OMBUDSMAN Republik Indonesia menerbitkan hasil kajian cepat berjudul Pengawasan Program Pemanfaatan Biomassa Dalam Implementasi Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan. Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengungkapkan bahwa pemanfaatan biomassa belum sepenuhnya optimal.

“Tingkat realisasi pemanfaatan biomassa masih berada di bawah target nasional, terutama akibat keterbatasan pasokan bahan baku, kesiapan teknologi, dan anggaran,” kata Hery dalam acara penyampaian kajian cepat di kantornya, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.

Kajian cepat ini, kata Hery, adalah bentuk kajian yang dilakukan dengan jangka waktu singkat berdasarkan pada potensi maladministrasi dengan faktor penyebab yang berada pada satuan penyelenggara pelayanan. Metode kajian menggunakan penta helix yang melibatkan unsur pemerintah, kalangan industri, organisasi masyarakat, dan media.

Ombudsman mengkaji pemanfaatan biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Babelan pada 3 November, di PLTU Tidore dan PLTU Cirebon pada 4 November, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Ternate pada 5 November, PLTU Suralaya pada 8 Desember, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cirata pada 22 Desember. Tim melakukan wawancara dan peninjauan langsung di lapangan.

Hasil kajian itu mengungkap realisasi pemanfaatan biomassa masih di bawah target nasional akibat keterbatasan pasokan bahan baku, kesiapan teknologi, dan anggaran. Ketersediaan dan kualitas biomassa juga belum tersedia secara berkelanjutan karena pasokan tersedia musiman, sporadis, persaingan pasar ekspor, hingga kandungan kalori yang tidak sebesar batu bara.

“Serta biaya logistik yang tinggi,” tutur Hery.

Ombudsman menilai program pengembangan listrik biomassa punya potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena menurunkan emisi gas rumah kaca, penciptaan lapangan pekerjaan, dan memberdayakan petani melalui pengembangan ekosistem biomassa. Tetapi manfaatnya belum terasa optimal karena rantai pasok dan skema insentif belum terbentuk kuat.

Tantangan program listrik biomassa, kata Hery, meliputi teknis, ekonomi, lingkungan, deforestasi, dan regulasi. Apalagi boiler atau mesin ketel uap yang digunakan untuk pembangkit listrik belum mampu sepenuhnya menerima campuran bahan bakar biomassa dengan batu bara dalam proses cofiring.

Efek itu timbul karena boiler yang digunakan khusus untuk batu bara saja. “Akibatnya ketika diterapkan bauran dengan biomassa, ini menyebabkan kerusakan, efeknya banyak yang rusak,” tuturnya.

Dalam kajian ini, pemanfaatan biomassa untuk mengurangi ketergantungan energi fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas pembangkit listrik. Maka dari itu langkah ini dianggap tepat, bijak, dan ramah lingkungan, meskipun sekarang menyiasati cofiring dengan biomassa.

Temuan itu didukung data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang mengungkap realisasi pemanfaatan biomassa baru 1,62 juta ton pada 2024, jauh dari target 2,83 juta ton. Target pada 2025 pun semakin tinggi menjadi 10,20 juta ton, namun realisasinya baru 2,2 juta ton di PLTU yang dikelola PLN. Di PLTU Tidore, pasokan biomassa hanya 1.028,71 ton periode triwulan III 2025, realisasinya masih jauh dari target 5 ribu ton.

Maka dari itu, Ombudsman menyarankan Kementerian ESDM agar kebijakan pemanfaatan biomassa diperkuat beserta implementasinya. “Selain itu perlu menyusun kebijakan pengendalian ekspor biomassa melalui skema domestic market obligation biomassa guna menjamin ketersediaan pasokan dalam negeri secara berkelanjutan,” ucap Hery Susanto.

Ombudsman juga menyarankan agar PT PLN (Persero) meningkatkan perencanaan dan pengelolaan program cofiring biomassa secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Kontrak jangka panjang penyediaan biomassa juga perlu diperpanjang, kualitas bahan baku ditingkatkan, kembangkan infrastruktur penerimaan dan penyimpanan, serta pencampuran biomassa di setiap PLTU.

PERTAMINA New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menjalin kerja sama dengan perusahaan energi asal Cina, GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd., untuk mengembangkan proyek energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Kesepakatan itu diteken oleh CEO Pertamina NRE John Anis dan Chairman of the Board GCL Intelligent Energy, Zhi Fei.

Kolaborasi ini membuka peluang pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah, energi terbarukan, serta pembangkit listrik berbasis gas guna mendukung target penurunan emisi dan ketahanan energi nasional.

John Anis mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. “Kami melihat potensi besar untuk mengombinasikan pengalaman global GCL dengan kapabilitas dan pemahaman lokal Pertamina,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 15 Januari 2026.

Dalam rangkaian kerja sama ini, delegasi Pertamina NRE juga meninjau fasilitas pembangkit listrik berbasis sampah milik GCL. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat penerapan teknologi, sistem pengelolaan lingkungan, serta praktik operasi dan manajemen proyek.

Pertamina NRE menilai kerja sama ini dapat menjadi fondasi bagi pengembangan teknologi dan model bisnis energi bersih di Indonesia. Langkah ini juga diharapkan memperkuat peran Pertamina dalam mendukung target Net Zero Emission pada 2060.

Sementara itu, Zhi Fei menyebut Indonesia sebagai pasar penting dalam pengembangan energi bersih global. "GCL berharap dapat memanfaatkan percepatan transisi energi di Indonesia untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan Pertamina NRE,” kata John Anis.

JUMLAH pengguna Kereta Api Bandara Srilelawangsa di Kota Medan sepanjang 2025 melonjak menjadi 4,1 juta orang atau meningkat 33,4 persen dibanding 2024. Pada 2024, jumlah penumpang kereta bandara hanya 3 juta penumpang.“Pertumbuhan jumlah penumpang yang signifikan menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayakan perjalanannya kepada transportasi publik berbasis rel,” kata Direktur Utama PT Railink Porwanto Handry Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Januari 2026.Menurut Porwanto, pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya peran KA Srilelawangsa sebagai moda transportasi publik andalan masyarakat Sumatera Utara, baik untuk mobilitas perkotaan maupun akses menuju Bandara Internasional Kualanamu.

Pada 2025, penumpang KA Srilelawangsa relasi Medan-Kualanamu sebanyak 1,5 juta penumpang, melonjak tajam dibanding 2024 yang hanya 700 ribu penumpang. Relasi Medan-Binjai-Kualabingai juga mencatat pertumbuhan dengan total 2,5 juta penumpang pada 2025, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 2,3 juta penumpang.

Menurut Porwanto, PT Railink akan terus melakukan optimalisasi operasional serta peningkatan layanan KA Srilelawangsa sebagai bagian dari upaya mendukung sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan kereta api jarak jauh dan berkelanjutan di Sumut.Pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2026 kemarin, KA Srilelawangsa mengangkut 234.750 penumpang di wilayah Sumatera Utara. Ada 106.040 penumpang tercatat tiba di Stasiun Medan, sisanya melakukan perjalanan meninggalkan Kota Medan menuju Kota Binjai dan Bandara Internasional Kualanamu.

Untuk layanan relasi Medan-Binjai-Kualabingai, sebanyak 147.707 penumpang terangkut. Relasi Stasiun Medan menuju Stasiun Kualanamu mengangkut 87.043 penumpang. Angka tersebut merupakan hasil kesiapan operasional dan komitmen pelayanan selama masa libur akhir tahun.“Kami memastikan seluruh layanan berjalan aman, nyaman dan tepat waktu. Mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya pengguna jasa penerbangan di Bandara Kualanamu,” ucap Porwanto.KA Srilelawangsa adalah kereta api bandara yang dioperasikan PT Railink. Bagian dari program subsidi Public Service Obligation (PSO) di Sumatera Utara.

KAI Commuter Wilayah 6 Yogyakarta memprediksi lonjakan pengguna commuter line atau kereta rel listrik (KRL) sebesar 35-40 persen saat libur panjang akhir pekan yang bersamaan dengan momen Isra Mi'raj, 16-18 Januari 2026. Jika di akhir pekan biasa rata-rata pengguna KRL sebanyak 23 ribu-25 ribu orang per hari, pada akhir pekan ini jumlahnya diprediksi mencapai 32 ribu-34 ribu orang.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda mengemukakan pihaknya mengantisipasi dampak lonjakan pengguna di saat libur akhir pekan ini dengan menambah empat perjalanan Commuter Line Yogyakarta–Palur pada, mulai 16-18 Januari 2026. Sehingga mulai besok total jumlah perjalanan Commuter Line Yogyakarta menjadi 31 perjalanan per hari. Adapun untuk perjalanan Commuter Line Prameks sebanyak 10 perjalanan per harinya.

“Penambahan perjalanan ini juga merupakan upaya KAI Commuter untuk mengantisipasi kenaikan jumlah pengguna Commuter Line Yogyakarta yang terjadi pada hari-hari libur,” ujar Karina kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 15 Januari 2026.

Ia merinci pada periode libur panjang ini KAI Commuter mengoperasikan 15 perjalanan dari Stasiun Palur menuju Stasiun Yogyakarta mulai pukul 05.00 WIB - 20.42 WIB, dan 16 perjalanan dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Palur mulai pukul 05.05 hingga 22.35 WIB.

Sedangkan Commuter Line Prameks, perjalanannya mulai pukul 06.40 WIB – 18.05 WIB pemberangkatan Yogyakarta tujuan Kutoarjo, dan mulai pukul 05.10 WIB – 18.45 WIB pemberangkatan Kutoarjo tujuan Yogyakarta.

"Selain itu, untuk mendukung layanan dan kelancaran operasional, KAI Commuter juga menyiagakan petugas pengamanan dan petugas kesehatan yang ditempatkan di stasiun dan di perjalanan Commuter Line," katanya.

Karina menambahkan fasilitas layanan pengguna juga terus dilengkapi dan pembangunan ruang tunggu stasiun terus dilakukan untuk memberikan kenyamanan pengguna saat menunggu perjalanannya.

Lebih lanjut ia mengatakan pada hari-hari libur terutama libur panjang, Stasiun Yogyakarta selalu menjadi stasiun dengan volume pemberangkatan terbanyak dengan 8-10 ribu pengguna setiap harinya, sedangkan Stasiun Lempuyangan sebanyak 4-5 ribu pengguna per hari.

"KAI Commuter mengimbau kepada pengguna agar menghindari kepadatan di Stasiun Yogyakarta dengan memilih Stasiun Lempuyangan sebagai alternatif stasiun keberangkatan menuju Klaten dan Solo dengan menggunakan Commuter Line," tuturnya.

Selama menggunakan Commuter Line, pengguna diimbau untuk selalu menjaga kenyamanan penumpang lain dengan tidak duduk di lantai, menjaga kebersihan, serta mengawasi anak-anak. “Perhatikan jadwal perjalanan sebelum datang ke stasiun dan sesuaikan waktu kedatangan agar tidak terlalu lama menunggu di stasiun maupun terburu-buru masuk ke kereta,” ucap Karina.

Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat sebanyak 37.075 penumpang meninggalkan Jakarta pada Kamis dengan menggunakan kereta api, dan 21.244 penumpang tiba serta turun di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta.

Manager Humas Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menyebutkan jumlah penumpang berangkat terbanyak di Stasiun Pasar Senen, yakni 14.667 penumpang, kemudian disusul Stasiun Gambir sebanyak 14.337 penumpang. Berikutnya, Stasiun Bekasi sebanyak 3.840 penumpang, serta Stasiun Jatinegara 2.223 penumpang.

“Pada hari pertama libur panjang Isra Miraj, volume penumpang yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta terpantau cukup tinggi, khususnya dari stasiun-stasiun utama, seperti Pasar Senen dan Gambir,” ujar Franoto di Jakarta, Kamis 15 Januari 2026, seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, kota tujuan favorit penumpang kereta api pada periode libur panjang Isra Miraj 2026, antara lain Yogyakarta sekitar 18 ribu penumpang, Semarang 7.500 penumpang, Bandung 5.800 penumpang, Surabaya 5.200 penumpang, dan Purwokerto sebanyak 5.000 penumpang.

Selama periode libur panjang Isra Miraj pada 15-18 Januari 2026, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan total 158.959 tempat duduk, dengan 88.106 tiket yang telah terjual sampai dengan saat ini. Adapun tiket untuk keberangkatan 16-18 Januari masih tersedia sebanyak 67.968 tempat duduk, dengan tingkat okupansi 68 persen pada 16 Januari, 26 persen pada 17 Januari, dan 35 persen pada 18 Januari.

CHIEF Executive Officer BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani bersedia mengelola investasi terhadap badan usaha yang memiliki return rendah sekalipun. “Kami terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter kami apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi,” kata Rosan, di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026. Rosan menjelaskan Danantara melakukan studi kelayakan atau feasibility study sebelum mengelola investasi. Ia mengatakan, Danantara memiliki parameter penilaian untuk menentukan mengelola investasi. Salah satunya adalah potensi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, kata Rosan, Danantara berkenan mengelola investasi meskipun nilai investasinya rendah jika sesuai dengan parameter penilaian. Pernyataan itu disampaikan Rosan menanggapi mandat Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghidupkan kembali BUMN tekstil. Danantara dalam hal ini berpotensi dilibatkan untuk menyiapkan pendanaan sebesar US$ 6 miliar. Rosan pun menyinggung soal BUMN lainnya yang pernah mendapatkan penyehatan secara keseluruhan dari segi permodalan, pasar, dan offtaker. Dengan demikian, Rosan menyatakan terbuka untuk mengelola investasi BUMN tekstil. “Apalagi kalau itu sudah termasuk dalam distressed asset, ya kita lihat. Selama kita yakin bahwa nanti kita bisa turn around perusahaan itu melakukan restrukturisasi secara maksimal,” tutur dia. Tiga hari setelah Prabowo mengadakan rapat bersama beberapa pimpinan Kabinet Merah Putih soal transformasi industri nasional di sektor industri tekstil, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan pemerintah akan membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus sektor tekstil.Politikus Golkar itu mengatakan rencana tersebut merupakan arahan Prabowo saat rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 11 Januari 2026 lalu. Alasannya, industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif AS. "Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan 6 miliar (dolar AS) nanti akan disiapkan oleh Danantara," kata Airlangga dalam acara Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu, mengutip Antara.Ia mengatakan dari hasil studi yang telah rampung, rencana itu bakal dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).Guna mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar US$ 6 miliar melalui BPI Danantara. Dana tersebut diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil. "Oleh karena itu sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita yang dari 4 miliar (dolar AS), bisa naik ke 40 miliar (dolar AS) dalam 10 tahun l, dan bagaimana pendalaman dari value chain daripada industri tekstil," kata dia.Airlangga mengatakan saat ini masih ada kelemahan pada rantai nilai (value chain) tekstil, terutama pada produksi benang, kain, dyeing, printing, dan finishing. Ia berharap pembentukan BUMN tekstil baru bisa mendorong modernisasi dan pendalaman industri di sektor tersebut.

MENTERI Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengumumkan realisasi investasi sepanjang 2025 sebesar Rp 1.931,2 triliun. Nilai investasi tersebut utamanya berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp 1.030,3 triliun atau berkontribusi 53,4 persen terhadap total investasi 2025.

Sementara itu sisanya atau Rp 900,9 triliun berasal dari penanaman modal asing atau PMA. “Sebetulnya bukan PMA-nya yang melambat kalau saya melihatnya. Dalam negerinya yang lebih cepat,” kata Rosan di Jakarta pada Kamis, 15 Januari 2026.

Ia pun memproyeksikan pertumbuhan investasi dalam negeri akan meningkat lebih tinggi dan menyaingi investasi asing pada tahun ini. Menurut Rosan, hal itu disebabkan karena keterlibatan BPI Danantara yang terjun berinvestasi di sejumlah sektor mulai dari kimia hingga kesehatan.

Ia pun menyontohkan keterlibatan Danantara dalam proyek waste-to-energy atau pengolahan sampah menjadi sumber energi yang proses pembangunannya akan mulai dikerjakan pada Maret tahun ini. Untuk bergabung dalam proyek ini, Rosan menyatakan Danantara mewajibkan calon investor untuk mengajak investor dalam negeri dan asing untuk masuk. “Walaupun kita yang nge-drive, tapi kita mengajak dunia usaha juga karena kita ingin semuanya itu tumbuh bersama-sama, berkembangnya juga bersama-sama,” tutur dia.

Adapun PMA sepanjang 2025 tercatat Rp 900,9 triliun atau 46,6 persen dari total investasi. Jumlah itu meningkat 0,1 persen secara tahunan. Berdasarkan negara, Singapura kembali menjadi negara asal investor dengan jumlah penanaman modal terbanyak di Indonesia. Nilai investasi dari Singapura ke Indonesia pada 2025 mencapai US$ 17,4 miliar. Hong Kong berada di posisi kedua dengan nilai investasi ke Indonesia sebesar US$ 10,6 miliar.

Adapun Cina berada di posisi ketiga dengan investasi US$ 7,5 miliar. Sementara Malaysia sebesar US$ 4,5 miliar. Setelah itu disusul Jepang dengan US$ 3,1 miliar.

Berdasarkan wilayah, Rosan mengungkapkan penanaman modal asing sepanjang 2025 paling banyak dilakukan di Jawa Barat senilai US$ 9,2 miliar. Kemudian Sulawesi Tengah sebesar US$ 7,4 miliar, Jakarta sebesar US$ 6,0 miliar, Maluku Utara senilai US$ 5,2 miliar, dan Banten sebesar US$ 3,6 miliar.

Para investor asing utamanya menanamkan modal untuk lima subsektor. Adapun subsektor yang paling banyak mendapat modal asing adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya dengan nilai US$ 14,6 miliar atau 26,0 persen dari total. Kemudian disusul pertambangan seni;ai US$ 4,7 miliar, jasa lainnya sebesar US$ 4,5 miliar, industri kimia dan farmasi senilai US$ 3,8 miliar, serta transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar US$ 3,3 miliar.

BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkirakan pekerja swasta menjadi yang terbanyak sebagai debitur rumah subsidi selama 2026. Prediksi itu berdasarkan jumlah penerima manfaat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bekerja di sektor swasta sebanyak 73,63 persen dengan pembiayaan rumah berjumlah 205.330 unit pada tahun 2025 lalu.

"Kami melihat profil debitur ini tidak akan banyak berubah di tahun 2026," kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam keterangan tertulis pada Rabu, 14 Januari 2026.

Menurut data Tapera, kelompok debitur berpenghasilan Rp 3-5 juta sebanyak 147.269 orang dengan jangka waktu cicilan rumah subsidi selama 10-15 tahun. Realisasi selama 2025 didorong oleh kemudahan akses pembiayaan awal yang bergantung pada skema uang muka yang minim.

Sejak dana FLPP diluncurkan pada 2010 hingga 2025, sebanyak 1.877.747 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah memanfaatkan program pembiayaan perumahan ini. Dana yang digelontorkan pemerintah sebanyak Rp 185,87 triliun untuk masyarakat dalam mewujudkan rumah pertama yang layak huni di seluruh Indonesia.

"Kami berharap tahun ini, kinerja akan semakin ditingkatkan sehingga semakin banyak MBR yang bisa menikmati fasilitas pembiayaan perumahan,” ujar Heru Pudyo.

Sebelumnya, BP Tapera mencatat dana yang disalurkan untuk FLPP selama 2025 sebesar Rp 34,64 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan 278.868 unit rumah melalui 40 bank penyalur. Realisasi penyaluran dana FLPP mencapai 79,68 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 350 ribu unit rumah.

Kemudian tahun 2026, kata Heru, BP Tapera juga menargetkan fasilitas pembiayaan untuk 350 ribu rumah dengan dana Rp 36,6 triliun. Tahun ini akan melibatkan 43 bank penyalur dana FLPP untuk pembiayaan rumah subsidi. "Semua target ini sudah kami tuangkan dalam perjanjian kerja sama yang sudah disepakati oleh semua pihak,” ujarnya.

PRODUSEN makanan dan minuman asal Swiss, Nestlé, mengumumkan penarikan sejumlah produk susu formula bayi di 49 negara. Penarikan ini dilakukan setelah ditemukan potensi cemaran toksin cereulide, yaitu racun yang dihasilkan bakteri Bacillus cereus.

Nestlé menyatakan penarikan telah dimulai sejak Desember lalu. Adapun produk yang ditarik meliputi merek SMA, BEBA, dan NAN yang dipasarkan di berbagai wilayah Eropa, Amerika Latin, Asia, hingga Timur Tengah.

“Keamanan pangan dan kesejahteraan semua bayi tetap menjadi prioritas utama kami. Kami memahami bahwa kabar ini menimbulkan kekhawatiran dan kami berkomitmen memberi informasi yang jelas dan transparan,” kata Nestlé seperti dikutip dari keterangan resmi di laman perusahaan pada Kamis, 15 Januari 2026.

Perusahaan makanan dan minuman asal Swiss tersebut mengklaim, hingga kini belum ditemukan laporan penyakit yang terkait dengan produk yang ditarik.

Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memerintahkan PT Nestlé Indonesia menghentikan sementara distribusi dan importasi susu formula bayi S-26 Promil Gold pHPro 1 untuk dua nomor bets, yaitu 51530017C2 dan 51540017A1.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan langkah tu diambil setelah BPOM menerima peringatan dari European Union Rapid Alert System for Food and Feed (EURASFF) dan International Food Safety Authorities Network (INFOSAN).

“Penarikan produk ini berhubungan dengan potensi cemaran toksin cereulide pada bahan baku arachidonic acid atau ARA oil tertentu yang digunakan dalam produksi susu,” kata Taruna dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Januari 2026.

Ia menyebut produk susu formula bayi yang diproduksi Nestlé Suisse SA di Pabrik Konolfingen, Swiss, tercatat masuk ke Indonesia. Namun hasil uji laboratorium terhadap dua bets yang terdampak menunjukkan toksin cereulide tidak terdeteksi.

Meski demikian, BPOM tetap meminta masyarakat menghentikan penggunaan atau mengembalikan produk tersebut. “Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap kesehatan bayi,” ujar Taruna.

Taruna menjelaskan toksin cereulide bersifat tahan panas sehingga tidak dapat dimusnahkan melalui penyeduhan atau pemanasan biasa. Dampaknya bisa muncul dalam 30 menit hingga enam jam setelah konsumsi, berupa muntah parah, diare, dan kelesuan.

BPOM menegaskan produk S-26 Promil Gold pHPro 1 dengan nomor bets selain dua kode tersebut masih aman untuk digunakan.

Nestlé Indonesia memastikan seluruh produk yang beredar di dalam negeri aman dikonsumsi. “Seluruh pabrik Nestlé Indonesia tidak terdampak. Produk yang diproduksi secara lokal maupun impor telah memenuhi standar keamanan dan mutu melalui pengujian yang komprehensif,” tulis manajemen dalam pernyataan resminya.

Terdapat dua bets produk impor dari Swiss ke Indonesia yang dinilai berpotensi terdampak, yaitu Wyeth S-26 Promil Gold pHPro 1 untuk bayi usia 0–6 bulan dengan nomor batch 51530017C2 dan 51540017A1.

Berdasarkan hasil uji, Nestle Indonesia menyatakan kedua bets ini tidak terdeteksi terkontaminasi toksin cereulide. Namun, sejalan dengan permintaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dipublikasikan pada 14 Januari 2026, Nestlé Indonesia telah menghentikan sementara distribusi dan impor produk terdampak.Selain itu, Nestlé Indonesia menyatakan menarik produk secara sukarela terhadap dua bets tersebut di bawah pengawasan BPOM. Nestlé Indonesia juga meminta konsumen yang memiliki produk Wyeth S-26 Promil Gold pHPro batch 51530017C2 dan 51540017A1 untuk menghubungi layanan konsumen melalui nomor telepon 0800 182 1028 atau melalui email nestle.indonesia@id.nestle.com.

Diktuip dari laman resmi perusahaan, berikut negara yang melakukan penarikan produk susu formula bayi Nestlé.

Eropa: Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Makedonia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Ukraina.

Amerika Selatan: Argentina, Brasil, Cile, Meksiko, Paraguay, Peru, Uruguay.

Asia dan Oseania: Australia, Cina, Hong Kong, Selandia Baru, Filipina.

Timur Tengah dan Afrika Utara: Bahrain, Mesir, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) merombak jajaran direksi dan dewan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Mangkuluhur City Tower One, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. Keputusan rapat tersebut salah satunya mengangkat I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra sebagai Direktur Utama, menggantikan Tirta Hidayat.

Setelah menjabat sebagai direktur utama, Askhara menyatakan bakal membawa HUMI pada pertumbuhan pendapatan yang sehat melalui sinergi grup, pengembangan armada, dan diversifikasi usaha. “HUMI akan berfokus pada pengembangan integrated maritime and energy logistics nasional yang berkelanjutan,” katanya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 15 Januari 2026.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi biaya, pengelolaan pendanaan, dan penguatan keuangan perusahaan tanpa mengabaikan keselamatan dan kualitas layanan. “Kami juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai mitra bisnis dalam satu keluarga besar HUMI Group,” katanya.

Ari Askhara sebelumnya dikenal sebagai mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. RUPSLB emiten perusahaan jasa logistrik tersebut juga menetapkan susunan pengurus baru sebagai berikut:

Rekam Jejak I Gusti Ngurah Askhara

Askhara bukan nama baru di lingkungan BUMN. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejak September 2018. Namun masa jabatannya berakhir pada 5 Desember 2019 setelah Menteri BUMN saat itu, Erick, Thohir mencopotnya dari jabatan tersebut.

Pemecatan itu terkait temuan kargo ilegal di pesawat Garuda Indonesia yang dilaporkan Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta pada November 2019. Sebelum memimpin Garuda, ia lebih dulu berkarier di sejumlah BUMN.

Ia pernah menjabat Direktur Keuangan PT Pelindo III pada 2014. Tujuh bulan kemudian, ia berpindah ke Garuda Indonesia sebagai Direktur Keuangan. Pada 2016, ia menjadi Direktur Human Capital dan Pengembangan Sistem PT Wijaya Karya (Persero).

Akshara lahir di Jakarta pada 13 Oktober 1971. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan pendidikan magister di bidang International Finance dan Administrasi Bisnis di Universitas Indonesia.

Selama menjabat sebagai Direktur Utama Garuda, perusahaan sempat dilanda sejumlah kontroversi. Salah satunya terkait laporan keuangan 2018 yang mencatat laba sekitar US$ 5 juta setelah sebelumnya merugi US$ 213 juta pada 2017. Laporan itu dipersoalkan karena mengakui piutang sebagai pendapatan, terkait kerja sama layanan hiburan dan Wi-Fi dengan PT Mahaka Aero Teknologi.

Dua komisaris Garuda saat itu, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, bahkan menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Garuda juga menghadapi masalah dalam kerja sama manajemen dengan Sriwijaya Air. Kerja sama itu berakhir pada November 2019 setelah terjadi perselisihan terkait pembagian keuntungan dan posisi manajemen.

KETUA Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan membantah memiliki saham di PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL) di Sumatera Utara, maupun perusahaan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tenggara. Perusahaan itu sebelumnya dituduh sebagai salah satu penyebab bencana banjir di wilayah Sumatera Utara pada akhir November 2025.

“Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukkan. Saya tidak pernah punya saham, kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtera yang saya buat sendiri,” katanya, dikutip dari Instagram pribadinya pada Selasa, 13 Januari 2026.

Luhut bercerita, saat itu dia sebagai Menteri Perdagangan dan Industri melihat langsung ke lapangan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pada tahun 2000 silam. Dia melihat ada masyarakat yang demo terhadap aktivitas perusahaan PT TPL yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk.

Perusahaan itu disebut membeli kayu dari masyarakat. Suplai kayu didapatkan dari masyarakat yang memotong pohon di hutan.

Namun, kata Luhut, dampak aktivitas perusahaan itu menyebabkan kerusakan lingkungan, ada bau menyengat, berdampak ke aliran air yang bermuara di Danau Toba, dan lain-lain. Setelah dari kunjungan itu, dia mengusulkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur agar aktivitas perusahaan ditutup.

Dia pun menolak keberadaan PT TPL sejak melihat langsung. “Kalau saya enggak keliru, itu ditutup sebentar. Tapi berjalannya waktu, itu dibuka lagi karena lobinya luar biasa,” ucap Luhut.

Menurutnya, kerusakan hutan di sekitar Kabupaten Tapanuli pada waktu itu akibat aktivitas Indorayon. Maka dari itu aktivitas pengolahan pulp menjadi kertas dianggap sudah cukup.

Bantahan lain darinya adalah pemberitaan soal kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel di Morowali. Dia mengaku hanya memiliki satu IUP pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang didapat antara tahun 2003 atau 2004.

“Itulah sampai hari ini milik saya. Saya enggak punya IUP nikel, saya enggak punya saham di Morowali yang dituduh-tuduhkan oleh yang enggak jelas itu,” tutur Luhut.

Dia mengatakan tidak ingin memiliki saham atau IUP nikel ketika menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut juga mengingatkan kepada para pejabat tinggi agar tidak asal bicara dan perlu berkata disertai data.

“Ada enggak datanya? Baru ngomong, jangan asal nuduh, tidak elok asal nuduh itu, kampungan itu,” ucapnya.

Menanggapi pernyataan Luhut, PT TPL mengklaim aktivitas perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan juga termasuk kepada perlindungan lingkungan dan kehutanan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan pengawasan instansi berimbang.

Direktur PT TPL Anwar Lawden mengatakan perusahaan beroperasi sesuai kerangka perizinan pemerintah, termasuk persetujuan lingkungan, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), serta pengawasan rutin dari instansi terkait, dan secara terbuka mendukung proses evaluasi serta klarifikasi oleh otoritas berwenang.

“Seluruh operasional perusahaan mengacu pada prinsip pengelolaan hutan lestari, kehati-hatian ekologis, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten,” ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 13 Januari 2026.

Anwar menyatakan tuduhan terhadap operasional PT TPL sebagai perusak lingkungan dan penyebab bencana ekologi tidak didukung oleh temuan faktual. Dalam pengelolaan wilayah konsesi seluas 167.912 hektare, TPL tidak memanfaatkan seluruh area untuk kegiatan produksi.

Perseroan, kata Anwar, hanya memanfaatkan sekitar 46 ribu hektare sebagai perkebunan eucalyptus, sementara kurang lebih 48 ribu hektare dialokasikan sebagai kawasan lindung, dan sisanya adalah areal HCV, HCS, infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas umum.

Piliihan Editor: Siapa Pemberi Izin Bandara IMIP Demi Investasi

KEMENTERIAN Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada kuartal keempat 2025 mencapai Rp 496,9 triliun. Angka ini meningkat 9,7 persen secara tahunan dan merangkak naik dari kuartal ketiga tahun yang sama sebesar 1,1 persen.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan nilai tersebut berkontribusi 26,1 persen terhadap target investasi sepanjang 2025 yang mencapai Rp 1.905,6 triliun. Adapun realisasi investasi sepanjang 2025 tercatat sebesar 1.931,2 triliun.

Rosan mengatakan jumlah investasi pada kuartal keempat 2025 senilai Rp 469,9 triliun berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 754.186 orang. Adapun realisasi investasi kuartal keempat 2025 terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Realisasi PMA kuartal keempat 2025 tercatat Rp 256,3 triliun atau 51,6 persen dari total investasi. Jumlah itu meningkat 4,3 persen secara tahunan. “Penanaman modal asing slightly higher,” kata Rosan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.

Menurut Rosan, peningkatan PMA terjadi karena investor asing menilai pemerintah bisa menjaga selalu stabilitas politik dan stabilitas ekonomi pada kuartal keempat 2025. Selain itu, para investor asing merespons positif kebijakan investasi di Indonesia.

Sementara itu, PMDN berkontribusi Rp 240,6 triliun atau 48,4 persen terhadap total realisasi investasi kuartal keempat 2025. Nilai PMDN pada 2025 meningkat 16,2 persen secara tahunan.

Berdasarkan negara, Singapura menjadi negara asal investor dengan jumlah penanaman modal terbanyak di Indonesia. Nilai investasi dari Singapura ke Indonesia pada kuartal keempat 2025 mencapai US$ 4,8 miliar. Hong Kong berada di posisi kedua dengan nilai investasi ke Indonesia sebesar US$ 3,4 miliar.

Adapun Cina berada di posisi ketiga dengan investasi US$ 2,1 miliar. Setelah itu disusul Malaysia dengan US$ 1,7 miliar. Terakhir adalah Jepang senilai US$ 0,8 miliar.

Dari dalam negeri, PMDN pada kuartal keempat 2025 terutama disumbang dari luar Jawa dengan nilai Rp 294,4 triliun. Angka itu turun hingga 4,2 persen secara tahunan. Sedangkan PMDN di Jawa pada 2025 tercatat sebesar Rp 247,5 triliun atau meningkat 28,7 persen secara tahunan.

KEMENTERIAN Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada Januari—Desember 2025 sebesar Rp 1.931,2 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan nilai tersebut melampaui target investasi yang ditetapkan untuk 2025. “Alhamdulillah tercapai dan bahkan melebihi sedikit dari target yang sudah dicanangkan,” kata Rosan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.Rosan menyampaikan persentase realisasi investasi 2025 mencapai 101,3 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.905,6 triliun. Nilai investasi Rp 1.931,2 triliun pada 2025 juga meningkat 12,7 persen dibandingkan realisasi investasi tahun sebelumnya.Menurut Rosan, jumlah investasi 2025 senilai Rp 1.931,2 triliun berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.710.532 orang.Adapun realisasi investasi 2025 terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Realisasi PMA tercatat Rp 900,9 triliun atau 46,6 persen dari total investasi. Jumlah itu meningkat 0,1 persen secara tahunan. Sementara itu PMDN menjadi yang mendominasi dengan nilai Rp 1.030,3 triliun atau 53,4 persen terhadap total investasi. Nilai PMDN pada 2025 meningkat sebesar 26,6 persen secara tahunan.Berdasarkan negara, Singapura kembali menjadi negara asal investor dengan jumlah penanaman modal terbanyak di Indonesia. Nilai investasi dari Singapura ke Indonesia pada 2025 mencapai US$ 17,4 miliar. Hong Kong berada di posisi kedua dengan nilai investasi ke Indonesia sebesar US$ 10,6 miliar.Adapun Cina berada di posisi ketiga dengan investasi US$ 7,5 miliar. Sementara Malaysia sebesar US$ 4,5 miliar. Setelah itu disusul Jepang dengan US$ 3,1 miliar.Dari dalam negeri, PMDN utamanya disumbang dari luar Jawa dengan nilai Rp 991,2 triliun. Sementara PMDN di Jawa pada 2025 tercatat sebesar Rp 940,0 triliun.