2.000 Nelayan di Pelabuhan Jayanti Cianjur Terancam Kehilangan Sandaran Aman
2.000 nelayan di Pelabuhan Jayanti Cianjur terancam kehilangan sandaran aman. DPRD Jabar minta Gubernur turun tangan atasi hambatan pembangunan kolam labuh.
(Bisnis.Com) 19/06/26 20:10 254863
Bisnis.com, BANDUNG - Komisi II DPRD Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan langsung untuk menyelesaikan hambatan pembangunan fasilitas tambahan kolam labuh di Pelabuhan Perikanan Jayanti, Kabupaten Cianjur.
Intervensi gubernur dinilai penting agar proyek strategis yang menyangkut keselamatan dan mata pencaharian ribuan nelayan tersebut tidak kembali tertunda.
Permintaan itu disampaikan Pimpinan Komisi II DPRD Jawa Barat Lina Ruslinawati, usai melakukan peninjauan lapangan dan berdialog dengan para nelayan di Pelabuhan Jayanti, beberapa waktu lalu.
Menurut Lina, kondisi di Pelabuhan Jayanti sudah sangat mendesak. Berdasarkan data rukun nelayan setempat, terdapat sekitar 2.000 nelayan dengan jumlah perahu yang hampir sama. Namun kapasitas kolam labuh yang tersedia saat ini hanya mampu menampung sekitar 300 perahu.
Akibat keterbatasan tersebut, ribuan perahu nelayan terpaksa bersandar di laut lepas dan menghadapi risiko tinggi saat cuaca buruk melanda.
“Artinya, ada ribuan perahu yang terpaksa bersandar di laut lepas. Ketika ombak besar datang, perahu-perahu ini rentan terisi air, karam, bahkan hanyut terbawa arus. Bagi nelayan, kehilangan perahu berarti kehilangan mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarga mereka. Pembangunan kolam labuh ini adalah kebutuhan yang sudah sangat mendesak sejak lama,” paparnya dikutip Jumat (19/6/2026).
Komisi II DPRD Jabar mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk perluasan kolam labuh. Namun realisasi pembangunan masih terkendala persoalan di lapangan.
Sejumlah pedagang yang memanfaatkan area sekitar pelabuhan disebut masih enggan melepaskan lahan yang berstatus aset pemerintah tersebut. Lina juga menyoroti adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang memperkeruh situasi dan memengaruhi pedagang sehingga proses pembangunan menjadi terhambat.
“Kami sangat memahami bahwa para pedagang juga sedang mencari nafkah di sana. Namun kita tidak boleh lupa bahwa lahan tersebut merupakan aset pemerintah yang akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang jauh lebih luas, khususnya demi keselamatan ribuan nelayan. Kita ingin semua berjalan selaras,” katanya.
Dengan waktu pelaksanaan proyek yang semakin mendesak, DPRD Jabar khawatir keterlambatan pembangunan akan memicu kekecewaan di kalangan nelayan yang selama ini menunggu solusi atas persoalan keterbatasan kolam labuh.
Karena itu, Lina berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat turun langsung ke Pelabuhan Jayanti untuk membuka ruang dialog dan mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak.
“Pendekatan terbaik adalah dialog yang hati ke hati. Kami sangat berharap Pak Gubernur bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat Jayanti. Kehadiran pemimpin biasanya akan memberikan ketenangan, meluluhkan ego, dan membawa solusi yang adil. Mari kita kesampingkan ego sektoral demi membangun masa depan Jayanti yang lebih baik,” tegasnya.
Menurut Komisi II DPRD Jabar, penyelesaian polemik ini tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur pelabuhan, tetapi juga menyangkut keselamatan kerja dan keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga nelayan di pesisir selatan Cianjur.
#nelayan-jayanti #pelabuhan-jayanti #kolam-labuh-jayanti #gubernur-jawa-barat #dprd-jawa-barat #pembangunan-pelabuhan #keselamatan-nelayan #perahu-nelayan #mata-pencaharian-nelayan #cuaca-buruk-nelayan