PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, serta pembukaan akses pasar. Manfaat dukungan itu diakui oleh IDEacraft, UMKM dekorasi rumah asal Kota Semarang yang kini memasarkan produknya melalui media sosial, galeri hotel, dan rest area di Jawa Tengah.

Pemilik IDEacraft, Swabawa Arif Wicaksono menuturkan bahwa usahanya yang lahir pada 2019, berangkat dari keinginan menghadirkan produk dekorasi rumah yang unik dan bernilai jual. Ketertarikannya pada dunia seni kemudian menjadi awal perjalanan IDEacraft dalam menghasilkan berbagai produk dekorasi rumah yang memadukan unsur estetika dan fungsi.

Dimulai dengan modal sekitar Rp300 ribu dan sebuah alat untuk membuat lilin, keuntungan penjualan produk awal diputar kembali sebagai modal usaha selama kurang lebih empat tahun.

"Ide membuat usaha IDEacraft berawal dari hobi melukis dan melihat peluang untuk menciptakan produk dekorasi rumah yang cantik, unik, dan bernilai jual," ujar Swabawa.

Seiring waktu, IDEacraft terus mengembangkan varian produk, mulai dari lampu teko, teko lukis batik, toples kue, hingga botol handsoap, yang menjadi produk paling diminati. Dengan mengedepankan desain yang unik, bernilai estetika tinggi, serta tetap kompetitif dari sisi harga, produk IDEacraft kini menjangkau pasar di berbagai wilayah Jawa Tengah.

Pada 2022, IDEactaft mulai memperluas jejaring pemasaran melalui komunitas UMKM lokal, termasuk Rumah BUMN BRI. Berbagai program dalam Rumah BUMN BRI disebut membantu IDEacraft memperkuat kapasitas usaha, serta membuka peluang pengembangan pasar yang lebih luas.

"Saya memutuskan untuk bergabung karena Rumah BUMN BRI menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung pengembangan usaha, mulai dari pelatihan, program kurasi melalui BRIncubator, akses pasar melalui galeri Rumah BUMN dan UMKM EXPO(RT), hingga dukungan untuk menghubungkan dengan layanan keuangan seperti BRImo, EDC, QRIS, serta akses pembiayaan KUR maupun kredit komersial," kata Swabawa.

Ia menilai, pelatihan branding dan digital marketing adalah program yang paling membantu dalam pengembangan usahanya. Selain itu, kurasi produk melalui BRIncubator serta kesempatan mengikuti BRI UMKM EXPO(RT) turut meningkatkan eksposur produk kepada calon pembeli yang lebih beragam.

Untuk mendukung operasional usaha, IDEacraft juga memanfaatkan layanan BRImo, QRIS BRI, dan merchant BRI. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan transaksi, notifikasi pembayaran secara real-time, serta pencairan dana hasil transaksi yang cepat dan praktis.

Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyampaikan bahwa perjalanan IDEacraft menunjukkan bahwa konsistensi mengembangkan kreativitas dapat menjadi peluang usaha bernilai ekonomi.

Menurutnya, kemampuan menghadirkan produk yang unik, serta konsistensi meningkatkan kapasitas usaha menjadi faktor penting memperkuat daya saing UMKM.

"IDEacraft menunjukkan bahwa kreativitas yang dipadukan dengan ketekunan dapat menghasilkan produk yang unik dan memiliki nilai tambah. Kemampuan memanfaatkan berbagai peluang pengembangan usaha, mulai dari peningkatan kapasitas hingga perluasan akses pasar, menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing UMKM," tutur Dhanny.

"BRI akan terus menghadirkan berbagai program pemberdayaan yang membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperluas peluang pengembangan bisnis, serta mendorong lebih banyak UMKM untuk naik kelas," tambahnya.

Hingga akhir Maret 2026, BRI telah membina 54 Rumah BUMN di berbagai wilayah Indonesia dan menyelenggarakan lebih dari 18 ribu pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.

Melalui ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi, Rumah BUMN BRI akan terus menyediakan akses pembelajaran, memperluas jejaring usaha, dan menciptakan peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM di berbagai daerah.

Komitmen Pertamina menekan emisi karbon kini menjangkau sektor maritim, yang dibuktikan lewat pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Kapal Oil Barge (OB) Patra 2303 milik PT Pertamina Trans Kontinental (PTK). Hasilnya, perusahaan mampu mengurangi emisi hingga 79,2 ton CO₂ per tahun, serta menekan konsumsi bahan bakar diesel.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina memperluas pemanfaatan energi bersih di seluruh rantai bisnis, termasuk armada pendukung distribusi energi nasional yang selama ini masih bergantung pada bahan bakar fosil. Pemasangan dan pengoperasian sistem PLTS dilakukan di galangan kapal, Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Kamis (11/6).

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono yang memantau langsung kegiatan tersebut mengatakan, penerapan energi surya di kapal menunjukkan bahwa upaya pengurangan bahan bakar berbasis fosil dapat dilakukan tidak hanya di darat, tetapi juga di laut.

"Pemanfaatan energi surya yang dipadukan dengan baterai menunjukkan bahwa dedieselisasi tidak hanya dapat dilakukan di darat, tetapi juga di laut. Ini menjadi bukti bahwa Pertamina siap mendukung percepatan transisi energi," kata Agung.

Proyek ini juga menjadi bagian dari perjalanan Pertamina menuju target Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat melalui berbagai program penurunan emisi di seluruh lini bisnis perusahaan.

Agung menambahkan, proyek ini merupakan contoh nyata sinergi antar entitas Pertamina, di mana PNRE berperan sebagai pengembang solusi energi terbarukan dan PTK sebagai operator armada yang didukung oleh PIS sebagai induk usaha, mendorong inovasi yang memberikan manfaat operasional sekaligus mendukung target transisi energi nasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), John Anis mengatakan, sistem yang diterapkan menggunakan PLTS off-grid berkapasitas 11,5 kWp yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 32 kWh.

Energi yang dihasilkan panel surya kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan daya auxiliary engine kapal, sehingga sebagian penggunaan diesel dapat digantikan oleh energi terbarukan.

"PLTS pada kapal OB Patra 2303 mampu mensubstitusi kebutuhan energi hingga enam jam operasional kapal. Dengan implementasi ini, konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan," ujar John.

Berdasarkan perhitungan perusahaan, sistem tersebut berpotensi menghemat penggunaan diesel hingga 28,08 kiloliter per tahun.

Implementasi PLTS pada OB Patra 2303 turut membuktikan bahwa energi terbarukan memiliki peluang besar untuk mendukung operasional transportasi laut yang lebih ramah lingkungan, termasuk dalam memperkuat agenda dekarbonisasi nasional.

Senada, Direktur Perencanaan Bisnis PIS, Eka Suhendra menyatakan, proyek tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam strategi dekarbonisasi sektor maritim Pertamina. Selain penerapan berbagai perangkat penghemat energi pada armada, pemanfaatan energi surya dinilai membuka peluang baru bagi operasional pelayaran yang lebih rendah karbon.

"Keberhasilan proyek ini memperlihatkan bahwa transisi energi dapat berjalan melalui kolaborasi, inovasi, dan keberanian menghadirkan teknologi baru," tutup Eka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya narasi yang mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah dengan kemungkinan terjadinya Reformasi Jilid II dinilai tidak memiliki dasar yang kuat. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini disebut masih jauh berbeda dibandingkan krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada 1998.

Analis Politik Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Kristian Widya Wicaksono mengatakan, perbandingan antara situasi saat ini dan krisis 1998 tidak tepat jika dilihat dari berbagai indikator ekonomi maupun kondisi politik nasional. “Secara ilmiah, kondisi tahun 2026 tidak bisa disamakan dengan krisis hebat tahun 1998," kata Kristian, Jumat (12/6/2026).

Menurut Kristian, Indonesia memang sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat ketidakpastian global. Namun, tekanan tersebut belum mencapai tingkat yang dapat dikategorikan sebagai krisis sistemik seperti yang terjadi pada akhir Orde Baru.

“Indonesia saat ini sedang berada dalam fase stres ekonomi yang berat, tetapi belum masuk dalam fase kehancuran makro seperti 1998," jelasnya.

Kristian menjelaskan, krisis 1998 dipicu oleh kombinasi berbagai persoalan yang terjadi secara bersamaan, mulai dari runtuhnya sistem keuangan, lonjakan inflasi, gelombang pemutusan hubungan kerja, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Data terkini menunjukkan kondisi ekonomi nasional masih tumbuh positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), menjadi pertumbuhan kuartal pertama tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi masih berada pada level yang relatif terkendali. BPS melaporkan inflasi tahunan pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen, jauh di bawah tingkat inflasi yang terjadi saat krisis 1998 yang melampaui 80 persen.

"Pada 1998, Indonesia mengalami krisis sistemik dengan kontraksi ekonomi mencapai 10-15 persen dan inflasi melampaui 80 persen," ungkap Kristian.

Ia menilai kondisi saat ini masih berbeda karena pemerintah dan otoritas ekonomi memiliki instrumen yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas nasional.

"Kondisi makroekonomi saat ini menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Bank Indonesia masih melaporkan surplus perdagangan yang berkelanjutan dan inflasi yang relatif tetap terkendali dalam kisaran sasaran, meski di tengah tekanan yang meningkat," katanya.

Karena itu, Kristian mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi yang menyamakan pelemahan rupiah saat ini dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Menurut dia, setiap perkembangan ekonomi perlu dilihat secara utuh berdasarkan data dan indikator yang tersedia.

Ia menambahkan, penyebaran narasi yang tidak didukung data berisiko menimbulkan kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat dan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional.

Menurut Kristian, Indonesia saat ini masih memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dibandingkan periode menjelang krisis 1998. Karena itu, narasi yang mengaitkan pelemahan rupiah dengan peluang terjadinya Reformasi Jilid II dinilai belum memiliki landasan yang memadai.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), Adrian Wicaksono, memborong saham perseroan sebanyak 810.000 lembar dalam tiga transaksi yang dilakukan pada 2–3 Juni 2026.

Saham Bumi Resources Minerals ditutup melemah 7,76% atau 45 poin pada perdagangan Rabu (3/6/2026). Sepanjang tahun berjalan (YtD), harga menyusut 51,80%, kendati masih naik 35,79% dalam 1 tahun terakhir.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Adrian sebelumnya tidak memiliki saham BRMS. Pembelian saham dilakukan dengan tujuan investasi. Pada Selasa (2/6/2026), Adrian membeli 350.000 saham BRMS pada harga Rp580 per saham. Dengan demikian, nilai transaksi mencapai Rp203 juta.

Selanjutnya, pada Rabu (3/6/2026), Adrian kembali membeli 160.000 saham BRMS pada harga Rp500 per saham dan 300.000 saham pada harga Rp530 per saham.

Nilai transaksi pertama pada 3 Juni mencapai Rp80 juta, sedangkan transaksi kedua mencapai Rp159 juta. Dengan demikian, total pembelian pada hari tersebut mencapai Rp239 juta.

Secara keseluruhan, Adrian menggelontorkan dana sekitar Rp442 juta untuk mengakumulasi saham BRMS dalam dua hari perdagangan.

Setelah transaksi tersebut, kepemilikan saham Adrian di BRMS menjadi sebanyak 810.000 saham, dari sebelumnya nihil.

Adrian merupakan Direktur BRMS yang pertama kali menjabat sejak 2023. Sebelum bergabung dengan perseroan, dia pernah bekerja di Suffolk University Finance Department, Boston, Massachusetts sebagai asisten dan mengawali karier profesional di Departemen Akuntansi Star Energy pada 2006.

Kariernya di pasar modal dimulai di Nusantara Capital Securities sebagai analis junior pada 2010–2012, kemudian menjadi analis pada periode 2013–2015.

Sejak 2015, Adrian menjabat sebagai Co-Owner/Co-Founder PT Tri Karya Teslatama serta Direktur PT AP Investment. Dia juga mengantongi sertifikat perantara pedagang efek Indonesia dari Komite Standar Profesi Pasar Modal.

Dari sisi riwayat pendidikan, Adrian merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dari Suffolk University, Boston, Massachusetts.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026, emiten Grup Bakrie-Salim ini mencatatkan laba bersih sebesar US$18,05 juta. Perolehan tersebut meningkat sebesar 22% dari periode sama tahun sebelumnya yakni US$14,85 juta.

Sejalan dengan laba bersih, pendapatan BRMS juga terkerek 10% secara year on year (YoY) menjadi US$69,47 juta pada kuartal I/2026. Adapun laba operasi stabil dengan kenaikan tipis menjadi US$28,59 juta dari US$27,57 juta.

Direktur & Chief Financial Officer BRMS Charles Gobel menjelaskan meskipun volume produksi emas dan perak menurun akibat operasi pushback di lokasi tambang terbuka River Reef (Poboya, Palu), kinerja keuangan tetap membaik.

"Kami tetap dapat membukukan kinerja keuangan yang semakin membaik dikarenakan harga jual emas dan perak kami yang semakin meningkat pada periode yang sama," ujar Charles dalam keterangan resminya.

Manajemen memperkirakan perluasan tambang terbuka River Reef akan selesai pada akhir Mei atau awal Juni 2026, memungkinkan akses ke bijih dengan kadar lebih tinggi mulai Juni 2026 dan mendukung normalisasi kadar setelah pengenceran sementara pada kuartal IV/2026.

Peningkatan kapasitas pabrik carbon in leach (CIL) pertama Citra Palu Minerals (CPM), anak usaha BRMS, dari 500 ton per hari menjadi 2.000 ton per hari ditargetkan pada Oktober 2026, yang mendukung produksi emas sekitar 80.000 ons pada tahun fiskal 2026.

PT Pertamina (Persero) bersama Sustainability Center Universitas Pertamina (SCUP) menyelenggarakan kegiatan Sokoguru Policy Forum di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta sebagai wadah dialog strategis lintas sektor dalam memperkuat arah kebijakan energi nasional, serta mendukung agenda transisi energi berkelanjutan Indonesia pada Selasa (19/5).

Mengusung tema "Peningkatan Ketahanan dan Transisi Energi Nasional melalui Transformasi Strategis Pertamina", forum ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjawab tantangan energi masa depan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja sama program Senior Fellow SCUP yang menghadirkan para akademisi, regulator, praktisi, dan pengamat energi nasional untuk memberikan rekomendasi kebijakan strategis bagi sektor energi Indonesia.Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono menyoroti pentingnya penguatan rantai nilai transisi energi Indonesia melalui optimalisasi sektor hulu migas, pengembangan energi rendah emisi, dan percepatan implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia.

Selain itu, Agung juga menekankan pentingnya penguatan rantai nilai transisi energi Indonesia melalui penguatan kolaborasi dengan stakeholder, asosiasi, policy makers, think tank, dan pelaku industri dalam mendorong kebijakan energi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Forum ini juga menekankan pentingnya proses dialog strategis dan knowledge sharing secara kolaboratif dan berkelanjutan sebagai fondasi pembentukan kebijakan yang mampu menopang kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan energi nasional," ujar Agung.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza menyampaikan bahwa nama Sokoguru Policy Forum terinspirasi dari pesan Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa Pertamina adalah 'sokoguru' serta merupakan tumpuan bangsa Indonesia dalam menjaga ketahanan energi dan ekonomi nasional.

Oki menyebut, setiap pengembangan proyek dan kebijakan strategis Pertamina harus dilaksanakan berlandaskan data yang akurat, fakta lapangan, dan ilmu pengetahuan (prinsip evidence-based policy).

Komisaris Independen Pertamina, Raden Adjeng Sondaryani menambahkan bahwa untuk mewujudkan ketahanan energi yang kokoh bukanlah proses yang instan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang ditempa oleh kemampuan bangsa untuk terus belajar dari dinamika global, distrupsi teknologi, serta kompleksitas geopolitik yang dinamis.

"Hal tersebut telah, sedang, dan akan terus menjadi fokus utama Pertamina sebagai BUMN strategis nasional melalui Dual Growth Strategy sebagaimana tertuang dalam RJPP Pertamina," katanya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Dadan Kusdiana sebagai pembicara kunci menegaskan bahwa ketahanan energi nasional harus dilakukan melalui swasembada energi dan hilirisasi yang meliputi peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, percepatan transisi energi dan hilirisasi.

"Kementerian ESDM mengapresiasi peran Pertamina sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan & transisi energi melalui penguatan hulu migas, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan hilirisasi & petrokimia, pengembangan energi baru terbarukan serta pengembangan dekarbonisasi," ujar Dadan.

Pada forum itu, dilaksanakan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah pakar dan pemangku kepentingan sektor energi nasional, antara lain Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan, Senior Fellow SCUP Retno Gumilang Dewi, Pengamat Hulu Migas Benny Lubiantara, dan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro.

Dalam diskusi tersebut, para panelis membahas berbagai isu strategis mulai dari penguatan sektor hulu migas, optimalisasi produksi migas nasional, pengembangan gas sebagai energi transisi, percepatan hilirisasi energi, hingga pengembangan biofuel dan biorefinery sebagai solusi energi rendah emisi.

Hendra Gunawan menekankan pentingnya penguatan regulasi sub sektor migas yang adaptif dalam mewujudkan ketahanan energi baik hulu maupun hilir. Adapun Benny Lubiantara menyoroti tantangan produksi migas yang terus menurun sehingga memerlukan reformasi fiskal dan inovasi dengan pemercepatan inovasi dan penerapan teknologi seperti kegiatan eksplorasi, enhanced oil recovery, dan migas non konvensional.Pada sektor hilir dan energi rendah emisi, Retno Gumilang Dewi menegaskan urgensi pengembangan bio-based fuel dan biorefinery sebagai bagian dari solusi energi berkelanjutan nasional. Menurutnya, optimalisasi strategic value chain bio-based fuel dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi domestik.

Sedangkan Komaidi Notonegoro menyoroti pentingnya pemodelan ekonomi energi nasional dan strategi distribusi energi yang merata serta efisien. Ia menegaskan bahwa peran BUMN, khususnya Pertamina, sangat penting dalam menjaga keandalan distribusi energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui Sokoguru Policy Forum, Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan energi nasional dan percepatan transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai penutup kegiatan Sokoguru Policy Forum, dilakukan penyerahan simbolis policy paper hasil kajian akademis para Senior Fellow Sustainability Center Universitas Pertamina kepada para pemangku kepentingan terkait yang diwakili oleh Kementerian ESDM.

PetroChina Jabung Ltd (PetroChina Jabung) mengumumkan perpanjangan kontrak operator Blok Jabung selama 20 tahun hingga 2043 mendatang.

Hal itu disampaikan Sr. Development Manager PetroChina Jabung Ltd, Wicaksono dalam Media Meet Up and Breakfasting PetroChina International Jabung Ltd bertema Energi untuk Negeri pada beberapa waktu lalu. Wicaksono mengatakan, PetroChina Jabung telah berinvestasi sejak 2002.

"Ini bukan perjalanan singkat. Kami sudah lebih dari dua dekade berkontribusi dan akan terus melanjutkannya," ujar Wicaksono.

Dalam pengelolaan blok tersebut, PetroChina tidak berjalan sendiri. Sejumlah mitra strategis turut bergabung dalam skema joint venture, antara lain Pertamina Hulu Energy, Petronas Carigali, PT GPL, serta PT RETJ.

Menurut Wicaksono, kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan produksi migas di wilayah tersebut.

Saat ini, Blok Jabung tercatat sebagai salah satu dari 10 besar produsen minyak dan gas di Indonesia. Untuk tahun 2026, PetroChina Jabung membidik target produksi berupa 11.670 barel per hari (BOPD) untuk minyak dan kondensat, serta 143 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas, termasuk LPG.

Mengakui bahwa tantangan ke depan tidak ringan, Wicaksono menegaskan bahwa optimalisasi lapangan dan efisiensi operasi menjadi kunci pencapaian target.

"Target ini cukup challenging," katanya.

Sebagai blok yang mayoritas berbasis gas, aset utama Jabung terletak pada fasilitas pemrosesan gas. Dua pabrik gas yang menjadi tulang punggung operasi, masing-masing adalah Gas Plant Betara yang memproses gas dari wilayah barat, serta Gas Plant Grageh yang menangani produksi dari wilayah timur.

Dari fasilitas tersebut, dihasilkan berbagai produk strategis bagi kebutuhan energi nasional, mulai minyak mentah (crude oil), kondensat, LPG (propan dan butan), hingga gas jual (sales gas).

Mengusung tema Energi untuk Negeri, Wicaksono menekankan bahwa kontribusi PetroChina Jabung bukan hanya soal angka produksi, melainkan bagian dari menjaga ketahanan energi nasional.

Dengan perpanjangan kontrak hingga 2043 dan target ambisius pada 2026, PetroChina Jabung memperlihatkan bahwa keberlanjutan investasi, kolaborasi mitra, dan penguatan infrastruktur gas menjadi fondasi utama dalam menopang kebutuhan energi Indonesia di tengah dinamika industri migas global.

"Ini adalah komitmen jangka panjang. Kami ingin terus menjadi bagian dari solusi energi nasional," pungkas Wicaksono.

Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia (GARDA) meminta seluruh perusahaan aplikator transportasi online mematuhi aturan pembagian komisi sebesar 8 persen untuk aplikator dan 92 persen bagi pengemudi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Ketua Umum GARDA Raden Igun Wicaksono menegaskan aturan tersebut wajib dijalankan seluruh aplikator tanpa pengecualian.

"Beleid yang mengatur komisi bagi perusahaan aplikator ojol sebesar 8 persen harus dipatuhi secara konkret dan bertanggung jawab oleh seluruh perusahaan aplikator. Jangan coba dilanggar apa yang sudah diatur Presiden Prabowo," kata Igun dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/5).

"Kami dari asosiasi akan melakukan monitoring secara serius dan melaporkan setiap bentuk pelanggaran kepada Presiden maupun lembaga negara terkait," ujarnya.

Perpres Nomor 27 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026 lalu.

GARDA menilai kebijakan pembatasan komisi aplikator menjadi langkah penting untuk memperbaiki kesejahteraan pengemudi ojol yang selama ini dinilai menghadapi ketimpangan dalam sistem kemitraan digital.

Menurut Igun, pengemudi ojol selama ini memiliki kontribusi besar terhadap ekosistem ekonomi digital nasional, mulai dari mendukung UMKM hingga layanan transportasi dan pengantaran barang.

Sebagai bagian dari pengawasan implementasi aturan tersebut, GARDA juga membuka kanal pelaporan dugaan pelanggaran Perpres melalui situs resmi organisasi. Ia mengatakan laporan yang diterima nantinya akan diteruskan kepada lembaga kepresidenan, kementerian terkait, hingga institusi negara lainnya untuk ditindaklanjuti.

"GARDA telah menyiapkan kanal khusus penyampaian bukti-bukti pelanggaran Perpres No.27 Tahun 2026. Seluruh laporan yang masuk akan kami verifikasi," kata Igun.

Selain itu, GARDA meminta pemerintah tidak berhenti pada penerbitan regulasi, tetapi juga melakukan pengawasan dan audit terhadap perusahaan aplikator. Menurut mereka, implementasi aturan komisi tersebut akan menjadi penentu terciptanya ekosistem ekonomi digital yang lebih adil bagi pengemudi ojol.

Prabowo memastikan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah ditandatangani ketika berpidato dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2026.

Ia mengatakan Perpres 27/2026 di antaranya memuat soal jaminan kecelakaan kerja driver ojol. Driver ojol juga akan diberikan BPJS Kesehatan. Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Yang saya tadi bicara harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan asuransi kesehatan juga. Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang jadi minimal 92 persen untuk pengemudi," ujar Prabowo.

Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia mendesak Bantuan Hari Raya (BHR) 2026 dibayarkan langsung sebesar Rp1,2 juta per driver ojek online (ojol).

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan angka tersebut sebenarnya masih jauh dari kata ideal. Sebab, ojol cuma dapat Rp100 per bulan dari nilai BHR tersebut.

"Menurut kami sebenarnya masih jauh dari kelayakan bonus yang seharusnya diterima lebih besar dari Rp1,2 juta dibandingkan dengan margin profit atau margin kelebihan potongan dan skema ojol membayar ke aplikator agar mendapatkan order," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/3).

Namun, ia menilai besaran BHR Rp1,2 juta cukup relevan dan rasional untuk saat ini, dan seharusnya dapat direalisasikan oleh aplikator kepada para mitra pengemudi.

"Harapan kami agar BHR tahun 2026 ini nilainya langsung Rp1,2 juta per mitra pengemudi, karena mereka akan menyambut hari raya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya," ucap Igun.

Igun tidak ingin pemberian BHR sama seperti tahun lalu yang sifatnya hanya formalitas. Pada 2025, mayoritas besaran BHR yang diterima driver ojol hanya sebesar Rp50 ribu. Angka ini dinilai tidak manusiawi dan masuk akal.

"BHR tahun 2025 mayoritas pengemudi ojol hanya diberikan BHR Rp50 ribu, yang hanya formalitas untuk laporan ke presiden dan pemerintah bahwa aplikator telah melaksanakan pembagian BHR," ujar Igun.

Ia juga memberikan catatan mengenai kondisi pengemudi setelah pencairan BHR. Usai menerima bantuan tersebut, para mitra justru mengeluhkan adanya peningkatan tekanan, baik melalui potongan bagi hasil maupun penerapan skema baru yang memangkas pendapatan ngojol.

Karena itu, Garda Indonesia meminta pemerintah memonitor hal tersebut karena BHR pada dasarnya merupakan hak para mitra yang dipotong oleh aplikator.

"BHR juga pendapatan para mitra pengemudi ojol yang dipotong oleh aplikator yang melanggar regulasi Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022 yang mencantumkan bagi hasil biaya potongan aplikator 15 persen + 5 persen, namun setahun penerapannya melebihi 15 persen + 5 persen," kata Igun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengungkap bahwa sebanyak 850 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan menerima Bantuan Hari Raya (BHR) dengan total mencapai Rp220 miliar pada Lebaran tahun ini. Empat perusahaan aplikasi turut hadir dalam konferensi pers tersebut, yakni GoTo, Grab, Maxim, dan InDrive.

Airlangga mengatakan pemberian BHR tersebut telah melalui koordinasi intensif dengan para aplikator, sebagaimana ia sampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

"Bonus hari raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini," kata Airlangga.

"Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal. H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri," imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengeklaim telah besaran bantuan hari raya (BHR) untuk para pengemudi ojek online (ojol) tahun ini akan dua kali lipat. Diperkirakan, akan ada 850 ribu pengemudi ojol yang bakal mendapatkan BHR tahun ini.

Ketua Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap memperjuangan pemberian BHR kepada para ojol. Namun, kenaikan BHR dua kali lipat dibandingkan tahun lalu dinilai masih belum layak.

"BHR tahun 2025 mayoritas pengemudi ojol hanya diberikan BHR Rp 50 ribu. Lalu informasinya BHR 2026 akan dinaikan dua kali lipat, yaitu jadi Rp 100 ribu saja," kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (3/3/2026).

Menurut dia, angka itu masih jauh dari kata layak, bahkan relatif tidak manusiawi. Ia menilai, pemberian BHR dengan nilai hanya sekitar Rp 100 ribu hanya meremehkan para pengemudi ojol yang selama ini bekerja tidak kenal waktu.

"Tidak manusiawi dan meremehkan para pengemudi ojol apabila BHR hanya Rp 100 ribu," kata dia.

Igun menilai, angka BHR yang layak diberikan untuk para pengemudi ojol adalah Rp 1,2 juta. Angka itu disebut belum terlalu ideal, tapi relatif lebih baik dibandingkan hanya Rp 100 ribu.

"BHR Rp 1,2 juta sangat relevan dan nilai yang masuk akal saat ini yang seharusnya dapat diberikan oleh aplikator kepada para mitra pengemudinya," kata dia.

"Kami tekankan agar BHR tahun 2026 ini nilainya Rp 1,2 juta per mitra pengemudi, karena mereka akan menyambut hari raya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya," tambah Igun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengeklaim pemberian bantuan hari raya (BHR) untuk para pengemudi ojek online (ojol) tahun ini akan meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pemberian BHR itu mesti dilakukan maksimal H-7 Lebaran.

Ketua Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengaku mengapresiasi pemerintah yang masih memperhatikan kelanjutan BHR bagi pengemudi ojol. Menurut dia, BHR itu sangat dinantikan oleh para pengemudi.

“Terlebih lagi selama hampir setahun ini para mitra telah dibebankan berbagai potongan dan skema yang tidak adil,” kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (3/3/2026).

Ia menyebutkan, selama ini potongan aplikasi oleh aplikator ada yang hampir mencapai 50 persen. Selain itu, terdapat skema berbayar lain yang diterapkan kepada para mitra pengemudi agar bisa mendapatkan pesanan prioritas.

Karena itu, Igun mengatakan, adanya SE BHR ojol dari pemerintah diharapkan dapat mendorong aplikator untuk memberikan BHR yang manusiawi dan masuk akal. Pasalnya, besaran BHR yang diterima mayoritas pengemudi ojol pada tahun lalu hanya Rp 50 ribu.

“Lalu informasinya BHR 2026 akan dinaikkan dua kali lipat. Rp 100 ribu saja yang akan diberikan sebagai BHR kepada para ojol? Tidak manusiawi dan meremehkan para pengemudi ojol apabila BHR hanya Rp 100 ribu,” kata dia.

Igun menuntut angka layak BHR yang semestinya diterima setiap pengemudi adalah Rp 1,2 juta. Meski angka itu dinilai masih jauh dari layak, BHR sebesar Rp 1,2 juta disebut cukup relevan dan masuk akal untuk diberikan.

“Hentikan pemberian BHR yang sifatnya hanya formalitas ataupun asal bapak senang, (Presiden) senang, seperti tahun sebelumnya yang mayoritas BHR diterima oleh pengemudi mitra ojol hanya sebesar Rp 50 ribu saja. Namun, laporan ke Istana Presiden menyebut aplikator memberikan BHR Rp 1 juta, yang ternyata faktanya nilai Rp 1 juta hanya diberikan kepada ojol-ojol yang dipilih secara kolegial atas segelintir kecil ojol pilihan aplikator sendiri, bukan kepada mayoritas pengemudi ojol,” ujar Igun.

PT Pertamina (Persero) merombak jajaran direksi dengan mengangkat Mega Satria menjadi direktur keuangan menggantikan Emma Sri Martini.

Perubahan tersebut tercantum dalam struktur direksi terbaru yang dipublikasi melalui situs resmi Pertamina, Rabu (4/2).

Dalam perombakan ini, Emma Sri Martini bergeser menempati posisi Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, menggantikan A Salyadi Dariah Saputra.

Berdasarkan laman resmi Pertamina, Mega Satria memiliki pengalaman panjang di bidang keuangan, khususnya di perusahaan pelat merah.

Sebelum menjabat Direktur Keuangan Pertamina, Mega pernah menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Ia juga pernah menjabat Direktur Keuangan PT Bukit Asam Tbk, Direktur Keuangan dan SDM PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, serta Direktur Keuangan PT Citilink Indonesia.

Dari sisi pendidikan, Mega Satria meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari Wichita State University, Amerika Serikat, pada 1998. Ia kemudian melanjutkan studi dan memperoleh gelar Magister Administrasi Bisnis (MBA) dari Loyola University of Chicago pada 1999.

Berikut susunan terbaru direksi PT Pertamina (Persero):

- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

- Wakil Direktur Utama: Oki Muraza

- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: Emma Sri Martini

- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Jaffee Arizon Suardin

- Direktur Keuangan: Mega Satria

- Direktur Penunjang Bisnis: M. Erry Sugiharto

- Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis: Agung Wicaksono

- Direktur Sumber Daya Manusia: Andy Arvianto

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menargetkan peleburan tiga anak usaha lini hilir migas perseroan selesai pada 1 Februari 2026.

Ketiga lini bisnis hilir Pertamina itu terdiri dari PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina Internasional Shipping (PIS).

Simon menyampaikan ketiga lini bisnis hilir Pertamina itu bakal dilebur jadi satu di dalam PPN.

"Kita usahakan go live 1 Februari 2026," ujar Simon di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1).

"Kemungkinan under itu (Pertamina Patra Niaga), kan surviving entity ya," imbuhnya.

Saat ini, Pertamina memiliki enam subholding yang terdiri atas Subholding Upstream (hulu), Refining & Petrochemical (kilang dan petrokimia), Commercial and Trading (pemasaran, distribusi, perdagangan), serta Gas.

Lalu, Integrated Marine Logistics (pengapalan, logistik, dan layanan maritim), serta Power & New Renewable Energy (PNRE/energi terbarukan).

Dengan penyatuan tiga subholding, maka nanti Pertamina akan memiliki empat subholding, yakni Subholding Upstream (hulu), Subholding Downstream (hilir), Gas, dan PNRE.

Terpisah, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono memastikan merger ini takkan dibarengi dengan PHK.

"Tadi pagi kami baru umumkan ke karyawan dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh manajemen ke karyawan, prinsipnya no one left behind (tidak ada yang ditinggal)," ujar Agung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Senin (26/1) lalu.