REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengeklaim pemberian bantuan hari raya (BHR) untuk para pengemudi ojek online (ojol) tahun ini akan meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pemberian BHR itu mesti dilakukan maksimal H-7 Lebaran.

Ketua Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengaku mengapresiasi pemerintah yang masih memperhatikan kelanjutan BHR bagi pengemudi ojol. Menurut dia, BHR itu sangat dinantikan oleh para pengemudi.

“Terlebih lagi selama hampir setahun ini para mitra telah dibebankan berbagai potongan dan skema yang tidak adil,” kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (3/3/2026).

Ia menyebutkan, selama ini potongan aplikasi oleh aplikator ada yang hampir mencapai 50 persen. Selain itu, terdapat skema berbayar lain yang diterapkan kepada para mitra pengemudi agar bisa mendapatkan pesanan prioritas.

Karena itu, Igun mengatakan, adanya SE BHR ojol dari pemerintah diharapkan dapat mendorong aplikator untuk memberikan BHR yang manusiawi dan masuk akal. Pasalnya, besaran BHR yang diterima mayoritas pengemudi ojol pada tahun lalu hanya Rp 50 ribu.

“Lalu informasinya BHR 2026 akan dinaikkan dua kali lipat. Rp 100 ribu saja yang akan diberikan sebagai BHR kepada para ojol? Tidak manusiawi dan meremehkan para pengemudi ojol apabila BHR hanya Rp 100 ribu,” kata dia.

Igun menuntut angka layak BHR yang semestinya diterima setiap pengemudi adalah Rp 1,2 juta. Meski angka itu dinilai masih jauh dari layak, BHR sebesar Rp 1,2 juta disebut cukup relevan dan masuk akal untuk diberikan.

“Hentikan pemberian BHR yang sifatnya hanya formalitas ataupun asal bapak senang, (Presiden) senang, seperti tahun sebelumnya yang mayoritas BHR diterima oleh pengemudi mitra ojol hanya sebesar Rp 50 ribu saja. Namun, laporan ke Istana Presiden menyebut aplikator memberikan BHR Rp 1 juta, yang ternyata faktanya nilai Rp 1 juta hanya diberikan kepada ojol-ojol yang dipilih secara kolegial atas segelintir kecil ojol pilihan aplikator sendiri, bukan kepada mayoritas pengemudi ojol,” ujar Igun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan tunjangan hari raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan pensiunan akan cair 100 persen. Anggaran tersebut mencapai Rp 55 triliun atau naik 10 persen dari tahun lalu, yang diberikan kepada 10,5 juta penerima.

Adapun rinciannya, 2,4 juta ASN pusat serta TNI/Polri, 4,3 juta ASN daerah, dan 3,8 juta pensiunan. Nilai anggaran masing-masing sebesar Rp 2,2 triliun, Rp 20,2 triliun, dan Rp 12,7 triliun.

“THR sudah mulai cair secara bertahap sejak 26 Februari 2026. THR berbeda dengan gaji ke-13 yang baru cair paling cepat Juni nanti,” kata Teddy dalam keterangan di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Teddy menekankan agar THR untuk pekerja swasta wajib diberikan secara penuh dan tidak dicicil. THR tersebut harus sudah diberikan kepada pekerja paling lambat H-7 Lebaran. Perusahaan yang melanggar akan dikenai sanksi administratif serta denda 5 persen.

Berdasarkan data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah, jumlah penerima THR swasta mencapai 26,5 juta pekerja dengan total nilai Rp 124 triliun.

Terkait bonus hari raya (BHR) khusus untuk pengemudi ojek online (ojol) dan kurir, pemerintah dan aplikator (GoTo, Grab, Maxim, InDrive) sepakat menyiapkan dana sekitar Rp 220 miliar untuk kurang lebih 850 ribu mitra pengemudi. “Penyaluran didorong lebih cepat, yaitu antara H-14 sampai H-7 Idul Fitri,” ujar Teddy.

Ia menyampaikan pemerintah juga memberikan stimulus berupa bantuan pangan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga, diskon transportasi berupa subsidi sebesar Rp 911,16 miliar, serta kebijakan work from anywhere (WFA) kepada ASN dan pekerja swasta pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 agar mobilitas lebih fleksibel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Pelaksana Bidang Hubungan Kerja di Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Lisadarti mengatakan, pihaknya sedang menyusun Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait pemberian bantuan hari raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol). Lisa menyampaikan, besaran BHR sendiri masih menunggu hasil keputusan bersama antara Kemenaker dan perusahaan aplikator ojol.

"BHR ini harus ada kesepakatan dan persetujuan dari para aplikator. Kalau seandainya pemerintah menetapkan langsung, ada penolakan, nanti malah ramai lagi karena yang akan membayar aplikator, bukan kami Kementerian Ketenagaan Kerja," ujar Lisa dalam acara Iftar & Media Gathering inDrive Indonesia 2026 di Restoran Aroem, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Lisa mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan memanggil seluruh aplikator untuk membahas nominal BHR kepada para pengemudi ojol pada Kamis (26/2/2026). Lisa berharap nominal dan surat edaran Menaker terkait BHR sudah bisa terbit usai pertemuan tersebut.

Lisa menyampaikan, pertemuan besok juga akan membahas waktu pemberian BHR. Berkaca pada Lebaran tahun lalu, BHR untuk ojol diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Kalau tahun-tahun sebelumnya sih tujuh hari sebelum Lebaran, tapi ada skema untuk 14 hari sebelum hari Lebaran," kata Lisa.

Lisa mengatakan, keputusan mengenai besaran BHR, penerima, hingga waktu pemberian BHR akan diputuskan usai pertemuan tersebut. Lisa mengatakan Kemenaker akan mendengar masukan dari para aplikator terkait hal tersebut.

"Ada sebagian aplikator yang belum siap kalau 14 hari. Tapi ada juga yang sudah siap juga untuk 14 hari tersebut. Jadi kita tunggu saja pengumumannya seperti apa," kata Lisa.