, mulai dari administrasi, kontrak, hingga pelaporan," ujar Suahasil didampingi Dirjen Perbendaharaan Astera Prima dan Kakanwil DJPb Jabar Fahma.

Terkait transisi anggaran, Wamenkeu menegaskan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah telah siap melaksanakan APBN 2026. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah diserahkan beberapa pekan lalu, sehingga proses administrasi seperti pembayaran gaji pegawai dan transfer ke APBD dapat dilakukan tepat waktu pada awal Januari 2026.

"KPPN saat ini menjalankan dua tugas sekaligus, menutup tahun anggaran 2025 dan menyiapkan tahun 2026. Kami memastikan pada 2 Januari nanti, pembayaran gaji dan transfer ke daerah bisa langsung dilaksanakan secara tepat waktu," tambahnya.

Menanggapi kenaikan alokasi belanja pusat dari Rp950 triliun menjadi Rp1.300 triliun pada tahun mendatang, Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan tersebut difokuskan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penguatan jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako dan berbagai program bantuan sosial lainnya.

Dia menekankan bahwa anggaran ini tidak mencakup gaji PNS, melainkan murni untuk bantuan yang diterima langsung oleh keluarga penerima manfaat.