Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan 13.593.754 wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025 hingga akhir masa pelaporan alias 31 Mei pukul 24.00 WIB. Realisasi itu berada di bawah target otoritas pajak.

Direktur P2 Humas DJP Inge Diana Rismawanti merincikan, 13,5 juta pelaporan itu terdiri dari 10.962.917 wajib pajak (WP) orang pribadi karyawan; 1.504.209 WP orang pribadi non-karyawan, dan 1.081.477 WP badan (termasuk migas).

Sementara itu, pada saat yang sama, ada 45.151 WP Beda Tahun Buku yang menyampaikan SPT tahunannya.

Sebagai catatan, setiap tahunnya masa pelaporan SPT WP orang pribadi pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Sementara itu, periode pelaporan WP badan yaitu 1 Januari hingga 30 April.

Kendati demikian, pada tahun ini, DJP memutuskan untuk 'memundurkan' tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi, dari 31 Maret menjadi 30 April 2026; dan tenggat waktu pelaporan SPT WP badan, dari 30 April menjadi 31 Mei 2026.

WP tetap bisa melaporkan SPT tahunannya setelah periode tersebut. Kendati demikian, sanksi administratif menanti.

Meski batas akhir pelaporan sudah diperpanjang, nyatanya realisasi pelaporan SPT 2025 sebesar 13,5 juta belum mencapai target yang ditetapkan.

"Target pelaporan SPT tepat waktu sekitar 15 juta," ungkap Inge kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Adapun mulai tahun ini, pelaporan SPT tahunan dilakukan melalui melalui sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

DJP mencatat WP yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 19.502.020 akun hingga 31 Mei 2026.

Perinciannya, capaian tersebut didominasi oleh WP orang pribadi yang mencapai angka 18,2 juta akun.

WP badan tercatat sebanyak 1,1 juta akun, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 91.891 akun, dan pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 233 akun.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 yang masuk sampai batas akhir 30 April 2026 lalu yakni 13.056.881 SPT.

Berdasarkan data dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti, jumlah SPT yang sudah disampaikan hingga Kamis lalu itu masih di bawah target Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) yaitu 15 juta SPT. Artinya, realisasi hanya tercapai sekitar 87% dari target.

DJP mencatat perolehan SPT itu terbanyak tetap dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) karyawan yaitu 10.743.907 SPT.

Kemudian, WP OP nonkaryawan sebanyak 1.438.498 SPT. WP Badan berdenominasi rupiah terkumpul sebanyak 846.682 SPT, sedangkan yang berdenominasi dolar AS 1.379 SPT.

Di sisi lain, WP migas berdenominasi rupiah sebanyak 13 SPT dan berdenominasi dolar AS sebanyak 181 SPT.

Adapun realisasi penyampaian SPT untuk beda tahun buku, atau dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, meliputi 26.184 SPT dari WP Badan berdenominasi rupiah dan 37 SPT WP Badan berdenominasi dolar AS.

Terkait dengan aktivasi akun Coretax, DJP mencatat sudah ada 18.993.498 WP yang mendaftar akun sistem inti administrasi perpajakan itu.

Perinciannya meliputi 17.803.629 akun WP OP, 1.098.274 WP Badan, 91.366 WP Instansi Pemerintah dan 229 WP perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Adapun otoritas pajak telah memberikan dua kali relaksasi dalam pelaporan SPT tahunan pajak 2025. Pertama, relaksasi diberikan kepada WP OP berupa penghapusan sanksi administratif bagi pelaporan dan pembayaran SPT sampai 31 Maret 2026.

Seharusnya, batas akhir pelaporan SPT OP jatuh pada 31 Maret setiap tahunnya apabila mengacu pada UU KUP. Perpanjangan deadline secara tidak langsung ini diberikan karena periode efektif pelaporan SPT terpotong libur Idulfitri.

Relaksasi kedua diberikan serupa dengan yang pertama, yaitu SPT Badan. Pada 30 April 2026, yang seharusnya menjadi batas akhir pelaporan SPT Badan, DJP kembali memberikan relaksasi dengan menghapus sanksi administratif bagi pelaporan yang disampaikan hingga 31 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah menyoroti berbagai kendala pengisian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) di sistem inti administrasi perpajakan, alias Coretax. Dia mendorong agar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan audit sistem tersebut.

Untuk diketahui, pelaporan SPT tahunan PPh khususnya untuk orang pribadi (OP) 2025 merupakan yang pertama kalinya menggunakan Coretax. Periode pelaporan untuk wajib pajak (WP) OP sudah berakhir, Kamis (30/4/2026), sedangkan untuk WP Badan diperpanjang sampai 31 Mei 2026.

Said mengatakan perlunya memperbaiki sistem teknologi untuk mendukung sistem administrasi perpajakan berjalan baik. Tujuannya agar ada integrasi data, dan sistem membaca kewajiban pajak lebih baik. Ini diharapkan bisa mendorong penerimaan perpajakan bisa lebih tinggi.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku Komisi Keuangan DPR mendukung Coretax. Ada kemajuan penting yaitu administrasi perpajakan yang lebih baik.

"Namun sejak awal pelaksanaan sistem IT Coretax terjadi beberapa kali kendala, dan itu terulang kembali saat ini. Harusnya sebelum sistem teknologi diberlakukan, ada uji keamanan, uji traffic, dan berbagai uji teknis lainnya," terang Said melalui keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Said lalu menyinggung apabila hambatan pengguna terjadi beberapa kali, maka dikhawatirkan kepatuhan WP untuk menyampaikan pelaporan pajak menurun.

Hal ini dinilai krusial apalagi di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan program-program pemerintah sekaligus pembangunan.

"Kalau kepatuhan wajib pajak menurun karena kendala sistem, tentu penerimaan pajak juga akan menurun," lanjut Said.

Untuk itu, Said mempertanyakan mengapa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) Kemenkeu tidak melakukan pemeliharaan malam hari, seperti halnya yang dilakukan pada sistem perbankan.

Bahkan, pria yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini pun menduga masalah Coretax lebih dari sekadar pemeliharaan. Dia turut menilai adanya kelemahan yang tidak disiapkan dengan rencana kontigensi.

"Saya berharap Pak Menteri Keuangan bisa mengajak instansi terkait atau kalangan profesional untuk melakukan audit sistem, mendeteksi kelemahan dan memperbaikinya, agar kejadian serupa terus tidak terulang," ujarnya.

Error pada Coretax, terang Said, bukanlah kesalahan WP. Untuk itu, dia juga menyarankan DJP agar kembali memperpanjang periode pelaporan SPT OP sampai dengan 31 Mei sebagaimana SPT Badan. Khususnya apabila kendala teknis pengisian Coretax menjadi alasan para WP terlambat.

"Kalau SPT wajib pajak badan bisa sampai 31 Mei 2026, saya kira tidak ada kendala jika ada perpanjangan sehari atau bahkan seminggu untuk wajib pajak perorangan," terangnya.

Usulan Said ini didasarkan oleh realisasi penyampaian SPT sebagaimana yang disampaikan DJP, yakni 12,6 juta WP atau masih 84% dari target per Kamis (30/4/2026) sore.

"Bila coretax bermasalah, jangan sampai mengganggu target kebijakan strategis, jadi sebaiknya mundur, Ditjen Pajak mengatur saja teknis waktunya, agar wajib pajak yang lapor SPT bisa mencapai lebih dari 15 juta, dan menopang penerimaan negara," pungkasnya.

Sebagai informasi, pelaporan SPT OP sudah berakhir, Kamis (30/4/2026). Sebelumnya, batas ini sudah diperpanjang dari 31 Maret melalui relaksasi penghapusan sanksi administratif.

Kini, giliran SPT Badan yang diperpanjang pelaporannya dalam satu bulan ke depan. Artinya, perpanjangan ini dilakukan dari 30 April sampai 31Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berjanji memperbaiki tata kelola restitusi sebagai respons atas kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan sejumlah persoalan pada proses pengembalian pajak ini.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati, kajian lembaga antirasuah dinilai penting untuk memperkuat sistem pengelolaan restitusi pajak dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pertama, terkait temuan KPK, DJP secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola restitusi, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya, untuk memastikan proses yang semakin terstandar, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan dinamika usaha dan masukan dari masyarakat," katanya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Inge menjelaskan, dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan, restitusi dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, pengembalian pendahuluan, yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) tertentu seperti WP patuh, WP kriteria tertentu, dan PKP berisiko rendah dengan proses yang lebih cepat.

Kedua, restitusi melalui pemeriksaan, untuk memastikan kebenaran material atas klaim kelebihan pembayaran pajak. Mekanisme ini juga dirancang untuk menjaga keseimbangan antara percepatan layanan dan pengendalian risiko terhadap penerimaan negara.

Terkait kajian KPK mengenai lemahnya diskresi fiskus, Inge menegaskan bahwa ruang lingkup diskresi fiskus telah dibatasi melalui ketentuan peraturan, standar operasional, serta parameter berbasis data.

"Ke depan, arah kebijakan adalah meningkatkan standardisasi proses dan pemanfaatan sistem, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan dapat ditelusuri (traceable)," jelasnya.

DJP, kata Inge, terus melakukan berbagai langkah penguatan pengawasan, seperti penguatan fungsi quality assurance dan pengendalian internal, pengembangan risk-based audit agar pengawasan lebih terfokus pada WP dengan profil risiko tinggi, serta implementasi sistem administrasi perpajakan terintegrasi (Coretax) untuk meningkatkan transparansi dan jejak audit.

Inge memastikan ke depannya DJP akan melakukan perbaikan. Dalam jangka pendek, DJP melakukan penyempurnaan pedoman teknis dan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam analisis data dan pengujian kepatuhan material.

Kemudian jangka menengah dan panjang, DJP mendorong simplifikasi prosedur restitusi, penguatan basis data untuk penentuan profil risiko, serta penajaman kebijakan pengembalian pendahuluan agar lebih tepat sasaran dan tetap menjaga integritas penerimaan negara.

Sebelumnya, Direktorat Monitoring KPK mengeluarkan laporan untuk tahun 2025 dan menemukan bahwa praktik restitusi pajak mengandung risiko korupsi yang tinggi akibat ketidakpastian norma, tingginya diskresi fiskus, lemahnya kontrol internal, serta kompleksitas prosedur administrasi.

Menurut KPK, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak, ketimpangan akuntabilitas antara wajib pajak dan petugas pajak, serta membuka ruang negosiasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan dan pengembalian pajak.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menghapus sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2025.

Penghapusan sanksi tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Adapun wajib pajak yang masuk dalam kategori penerima fasilitas penghapusan sanksi mencakup wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT PPh, pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025 atau pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

"Setelah tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," demikian tulis pengumuman DJP, Jumat (27/3/2026).

Adapun penghapusan itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, DJP menjelaskan bahwa dalam hal terhadap sanksi administratif telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan.

"Atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan tidak menjadi dasar pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau tidak menjadi dasar penolakan permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu."

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 25 Maret 2026 mencapai 9.072.935 SPT.

Artinya, capaian tersebut baru 60,4% dari target 15 juta SPT mendekati batas akhir pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yakni 31 Maret 2026. Sementara itu, batas akhir pelaporan untuk WP badan yakni 30 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa rata-rata pelaporan SPT harian saat periode libur Idulfitri turun dari hari kerja sebelumnya. Pelaporan harian maksimal hanya 86.000 SPT.

"Selama libur/cuti bersama [18—24 April] jumlah SPT masuk tercatat bervariasi di angka 16.500 s.d 86.000 SPT," terang Inge kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis, DJP sebelumnya mencatat rata-rata pelaporan harian sebelum mulai cuti bersama 18 Maret 2026 yakni bisa mencapai 250.000 SPT per hari.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan membuka peluang untuk memperpanjang periode pelaporan SPT tahunan PPh bagi WP OP sampai dengan 30 April 2026.

"Kami perpanjang kalau perlu. Akhir April lah," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya meyakini perpanjangan periode pelaporan SPT selama satu bulan ini akan cukup bagi WP menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, dia pun mengakui ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi WP dalam mengisi SPT di Coretax.

Bahkan, Purbaya mengaku turut ditemani oleh pegawai DJP untuk mengisi SPT pribadinya. Dia menyebut masih ada gangguan teknis pada sistem inti administrasi perpajakan itu.

"Terus terang saya enggak ngisi sendiri. Saya ditemani oleh orang pajak. Masuk, muter lagi. Gimana sih lu empat kali baru bisa masuk? Kadang-kadang sistemnya muter-muter, enggak ngasih tahu ke kita sehingga kita anggap hang, kita masukin lagi. Jadi itu harusnya diuji oleh mereka [DJP], tetapi saya enggak tahu kenapa mereka enggak nguji itu," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk memperpanjang periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sampai dengan 30 April 2026.

Wacana ini diungkapkan di tengah potensi melesetnya target pelaporan SPT tahun ini. Apalagi sampai Selasa 24 Maret 2026, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT masih di angka 8,87 juta. Jauh dari target yang mencapai 15,27 juta.

Untuk diketahui, periode pelaporan SPT PPh yang akan segera berakhir yakni 31 Maret 2026 adalah untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP). Sementara itu, WP badan terakhir melapor pada 30 April 2026.

"Kami perpanjang kalau perlu. Akhir April lah," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya meyakini perpanjangan periode pelaporan SPT selama satu bulan akan cukup bagi WP menjalankan kewajibannya. Apalagi, periode pelaporan efektif SPT terpotong libur Lebaran.

Belum lagi, kantor layanan pajak di seluruh daerah tutup yakni sejak 18-24 Maret sehingga hanya menyisakan sekitar tujuh hari sebelum batas akhir untuk WP OP.

Coretax Jadi Biang Keladi

Di sisi lain, dia pun mengakui ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi WP dalam mengisi SPT di Coretax. Purbaya bahkan mengatakan turut ditemani oleh pegawai DJP untuk mengisi SPT pribadinya. Dia menyebut masih ada gangguan teknis pada sistem inti administrasi perpajakan itu.

"Terus terang saya enggak ngisi sendiri. Saya ditemani oleh orang pajak. Masuk, muter lagi. Gimana sih lu empat kali baru bisa masuk? Kadang-kadang sistemnya muter-muter, enggak ngasih tahu ke kita sehingga kita anggap hang, kita masukin lagi. Jadi itu harusnya diuji oleh mereka [DJP], tetapi saya enggak tahu kenapa mereka enggak nguji itu," tuturnya.

Adapun sebelumnya opsi untuk memperpanjang periode pelaporan SPT telah dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto.

Menurut Bimo, otoritas pajak akan melihat perkembangan pelaporan SPT sampai dengan satu pekan sebelum Idulfitri. Apabila grafik pelaporan naik maka deadline penyampaian SPT akan tetap berlaku sebagaimana sebelumnya.

"Tetapi kami juga sudah siap antisipasi tergantung level of confidence kami ketika satu minggu sebelum Lebaran. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Menteri dulu untuk minta izin," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Adapun dalam catatan Bisnis, pelaporan SPT satu pekan sebelum Idulfitri yakni 8,1 juta SPT secara total pada 15 Maret 2026. Kemudian, H+3 Idulfitri atau pada 24 Maret naik sebanyak 7 juta WP yakni menjadi total 8,87 juta SPT.

Namun demikian, total SPT yang sudah masuk itu baru sekitar 59,1% dari total target yakni 15 juta SPT.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melaporkan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sudah mencapai 8.874.904 SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menyebut data itu per 24 Maret 2026 sampai dengan pukul 00.00 WIB. Dengan demikian, tingkat pelaporan baru mencapai sekitar 59,1% dari target 15 juta SPT.

Secara terperinci, untuk tahun pajak Januari–Desember 2025, mayoritas SPT yang sudah masuk yakni dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan 7.826.341 SPT.

Kemudian, 863.272 SPT dari WP OP nonkaryawan, serta 183.583 SPT dari WP badan berdenominasi rupiah dan 138 SPT dari WP badan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS).

Selanjutnya, jumlah SPT yang sudah masuk beda tahun buku mulai 1 Agustus 2025 1.549 WP badan denominasi rupiah dan 21 WP badan denominasi dolar AS.

Di sisi lain, tingkat aktivasi akun Coretax sampai dengan periode yang sama yakni keseluruhan mencapai 16.723.354 WP.

Perinciannya meliputi 15.677.209 WP OP, 955.508 WP badan, 90.411 WP instansi pemerintah, dan 226 WP penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto telah memprediksi pelaporan bisa mencapai 8,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 atau pada periode awal cuti bersama dan Lebaran 2026.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Untuk diketahui, batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh tahun 2025 akan berakhir pada 31 Maret 2026 bagi WP OP dan 30 April 2026 bagi WP Badan.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menerapkan sistem administrasi perpajakan baru dan canggih mulai 1 Januari 2025 yang lalu.

Sistem bernama Coretax. Ini merupakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Nah, untuk pelaporan SPT, Coretax mulai diterapkan pada tahun pajak 2025 yang mulai dilaporkan Januari 2026.

Melalui Coretax, seluruh proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak menjadi kian canggih.

Pasalnya, proses bisnis yang sebelumnya terpisah hingga ke dalam sekitar 21 sistem kini terkoneksi secara langsung.

Lewat penggabungan koneksi sistem ini diharapkan ke depan sistem administrasi perpajakan di Indonesia akan lebih andal.

Tak hanya mengkoneksikan sistem secara internal, dalam pengumpulan pajak, Coretax juga digadang bisa terkoneksi dengan sejumlah direktorat lain di Kementerian Keuangan, seperti Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, dan lainnya.

Selain itu, DJP juga ingin Coretax tersambung dengan sistem di Dukcapil, BPN, Kementerian ESDM, dan instansi terkait lainnya.

Dengan koneksi itu diharapkan upaya pemerintah mengejar penerimaan pajak bisa kian optimal ke depan. Nah seperti apa kecanggihan Coretax yang sebenarnya.

Untuk membahasnya lebih jauh, CNNIndonesia lewat Podcast Money Honey akan membahasnya secara langsung dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawati.

Obrolan akan dilakukan dalam Podcast Money Honey bertajuk 'Ngobrol Pajak: Lapor Pakai Coretax, Bagaimana Sih?'

Podcast ditayangkan Kamis (26/2) pukul 19.00 WIB dan dipandu langsung oleh anchor CNNIndonesia Rully Kurniawan.

Podcast bisa disaksikan di livestreaming, Apps dan youtube CNNIndonesia.

Jangan lupa saksikan ya!!!!!!!

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melaporkan bahwa pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sampai dengan 9 Februari 2026 mencapai 1,82 juta SPT. Jumlah aktivasi akun Coretax juga mencapai 13,3 juta.

Data tersebut ditarik per pukul 08.00 WIB hari ini, Senin (9/2/2026). Bagi pelaporan SPT, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menyebut jumlah SPT yang sudah disampaikan ke pihaknya untuk tahun buku Januari—Desember yakni 1,58 juta SPT untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan.

Kemudian, WP OP nonkaryawan 178.220 SPT serta WP Badan denominasi rupiah 59.577 SPT serta WP badan denominasi dolar Amerika Serikat (AS) 75 SPT.

Sementara itu, untuk jumlah SPT beda tahun buku yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025 yakni WP badan denominasi rupiah 415 SPT serta denominasi dolar AS 16 SPT.

Adapun mengenai aktivasi akun Coretax, DJP melaporkan bahwa akun sistem inti administrasi perpajakan yang sudah diaktivasi itu berjumlah total 13,3 juta akun.

Jumlah akun yang sudah diaktivasi itu meliputi 12,38 juta akun WP OP, 875.696 akun WP badan, 89.187 WP instansi pemerintah serta 225 WP perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Untuk diketahui, Kemenkeu menyebut akan mengandalkan perbaikan Coretax sebagai upaya untuk memperbaiki penerimaan pajak ke depannya. Pada rapat Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa operasional Coretax masih berantakan pada tahun lalu.

Purbaya mengeklaim pihaknya sudah memperbaiki Coretax untuk tahun ini, meskipun masih ada beberapa error yang terjadi.

"Ada masalah kecil sini dan sana tetapi saya pikir sih secara keseluruhan akan lebih baik. Mungkin ada masalah bandwidth kami akan perluas bandwidth-nya sampai Mei tahun ini sehingga kemungkinan gangguan gara-gara bandwidth sudah akan berkurang dengan amat signifikan," terangnya pada rapat tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat sebanyak 282.047 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahun 2025 sampai dengan pukul 07.30 WIB, Senin (19/1/2026).

Berdasarkan perinciannya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli memaparkan bahwa pelaporan SPT itu meliputi wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan sebanyak 231.375 SPT serta OP non/karyawan sebanyak 36.498 SPT.

Selanjutnya, terdapat 14.048 SPT yang merupakan WP badan dan 33 SPT WP badan dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS). Semuanya merupakan tahun buku Januari–Desember.

Sementara itu, untuk beda tahun buku atau yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, meliputi 91 SPT dari WP badan dan 2 SPT dari WP badan denominasi dolar AS.

Di sisi lain, sampai dengan periode yang sama, tingkat aktivasi akun sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax sudah mencapai total 12,15 juta WP.

Perinciannya yaitu 11,2 juta WP orang pribadi, 838.663 WP badan, 88.871 WP instansi pemerintah serta 223 WP penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sementara itu, sebanyak 9,15 juta WP OP telah memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE).

Sebelumnya, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong WP untuk mengaktivasi akun Coretax agar bisa melaporkan SPT.

"Kami dorongnya lewat pemberi kerja. Kemudian lewat, kita juga didorong oleh surat edaran Kemenpan-RB yang SA07 untuk mewajibkan seluruh ASN dan PNS segera mengaktifkan sebelum tanggal 31 Desember. Kemudian kita lakukan sosialisasi dengan asosiasi-asosiasi," kata Rosmauli di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali merekrut 236 mahasiswa sebagai Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) di Aula Balai Diklat Keuangan (BDK) Denpasar.

Relawan pajak ini berasal dari berbagai Tax Center dari perguruan tinggi mitra edukasi DJP, yang akan berperan aktif mendampingi wajib pajak dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Janita Sunarsasi menjelaskan program Renjani 2026 Kanwil DJP Bali diikuti oleh 236 relawan dari sembilan perguruan tinggi, yaitu Universitas Warmadewa sebanyak 50 relawan.

Kemudian Politeknik Negeri Bali 40 relawan, Universitas Pendidikan Ganesha 40 relawan, Universitas Dhyana Pura 28 relawan, Universitas Mahasaraswati 20 relawan, Universitas Hindu Indonesia 21 relawan, Universitas Pendidikan Nasional 20 relawan, Universitas Udayana 13 relawan, dan Universitas Triatma Mulya 4 relawan.

"Para Relawan Pajak ditugaskan di dua belas unit kerja Direktorat Jenderal Pajak di Bali yaitu Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)," jelas Janjta

Janita menambahkan bahwa relawan yang tergabung dalam Program Renjani tahun 2026 akan memperoleh pengalaman mendampingi langsung wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem administrasi perpajakan terbaru DJP.

Menurutnya, kesadaran dan kepatuhan pajak tidak muncul secara otomatis. Untuk mewujudkannya dibutuhkan berbagai upaya edukasi, penyampaian informasi yang tepat, serta pendampingan yang berkesinambungan agar masyarakat benar-benar memahami pentingnya pajak bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.

Ketua Tax Center Universitas Hindu Indonesia I Wayan Budi Satriya menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pajak karena telah memberikan kesempatan kepada para relawan untuk memperoleh pengalaman nyata bagaimana membantu mendampingi wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

“Saya mewakili para Ketua Tax Center di Bali mengucapkan terima kasih kepada DJP karena diberikan kesempatan kepada anak didik kami untuk memperoleh pengalaman membantu melaporkan SPT Tahunan wajib pajak khususnya melalui sistem baru yaitu Coretax,", kata Budi.

Budi menjelaskan kegiatan relawan pajak tidak terbatas pada pendampingan pelaporan SPT Tahunan, tapi ada beberapa kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh relawan pajak yaitu kegiatan edukasi perpajakan melalui media sosial, Tax Goes to School, dan sosialisasi perpajakan secara mandiri.