JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap temuan adanya tenaga honorer di bidang administrasi yang ternyata tidak memiliki kompetensi.

Hal ini diungkap Tito saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

"Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas," ungkap Tito.

Tito menduga banyaknya tenaga honorer administrasi yang tak berkompeten ini justru mereka yang berasal dari titipan pejabat lama. Hal ini yang membuat menumpuknya tenaga honorer di suatu daerah.

"Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban. Dan setelah itu numpuklah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah," ujarnya.

"Setelah numpuk mereka minta kepastian. Kepastian untuk diangkat menjadi PPPK atau menjadi PNS, jadi ASN, aparat sipil negara," ucapnya.

Lihat video: Massa Tuntut Kesejahteraan Tenaga Honorer

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA menghadiri rapat koordinasi persiapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tahun 2026. Forum tersebut upaya untuk peningkatan kualitas rencana tata ruang penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, digitalisasi penataan ruang, integrasi penataan ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta kepastian dalam perizinan berusaha.

Ditjen Bina Adwil memiliki peran strategis mengawal substansi RDTR melalui penegasan batas antardaerah, batas antarnegara, investigasi dalam mitigasi bencana serta perizinan berusaha.

Safrizal menekankan penyusunan RDTR perlu kepastian ruang administrasi khususnya dalam penegasan batas. “Tata ruang akan gagal susun apabila wilayah administrasi gagal diselesaikan. Batas wilayah yang ada usulan peninjauan kita terima (peninjauan kembalinya), tapi produk yang sudah ada jadikan dulu tata ruang. Namun demikian, tata ruang bukan menjadi satu-satunya alat justifikasi penyelesaian batas wilayah,” ungkap Safrizal.

Terdapat 979 segmen batas daerah di mana 806 segmen batas daerah sudah ditetapkan dalam bentuk Permendagri, 142 segmen batas dalam proses penetapan Permendagri dan 31 Segmen dalam proses fasilitasi. Selain itu untuk beberapa wilayah yang memiliki batas antarnegara juga membutuhkan kejelasan administrasi batas antarnegara di mana terdapat 81 lokasi RDTR di kawasan perbatasan negara.

Dalam konteks wilayah perbatasan, perbatasan tidak hanya dipandang sebagai halaman belakang negara, tetapi juga sebagai beranda depan yang memiliki nilai strategis dari sisi pertahanan, ekonomi, hingga pelayanan publik. Oleh karenanya, sinkronisasi data batas negara dan batas daerah menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses perencanaan ruang berjalan terpadu antarinstansi.

Dia menambahkan penyusunan RDTR Tahun 2026 harus memperhatikan aspek mitigasi bencana secara lebih komprehensif. Tata ruang tidak lagi sekadar instrumen pembangunan, tetapi juga instrumen perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana.

“RDTR harus mampu membaca kerentanan wilayah. Kawasan rawan banjir, longsor, gempa, maupun tsunami harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan agar pembangunan tidak justru menciptakan risiko baru,” kata Safrizal.

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan bermotor sekaligus mendukung keselamatan berlalu lintas.

Jasa Raharja menyebut penguatan layanan publik sektor transportasi dilakukan melalui sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait agar layanan semakin mudah, cepat, dan terintegrasi.

“Kolaborasi dengan regulator, Polri, serta mitra strategis lainnya menjadi fondasi penting bagi Jasa Raharja dalam menjalankan mandat negara,” kata Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan sinergi tersebut diarahkan untuk memastikan keselamatan berlalu lintas, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta sistem perlindungan korban kecelakaan berjalan selaras melalui pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkeadilan.

Awaluddin menambahkan dukungan kebijakan, penegakan hukum, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi satu kesatuan dalam menghadirkan pelayanan prima yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Jasa Raharja menyatakan mendorong integrasi data kendaraan bermotor, penguatan kebijakan, dan harmonisasi pengelolaan pajak daerah untuk memperkuat kepatuhan masyarakat.

Pada momentum Puncak Peringatan HUT Jasa Raharja ke-65, perusahaan memberikan apresiasi kepada mitra kerja dalam tiga kategori, yakni kategori regulator, kategori mitra strategis Polri, serta kategori kolaborasi peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam kategori mitra strategis Polri, penghargaan diberikan kepada Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho atas sinergi dalam peningkatan keselamatan berlalu lintas dan pelayanan korban kecelakaan.

“Keselamatan berkendara merupakan tanggung jawab kolektif,” ujar Agus Suryonugroho.

Ia menyebut sinergi dengan Jasa Raharja penting untuk memastikan korban kecelakaan memperoleh penanganan yang cepat, profesional, dan manusiawi.

Penghargaan juga diberikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan atas kinerja dalam pelaksanaan, kepatuhan, dan pengembangan regulasi untuk mendukung tata kelola transportasi darat yang berorientasi pelayanan publik.

Apresiasi turut diberikan kepada Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal terkait sinergi penegakan hukum dan penanganan korban kecelakaan, serta Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Pol Prianto atas dukungan revitalisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) tingkat nasional.

Dalam kategori kolaborasi peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, apresiasi diberikan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni atas dukungan implementasi kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Jasa Raharja juga memberikan apresiasi kepada Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo terkait dukungan penegakan hukum serta validitas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Jasa Raharja menyatakan akan terus memperkuat kolaborasi strategis lintas sektor guna meningkatkan keselamatan berkendara dan memastikan layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Memasuki tahun 2026, kebijakan pajak Indonesia berada pada fase konsolidasi strategis, setelah lebih dari satu dekade reformasi fiskal yang menekankan pada perluasan basis pajak, penyederhanaan regulasi, serta modernisasi administrasi perpajakan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa arah kebijakan pajak nasional tidak lagi berfokus pada kenaikan tarif sebagai instrumen utama, melainkan pada penguatan fondasi sistem perpajakan agar lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Pendekatan tersebut tentunya diambil dengan mempertimbangkan secara komprehensif kondisi ekonomi domestik yang masih membutuhkan stimulus, serta dinamika global yang sarat ketidakpastian akibat perlambatan ekonomi dunia, tensi geopolitik, dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara maju.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak secara konsisten menjadi penopang utama keuangan negara, dengan kontribusi lebih dari 70 persen terhadap total pendapatan.

Meskipun demikian, rasio pajak Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara sekelas di kawasan Asia Tenggara. Pada 2025, rasio pajak Indonesia diperkirakan berada di kisaran 10,03 persen terhadap produk domestik bruto, sementara pada 2026 ditargetkan meningkat bertahap ke rentang 10,08 hingga 10,45 persen.

Angka ini masih tertinggal dibandingkan Malaysia dan Thailand yang telah mencapai rasio pajak di atas 14 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan utama perpajakan Indonesia bukan terletak pada tingkat tarif, melainkan pada efektivitas pemungutan, kepatuhan wajib pajak, serta kualitas dan integrasi basis data perpajakan.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang terlalu agresif melalui kenaikan tarif pajak berpotensi menekan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan.

Dengan latar belakang tersebut, pemerintah memilih pendekatan kebijakan pajak yang lebih berhati-hati, menjaga stabilitas tarif, sekaligus memperkuat instrumen administrasi dan pengawasan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, antara lain, misalnya dengan tidak adanya kebijakan pajak baru yang akan diterapkan, seperti kenaikan tarif hingga perluasan pungutan objek pajak tertentu. meski target penerimaan pajak pada tahun depan dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun atau naik 7,69 persen dari target tahun ini Rp2.189,3 triliun.

Paket kebijakan

Sejumlah kebijakan pajak yang akan diterapkan pada sektor perpajakan di tahun 2026 ini terdiri dari delapan kebijakan utama untuk mencapai sasaran strategis perpajakan, yang terdiri dari: perbaikan sistem administrasi, peningkatan kepatuhan, hingga penyesuaian standar global. Secara umum, gambaran delapan pilar tersebut adalah sebagaimana penjelasan berikut

Kebijakan pertama adalah menjaga stabilitas tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada level 11 persen sepanjang 2026. Pemerintah menilai bahwa stabilitas tarif PPN penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan konsumsi domestik. Penyesuaian PPN dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu tumbuh 6 persen, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk mengelola kebijakan perpajakan, termasuk PPN.

Kebijakan kedua berfokus pada optimalisasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax sebagai sistem inti nasional. Mulai 2026, seluruh pelaporan surat pemberitahuan diarahkan melalui Coretax untuk meningkatkan akurasi data, mengurangi duplikasi informasi, serta memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Kebijakan ketiga adalah penerapan penuh pajak minimum global bagi perusahaan multinasional besar. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan bahwa perusahaan dengan skala global tetap membayar pajak minimum sebesar 15 persen di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi, sekaligus meminimalkan praktik pengalihan laba dan erosi basis pajak.

Sejak tahun 2025 pemerintah telah mengatur penerapan pajak minimum global di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024. Namun, tata cara detail administrasi penerapan pajak minimum globalnya belum ada, dan baru akan diselesaikan oleh Ditjen Pajak pada tahun 2026.

Kebijakan keempat berkaitan dengan perluasan cakupan pertukaran data keuangan atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Pemerintah akan memasukkan data transaksi ekonomi digital, termasuk dompet elektronik dan aset kripto, ke dalam ekosistem pengawasan pajak.

Rekening keuangan yang akan ditambahkan, di antaranya terkait produk uang elektronik tertentu (specified electronic money products) dan mata uang digital bank sentral (central bank digital currencies), sebagaimana tertuang dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025 yang ditandatangani Direktur Jenderal Pajak sejak 22 Oktober 2025.

Kebijakan kelima adalah penundaan penerapan pajak terhadap pedagang di marketplace melalui mekanisme PPh Pasal 22. Penundaan ini dilakukan untuk memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor digital, sekaligus menunggu kondisi ekonomi yang lebih kondusif. Penundaan pemberlakuannya diputuskan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa benar-benar mampu menembus level 6 persen, dari yang selama ini masih tumbuh di kisaran 5 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Kebijakan keenam dan ketujuh adalah terkait perpanjangan insentif pajak yang terdiri dari perpanjangan insentif pajak penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan penghasilan tertentu, dengan tujuan menjaga daya beli kelas menengah dan sektor padat karya, serta menahan laju pemutusan hubungan kerja. Dan berikutnya perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk sektor properti, hingga 2027. Sektor properti dipandang memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian melalui keterkaitannya dengan sektor konstruksi, perbankan, dan tenaga kerja.

Terakhir, kebijakan kedelapan adalah penyesuaian skema tax holiday agar tetap sejalan dengan ketentuan pajak minimum global. Menurut rencana ,skema insentif tax holiday pada tahun 2026 akan menyesuaikan penerapan global minimum tax (GMT) yang menetapkan tarif minimal pajak penghasilan 15 persen. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga daya tarik investasi, tanpa mengorbankan komitmen Indonesia terhadap tata kelola pajak internasional yang adil.

Keseimbangan struktural

Melalui delapan kebijakan fiskal pada tahun 2026 tersebut diharapkan secara keseluruhan terwujud pendekatan fiskal yang lebih matang dan berimbang. Fokus kebijakan tidak lagi pada ekspansi penerimaan melalui kenaikan tarif, melainkan pada perbaikan struktural yang memperkuat kapasitas sistem perpajakan nasional. Dengan penguatan administrasi dan perluasan basis data, potensi peningkatan penerimaan pajak diharapkan berasal dari meningkatnya kepatuhan dan efisiensi pemungutan.

Implementasi Coretax dan perluasan AEoI akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. Dalam jangka menengah, langkah ini diperkirakan mampu meningkatkan rasio pajak secara bertahap, tanpa menimbulkan distorsi yang berlebihan terhadap aktivitas ekonomi. Selain itu, penerapan pajak minimum global dan penyesuaian insentif investasi akan memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola pajak internasional.

Pada akhirnya, kebijakan pajak 2026 diharapkan dapat memperkuat fondasi fiskal Indonesia, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah memastikan implementasi kebijakan berjalan konsisten dan terkoordinasi, sehingga reformasi perpajakan tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Dukung target penerimaan

Keseluruhan kebijakan pajak 2026 diarahkan untuk mencapai target penerimaan negara yang realistis, namun tetap menantang. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sekitar Rp2.357,7 triliun pada 2026, meningkat sekitar 7–8 persen dibandingkan target tahun sebelumnya. Target ini sejalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang moderat serta perbaikan kepatuhan pajak melalui reformasi administrasi.

Dalam perspektif jangka menengah, penerapan pajak minimum global juga menjadi bagian penting dari strategi menjaga basis pajak. Dengan skema ini, perusahaan multinasional besar tidak lagi dapat sepenuhnya memanfaatkan insentif pajak untuk menekan kewajiban pajaknya di Indonesia. Penyesuaian skema tax holiday agar selaras dengan ketentuan pajak minimum global 15 persen menunjukkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara daya tarik investasi dan keadilan fiskal.

Pada akhirnya, diharapkan delapan pilar kebijakan pajak 2026 mencerminkan pendekatan yang realistis dan terukur, dimana pemerintah tidak lagi mengejar penerimaan melalui langkah-langkah populis jangka pendek, melainkan membangun fondasi sistem perpajakan yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan.

Tantangan ke depan bukan hanya mencapai target penerimaan, tetapi memastikan bahwa reformasi ini benar-benar meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jika konsistensi kebijakan dapat dijaga, maka tahun 2026 berpotensi menjadi fase penting dalam perjalanan reformasi perpajakan Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar adalah ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bergerak cepat untuk menuntaskan administrasi berkaitan keberlanjutan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan agar proyek ini dapat selesai dan dioperasikan sesuai target nasional.

"Kita optimistis Tol Japek II Selatan dapat beroperasi sesuai target nasional. Saat ini kami bergerak cepat untuk merampungkan administrasi, baik di tingkat desa hingga kabupaten," kata Penjabat Sekda Kabupaten Bekasi Ida Farida di Cikarang, Sabtu.

Dia menjelaskan ada sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi di antaranya lahan dan bangunan SDN Burangkeng 03, SDN Burangkeng 04 serta SDN Ciledug 03.

"Untuk sekolah, bangunan SMP yang terdampak sudah selesai proses ganti ruginya. Sementara untuk SD, kami menunggu keputusan Bupati. Prinsipnya, pendidikan tidak boleh terganggu dan Pemda memastikan seluruh fasilitas diganti secara layak," katanya.

Ia memastikan proses penyelesaian administrasi terhadap fasilitas pendidikan berstatus terdampak proyek pembangunan trase Tol Japek II Selatan dipastikan rampung pada akhir tahun ini.

Kepastian tersebut sekaligus bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap proyek strategis nasional sehingga ruas jalan itu bisa dioperasikan penuh maupun fungsional pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Lebaran 2026.

"Kami turut memastikan bahwa tahapan percepatan pembangunan tetap berpihak pada kepentingan publik. Mudah-mudahan sesuai target pemerintah, akhir tahun ini sudah bisa beroperasi," ucap dia.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempercepat pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional ini.

"Japek II Selatan ditargetkan berfungsi pada periode Natal dan Tahun Baru serta Lebaran 2026 untuk mengurai kemacetan Jakarta-Bandung sekaligus meningkatkan konektivitas kawasan," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Bimo Wijayanto memastikan tidak akan ada pajak baru pada tahun depan. Hal ini ditegaskannya dalam acara Tax Time, CNBC Indonesia TV, dikutip Rabu (19/11/2025).

Bahkan, dia juga mengungkapkan tidak ada kenaikan pajak. Padahal, target penerimaan pajak tahun 2026 meningkat hingga Rp Rp 2.357,7 triliun.

"Tentu dalam upaya tersebut, kami sudah disampaikan juga oleh pimpinan kami, Bapak Menteri, kita tidak akan mengeluarkan kebijakan yang merupakan materi perpajakan baru," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Lantas, bagaimana DJP akan mengejar target penerimaan pajak?

Strategi pertama, Bimo mengungkapkan, pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat terlebih dahulu kembali pulih supaya aktivitas ekonomi semakin cepat bergerak dan pada akhirnya mendorong setoran perpajakan.

Strategi itu dilakukan dengan berbagai langkah, mulai dari mendorong belanja negara hingga mengalokasikan dana menganggur pemerintah yang selama ini bersemayam di Bank Indonesia (BI) hingga mencapai Rp 276 triliun, terdiri dari alokasi Rp 200 triliun pada September 2025, dan tambahan Rp 76 triliun ke berbagai bank milik negara maupun daerah pada November 2025.

"Kebijakan penempatan Rp 200 triliun plus top-up Rp 76 triliun ke perbankan komersial yang sudah disalurin ke kredit produktif, ke sektor real, dampaknya mulai terlihat pada konsumsi, pada investasi, pada ekonomi growth, dan juga pada perkembangan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama untuk penerimaan negara di APBN," kata Bimo.

"Dan kebijakan insentif perpajakan, ini akan kami bikin semakin terarah, semakin terukur, supaya bisa mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi swasta," tegasnya.

Strategi kedua, ia melanjutkan, ialah dengan memperkuat sistem administrasi perpajakan, supaya berbagai layanan perpajakan dilakukan secara digital, hingga meningkatkan kepatuhan pembayaran para wajib pajak. "Jadi cortex kita benahi terus, kita sempurnakan terus," tegas Bimo.

Ketiga adalah upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada para fiskus pajak dengan memperkuat perbaikan internal dan tidak menoleransi berbagai bentuk fraud yang dilakukan para pegawai pajak.

"Karena garda terdepan dari pelayanan perpajakan yang 44 ribu pasukan di rumah besar kami, di DJP, saya tidak akan mentoleransi sedikit pun kalau ada fraud di antara mereka. Jadi ini untuk meneguhkan bahwa masyarakat bisa put their trust on us," papar Bimo.

Keempat, upaya mendesain insentif perpajakan yang semakin terarah, supaya sektor-sektor usaha yang membutuhkan stimulus dapat betul-betul menikmati bantuan dari pemerintah dari sisi keringanan pajak, sehingga dapat menjaga iklim usahanya dan tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Kebijakan insentif perpajakan, ini akan kami bikin semakin terarah, semakin terukur, supaya bisa mendorong peningkatan kinerja sektor-sektor strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi swasta," ujarnya.

Kelima, optimalisasi pengawasan atas pembayaran masa seiring dengan peningkatan pengawasan kepatuhan material, melalui pengujian pembayaran pajak seperti audit, hingga memperluas basis pajak dengan mencegah kebocoran pembayaran pembayaran pajak, seperti praktis penggerusan, penghindaran pajak, ataupun mengalihkan kekayaan ke luar negeri.

"Tentu kita bersinergi terus dengan rekan-rekan di Kementerian Keuangan, dengan Bea Cukai, dengan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pengampu penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kemudian juga tentunya dengan para penegak hukum dari mulai Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, BPKP, dan juga teman-teman yang lain," tegas Bimo.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kuasa wajib pajak dalam proses administrasi dan penegakan hukum perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bernama Fungsiawan mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonan judicial review yang terdaftar dengan nomor 211/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konsititusi, Fungsiawan menggugat Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KUP yang Melarang Hak Wajib Pajak dan/atau Kuasanya Melakukan Perekaman Audio Visual pada saat Pertemuan dengan Fiskus.

Pemohon mengatakan ketentuan yang diuji itu selama ini menimbulkan multitafsir sehingga timbul ketentuan mengenai larangan hak wajib pajak dan/atau kuasanya melakukan perekaman audio visual pada saat pertemuan dengan fiskus atau pejabat pajak.

"Bahwa Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU KUP pada hakikatnya mengatur larangan bagi Fiskus dan tenaga ahli yang ditunjuk untuk membocorkan rahasia Wajib Pajak, bukan melarang Wajib Pajak atau Kuasanya melakukan perekaman audio visual. Dengan demikian, larangan merekam yang didalilkan DJP tidak bersumber dari bunyi norma UU KUP, melainkan merupakan penafsiran yang diperluas (over-extended interpretation) terhadap norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tersebut," dikutip dari permohonan Fungsiawan, Selasa (11/11/2025).

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP selengkapnya berbunyi, "(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Fungsiawan selaku pemohon, dalam praktik proses-proses administrasi dan penegakan hukum perpajakan, Direktoral Jenderal Pajak (DJP) melarang Pemohon selaku kuasa wajib pajak melakukan perekaman audio visual.

Padahal Pemohon mengaku melakukan perekaman audio visual pada setiap pertemuan dengan petugas sebagai landasan transparansi dan integritas dari pertemuan resmi tersebut.

Pemohon pun meminta dasar hukum larangan merekam melalui mekanisme Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID). Tanggapan PPID pada pokoknya tertulis dasar larangan merekam adalah Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP dan rujukan lain seperti UU Perlindungan Data Pribadi.

Pemohon menuturkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP pada hakikatnya mengatur larangan bagi fiskus dan tenaga ahli yang ditunjuk untuk membocorkan rahasia wajib pajak, bukan melarang wajib pajak atau kuasanya melakukan perekaman audio visual.

Dengan demikian, larangan merekam yang didalilkan DJP tidak bersumber dari bunyi norma UU KUP, melainkan merupakan penafsiran yang diperluas (over-extended interpretation) terhadap norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tersebut.

Menurut Pemohon, tafsir yang digunakan DJP tersebut keliru dan berlebihan karena Pasal 34 UU KUP secara eksplisit hanya mengatur larangan bagi fiskus membocorkan rahasia wajib pajak, bukan melarang wajib pajak atau kuasanya untuk merekam proses pemeriksaan. Tidak ada satu pun norma dalam UU KUP yang membatasi hak wajib pajak atau kuasanya untuk merekam audio visual atas kegiatan pemeriksaan.

Sementara itu, Pemohon menyebut, secara internal, DJP justru mewajibkan perekaman audio visual terhadap kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak (PAHP). Namun, dalam praktiknya kewajiban perekaman tersebut sering tidak dilaksanakan oleh fiskus.

Fiskus, kata Pemohon, sering tidak dapat menunjukkan rekaman audio visual yang semestinya menjadi satu kesatuan dengan berita acara PAHP. Dalih yang sering disampaikan adalah rekaman CCTV terhapus otomatis karena sistem overwriting. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, mengingat perekaman bersifat wajib dan bagian dari alat bukti resmi menurut aturan DJP sendiri.

Kendati rekaman tidak ada, petugas DJP tetap menyatakan PAHP telah sah dan Berita Acara tetap digunakan sebagai dasar terbitnya produk hukum (misalnya SKP). Padahal, menurut SE-12/PJ/2016 huruf E angka 6, rekaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara; maka ketiadaan rekaman mengakibatkan cacat formil pada Berita Acara dan keseluruhan proses PAHP.

Karena itu, kronologi yang dialami Pemohon tersebut mendorong kebutuhan penegasan konstitusional. Dalam petitumnya para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sepanjang dimaknai melarang Wajib Pajak dan atau Kuasa Wajib Pajak melakukan perekaman audio visual pada saat pertemuan dengan Fiskus.

Pemohon ingin pasal tersebut tidak terbatas pada a) kegiatan klarifikasi SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan), b) Pemeriksaan Lapangan, c) Pemeriksaan Bukti Permulaan, d) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP), e) proses Keberatan di tingkat Kantor Wilayah DJP, dan f) setiap pertemuan dan atau komunikasi resmi antara Fiskus dan Wajib Pajak/Kuasanya yang dilakukan dalam kapasitas hukum dan administrasi perpajakan.

Perkara ini disidangkan Majelis Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah.

Menurut Guntur, kasus konkret yang dituturkan Pemohon sebagai pintu masuk pengajuan permohonan ini, tetapi Pemohon juga harus menguraikan argumentasi yang jelas antara pertentangan norma yang diuji dengan pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian permohonan ini sehingga timbul kerugian konstitusional yang dialami Pemohon.

"Sehingga untuk mengatakan bahwa saya mengalami kerugian yang aktual kan itu karena Pemohon mengalami sendiri akibat berlakunya pasal yang dipersoalkan ini," Kata Guntur.

Sebelum menutup persidangan, Suhartoyo mengatakan Pemohon dapat memperbaiki permohonan dalam waktu 14 hari. Berkas perbaikan permohonan baik softcopy maupun hardcopy paling lambat harus diterima Mahkamah pada Senin, 24 November 2025 pukul 12.00 WIB.

(arj)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia-Wacana redenominasi atau penyederhanaan mata uang kembali muncul. Kali ini datang dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang baru saja diteken oleh Menteri Purbaya Yudhi Sadewa.

Redenominasi bukan barang baru. Kajiannya pun sudah berulang kali diulas oleh berbagai pakar. Semuanya nyaris sepakat bahwa ini memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia.

Dikutip dari Indonesia Treasury Review Volume 2 Nomor 4 Tahun 2017, redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan penulisan nominal suatu mata uang dengan dengan menggunakan skala baru, tanpa mengurangi nilai uang tersebut terhadap harga barang atau jasa.

Rencana redenominasi pun telah digulirkan oleh Bank Indonesia sejak 2010 silam, hingga akhirnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat itu mengusulkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah alias redenominasi ke DPR, dan masuk menjadi program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2013.

Redenominasi yang diusulkan saat itu ialah dengan penyederhanaan mata uang rupiah dengan penyederhanaan mata uang rupiah dengan penghilangan tiga angka nol, tetapi nilainya tetap. Artinya, nilai Rp 1.000 dipangkas menjadi Rp 1.

Dalam Indonesia Treasury Review 2017 tentang Desain Strategis dan Assessment Kesiapan Redenominasi di Indonesia, sebetulnya juga telah diungkapkan sejumlah manfaat dari redenominasi terhadap Indonesia.

Di antaranya ialah menyederhanakan nominal mata uang agar lebih praktis dalam transaksi dan pembukuan akuntansi. Digit yang banyak pada mata uang, merupakan masalah pada bisnis berskala besar, termasuk pada software akuntansi dan sistem IT perbankan yang mengalami kendala teknis untuk angka diatas 10 trilliun.

Kedua, dengan berkurangnya jumlah digit mata uang, potensi human error dalam penulisan/penginputan angka pada tiap transaksi dapat ditekan.

Ketiga, dari sisi pengelola kebijakan moneter, penggunaan digit yang lebih sedikit berarti range harga barang konsumsi semakin kecil, sehingga lebih memudahkan pengelolaan moneter serta inflasi secara nasional.

Terakhir, atau yang keempat redenominasi akan mengurangi biaya cetak uang karena variasi nominal uang kertas akan lebih sedikit dan uang koin dapat bertahan lebih lama (Mosley, 2005).

"Redenominasi Rupiah dapat memberikan manfaat yang besar jika dilakukan dengan sistematis, terencana dan terukur. Hal ini menjadi penting dalam era zona perdagangan terbuka dan volatilitas US Dollar yang mempengaruhi nilai Rupiah dalam perdagangan internasional," dikuitp dari Indonesia Treasury Review 2017.

Sejumlah pakar di tanah air juga sudah lama mengungkapkan manfaat dari kebijakan redenominasi rupiah. Ekonom senior Indonesia, Raden Pardede misalnya, telah menjelaskan pemangkasan tiga digit pada nominal rupiah, atau mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1 dapat mempengaruhi psikologis pelaku pasar keuangan terhadap rupiah.

"Secara psikologi membuat kita lebih yakin, hitungan konversi kita ke mata uang dolar tidak Rp 15.000, tapi katakan menjadi Rp 15, kesannya kan kita wah berarti antara mata uang kita dan AS tidak jauh beda," kata Raden dalam program Central Banking CNBC Indonesia, pada 2023 silam.

Namun, dia mengingatkan sebagaimana tujuannya bukan untuk mengubah nilai tukar rupiah, redenominasi tidak berarti seketika memperkuat kurs rupiah terhadap dolar AS.

Nilai tukar itu bisa menguat tergantung faktor fundamentalnya, seperti kinerja neraca pembayaran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, aliran keluar masuk modal asing, dan pertumbuhan utang, sebagaimana dikutip dari Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan BI edisi Juni 2003.

"Jadi keuntungan hanya semata kalau kita menjadi Rp 15 ya kita persoalan persepsi, psikologi saja, no more than that, enggak ada lebih dari situ," tegas Raden.

Raden mengungkapkan, hal ini yang membuat beberapa maju lainnya belum menerapkan redenominasi terhadap mata uang negaranya, seperti Korea Selatan dan Jepang. Pemerintah di dua negara itu menganggap penguatan nilai tukar lebih penting ketimbang menyederhanakan nilai mata uang.

"Sebagai perbandingan, Jepang sekarang 140 yen per 1 dolar atau Korea Selatan 1.300-1 400 won terhadap dolar AS. Mereka belum memutuskan redenominasi, jadi ini keputusan masing-masing negara," ungkap Raden.

"Korea itu masih 1.300, 1.400, masih seperti itu, kenapa mereka tidak melakukan redenominasi? mereka pikir ya buat mereka tidak terlampau penting," ucapnya.

Redenominasi pun menurut Raden biasanya dilakukan oleh negara-negara yang mengalami hiperinflasi atau menghadapi konflik peperangan. Pola ini ia peroleh setelah mengamati sekitar 40 negara yang telah menerapkan redenominasi, seperti Zimbabwe, Turki, hingga Brazil.

Maka, ketika pemerintah dan BI merencanakan penerapan redenominasi ketika ekonomi stabil dan tanpa gangguan sosial maupun politik, manfaatnya hanya sebatas untuk mempermudah pencatatan administrasi keuangan.

"Indonesia ini saya katakan tadi tidak urgent karena sebetulnya tujuan BI melakukan redenominasi sekarang itu semata-mata untuk kepentingan administrasi keuangan atau laporan keuangan supaya lebih kecil dari Rp 15.000," tutur Raden.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada 2022 silam juga telah mengungkapkan sejumlah manfaat dari kebijakan redenominasi. Terutama terkait dengan efisiensi.

"Redenominasi dari sisi ekonominya ada banyak manfaat, dari redenominasi terutama masalah efisiensi," ujarnya.

"Dengan nol tiga (dikurangi) efisiensi ekonomi akan meningkat. Berapa efek dari digit dari teknologi, penggunaan teknologi perbankan dan pembayaran sangat efektif," terang Perry.

Dengan jumlah nol yang kini sangat banyak, aktivitas transaksi menjadi sangat lambat. "Tanpa nol tiga, penyelesaian transaksi akan lebih cepat," paparnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa temuan terkait penolakan sejumlah pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bukan disebabkan oleh faktor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap lebih dari 103 ribu pemohon, sebagian besar penolakan terjadi karena persoalan administrasi dan ketidakcocokan dengan kriteria penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kami telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap 103.261 pemohon kepada bank penyalur. Hasilnya, 42,9% dari KPR yang tidak disetujui disebabkan oleh ketidaklengkapan proses pengajuan FLPP, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Selain itu, sebagian besar pemohon lainnya memang tidak memenuhi kriteria penerimaan FLPP, bukan karena permasalahan SLIK.

Adapun temuan terkait nasabah dengan catatan kredit dengan saldo di bawah Rp1 juta yang sempat dikategorikan macet, jumlahnya sangat kecil.

"Hal ini menunjukkan bahwa SLIK bukan satu-satunya acuan dalam penilaian kelayakan calon debitur," tegas OJK.

OJK menyampaikan perkembangan hasil klarifikasi ini kepada Kementerian Keuangan, yang disebut memiliki pandangan sejalan terkait evaluasi program FLPP.

"Ke depan, kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, BP Tapera, serta seluruh lembaga jasa keuangan untuk memastikan program pembiayaan perumahan, termasuk FLPP, berjalan baik sesuai ketentuan dan tetap meminimalkan risiko kredit," tutup OJK.

Sebelumnya, kalangan pengembang menyoroti ketatnya persetujuan kredit pemilikan rumah (KPR) di perbankan dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini terjadi akibat dampak lanjutan dari pandemi di mana banyak masyarakat yang meminjam uang melalui pinjaman online (pinjol).

Namun sistem pinjol yang tidak setransparan bank konvensional membuat banyak orang terjebak dan masuk ke dalam daftar hitam akibat menunggak. Akibatnya semakin banyak masyarakat yang kesulitan mengajukan KPR.

"SLIK approval rate perbankan sekarang hanya 30%-35%. Artinya kalau yang mengajukan mengajukan 10 orang berarti 3 orang yang di-approve, kalau 20 orang berati 7 orang yang di-approve. Fenomena ini sudah terjadi dua tahun terakhir lah," kata Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/10/2025).

Hal ini bahkan sempat menjadi sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dia sempat mewacanakan untuk menghapus data nasabah kredit macet dengan nominal saldo kurang dari Rp 1 juta.

Akan tetapi kemudian rencana tersebut diurungkan. Pasalnya berdasarkan data yang dia temukan tidak selaras dengan yang disampaikan sebelumnya.

"Jadi saya pikir saya simpulkan yang dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya clearkan namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Menteri PKP)," tutur Purbaya.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - 35 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) meramaikan diskusi yang digelar oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) bersama Homeschooling Insan Daniswara berkolaborasi dengan Seva Vidya Academy (SVA). Para pelaku UMKM antusias di diskusi yang bertajuk ' UMKM Naik Kelas 2025: Program Akselerasi Digital dan Skalabilitas Bisnis '.

Kegiatan diikuti oleh pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner, jasa, homemade, craft dan lainnya dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. Ditambah mempersiapkan UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat branding, dan memperluas jaringan bisnis.

Dalam sesi pemaparan materi oleh tim FIA UI yakni Muhammad Ramaditya dan tim pengabdian masyarakat lainnya yaitu Eko Sakapurnama, Andreo Wahyudi, Agung Firman Sampurna.

Gedung FIA UI Diresmikan, Fakultas Berkonsep Green Building

Seluruh peserta menyampaikan sejumlah kendala yang umum dihadapi pelaku usaha, di antaranya keterbatasan modal, persaingan dengan kompetitor, dan perubahan perilaku konsumen. Sebanyak 12 peserta mengaku masih terkendala modal untuk memperluas produksi dan memperbaiki kemasan. Sedangkan lainnnya menyoroti ketatnya persaingan pasar yang menyebabkan penurunan omset.

Ketua Tim FIA UI, Muhammad Ramaditya menekankan, pentingnya kreativitas dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. "Pelaku UMKM perlu menciptakan keunikan produk, membuat konsumen penasaran dan tertarik, serta menjaga pelayanan yang baik dan konsisten,” jelas Dosen FIA UI, Dr. Muhammad Ramaditya, BBA., M.Sc.

Peserta juga diajak mempraktikkan langkah-langkah menarik konsumen, mulai dari membuat kemasan dan tagline yang unik, meningkatkan kualitas produk, hingga memberikan kemudahan transaksi dan pelayanan ramah.

Selain strategi pemasaran, Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan yang mandiri. Ia menyarankan pelaku usaha untuk membuat laporan keuangan rutin, memisahkan modal dari kebutuhan pribadi, serta menggunakan petty cash agar transaksi operasional lebih mudah dan efisien.

Pada sesi tanya jawab kegiatan UMKM Naik Kelas 2025: Program Akselerasi Digital dan Skalabilitas Bisnis, sejumlah pelaku usaha aktif mengajukan pertanyaan kepada pemateri.

Salah satu peserta yang menjalankan bisnis spaghetti brulee menanyakan, “Kolaborasi seperti apa yang cocok agar bisa bekerja sama dengan jenis makanan dan minuman lain supaya usaha terus berkembang dan punya pelanggan tetap".

Menjawab hal tersebut, pemateri menjelaskan bahwa langkah awal dalam mengembangkan usaha adalah menentukan target pasar, karena hal ini memengaruhi cita rasa, bentuk, dan harga produk.

Ia mencontohkan, produk yang dijual di area kampus sebaiknya dibuat praktis dan terjangkau, sementara untuk pasar perkantoran, kemasan bisa lebih efisien namun tetap berkualitas. Pemateri juga mendorong pelaku UMKM untuk berkolaborasi dengan pihak kampus, kantor, atau institusi pendidikan agar tercipta peluang kerja sama penyediaan konsumsi dan promosi bersama.

Pertanyaan lain datang dari peserta yang menyinggung soal keuangan usaha: “Bagaimana cara memisahkan uang pribadi dan uang usaha selain menggunakan Excel agar lebih efektif?”. Dalam hal ini pemateri menegaskan pentingnya pemisahan keuangan agar bisnis dapat berdiri secara mandiri.

Selain pencatatan di Excel, pelaku usaha disarankan membuat pos keuangan terperinci seperti modal, operasional, dan promosi serta menerapkan sistem petty cash untuk transaksi harian. Ia juga menyarankan penggunaan kasir digital dengan laporan otomatis agar pengelolaan lebih efisien.

Topik teknologi juga menarik perhatian peserta. Salah satu pelaku usaha menanyakan cara membuat tulisan di AI agar rapi dan efektif. Pemateri menjelaskan bahwa hasil tulisan berbasis Artificial Intelligence (AI) sangat bergantung pada seberapa spesifik instruksi yang diberikan.

Ia mengajak peserta untuk terus memanfaatkan teknologi digital dalam promosi dan pengembangan usaha, serta membuka peluang kolaborasi bagi pelaku usaha pelatihan kuliner yang ingin bergabung.

FIA UI Dukung LAMSPAK Ciptakan Lulusan Berdaya Saing Global

Melalui kegiatan UMKM Naik Kelas 2025, seluruh pihak berharap agar pelaku UMKM semakin siap menghadapi tantangan era digital, berani berinovasi, dan memperluas kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan UMKM yang mandiri, adaptif, dan kompetitif menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta dengan kriteria tertentu. Rencana tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Ali mengungkapkan bahwa syarat utama penerima pemutihan ini adalah peserta mandiri yang beralih jadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ujar Ali kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, dikutip Minggu (25/10/2025).

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara keseluruhan program tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai besaran iuran yang dihapus atau ketentuannya.

Namun, dia menetapkan tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan tetap hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun. Pemutihan tersebut dilakukan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Ghufron mengungkapkan pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan karena ini akan membebani administrasi BPJS Kesehatan.

"Nah itu kan istilahnya kayak udah bertahun-tahun kan, nanti kayak kita write off gitu, jadi istilahnya hanya membebani administrasi dan lain sebagainya kayak gitu," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan perbaikan sistem perpajakan Coretax akan memakan waktu lebih lama dari perkiraan awal yakni pada bulan Oktober 2025. Dirinya menjelaskan permasalahan dalam Coretax memiliki beberapa lapisan. Salah satunya adalah quality control yang terlewat ketika LG sebagai kontraktor, menyerahkan hasil pekerjaannya.

"Tapi yang jelas pada waktu delivery-nya, mungkin dugaan saya sih enggak dicek dengan baik, sehingga sebelum dipakai itu belum dicoba dulu. Harusnya sebelum dipakai dirilis betulan diuji coba," katanya, Jumat (24/10/2025).

Di sisi lain, pemerintah tidak bisa mengakses beberapa perangkat lunak yang dioperasikan oleh perusahaan asal Korea tersebut. Pasalnya Kementerian Keuangan masih terlibat kontrak hingga akhir tahun 2025. Maka dari itu, dirinya menjanjikan permasalahan Coretax akan rampung pada Februari 2026 mendatang.

"Saya bilang satu bulan (bisa perbaiki), tapi karena kendala tadi kita gak bisa masuk, karena ada kontrak. Jadi ini kan dibangun 4 tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya, tapi saya yakin nanti begitu dikasih ke kita, Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya," ujarnya.

Tak hanya itu, Purbaya mengungkapkan pihak LG juga kerap tidak responsif terhadap permintaan pemerintah.

"Jadi sebelumnya LG itu, sebelum kita jalankan tim special task force ini, mereka itu kalau ditanya, gak peduli. Ditanya disana, cuek dan, responsnya lama," ujarnya

Maka dari itu, Purbaya berencana untuk memutuskan kontrak dengan pihak LG agar tidak lagi ketergantungan dengan pihak asing.

"On techniques, adanya ketergantungan pada pihak asing, nanti ke depan akan kita putus, apalagi kualitas jelek seperti itu," ujarnya.

Menurut Purbaya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem secara mandiri.

"Pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan, dan kita akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan," ujarnya.

Nantinya, setelah kode sumber (source code) dari pihak kontraktor diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia, tim lokal akan bisa memperbaiki sistem dengan lebih cepat dan mandiri.

"Saya yakin begitu (source) kodenya dikasih ke kita, dan kita bisa rubah sendiri, itu akan cepat diberesin," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perpajakan Bimo Wijayanto membenarkan memang ada downtime di dalam Core Tax. Ini merupakan salah satu bentuk downtime yang terencana untuk pemeliharaan sistem karena Core tax sistemnya sangat besar dan jangkauannya luas.

"Kita sekarang dalam tahap stabilisasi dan perbaikan bertahap untuk jangka panjang lebih handal dan akhir 2025 bisa smooth kita harap," ujar Bimo.

Purbaya juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap sistem contact center Direktorat Jenderal Pajak, Kring Pajak. Dalam video TikTok unggahan akun Ditjenpajakri, terlihat Purbaya menelpon kring pajak layaknya seorang pelanggan dan menanyakan terkait sistem perpajakan terbaru, Core Tax Administration System atau Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

"Core Tax ya? Saya belum tau tuh Core Tax, boleh ga mbak kasih tau saya kira-kira berapa lama kalau daftar Core Tax segala macam?," ujar Purbaya dalam video dikutip Jumat (19/9/2025).

Core Tax memang menjadi andalan untuk mengumpulkan setoran pajak pada tahun depan. Sistem ini ke depan dipastikan akan lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi para wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]