Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan perbaikan sistem perpajakan Coretax akan memakan waktu lebih lama dari perkiraan awal yakni pada bulan Oktober 2025. Dirinya menjelaskan permasalahan dalam Coretax memiliki beberapa lapisan. Salah satunya adalah quality control yang terlewat ketika LG sebagai kontraktor, menyerahkan hasil pekerjaannya.

"Tapi yang jelas pada waktu delivery-nya, mungkin dugaan saya sih enggak dicek dengan baik, sehingga sebelum dipakai itu belum dicoba dulu. Harusnya sebelum dipakai dirilis betulan diuji coba," katanya, Jumat (24/10/2025).

Di sisi lain, pemerintah tidak bisa mengakses beberapa perangkat lunak yang dioperasikan oleh perusahaan asal Korea tersebut. Pasalnya Kementerian Keuangan masih terlibat kontrak hingga akhir tahun 2025. Maka dari itu, dirinya menjanjikan permasalahan Coretax akan rampung pada Februari 2026 mendatang.

"Saya bilang satu bulan (bisa perbaiki), tapi karena kendala tadi kita gak bisa masuk, karena ada kontrak. Jadi ini kan dibangun 4 tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya, tapi saya yakin nanti begitu dikasih ke kita, Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya," ujarnya.

Tak hanya itu, Purbaya mengungkapkan pihak LG juga kerap tidak responsif terhadap permintaan pemerintah.

"Jadi sebelumnya LG itu, sebelum kita jalankan tim special task force ini, mereka itu kalau ditanya, gak peduli. Ditanya disana, cuek dan, responsnya lama," ujarnya

Maka dari itu, Purbaya berencana untuk memutuskan kontrak dengan pihak LG agar tidak lagi ketergantungan dengan pihak asing.

"On techniques, adanya ketergantungan pada pihak asing, nanti ke depan akan kita putus, apalagi kualitas jelek seperti itu," ujarnya.

Menurut Purbaya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem secara mandiri.

"Pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan, dan kita akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan," ujarnya.

Nantinya, setelah kode sumber (source code) dari pihak kontraktor diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia, tim lokal akan bisa memperbaiki sistem dengan lebih cepat dan mandiri.

"Saya yakin begitu (source) kodenya dikasih ke kita, dan kita bisa rubah sendiri, itu akan cepat diberesin," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perpajakan Bimo Wijayanto membenarkan memang ada downtime di dalam Core Tax. Ini merupakan salah satu bentuk downtime yang terencana untuk pemeliharaan sistem karena Core tax sistemnya sangat besar dan jangkauannya luas.

"Kita sekarang dalam tahap stabilisasi dan perbaikan bertahap untuk jangka panjang lebih handal dan akhir 2025 bisa smooth kita harap," ujar Bimo.

Purbaya juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap sistem contact center Direktorat Jenderal Pajak, Kring Pajak. Dalam video TikTok unggahan akun Ditjenpajakri, terlihat Purbaya menelpon kring pajak layaknya seorang pelanggan dan menanyakan terkait sistem perpajakan terbaru, Core Tax Administration System atau Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

"Core Tax ya? Saya belum tau tuh Core Tax, boleh ga mbak kasih tau saya kira-kira berapa lama kalau daftar Core Tax segala macam?," ujar Purbaya dalam video dikutip Jumat (19/9/2025).

Core Tax memang menjadi andalan untuk mengumpulkan setoran pajak pada tahun depan. Sistem ini ke depan dipastikan akan lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi para wajib pajak dalam membayar kewajibannya.