REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Malaysia menurunkan harga eceran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan solar tanpa subsidi sebesar 10 sen per liter untuk periode 1-8 Juli 2026. Kebijakan tersebut diambil seiring melemahnya harga minyak dunia dan mulai meredanya tekanan di pasar energi global.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip di Kuala Lumpur, Rabu, Kementerian Keuangan Malaysia menyatakan penyesuaian harga dilakukan sesuai formula Automatic Pricing Mechanism (APM), yang mengacu pada rata-rata harga pasar internasional pada pekan sebelumnya.

Selama periode 1-8 Juli 2026, harga bensin RON97 ditetapkan turun 10 sen menjadi RM4 per liter atau sekitar Rp17.527. Sementara harga bensin RON95 tanpa subsidi juga dipangkas 10 sen menjadi RM3,37 per liter atau sekitar Rp14.766.

Adapun harga solar tanpa subsidi diturunkan 10 sen menjadi RM3,97 per liter atau sekitar Rp17.395.

Pemerintah Malaysia menyebut penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan harga minyak global sekaligus mendukung implementasi kebijakan harga solar bersubsidi yang baru.

Menurut Kementerian Keuangan, harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren yang lebih moderat dibandingkan level tertinggi saat konflik di Asia Barat memicu lonjakan harga energi.

Kondisi itu didorong mulai pulihnya pasokan minyak global serta meningkatnya harapan bahwa perundingan terkait konflik di Asia Barat dapat mengurangi risiko gangguan terhadap distribusi minyak mentah.

Meski demikian, pemerintah menilai pasar energi global masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Risiko kenaikan harga minyak mentah, biaya pengiriman, hingga gangguan rantai pasok dinilai masih berpotensi terjadi selama konflik belum benar-benar berakhir.

Pemerintah Malaysia memastikan pasokan bahan bakar nasional tetap mencukupi. Namun, masyarakat tetap diimbau menggunakan BBM secara bijak melalui perencanaan perjalanan yang lebih efisien serta mengurangi perjalanan yang tidak mendesak guna membantu menjaga ketahanan pasokan nasional sekaligus menekan beban subsidi energi.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan turunnya harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Rabu (1/7/2026), seiring evaluasi berkala yang mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia dan kondisi perekonomian domestik. Harga Pertamax Turbo dan sejumlah BBM lainnya turun.

Penurunan harga berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Sementara itu, harga Pertamax, Pertamax Green 95, serta BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan daftar terbaru, harga Pertamax Turbo turun 7% dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter.

Harga Pertamina Dex turun paling dalam, yakni 15%, dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Adapun, Dexlite turun 14% dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax tetap bertahan di level Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 masih dijual Rp17.000 per liter.

Untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru 1 Juli 2026:

• Pertalite: Rp10.000 per liter (tetap)
  
• Biosolar: Rp6.800 per liter (tetap)
  
• Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter (tetap)
• Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter (tetap)
  
• Dexlite (CN 51): Rp19.700 per liter (turun dari Rp23.000)
• Pertamina Dex (CN 53): Rp21.150 per liter (turun dari Rp24.800)
• Pertamax Turbo (RON 98): Rp19.300 per liter (turun dari Rp20.750)

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada mekanisme yang berlaku.

“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” kata Kitty dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

Pertamina menjelaskan penyesuaian harga BBM dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari perkembangan harga minyak mentah dunia, aspek fiskal pemerintah, hingga daya beli masyarakat.

Penurunan harga BBM nonsubsidi kali ini menjadi kabar positif bagi konsumen, khususnya pengguna kendaraan berbahan bakar diesel dan kendaraan premium yang menggunakan Pertamax Turbo.

Di sisi lain, keputusan mempertahankan harga Pertamax, Pertalite, dan Biosolar menunjukkan pemerintah masih menjaga stabilitas harga energi di tengah dinamika pasar minyak global.

View this post on Instagram

A post shared by Bisnis.com (@bisniscom)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah SPBU seperti Pertamina, BP-AKR hingga Shell melakukan penyesuaian harga BBM (bahan bakar minyak) per 1 Juli 2026. Dengan adanya penyesuaia tersebut, beberapa jenis BBM tercatat mengalami penurunan

PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penurunan harga BBM nonsubsidi mulai Rabu (1/7/2026). Penurunan harga meliputi Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Harga Pertamax Turbo kini turun 7% dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Lalu, Pertamina Dex turun 15% dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Kemudian, harga Dexlite turun 14% dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax masih belum berubah mulai Juni 2026, yakni Rp16.250 per liter. Senada, Pertamax Green 95 juga tetap di level Rp17.000 per liter.

Harga BBM bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual dengan harga Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat.

“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” jelas Kitty melalui keterangan resmi.

Tidak hanya Pertamina, SPBU swasta BP-AKR juga melakukan penyesuaian harga BBM dengan menurunkan harga BP Ultimate Diesel.

Mengutip akun Instagram resmi @bp_idn, Senin (1/7/2026), harga BP Ultimate Diesel kini dipatok di level Rp21.340 per liter atau turun dari harga sebelumnya Rp25.060 per liter.

Sementara itu, harga BBM lainnya masih tetap atau tidak mengalami perubahan. Harga BP 92 masih dibanderol Rp16.670 per liter, sedangkan harga BP Ultimate Rp17.240 per liter.

Senada dengan Pertamina dan BP-AKR, Shell Indonesia juga mengumumkan penyesuaian harga BBM yang berlaku per 1 Juli 2026.

Shell menurunkan harga BBM jenis Shell V-Power Diesel dari yang sebelumnya Rp24.490 per liter, kini menjadi Rp21.340 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP-AKR per 1 Juli 2026:

Pertamina

• Pertalite: Rp10.000 per liter (tetap)
• Biosolar: Rp6.800 per liter (tetap)
• Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter (tetap)
• Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter (tetap)
• Dexlite (CN 51): Turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter
• Pertamina Dex (CN 53): Turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter
• Pertamax Turbo (RON 98): Turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter

BP-AKR

• BP 92: Rp16.670 per liter
• BP Ultimate: Rp17.240 per liter
• BP Ultimate Diesel: Rp21.340 per liter (turun)

Shell

• Shell V-Power Diesel: Rp21.340 per liter (turun)

Bisnis.com,JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi mulai Rabu (1/7/2026) ini. Penurunan harga meliputi Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.
Artinya, harga Pertamax Turbo turun 7% dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Lalu, Pertamina Dex turun 15% dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter.
Adapun harga Dexlite turun 14% dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter.
Sementara itu, harga Pertamax masih belum berubah mulai Juni 2026, yakni Rp16.250 per liter. Senada, Pertamax Green 95 juga tetap di level Rp17.000 per liter.
Setali tiga uang, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.
Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat.
“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” jelas Kitty melalui keterangan resmi.
Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru 1 Juli 2026:
- Pertalite: Rp10.000 per liter (tetap)
- Biosolar: Rp6.800 per liter (tetap)
- Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter (tetap)
- Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter (tetap)
- Dexlite (CN 51): Turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter
- Pertamina Dex (CN 53): Turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter
- Pertamax Turbo (RON 98): Turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memproyeksikan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya kenaikan pada jenis Pertamax dan Pertamax Turbo, akan memberikan andil terhadap peningkatan inflasi nasional.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menuturkan bahwa saat ini terdapat sejumlah faktor risiko inflasi yang mencuat dan menjadi perhatian bank sentral. Tantangan utama berasal dari rambatan global berupa transmisi harga minyak dan komoditas ke dalam negeri, atau yang lazim disebut sebagai imported inflation.

Faktor rambatan global tersebut secara langsung berdampak pada kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices), seperti yang tercermin dari kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi baru-baru ini.

Adapun, PT Pertamina Patra Niaga resmi mengerek harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, efektif per 10 Juni 2026. Sejalan dengan itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami penyesuaian dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

"Untuk sementara, hitungan kami kurang lebih dia [kenaikan harga Pertamax] berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi," ungkap Aida dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026, dikutip Minggu (21/6/2026).

Selain tekanan imported inflation, Aida menggarisbawahi faktor risiko kedua yang tengah diwaspadai adalah potensi gangguan cuaca. Fenomena El Nino diperkirakan akan melanda Indonesia pada periode akhir Juni hingga Oktober atau November mendatang.

Kondisi cuaca ekstrem ini berpotensi memberikan tekanan pada kelompok harga pangan bergejolak (volatile food). Meski demikian, BI menilai risiko dari sisi hulu pertanian, seperti lonjakan harga pupuk, dapat diredam karena kapasitas produksi pupuk domestik dinilai masih sangat mencukupi.

Oleh sebab itu, BI mengonfirmasi bahwa laju inflasi memang mulai menunjukkan tren peningkatan. Akan tetapi, Aida memastikan bahwa proyeksi inflasi tetap terjangkar dalam rentang sasaran yang ditetapkan oleh bank sentral dan pemerintah.

"Memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5% plus minus 1%. Jadi paling tinggi kita 3,5%, ini masih dalam target tersebut," tegasnya.

Sebagai langkah mitigasi, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Terkait stabilitas harga volatile food, langkah antisipasi difokuskan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dikoordinasikan secara intensif bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia guna memastikan ketersediaan pasokan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan bahwa otoritas moneter juga memilih kembali menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada rapat dewan gubernur (RDG) BI edisi Juni 2026 demi salah satunya menjaga inflasi tetap terkendali.

"Itulah sebagai salah satu pertimbangan kenapa kita menaikkan BI Rate, yaitu sebagai langkah forward looking, pre-emptive, untuk memastikan inflasi dalam dua tahun ke depan, 2026—2027, dari global tadi tetap terkendali dalan sasaran 2,5±1%," ujar Perry pada kesempatan yang sama.

Jakarta: Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan geografis Indonesia yang kompleks, ketersediaan energi yang merata menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan distribusi energi nasional dengan memastikan pasokan energi tetap aman, terjangkau, dan mudah diakses hingga ke pelosok negeri.

Sepanjang Tahun Buku 2025, Pertamina Patra Niaga mencatat berbagai capaian strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Mulai dari memperluas akses energi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), memperkuat infrastruktur distribusi, hingga mendorong pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

“Pertamina Patra Niaga menjalankan operasional penyediaan energi dengan mengedepankan prinsip 4A+1S, yakni Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.

Menjaga pasokan energi di momen krusial

Upaya perusahaan untuk menjamin ketersediaan energi juga tercermin dalam pelaksanaan Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri serta Natal dan Tahun Baru yang mampu memastikan pasokan BBM, LPG, dan Avtur tetap aman selama periode dengan mobilitas masyarakat tertinggi.

Dukungan monitoring 24 jam dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan menjaga kelancaran distribusi energi nasional.

Pada kondisi darurat dan kebencanaan, Pertamina Patra Niaga juga senantiasa hadir memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Dukungan distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara dilakukan secara terintegrasi bersama pemerintah, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketahanan energi nasional pada berbagai situasi.

Infrastruktur energi terus diperkuat

Dalam mendukung pemerataan energi, Pertamina Patra Niaga terus memperluas akses energi melalui Program BBM Satu Harga yang telah hadir di 588 titik di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga mengoperasikan 421 SPBU Nelayan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, perusahaan terus memperkuat infrastruktur energi nasional yang saat ini didukung oleh lebih dari 125 terminal BBM, ribuan SPBU, 40 terminal LPG, 72 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), jaringan pipa, armada mobil tangki, armada kapal, hingga dukungan transportasi udara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung distribusi energi nasional dan memastikan keandalan pasokan hingga ke wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

Selama tahun 2025, Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan kapasitas terminal BBM dan fasilitas penyimpanan strategis, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah dengan pertumbuhan konsumsi energi yang tinggi.

Pengembangan TBBM Maumere yang dimulai pada pertengahan tahun 2025 dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan operasi khususnya pada area NTT NTB dan sekitarnya.

Selanjutnya perusahaan juga berhasil melaksanakan commisioning untuk pekerjaan Pembangunan TBBM Tanjung Batu tahap 1 yang bertujuan untuk meningkatkan kehandalan penyaluran di area kalimantan dan sekitarnya.

Program Subsidi Tepat BBM dan LPG terus diperkuat melalui integrasi sistem digital sehingga penyaluran subsidi semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola distribusi energi nasional melalui implementasi Program Subsidi Tepat yang telah diterapkan di 513 kabupaten/kota.

Sejalan dengan agenda transisi energi nasional, Pertamina Patra Niaga terus memperluas pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. Hingga 2025, layanan Pertamax Green 95 telah tersedia di 180 SPBU dan akan terus diperluas untuk memberikan pilihan energi yang lebih rendah emisi bagi masyarakat.

Pengembangan bioenergi, termasuk dukungan terhadap Sustainable Aviation Fuel (SAF/Bioavtur), menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam mendukung target transisi energi nasional dalam menjaga ketahanan energi jangka panjang.

"Kami berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional, memperluas akses energi yang berkeadilan, serta mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tutur Roberth.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pertamina Patra Niaga memastikan penetapan harga Pertamax series pada tanggal 10 Juni 2026 sudah mengacu pada mekanisme harga pasar sesuai formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Adapun kenaikan harga BBM non subsidi itu mencakup Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Selanjutnya, Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan, penetapan dan penyesuaian harga BBM non subsidi ini sejalan dengan informasi yang telah disampaikan pemerintah.
Dia mengatakan, Pertamax series merupakan BBM non subsidi yang harga jualnya mengikuti perkembangan parameter pasar sesuai formula yang berlaku. Sementara itu, BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar ditetapkan pemerintah tidak ada perubahan.
“BBM non subsidi seperti Pertamax series merupakan produk yang harga jualnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar dan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi biaya pengadaan energi”, ujar Roberth melalui keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).
Dia menuturkan, secara normal evaluasi harga BBM non subsidi dilakukan secara berkala. Pada prinsipnya, kata Roberth, harga BBM non subsidi dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan sesuai perkembangan parameter keekonomian.
Namun demikian, implementasinya tetap memperhatikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Roberth mengatakan, di tengah kondisi dan dinamika global di mana harga minyak dunia beranjak naik dampak kondisi geopolitik, pemerintah senantiasa menjaga harga BBM non subsidi jenis Pertamax series selalu stabil dengan tidak mengalami kenaikan.
Oleh karena itu, penyesuaian harga yang dilakukan pada Juni untuk BBM jenis Pertamax mempertimbangkan fluktuasi harga pasar internasional, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di dalam negeri.
Menurutnya, penyesuaian harga Pertamax yang dilakukan saat ini adalah 50% dari selisih harga pasar, dan jika dibandingkan dengan harga BBM sejenis di negara-negara tetangga Asean tetap lebih kompetitif agar menjaga daya beli dan perekonomian.
Roberth menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah sekaligus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.
"Kami mengajak masyarakat untuk memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan Pertamina yaitu Pertamina Customer Solution 135 agar mendapatkan informasi yang utuh dan akurat,” tutup Roberth.

Juru Bicara Menteri ESDM Dwi Anggia memastikan harga BBM nonsubsidi Pertamax akan ikut turun jika harga minyak dunia merosot.

"Nah apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM nonsubsidi juga akan turun," kata Anggia dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6).

Anggia menjelaskan hal sebaliknya juga bisa terjadi, apabila harga minyak dunia naik, maka harga BBM nonsubsidi harus menyesuaikan.

Ia menyampaikan harga BBM nonsubsidi di Indonesia memang menanjak. Anggia menyebut hal itu tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di sejumlah negara lain kenaikan terjadi lebih dulu.

"Seiring berjalannya waktu, fluktuasi harga yang semakin dinamis, ini para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomian. Seperti itu. Jadi kalau ditanya akan turun nggak harga minyak dunia turun, pasti akan ada penyesuaian juga untuk penurunan harga BBM non-subsidi," ujarnya.

Pada saat yang sama, Anggia menyatakan bahwa BBM subsidi takkan mengalami kenaikan.

Ia menyebut langkah itu diambil guna melindungi masyarakat yang dinilai rentan secara ekonomi.

"Inilah kebijakan Presiden untuk menjaga BBM subsidi tidak naik harganya, sesulit apapun kondisi geopolitik di luar sana, ini yang tetap dijaga," ucap dia.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujar Simon dalam unggahan akun Instagram @pertamina, Kamis (11/6).

Di tengah kenaikan Pertamax dan Pertamax Green, Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.

Ia memastikan harga Pertalite tetap dipatok Rp10 ribu per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter sebagaimana ketentuan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara membuka opsi untuk menerbitkan obligasi global atau global bond dengan tenor panjang, sampai 30 tahun. Rencana itu dikemukakan seiring dengan minat tinggi investor global atas penerbitan global bond perdana Danantara.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan penerbitan global bond perdanan Danantara itu telah oversubscribed lebih dari tiga kali.

Dalam penerbitan global bond perdana itu, awalnya awalnya Danantara menargetkan raupan investasi US$1 miliar. Kemudian, dalam tahapan bookbuilding, terdapat permintaan investasi US$4,6 miliar.

Danantara pun meningkatkan rilisan global bond menjadi US$1,5 miliar, dibagi masing-masing US$750 juta untuk tenor 5 tahun dan US$750 juta untuk 10 tahun.

Global bond untuk tenor 5 tahun memperoleh yield 5,35%. Kemudian, tenor 20 tahun memperoleh yield 5,95%.

Rosan mengatakan bahwa rilisan global bond yang laris itu menunjukkan kepercayaan tinggi dari investor global terhadap Danantara. Meskipun, saat ini pasar keuangan global sedang menghadapi tekanan imbas panasnya geopolitik global.

Oleh sebab itu, Danantara pun berencana untuk menerbitkan lagi global bond dengan tenor jangka panjang.

"Bahkan kami nyatakan sangat terbuka apabila kami menerbitkan lagi [global bond] sampai 30 tahun," tutur Rosan usai memberikan laporan hasil roadshow terkait dengan global bond perdana Danantara kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (15/6/2026).

Diversifikasi Mitra Investasi

Rosan mengatakan respon dari investor global membalikan momentum persepsi dari yang tadinya ragu-ragu mengenai kebijakan investasi Indonesia. Selain respon positif dari pasar, penerbitan global bond perdana Danantara juga membawa arah diversifikasi mitra investasi Indonesia.

Hal ini terlihat dari negara asal investor terbesar untuk global bond dari Danantara. Rosan membeberkan bahwa untuk global bond bertenor 5 tahun 38% investor berasal dari AS. Kemudian, 41% dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 21% dari Asia.

Lalu, untuk global bond dengan tenor 10 tahun, 52% investor berasal dari AS, 31% investor berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 17% dari Asia.

Rosan mengatakan bahwa selama ini secara historis, penerbitan obligasi oleh Indonesia paling banyak diserap investor Asia.

"Akan tetapi, ini kebalikan, pembeli terbesar dari AS, sampai 52% untuk 10 tahun. Oleh sebab itu, bahwa kepercayaan market dunia luar terhadap Indonesia sangat baik, tercermin dari mereka bersedia membeli global bond Danantara," ujar Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha mewanti-wanti potensi kenaikan biaya operasional menyusul lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku pekan ini.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Kenaikan juga terjadi di SPBU swasta. BP-AKR menaikkan harga BP 92 (RON 92) dari Rp12.390 menjadi Rp16.670 per liter, sementara BP Ultimate naik dari Rp12.930 menjadi Rp17.240 per liter.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan dampak kenaikan harga bensin nonsubsidi kali ini berbeda dengan penyesuaian harga BBM pada April lalu yang didominasi kenaikan solar nonsubsidi.

Menurutnya, kenaikan harga solar sebelumnya lebih cepat memengaruhi biaya logistik dan distribusi barang. Adapun kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green berpotensi menekan biaya mobilitas usaha, terutama kendaraan operasional berbahan bakar bensin.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kegiatan distribusi skala kecil, pemasaran, layanan jasa, hingga usaha yang bergantung pada mobilitas tenaga kerja.

"Dalam jangka pendek, dampaknya akan terasa pada kenaikan biaya operasional harian, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki intensitas mobilitas tinggi," tutur Shinta kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/6/2026).

Dia mencontohkan sektor yang rentan terdampak antara lain usaha jasa, ritel, distribusi skala kecil, kurir atau last-mile delivery, serta usaha yang membutuhkan aktivitas pemasaran dan pelayanan langsung kepada konsumen.

Menurut Shinta, perusahaan besar umumnya masih memiliki ruang melakukan efisiensi dan penyesuaian manajemen biaya. Namun, kenaikan harga BBM dapat menjadi beban tambahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki margin usaha lebih terbatas.

Di sisi lain, dunia usaha masih menghadapi berbagai tekanan biaya, mulai dari pelemahan daya beli, fluktuasi nilai tukar, biaya energi dan logistik, hingga ketidakpastian ekonomi global.

Karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi memperbesar tekanan biaya yang telah dirasakan pelaku usaha dalam beberapa waktu terakhir.

Dia menilai dampak terhadap harga barang dan jasa kemungkinan tidak sebesar ketika pemerintah menaikkan BBM subsidi atau solar. Meski demikian, risiko efek lanjutan (second-round effect) tetap perlu diwaspadai apabila kenaikan biaya operasional diteruskan ke tarif jasa, biaya pengiriman, atau harga jual kepada konsumen.

"Dalam situasi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya kuat, tambahan biaya seperti ini perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak makin menekan konsumsi rumah tangga," imbuh Shinta.

Tekan Belanja Masyarakat

Dari sisi konsumsi, dia menilai lonjakan harga Pertamax juga berpotensi menekan pengeluaran kelompok masyarakat kelas menengah yang menggunakan kendaraan pribadi.

Menurutnya, peningkatan biaya transportasi dapat mengurangi ruang belanja rumah tangga untuk kebutuhan lain. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada permintaan domestik yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Untuk memitigasi dampak tersebut, Shinta mendorong pemerintah memperkuat pengendalian inflasi, khususnya pada komponen transportasi, distribusi, dan pangan. Upaya peningkatan efisiensi logistik juga dinilai penting agar kenaikan biaya energi tidak langsung diterjemahkan menjadi kenaikan harga barang secara luas.

"Kami juga melihat pentingnya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah dan menengah ke bawah, karena konsumsi domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurut dia, tekanan biaya energi yang tidak dikelola dengan baik berisiko memukul dunia usaha dari dua sisi sekaligus, yakni meningkatnya biaya operasional dan melemahnya permintaan akibat konsumen yang lebih berhati-hati dalam berbelanja.

Ke depan, pelaku usaha berharap kebijakan harga energi dapat lebih terprediksi dan diiringi langkah mitigasi yang memadai.

"Penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang mengikuti dinamika pasar, tetapi dalam kondisi tekanan biaya yang masih tinggi, pemerintah perlu memastikan agar transmisi kenaikan tersebut tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas dan tidak mengganggu pemulihan daya beli serta aktivitas dunia usaha," tutur Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga Pertamax Green 95 memunculkan pertanyaan baru mengenai keekonomian bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Di tengah dorongan pemerintah memperluas penggunaan bioetanol untuk mendukung ketahanan energi, harga bahan bakar campuran etanol justru naik lebih tinggi dibandingkan bensin non-bioetanol.

Pertamax Green 95 yang merupakan campuran Pertamax dan 5% bioetanol naik 31,7% dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter per 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut melampaui kenaikan harga Pertamax yang meningkat dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kondisi itu menunjukkan peningkatan campuran bioetanol tidak otomatis membuat harga bahan bakar lebih murah bagi konsumen.

“Jadi makin besar campuran bioetanol dengan bensin, maka akan smakin besar juga beban defisit APBN dan akhirnya akan menambah utang pemerintah yang sekarang sudah hampir Rp10.000 triliun,” kata Bhima bersama Manajer Program Bioenergi Trend Asia Amalya Reza Oktaviani dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Pemerintah saat ini tengah mendorong pengembangan bahan baku bioetanol melalui proyek food estate tebu yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Program tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, laporan Celios bertajuk "Mengapa Bioethanol Tidak Menjawab Ketahanan Energi" memperkirakan pengembangan bahan bakar nabati berbasis bioetanol membutuhkan investasi lebih dari US$11 miliar atau sekitar Rp176 triliun dalam periode 10 tahun.

Menurut Bhima, kebutuhan dana tersebut setara sekitar 89% dari total anggaran subsidi energi pada 2026.

Dia menilai tingginya biaya pengembangan bioetanol tidak hanya berasal dari produksi bahan baku, tetapi juga dari pembukaan lahan skala besar untuk food estate dan energy estate, termasuk di Merauke, Papua Selatan.

Bhima mengatakan biaya investasi dan logistik yang tinggi pada akhirnya akan dibebankan produsen dalam harga jual produk ke Pertamina. Di sisi lain, Pertamina juga menghadapi tekanan karena harus menanggung selisih antara harga riil dan harga keekonomian bahan bakar.

Dia juga mengatakan masyarakat di lokasi food estate juga tidak menikmati hasil dari proyek bioetanol dari segi biaya hidup yang makin mahal. Pembukaan lahan hutan untuk kebutuhan pangan juga dia nilai harus dihitung sebagai kerugian perekonomian dari pencampuran bioetanol.

Sementara itu, Amalya menyoroti kebijakan pemerintah yang di satu sisi mendorong pembukaan lahan untuk pengembangan tebu, tetapi di sisi lain menyetujui impor etanol hingga 1 juta ton per tahun dari Amerika Serikat.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan kebijakan pengembangan bioetanol nasional.

Selain itu, dia menilai permintaan pasar terhadap bahan bakar nabati masih terbatas karena masyarakat maupun industri otomotif belum menunjukkan minat besar untuk melakukan modifikasi kendaraan agar dapat menggunakan bahan bakar berbasis bioetanol.

Amalya juga menyoroti dampak lingkungan dari pengembangan perkebunan tebu untuk mendukung program bioetanol.

Berdasarkan kajian Trend Asia, pelepasan kawasan hutan untuk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan berpotensi menyebabkan deforestasi seluas 61.370 hektar.

“Artinya Indonesia bisa kehilangan karbon dari hutan begitu besar untuk proyek strategis nasional energi, namun kenyataannya produk nabati yang sampai di pasar harganya mahal dan sepi peminat,” katanya.

Dia menambahkan Papua Selatan telah kehilangan kawasan hutan seluas 486.939 hektar akibat perubahan fungsi kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi pergeseran konsumsi ke BBM subsidi Pertalite menyusul kenaikan harga Pertamax.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi melalui sistem QR Code dan pengawasan lapangan.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengakui kemungkinan terjadinya peralihan pengguna BBM nonsubsidi ke Pertalite merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. Namun, berdasarkan pemantauan dalam dua hari terakhir, pergeseran konsumsi masih relatif terbatas.

"Itu juga fakta yang tidak bisa disangkal bahwa akan ada kemungkinan besar pergeseran. Tadi kami sudah berdiskusi dengan Pertamina Patra Niaga. Dalam dua hari ini apakah sudah ada pergeseran? Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya, mungkin dari Pertamax Turbo yang di atas ke Pertamax saat ini," ujar Anggia ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).

Menurutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga terus memantau perkembangan konsumsi BBM di lapangan guna memastikan distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap akses pembelian BBM subsidi yang saat ini menggunakan sistem QR Code.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah meminta Pertamina dan pihak terkait meningkatkan pengawasan di berbagai daerah.

"Antisipasi, mitigasi pasti dilakukan. Misalnya saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini. Menteri ESDM (Bahlil) sudah meminta untuk Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah," jelasnya.

Meski demikian, Anggia menilai pengawasan semata tidak cukup untuk menjaga ketepatan sasaran subsidi energi. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan BBM subsidi apabila tidak berhak menerimanya.

"Tapi yang paling penting, nggak semuanya harus diawasi. Yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting," jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi ekonomi global yang penuh tekanan membuat seluruh pihak perlu berperan menjaga keberlangsungan program subsidi pemerintah. Menurutnya, subsidi energi harus diprioritaskan untuk kelompok yang memang membutuhkan seperti petani dan nelayan.

"Semua juga harus aware dong, mana yang bukan haknya, jangan diambil, sehingga masyarakat yang memang harus dilindungi, petani, nelayan itu bisa tetap survive, jalan terus roda perekonomiannya," terangnya.

Terkait kemungkinan lonjakan konsumsi Pertalite hingga melampaui kuota tahun ini, Anggia mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan.

Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan kondisi fiskal negara.

"Kalau kita berbicara kuota yang pasti pemerintah berusaha untuk subsidi untuk masyarakat terpenuhi. Namun di satu sisi kan kita juga harus menjaga kondisi fiskal. Jadi apapun itu pasti akan dipantau untuk keseimbangannya. Yang penting masyarakat terpenuhi, tapi di satu sisi beban fiskal juga tidak terlalu berat," ujarnya.

Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green naik di seluruh wilayah Indonesia per Rabu (10/6).

Di Jawa, harga BBM Pertamax (RON 92) menanjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara, Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Adapun harga BBM Pertamax dan Pertamax Green 95 berbeda di setiap provinsi yang dipengaruhi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), biaya distribusi, serta status kawasan perdagangan bebas (FTZ).