Bisnis.com, JAKARTA — Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi tulang punggung pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami tekanan pada 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada warga Jawa Barat yang membayar pajak kendaraan, melalui video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, @dedimulyadiofficial.

“Saya mengucapkan terima kasih bagi mereka yang membayar pajak kendaraan bermotor, karena ini adalah pendapatan Provinsi Jawa Barat yang paling tinggi,” ungkapnya dalam video yang diunggah pada Selasa (6/1/2026).

Dedi menambahkan, minat pembayaran PKB di Jawa Barat tetap tinggi hingga hari keenam awal 2026. Menurutnya, kepatuhan wajib pajak menjadi fondasi utama keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal tahun ini.

Berdasarkan laman resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, partisipasi masyarakat dalam membayar PKB terus meningkat. Hal ini tercermin dari jumlah wajib pajak aktif yang naik dari rata-rata 10–11 juta kendaraan per tahun menjadi lebih dari 12,5 juta unit.

“Ini menunjukkan kesadaran publik semakin tinggi. Masyarakat merasakan bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan,” ujar Dedi, dikutip pada Kamis (8/1/2026).

Dia juga menjelaskan bahwa penerimaan PKB dialokasikan untuk berbagai pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan dan pelebaran jalan, penerangan jalan umum (PJU), drainase, trotoar, taman, hingga penguatan sistem CCTV di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Kondisi fiskal Jawa Barat pada 2026 masih tertekan, antara lain dipicu oleh pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun. Selain itu, kegiatan pembangunan tahun 2025 senilai hampir Rp600 miliar baru dapat dibayarkan pada Januari 2026. Dengan kondisi tersebut, hampir Rp3 triliun ruang fiskal APBD 2026 tergerus.

Tidak hanya itu, Jawa Barat juga masih menanggung beban dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir Rp600 miliar, dengan kewajiban pembayaran bunga sekitar Rp50 miliar per tahun, serta kewajiban penyelesaian tunggakan BPJS Kesehatan yang tersisa sebesar Rp300 miliar.

Sebagai langkah penyesuaian, Pemprov Jawa Barat menerapkan penghematan ketat di internal pemerintahan, mulai dari efisiensi energi dengan mematikan listrik di gedung-gedung pemerintah hingga pembatasan kegiatan seremonial yang hanya difokuskan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Jawa Barat.

Penghematan juga menyasar jamuan tamu, dengan anggaran makan dan minum yang dipangkas dari Rp3,5 miliar menjadi Rp500 juta per tahun dan hanya digunakan untuk dua agenda tersebut. Saat ini, tamu yang berkunjung ke lingkungan Pemprov Jawa Barat hanya disuguhi air putih.

“Gubernur sendiri secara personal sudah menghapus baju dinas, menghapus kendaraan dinas, dan saat ini 2026, kami menghapus perjalanan dinas,” tegas Dedi dalam video.

Sebelumnya, Dedi melanjutkan, terdapat anggaran perjalanan dinas sebesar Rp1,5 miliar yang telah diturunkan menjadi Rp150 juta. Pada 2026, Dedi tidak lagi menggunakan dana perjalanan dinas pemerintah. (Putri Astrian Surahman)

Itu kami proyeksikan ke BIJB Kertajati. Karena BIJB Kertajati kan ada rencana pengembangan

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyebutkan rencana penyaluran dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 sebesar Rp100 miliar untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

"Itu kami proyeksikan ke BIJB Kertajati. Karena BIJB Kertajati kan ada rencana pengembangan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman di Bandung, Kamis.

Pengembangan yang dimaksud Herman, ke depan BIJB Kertajati dioptimalkan untuk fasilitas pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) atau pemeliharaan, perbaikan dan pembongkaran, bagi segala jenis pesawat baik komersil maupun pertahanan.

"Bahkan terakhir ada penawaran dari Kementerian Pertahanan untuk pesawat-pesawat di bawah Kementerian Pertahanan, ini kan luar biasa dan kami butuh pengembangan ke arah itu, termasuk juga pengembangan taxiway. Jadi memang kebutuhannya sangat besar," kata Herman yang juga menyatakan anggaran kebutuhan masyarakat tidak akan berkurang.

Terkait kebutuhan masyarakat ini juga ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang mengatakan PMD untuk BIJB Kertajati tidak mempengaruhi berbagai program yang telah ditetapkan.

"Tidak mengurangi, tidak ada pengaruh kepada program-program kami yang sudah kita tetapkan sesuai dengan visi-misi Jabar Istimewa," ucap Erwan.

Diketahui, pada RAPBD 2026, target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp28,78 triliun; kemudian belanja daerah direncanakan sebesar Rp28,49 triliun; rencana penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp380,82 miliar; dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp666,81 miliar.

Pendapatan daerah yang sebesar Rp28,78 triliun, memiliki rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp18,85 triliun; Pendapatan Transfer ditarget sebesar Rp9,90 triliun; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp23,86 miliar.

Untuk belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp28,49 triliun, terdiri dari Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp18,99 triliun; Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp2,90 triliun; Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp251,51 miliar; dan Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp6,34 triliun.

Sehingga terdapat selisih antara target Pendapatan Daerah dengan alokasi Belanja Daerah berupa surplus sebesar Rp285,99 miliar.

Pada Penerimaan Pembiayaan di RAPBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp380,82 miliar yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Untuk Pengeluaran Pembiayaan pada RAPBD 2026, diproyeksikan sebesar Rp666,81 miliar yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp100 miliar, dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp566,81 miliar.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BANDUNG—Pengurangan dana transfer keuangan daerah (TKD) tidak menyurutkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran besar di sektor infrastruktur dan pendidikan.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Jabar 2026 alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai Rp6,3 triliun atau 22,14% dari postur APBD yang disepakati.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan KUA PPAS yang ditetapkan dan disepakati, sebesar Rp28,7 triliun. Jumlah ini sudah mengakomodir pengurangan TKD seperti yang disampaikan Kementerian Keuangan.

"Namun demikian, sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur, bahwa 2026 walaupun dengan tanpa dana transfer yang maksimal, maka prioritas program pada 2026 tetap ada pada infrastruktur,” katanya, Senin (3/11/2025).

Konsentrasinya selain pendidikan, juga infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, transportasi, sumber daya air dan perhubungan dengan total Rp4,01 triliun atau 14,09% dari yang disepakati.

"Kemudian kalau pendidikan ada di Rp6,3 triliun, kemudian di kesehatan di Rp2 triliun, selebihnya terbagi ke ekonomi, sosial, lingkungan hidup sampai dengan program lain," terangnya.

Untuk pendidikan, yang menelan porsi paling besar dintaranya untuk pembangunan sekolah baru sebanyak 50 unit, ruang kelas baru dan rehabilitas kelas. Serta operasional pendidikan, BOS, BOPD dan beasiswa bagi siswa miskin di sekolah swasta.

Untuk pembangunan sekolah baru, Pemprov Jabar hanya mengakomodir pembangunan infrastruktur.

"Pembebasan lahan? Kita sesuai dengan arahan Pak Gubernur, untuk pembangunan unit sekolah baru. [Lahan] menggunakan tanah atau lahan yang disiapkan oleh kabupaten/kota," terangnya.

Sejauh ini, sudah ada enam bupati/wali kota kata Dedi yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah baru, dari target 50 sekolah.

"[Lokasinya] tersebar. Salah satu pertimbangan yang pak gubernur fokus adalah di wilayah perkotaan yang jumlah usia anak sekolahnya tinggi dan tidak tertampung," ujarnya.

Pertimbangannya bila dibangun di per kecamatan, belum tentu lanjut dia, jumlah siswanya memenuhi.