Bank Indonesia (BI) memperbesar ekspansi likuiditas di pasar menjadi Rp1.000 triliun hingga akhir Juni 2026. Langkah itu ditempuh untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing (valas) di tengah dinamika ekonomi.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bank sentral akan terus memastikan likuiditas di pasar tetap memadai melalui berbagai instrumen operasi moneter yang dimiliki.

"Untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga terus akan menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki," ujar Destry dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia menjelaskan, pada akhir Mei 2026 BI melakukan ekspansi likuiditas sekitar Rp600 triliun. Nilai tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp1.000 triliun pada akhir Juni.

"Kalau kita lihat di akhir Mei ekspansi yang kami lakukan sekitar Rp600 triliun, maka di akhir Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun," jelasnya.

Menurut Destry, penambahan ekspansi likuiditas dilakukan sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi gejolak di pasar keuangan domestik.

[Gambas:Youtube]

"Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," tegasnya.

Sementara itu, untuk menjaga nilai tukar, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin dalam sebulan terakhir. Kebijakan ini mulai menarik kembali aliran modal asing ke pasar keuangan domestik yang hingga 26 Juni 2026, arus modal asing (capital inflow) yang masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) telah mencapai sekitar US$9 miliar.

"Untuk nilai tukar, dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin sehingga sekarang berada di posisi 5,75 persen," pungkas Destry.

Bisnis.com, BANDUNG - Komisi II DPRD Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan langsung untuk menyelesaikan hambatan pembangunan fasilitas tambahan kolam labuh di Pelabuhan Perikanan Jayanti, Kabupaten Cianjur.

Intervensi gubernur dinilai penting agar proyek strategis yang menyangkut keselamatan dan mata pencaharian ribuan nelayan tersebut tidak kembali tertunda.

Permintaan itu disampaikan Pimpinan Komisi II DPRD Jawa Barat Lina Ruslinawati, usai melakukan peninjauan lapangan dan berdialog dengan para nelayan di Pelabuhan Jayanti, beberapa waktu lalu.

Menurut Lina, kondisi di Pelabuhan Jayanti sudah sangat mendesak. Berdasarkan data rukun nelayan setempat, terdapat sekitar 2.000 nelayan dengan jumlah perahu yang hampir sama. Namun kapasitas kolam labuh yang tersedia saat ini hanya mampu menampung sekitar 300 perahu.

Akibat keterbatasan tersebut, ribuan perahu nelayan terpaksa bersandar di laut lepas dan menghadapi risiko tinggi saat cuaca buruk melanda.

“Artinya, ada ribuan perahu yang terpaksa bersandar di laut lepas. Ketika ombak besar datang, perahu-perahu ini rentan terisi air, karam, bahkan hanyut terbawa arus. Bagi nelayan, kehilangan perahu berarti kehilangan mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarga mereka. Pembangunan kolam labuh ini adalah kebutuhan yang sudah sangat mendesak sejak lama,” paparnya dikutip Jumat (19/6/2026).

Komisi II DPRD Jabar mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk perluasan kolam labuh. Namun realisasi pembangunan masih terkendala persoalan di lapangan.

Sejumlah pedagang yang memanfaatkan area sekitar pelabuhan disebut masih enggan melepaskan lahan yang berstatus aset pemerintah tersebut. Lina juga menyoroti adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang memperkeruh situasi dan memengaruhi pedagang sehingga proses pembangunan menjadi terhambat.

“Kami sangat memahami bahwa para pedagang juga sedang mencari nafkah di sana. Namun kita tidak boleh lupa bahwa lahan tersebut merupakan aset pemerintah yang akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang jauh lebih luas, khususnya demi keselamatan ribuan nelayan. Kita ingin semua berjalan selaras,” katanya.

Dengan waktu pelaksanaan proyek yang semakin mendesak, DPRD Jabar khawatir keterlambatan pembangunan akan memicu kekecewaan di kalangan nelayan yang selama ini menunggu solusi atas persoalan keterbatasan kolam labuh.

Karena itu, Lina berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat turun langsung ke Pelabuhan Jayanti untuk membuka ruang dialog dan mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak.

“Pendekatan terbaik adalah dialog yang hati ke hati. Kami sangat berharap Pak Gubernur bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat Jayanti. Kehadiran pemimpin biasanya akan memberikan ketenangan, meluluhkan ego, dan membawa solusi yang adil. Mari kita kesampingkan ego sektoral demi membangun masa depan Jayanti yang lebih baik,” tegasnya.

Menurut Komisi II DPRD Jabar, penyelesaian polemik ini tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur pelabuhan, tetapi juga menyangkut keselamatan kerja dan keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga nelayan di pesisir selatan Cianjur.

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing yang masuk ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp55,3 triliun hingga 17 Juni 2026. Masuknya dana asing tersebut dinilai turut menopang penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.794 per dolar AS pada perdagangan Kamis (19/6) sore, setelah sebelumnya sempat tembus di atas Rp18 ribu per dolar AS.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan selain SRBI, pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga mencatat arus modal masuk atau inflow sebesar Rp4,9 triliun.

"Kalau kita lihat posisi 17 Juni, SBN itu sudah terjadi inflow sekitar Rp4,9 triliun dan untuk SRBI terjadi inflow sekitar Rp55,3 triliun," ujar Destry dalam konferensi pers, Kamis (18/6).

Menurutnya, derasnya aliran dana asing ke instrumen keuangan domestik memberikan tambahan pasokan valuta asing di pasar sehingga membantu menjaga stabilitas rupiah.

"Artinya memang dengan inflow asing yang masuk cukup banyak, tentunya ini akan memasok tambahan valuta asing di market kita. Itu setidaknya menjawab mengapa rupiah kita alhamdulillah dalam beberapa hari ini terjadi penguatan, termasuk juga pada hari ini," jelasnya.

Destry menyebutkan inilah salah satu alasan BI menaikkan suku bunga acuan 100 basis poin dalam sebulan terakhir. Pada akhir Mei 50 bps, dan di awal Juni serta hari ini masing-masing naik 25 bps.

"Memang yang menjadi tujuan utama kami, yaitu mendatangkan inflow atau mendatangkan valuta asing," pungkas Destry.

Bank Indonesia (BI) memperketat aturan pembelian valuta asing (valas) tunai dengan menurunkan ambang batas (threshold) pembelian dolar AS terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung atau underlying transaction menjadi maksimal US$10 ribu per individu per bulan.

Kebijakan tersebut akan berlaku sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip kehati-hatian di Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan langkah itu ditempuh untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan daya tarik investasi asing.

"Penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUVA dilakukan melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$10 ribu per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6).

Selain itu, BI juga memperketat ketentuan pelaporan lalu lintas devisa. Mulai 1 Juli 2026, kewajiban melampirkan dokumen pendukung untuk transfer dana keluar negeri dalam valuta asing akan berlaku untuk transaksi di atas US$25 ribu atau setara, turun dari batas sebelumnya di atas US$50 ribu.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa bank sentral saat ini tengah meningkatkan pengawasan terhadap implementasi aturan pembelian valas di perbankan.

[Gambas:Youtube]

Ia menegaskan pembelian dolar AS dalam jumlah besar pada dasarnya tetap diperbolehkan selama memiliki kebutuhan yang jelas dan didukung dokumen transaksi yang sah.

"Sesuai dengan ketentuan kami, pembelian dolar itu harus ada underlying-nya, khususnya untuk pembelian di atas US$10 ribu. Kemudian underlying tersebut juga tidak bisa digunakan berkali-kali," kata Destry.

Menurutnya, BI telah melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah bank untuk memastikan penerapan tata kelola berjalan sesuai ketentuan. Perbankan yang dinilai belum menjalankan pengawasan secara optimal telah diberikan peringatan agar memperbaiki kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami memang melakukan pengawasan langsung ke bank, onsite ke bank. Kepada bank yang tata kelolanya belum baik, tentu kami berikan peringatan. Ini juga berlaku di banyak negara," jelasnya.

Meski memperketat pengawasan, Destry menegaskan BI tidak berniat membatasi kebutuhan valas yang sah dari pelaku usaha maupun masyarakat.

Ia mengatakan bank sentral justru akan mendukung permintaan dolar yang memiliki dasar transaksi jelas karena dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga likuiditas valuta asing di dalam negeri.

"Kami tidak membatasi. Kalau memang ada kebutuhan dan ada underlying, tentu dari BI justru akan men-support karena ini dibutuhkan untuk ekonomi kita dan untuk menjaga likuiditas valas di domestik," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) memperketat aturan pembelian valuta asing (valas) tunai dengan menurunkan ambang batas (threshold) pembelian dolar AS terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung atau underlying transaction menjadi maksimal US$10 ribu per individu per bulan.

Kebijakan tersebut akan berlaku sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip kehati-hatian di Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan langkah itu ditempuh untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan daya tarik investasi asing.

"Penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUVA dilakukan melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$10 ribu per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6).

Selain itu, BI juga memperketat ketentuan pelaporan lalu lintas devisa. Mulai 1 Juli 2026, kewajiban melampirkan dokumen pendukung untuk transfer dana keluar negeri dalam valuta asing akan berlaku untuk transaksi di atas US$25 ribu atau setara, turun dari batas sebelumnya di atas US$50 ribu.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa bank sentral saat ini tengah meningkatkan pengawasan terhadap implementasi aturan pembelian valas di perbankan.

[Gambas:Youtube]

Ia menegaskan pembelian dolar AS dalam jumlah besar pada dasarnya tetap diperbolehkan selama memiliki kebutuhan yang jelas dan didukung dokumen transaksi yang sah.

"Sesuai dengan ketentuan kami, pembelian dolar itu harus ada underlying-nya, khususnya untuk pembelian di atas US$10 ribu. Kemudian underlying tersebut juga tidak bisa digunakan berkali-kali," kata Destry.

Menurutnya, BI telah melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah bank untuk memastikan penerapan tata kelola berjalan sesuai ketentuan. Perbankan yang dinilai belum menjalankan pengawasan secara optimal telah diberikan peringatan agar memperbaiki kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami memang melakukan pengawasan langsung ke bank, onsite ke bank. Kepada bank yang tata kelolanya belum baik, tentu kami berikan peringatan. Ini juga berlaku di banyak negara," jelasnya.

Meski memperketat pengawasan, Destry menegaskan BI tidak berniat membatasi kebutuhan valas yang sah dari pelaku usaha maupun masyarakat.

Ia mengatakan bank sentral justru akan mendukung permintaan dolar yang memiliki dasar transaksi jelas karena dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga likuiditas valuta asing di dalam negeri.

"Kami tidak membatasi. Kalau memang ada kebutuhan dan ada underlying, tentu dari BI justru akan men-support karena ini dibutuhkan untuk ekonomi kita dan untuk menjaga likuiditas valas di domestik," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) beberkan berbagai kebijakan yang ditempuh, termasuk naiknya suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,5 persen membuat respons pasar kembali positif.

Hal tersebut seiring dengan nilai tukar rupiah yang ditutup menguat 128,5 poin atau 0,71 persen ke Rp17.860 per dolar AS pada Jumat (12/6) sore.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti megklaim bauran kebijakan BI, meliputi kenaikan BI-Rate menjadi 5,5 persen, penguatan struktur suku bunga SRBI, dan pemberian insentif hedging swap bagi investor asing.

Kemudian, pembukaan akses repo untuk mendukung likuiditas perbankan, serta peningkatan intensitas operasi moneter Rupiah dan valuta asing berhasil membuat rupiah terus menguat.

"Langkah-langkah tersebut juga didukung oleh sinergi yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah," ujar Destry dalam keterangan resmi tertulis, Jumat (12/6).

Destry juga membeberkan pasca kenaikan BI Rate, aliran masuk modal asing mengalami perkembangan positif yang didukung oleh daya tarik instrumen keuangan domestik.

[Gambas:Youtube]

Ia menyebut tingginya minat investor global tercermin dari peningkatan inflows transaksi SRBI nonresiden dan SBN yang pada 10 dan 11 Juni 2026 masing-masing tercatat sebesar Rp15,11 triliun dan Rp3,91 triliun.

"Aliran masuk modal asing juga terjadi pada obligasi internasional Danantara yang penjualan perdananya berhasil mencapai Rp26,9 triliun. Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap aset-aset domestik," tambahnya.

Kemudian, ia juga mengatakan Ketahanan eksternal semakin diperkuat melalui kerja sama keuangan antara Bank Indonesia, Bank Sentral China (PBOC) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA).

Terdapat tiga kesepakatan yang dihasilkan, yaitu sinergi memperkuat tidak hanya ketahanan keuangan masing-masing negara melainkan stabilitas keuangan yang regional yang lebih luas, dan penguatan Bilateral Currency Swap Agrrement (BCSA).

Selanjutnya, penguatan komitmen penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui perluasan Local Currency Transaction (LCT).

"Langkah tersebut akan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah," ujar Destry.

BI menegaskan akan terus hadir di pasar untuk mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan secara konsisten dan terukur, serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

"Dengan berbagai perkembangan di atas, diyakini rupiah akan terus menguat terhadap dolar AS menuju ke level fundamentalnya," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berangsur membaik meninggalkan level Rp 18.000 per dolar AS. Bank Indonesia (BI) menyampaikan penguatan rupiah terjadi seiring diberlakukannya berbagai bauran kebijakan yang mendorong masuknya aliran modal asing.

Mengutip Bloomberg, rupiah ditutup menguat 128,5 poin atau 0,71 persen ke level Rp 17.860 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat (12/6/2026). Mata Uang Garuda sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah di atas Rp 18.000 per dolar AS pada pengujung pekan lalu. Kini, rupiah perlahan rebound.

“Nilai tukar rupiah pada Jumat (12/6/2026) ditutup pada level Rp 17.865/17.875 per dolar AS atau menguat sebesar 0,84 persen dibandingkan penutupan pada Jumat (5/6/2026) di level Rp 18.010/18.020 per dolar AS. Perkembangan ini mencerminkan respons positif pasar terhadap bauran kebijakan Bank Indonesia,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam keterangan resmi kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Destry menyebut kebijakan tersebut meliputi kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,5 persen, penguatan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pemberian insentif hedging swap bagi investor asing, pembukaan akses repo untuk mendukung likuiditas perbankan, serta peningkatan intensitas operasi moneter rupiah dan valuta asing.

“Pasca-kenaikan BI Rate, aliran masuk modal asing mengalami perkembangan positif yang didukung oleh daya tarik instrumen keuangan domestik. Tingginya minat investor global tecermin dari peningkatan inflow transaksi SRBI nonresiden dan Surat Berharga Negara (SBN) yang pada 10 dan 11 Juni 2026 masing-masing tercatat sebesar Rp 15,11 triliun dan Rp 3,91 triliun. Aliran masuk modal asing juga terjadi pada obligasi internasional Danantara yang penjualan perdananya berhasil mencapai Rp 26,9 triliun. Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap aset-aset domestik,” jelasnya.

Destry melanjutkan, seiring perkembangan tersebut, ketahanan eksternal Indonesia diyakini tetap solid. Hal itu semakin diperkuat melalui kerja sama keuangan antara BI, People's Bank of China (PBOC), dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA).

Terdapat tiga kesepakatan yang dihasilkan, yakni sinergi untuk memperkuat tidak hanya ketahanan keuangan masing-masing negara, tetapi juga stabilitas keuangan regional yang lebih luas, penguatan Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), serta penguatan komitmen penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui perluasan Local Currency Transaction (LCT).

“Langkah tersebut akan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” tegasnya.

Destry menekankan BI akan terus hadir di pasar, mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan secara konsisten dan terukur, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

“Dengan berbagai perkembangan di atas, diyakini rupiah akan terus menguat terhadap dolar AS menuju level fundamentalnya,” ungkapnya.

Diketahui, BI menghitung nilai fundamental rupiah secara rata-rata berada di level Rp 16.500 per dolar AS, dengan batas bawah Rp 16.200 per dolar AS dan batas atas Rp 16.800 per dolar AS.

Bank Indonesia (BI) angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS dan kembali mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah.

Nilai tukar rupiah dibuka di level Rp18.016 per dolar AS pada perdagangan Kamis (4/6) pagi. Mata uang Garuda melemah 49 poin atau 0,27 persen.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas dan menghambat prospek perdamaian.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat harga minyak dunia tetap tinggi sehingga meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Pelemahan nilai tukar masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai, sehingga mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global serta arus dana keluar dari negara emerging," kata Destry dalam keterangan resmi, Kamis (4/6).

Selain faktor eksternal, ia menyebut kebutuhan valas domestik juga masih cukup besar, terutama terkait repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).

Untuk meredam gejolak di pasar keuangan, BI memastikan akan meningkatkan intensitas intervensi guna menjaga stabilitas rupiah sesuai fundamental ekonomi domestik.

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," ujar Destry.

Ia menjelaskan intervensi dilakukan secara berkesinambungan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Di sisi lain, BI juga memperkuat daya tarik aset keuangan domestik melalui penguatan struktur suku bunga instrumen moneter yang lebih pro-pasar guna menjaga aliran modal asing tetap masuk ke Indonesia.

Selain itu, bank sentral terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Saat ini kerja sama LCT telah dijalankan dengan China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Destry mengatakan pemanfaatan LCT terus meningkat. Hingga April 2026, nilai transaksi LCT telah mencapai sekitar US$22,7 miliar, mendekati total transaksi sepanjang tahun lalu yang sebesar US$25,7 miliar.

Meski rupiah tertekan, BI menilai pergerakan mata uang Garuda masih sejalan dengan tren pelemahan yang terjadi di kawasan.

"Secara umum, pelemahan rupiah masih sejalan dengan regional. Secara year to date melemah 7,44 persen," ujarnya.

Bank sentral juga memastikan ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga. Cadangan devisa Indonesia tercatat berada di level US$146,2 miliar pada akhir April 2026.

Lebih lanjut, Destry menegaskan BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pelaku pasar dan korporasi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong pemberian bebas visa kunjungan bagi sejumlah negara untuk memperkuat arus wisatawan mancanegara (wisman) imbas gangguan konektivitas penerbangan melalui kawasan Timur Tengah.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri mengatakan usulan tersebut telah dibahas bersama sejumlah kementerian dan lembaga serta kini menunggu keputusan pada tingkat menteri.

"Kami telah melakukan sejumlah pembahasan mendetail dengan kementerian dan lembaga terkait dan pembicaraan sebenarnya telah mengerucut ke kemungkinan pemberian bebas visa kunjungan," kata Widiyanti dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, usulan pemberian bebas visa kunjungan tersebut mencakup 8+1 negara, antara lain Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, serta perluasan bagi permanent resident Singapura.

Selain itu, terdapat pula Belarusia, Kazakhstan, hingga Makau yang sebelumnya telah menjadi bagian dari inisiatif pemerintah, yakni Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dia kemudian menggarisbawahi bahwa kebijakan bebas visa kunjungan ini masih akan menjadi pembahasan di tingkat menteri, sehingga meminta dukungan DPR untuk mewujudkan usulan tersebut.

Di samping itu, Widiyanti memaparkan bahwa konektivitas penerbangan internasional dengan rute Timur Tengah telah terganggu imbas konflik geopolitik.

Hingga 27 Mei 2026, tercatat 1.444 penerbangan dibatalkan dengan potensi 160.052 perjalanan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia yang tidak terealisasi.

Kemenpar pun disebutnya mengubah strategi promosi dengan mengalihkan pasar yang semula berfokus ke Eropa dan Timur Tengah menuju pasar Asia Tenggara, Asia lainnya, dan Oseania.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah menargetkan 17,6 juta kunjungan wisman. Untuk mencapai target tersebut, Kemenpar menyiapkan strategi mitigasi, mulai dari pergeseran pasar ke Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul hingga penguatan promosi digital dan kerja sama maskapai.

Langkah ini ditempuh di tengah gangguan global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada konektivitas penerbangan dan minat perjalanan jarak jauh.

Menpar Widiyanti Putri Wardhana mengatakan pemerintah perlu bergerak adaptif untuk menjaga kinerja sektor ini.

“Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah mendorong insentif penerbangan, kebijakan bebas visa, penambahan kapasitas kursi, serta penguatan anggaran promosi guna menjaga daya saing destinasi Indonesia.

PT Gendhis Multi Manis (GMM) menerapkan berbagai langkah koordinasi guna memastikan situasi penyampaian aspirasi oleh petani tebu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah berjalan tertib, aman, dan kondusif. GMM memastikan untuk menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut antara lain dengan membangun komunikasi intensif bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, asosiasi petani tebu, serta para pemangku kepentingan terkait dalam tata niaga gula nasional. Perusahaan juga mengedepankan pendekatan dialog dan komunikasi terbuka dalam menyikapi berbagai masukan yang berkembang di masyarakat.

Plt Direktur Utama PT GMM, Sri Emilia Mudiyanti menegaskan bahwa perusahaan memahami perhatian dan harapan para petani terhadap berbagai isu yang berkembang. Untuk itu, perusahaan telah menyiapkan tim koordinasi lapangan yang bertugas memastikan tersedianya saluran komunikasi yang terbuka, menerima dan mendokumentasikan aspirasi yang disampaikan, serta menyampaikan perkembangan dan solusi yang dapat ditindaklanjuti bersama para pemangku kepentingan terkait.

"Kami sudah membentuk tim untuk membantu proses penyerapan dan pengalihan tebu petani ke pabrik gula lainnya. Saat ini juga sedang dilakukan pendataan wilayah-wilayah yang dapat membantu penyerapan tebu petani," ujar Emilia.

Ia menambahkan bahwa perusahaan saat ini belum melakukan operasional pabrik akibat kendala teknis mesin. Namun, perusahaan telah membentuk tim untuk membantu proses pengalihan pengiriman tebu petani ke sejumlah pabrik gula lain di sekitar Blora maupun di luar daerah agar hasil panen petani tetap dapat terserap.

Sebagai bagian dari Perum Bulog yang merupakan BUMN, setiap langkah dan kebijakan yang diambil dipastikan melalui proses evaluasi dan tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku. Berbagai langkah penanganan dan koordinasi saat ini masih terus berproses bersama pihak-pihak terkait.

Sebelum menemui massa aksi, jajaran manajemen PT GMM terlebih dahulu melakukan dialog bersama perwakilan petani dan pemangku kepentingan di Kantor PT GMM. Dialog dihadiri oleh Plt Direktur Utama PT GMM Sri Emilia Mudiyanti, Direktur Operasional PT GMM Krisna Murtiyanto, perwakilan Perum BULOG Andin, perwakilan petani tebu Anton Sudibyo, Khoirul Anwar, Darmawan, Mulyadi, serta perwakilan Front Blora Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menyampaikan pandangan, aspirasi, serta berbagai masukan terkait kondisi petani tebu dan operasional PG GMM. Dialog dilakukan secara terbuka dan konstruktif sebagai upaya mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi petani tebu di Kabupaten Blora.

Setelah dialog berlangsung, jajaran manajemen PT GMM bersama perwakilan Perum Bulog mendatangi lokasi penyampaian aspirasi untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada para petani tebu terkait langkah-langkah yang sedang diupayakan perusahaan dalam penanganan distribusi serta penyerapan tebu petani.

Sementara itu, perwakilan Perum Bulog, Andin menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim telah melakukan pendataan awal terhadap kondisi petani dan distribusi tebu sejak pekan lalu. Seluruh aspirasi dan kondisi di lapangan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait di tingkat pusat guna memperoleh solusi terbaik bagi petani tebu Blora.

GMM meyakini bahwa sinergi antara petani, pemerintah, industri gula, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tebu Indonesia. Perusahaan memastikan akan terus menjaga komunikasi yang konstruktif, menenangkan situasi, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Rabu (20/5), di mana Dewan Komisaris & Direksi Jasa Marga melaporkan pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp1,1 triliun atau setara dengan 31 persen dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono menyampaikan, di tengah ekspansi, Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga nilai pemegang saham. Perseroan mengupayakan kesinambungan pembagian dividen melalui kebijakan terukur dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan dan ekonomi ke depan.

"Besaran dividen per lembar saham (Dividend Per Share/DPS) adalah sebesar Rp156,2, sama dengan DPS periode sebelumnya. Dividen tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan 4 Juni 2026, dengan jadwal pembagian dividen pada 19 Juni 2026. Sisa laba bersih tahun 2025 Perseroan dialokasikan sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai cadangan," ujar Rivan.

Di sepanjang tahun 2025, Perseroan berhasil menjaga core profit tetap stabil di angka Rp3,7 triliun. Perseroan juga mencatat pendapatan usaha Rp19,8 triliun, meningkat 5,8 persen year-on-year (yoy), yang didorong oleh kontribusi utama pendapatan tol sebesar Rp18,2 triliun dan pendapatan usaha lain sebesar Rp1,6 triliun.

Sedangkan, EBITDA Perseroan tercatat meningkat menjadi Rp13,3 triliun dengan capaian EBITDA Margin yang tangguh pada level 67,0 persen."Jasa Marga berhasil menjaga pertumbuhan kinerja yang stabil dan resilien. Stabilitas core profit didukung oleh pertumbuhan pendapatan usaha dan EBITDA, serta didukung oleh keberhasilan Perseroan dalam menurunkan beban keuangan secara konsolidasi sebesar 10,5 persen (yoy) sebagai dampak positif dari aksi korporasi equity financing yang dilakukan pada akhir 2024," jelas Rivan.

Di sepanjang 2025, Perseroan memperkuat lini bisnis, yang mencakup bisnis konsesi, pengoperasian dan preservasi, hingga pengembangan bisnis prospektif. Pada lini bisnis konsesi jalan tol, Perseroan mempertahankan posisinya sebagai market leader, yaitu sebagai pengelola jalan tol terbesar di Indonesia, dengan mengoperasikan 1.294 KM jalan tol dari total konsesi sepanjang 1.736 km.

Total konsesi yang dikelola Perseroan merepresentasikan 42 persen pangsa pasar jalan tol di seluruh Indonesia. Sebagai market leader industri jalan tol di Indonesia, transaksi di jalan tol Perseroan di sepanjang 2025 mencapai 1,31 miliar kendaraan dengan lalu lintas harian rata-rata (LHR) mencapai 3,58 juta kendaraan.

Hingga kini, Jasa Marga berkomitmen untuk terus mengembangkan Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) berbasis Intelligent Transport System (ITS) yang mampu menghasilkan prediksi lalu lintas dengan tingkat akurasi mendekati 98 persen.

Informasi kemudian disampaikan kepada pengguna jalan melalui aplikasi Travoy, sebagai asisten digital perjalanan di jalan tol, yang pada 2025 diunduh 1,1 juta kali. Transformasi digital itu pun berkontribusi positif terhadap Customer Satisfaction Index (CSI) 2025 yang mencapai nilai 5,13 dari skala 6 dalam kategori "Puas".

Capaian ini sejalan dengan komitmen Perseroan dalam menghadirkan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan bagi pengguna jalan.

Hingga akhir 2025, terdapat 59 rest area di sepanjang ruas jalan tol Jasa Marga Group. Sebanyak 26 rest area merupakan Travoy Rest, rest area yang dimiliki dan dikelola oleh Jasa Marga. Pada periode 2025, program rejuvenasi Travoy Rest diinisiasi oleh Perseroan dengan memperbarui fasilitas umum, standardisasi pelayanan petugas, penataan tenant, optimalisasi area parkir, serta ruang terbuka hijau untuk menjamin kenyamanan istirahat pengguna.Jasa Marga percaya, pelayanan terbaik lahir dari lingkungan kerja yang inklusif, sehat, dan mendukung kesetaraan. Melalui berbagai program pengembangan human capital, Jasa Marga memperkuat komitmen terhadap inklusivitas lintas generasi dan kesetaraan gender melalui program rekrutmen berbasis kompetensi.

Perseroan juga mendorong pengembangan kapabilitas karyawan dengan beasiswa pendidikan lanjutan, mendukung employee well-being melalui Roadster Sportivo (Sport, Art, Interest, Activity, & Community), serta memperkuat inisiatif pengembangan talenta muda melalui Magang Generasi Bertalenta (Magenta).

Komitmen Perseroan berlanjut melalui kepedulian dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sepanjang 2025, realisasi program TJSL diwujudkan melalui pembangunan Taman Lalu Lintas di rest area, penghijauan dan program green rest area melalui Water Treatment dan Waste Management, serta penguatan daya saing UMKM melalui pelatihan, sertifikasi, pameran, pemberdayaan komunitas UMKM lokal di rest area.

Sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), Perseroan mengadopsi sejumlah usecase green initiative dalam program Green Toll Road, pemanfaatan energi terbarukan melalui inovasi Hybrid Wind Tree, penyediaan fasilitas pendukung kendaraan listrik di rest area, pemberdayaan komunitas, peningkatan kapabilitas SDM, hingga penerapan budaya K3.

Selain memitigasi dampak lingkungan, program strategis ini juga memperkuat hubungan komunitas sosial Perseroan untuk terus beroperasi secara berkelanjutan.

Pada saat bersamaan, Jasa Marga juga mempercepat transformasi strategis dari infra as structure menuju infra as culture sebagai wujud komitmen Melayani Sepenuh Hati. Langkah ini mendorong keunggulan kompetitif dan nilai Perseroan dalam jangka panjang.

Melalui internalisasi budaya kerja JSMR MOVE (Modern, Optimistic, Valuable, Excellent), Perseroan berhasil memperkuat kapabilitas internal mentalitas "Roadster Jasa Marga". Transformasi budaya yang masif ini difokuskan pada pembentukan pola pikir berbasis layanan yang menempatkan customer experience dan customer satisfaction sebagai prioritas utama.

RUPST Tahun Buku 2025 juga menyetujui penetapan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Juri ArdiantoroKomisaris: Syamsul Bachri YusufKomisaris: M Asrorun Ni'am SholehKomisaris Independen: Tedi KurniawanKomisaris Independen: Nachrowi RamliKomisaris Independen: Rudi AntariksawanKomisaris: Nurul Ghufron

Direksi

Direktur Utama: Rivan A. PurwantonoWakil Direktur Utama: Andry TanudjajaDirektur Bisnis: Reza FebrianoDirektur Human Capital dan Transformasi: Yoga Tri AnggoroDirektur Keuangan dan Manajemen Risiko: Pramitha WulanjaniDirektur Layanan: Yaya RuhiyaDirektur Operasi: Fitri WiyantiDirektur Pengembangan Usaha: Ari Respati

Ke depan, Jasa Marga optimistis kinerja pada 2026 akan semakin kuat melalui berbagai inisiatif strategis yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan dan penguatan fundamental keuangan.

Rivan menyatakan, Perseroan berupaya meningkatkan pendapatan dan EBITDA melalui optimalisasi alokasi anggaran, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta penyesuaian tarif tol secara terukur.

"Kami yakin dapat mempertahankan posisi sebagai pemimpin di industri jalan tol nasional, sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan dengan dukungan struktur keuangan yang semakin sehat, beban keuangan yang lebih terkendali, serta kinerja operasional yang solid," tutup Rivan.

Pengusaha sawit dan tambang merespons kebijakan terbaru pemerintah yang menunjuk BUMN sebagai eksportir tunggal  hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang berlaku bertahap mulai 1 Juni 2026.

Tahap awal akan menyasar komoditas kelapa sawit, batu bara dan paduan besi.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan kebijakan ekspor tunggal perlu dikaji lebih mendalam karena struktur industri sawit nasional sangat beragam.

Menurutnya, tidak seluruh eksportir merupakan perusahaan perkebunan besar yang memiliki fasilitas industri hilir sendiri.

"Tidak semua eksportir ini adalah perusahaan perkebunan yang juga mempunyai industri hilir," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/5).

Menurut Eddy, banyak perusahaan yang hanya khusus melayani trading ekspor. Ia pun mempertanyakan nasib para trader sawit apabila seluruh ekspor nantinya dipusatkan melalui satu badan negara.

"Banyak juga perusahaan trading atau trader-trader yang melayani volume tidak besar ke negara-negara tertentu, dengan adanya badan ini bagaimana nasib perusahaan-perusahaan seperti ini," katanya.

Selain itu, ia menilai kebutuhan importir di pasar internasional sering kali bersifat spesifik sehingga memerlukan fleksibilitas layanan dari eksportir. Setiap industri di negara tujuan memiliki permintaan komposisi produk yang berbeda-beda.

"Pesanan para importir untuk industri biasanya mereka minta komposisi khusus, jadi industri yang sama belum tentu pesanannya sama. Apakah hal seperti ini bisa dilayani," lanjutnya.

Eddy juga mengingatkan bahwa eksportir sawit nasional selama ini telah memiliki jaringan pasar masing-masing yang dibangun dalam jangka panjang.

Ia khawatir pasar ekspor Indonesia justru berpotensi hilang apabila pengelolaan ekspor tunggal tidak berjalan optimal.

"Para eksportir biasanya sudah memiliki pasar sendiri-sendiri, jangan sampai kita akan kehilangan pasar kalau tidak bisa dikelola dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, Indonesian Mining Association (IMA) menyatakan mendukung upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor sektor mineral dan batu bara (minerba).

Namun, asosiasi menekankan kebijakan baru tetap harus menjaga keberlanjutan bisnis dan daya tarik investasi industri tambang nasional.

Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti mengatakan banyak perusahaan tambang telah memiliki kontrak penjualan jangka panjang yang disusun berdasarkan perhitungan keekonomian bertahun-tahun. Karena itu, implementasi kebijakan baru perlu mempertimbangkan kepastian hukum dan stabilitas regulasi.

"IMA mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan," ujar Sari. "Namun, dalam implementasinya perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif," kata Sari dalam keterangan tertulis.

Menurut IMA, penguatan pengawasan ekspor memang penting agar pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat optimal bagi negara. Meski demikian, asosiasi berharap kebijakan yang diterapkan tetap menjaga kepercayaan pasar global terhadap industri pertambangan Indonesia.