Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing yang masuk ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp55,3 triliun hingga 17 Juni 2026. Masuknya dana asing tersebut dinilai turut menopang penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.794 per dolar AS pada perdagangan Kamis (19/6) sore, setelah sebelumnya sempat tembus di atas Rp18 ribu per dolar AS.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan selain SRBI, pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga mencatat arus modal masuk atau inflow sebesar Rp4,9 triliun.

"Kalau kita lihat posisi 17 Juni, SBN itu sudah terjadi inflow sekitar Rp4,9 triliun dan untuk SRBI terjadi inflow sekitar Rp55,3 triliun," ujar Destry dalam konferensi pers, Kamis (18/6).

Menurutnya, derasnya aliran dana asing ke instrumen keuangan domestik memberikan tambahan pasokan valuta asing di pasar sehingga membantu menjaga stabilitas rupiah.

"Artinya memang dengan inflow asing yang masuk cukup banyak, tentunya ini akan memasok tambahan valuta asing di market kita. Itu setidaknya menjawab mengapa rupiah kita alhamdulillah dalam beberapa hari ini terjadi penguatan, termasuk juga pada hari ini," jelasnya.

Destry menyebutkan inilah salah satu alasan BI menaikkan suku bunga acuan 100 basis poin dalam sebulan terakhir. Pada akhir Mei 50 bps, dan di awal Juni serta hari ini masing-masing naik 25 bps.

"Memang yang menjadi tujuan utama kami, yaitu mendatangkan inflow atau mendatangkan valuta asing," pungkas Destry.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi salah satu indikator penentu masuknya investasi ke dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk hati-hati dalam menetapkannya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan jangan sampai investasi yang baru mau masuk ke Indonesia jadi berpikir ulang dan yang sudah ada di dalam negeri perlahan kabur.

"Jadi upah minimum itu jangan sampai mengusir investasi dan yang ingin masuk. Karena banyak pencari kerja di Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Selasa (26/11).

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah bisa betul-betul merundingkan UMP ini secara bipartit antara pekerja dan pengusaha. Pasalnya, koordinasi ini bisa melihat kondisi di lapangan.

"Nah, bagaimana yang ingin sejahtera, silahkan dikoordinasikan secara lebih bipartit," katanya.

Bob mewanti-wanti agar jangan sampai penetapan UMP tidak melihat kondisi perusahaan. Terlebih, apabila sudah ditetapkan, besaran UMP tidak bisa dilanggar.

"Jadi nggak boleh kita tuh bayar upah di bawah upah minimum resmi. Jadi, artinya kalau upahnya tinggi ya dia nggak datang. Artinya dia nggak investasi di Indonesia, karena pasti nanti nggak mampu bayar, akibatnya tidak comply," jelas Bob.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar mengatakan pengusaha sebenarnya tidak takut membayar upah tinggi. Namun, ia khawatir apabila upahnya terlalu tinggi dibandingkan negara lain, investor memilih pergi.

"Kita tidak takut untuk membayar upah tinggi, namun yang kita khawatirkan, kalau kita membayar upah itu kemahalan. Kemahalan ini artinya di sini adalah unsur daya saing, ada unsur daripada produktivitas itu sendiri," terang Sanny.