REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang mulai berlaku pada Rabu (1/7/2026). IESR menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi impor solar, tetapi tidak seharusnya menjadi strategi utama transisi energi nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, setiap kebijakan memiliki manfaat sekaligus konsekuensi yang perlu dihitung secara menyeluruh. Menurut dia, percepatan penerapan B50 dilakukan ketika Indonesia menghadapi krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz pada akhir Februari lalu yang memicu kenaikan harga minyak dunia dan mengganggu impor minyak.

“Pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan impor solar, tetapi juga dari dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan,” kata Fabby, Rabu (1/7/2026).

Menurut IESR, perluasan mandatori biodiesel memiliki konsekuensi lintas sektor. Peningkatan kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk memenuhi kebutuhan B50 berpotensi memengaruhi pasokan bahan baku pangan, mendorong kenaikan harga minyak goreng, meningkatkan tekanan inflasi, serta berdampak pada kesejahteraan petani kecil.

Selain itu, peningkatan permintaan CPO juga dinilai perlu diantisipasi agar tidak memicu tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan tata kelola lahan.

IESR menilai dasar ekonomi penerapan B50 juga perlu dihitung kembali karena kondisi yang melatarbelakanginya telah berubah. Harga minyak dunia mulai menurun, risiko gangguan impor berkurang, diversifikasi sumber impor terus dilakukan, serta produksi solar dari kilang dalam negeri, termasuk Kilang Balikpapan, mulai meningkat.

Di sisi lain, harga CPO masih berada pada level tinggi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50 apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin lebar.

Karena itu, IESR meminta pemerintah menghitung ulang beban biaya kebijakan tersebut serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum memperluas penerapan mandatori biodiesel.

IESR menilai elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar merupakan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menurunkan emisi.

Berdasarkan pemodelan IESR, adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) diproyeksikan mampu mengurangi emisi hingga 46 juta ton karbon dioksida pada 2060.

Apabila dikombinasikan dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan, jumlah kendaraan listrik diperkirakan mencapai sekitar 66 juta mobil dan 143 juta sepeda motor pada 2060, dengan potensi penurunan emisi hingga 210 juta ton karbon dioksida.

Selain itu, peningkatan penggunaan transportasi umum dari 16 persen menjadi 40 persen pangsa perjalanan diproyeksikan dapat mengurangi emisi hingga 101 juta ton karbon dioksida pada 2060.

Sebaliknya, analisis IESR menunjukkan peningkatan mandatori biodiesel hingga B60 diperkirakan hanya mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton karbon dioksida pada 2060. Estimasi tersebut juga belum memperhitungkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan.

IESR menilai hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan biodiesel saja belum cukup untuk mendukung target dekarbonisasi sektor transportasi.

Menurut IESR, pemerintah perlu memastikan kebijakan biodiesel tidak mengalihkan fokus dari agenda transisi energi yang lebih menyeluruh. Dalam jangka panjang, dekarbonisasi transportasi membutuhkan percepatan kendaraan listrik, penguatan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan infrastruktur pengisian daya.

IESR mendorong pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap manfaat, biaya, dan risiko penerapan B50 agar kebijakan energi tetap selaras dengan target dekarbonisasi, ketahanan energi, stabilitas harga, dan perlindungan masyarakat.

“Kebijakan energi harus dirancang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun sektor lain,” tegas Fabby.

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2 menggelar Program ParenTRING Khitanan Massal Tahun 2026. Aksi sosial ini berupa layanan kesehatan gratis yang aman dan berkualitas kepada ratusan anak yang berasal dari keluarga prasejahtera serta komunitas yang tinggal di sekitar wilayah Kalideres, Pondok Jaya, Pondok Aren dan Cirendeu.

Khitanan massal diselenggarakan di dua tempat, yakni pada Senin 29 Juni 2026 terfokus di Gedung Almaka, Kalideres. Sementara di hari kedua yakni pada Selasa 30 Juni 2026 dilaksanakan di Gedung Graha Praba Dakara, Pondok Aren. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang difokuskan pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penyelenggaraan khitanan massal ini merupakan bentuk komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diusung secara kuat oleh Pegadaian, khususnya dalam penguatan aspek sosial. Melalui penyediaan akses medis yang inklusif dan merata ini, Pegadaian secara aktif berkontribusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2, Maryono mengungkapkan khitanan massal ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga selalu berupaya hadir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam pemenuhan hak kesehatan anak sejak dini, sebagai investasi sosial jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa.

Sebagai perusahaan yang tengah bertransformasi modern, Pegadaian ingin memastikan bahwa penguatan aspek ESG dan TJSL tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi, melainkan sebuah aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat prasejahtera. ”Kami berharap layanan kesehatan yang kami fasilitasi ini dapat membantu anak-anak tumbuh lebih sehat dan ceria dalam menyongsong masa depan mereka," katanya, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan ini sukses diwujudkan berkat adanya sinergi yang solid dan kolaboratif antara Pegadaian, tim tenaga medis profesional, mitra pelaksana, serta pemerintah setempat, khususnya Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Jurangmangu Timur yang memberikan dukungan penuh sejak tahap persiapan.

Apresiasi mendalam disampaikan oleh Camat Kecamatan Kalideres, Ziki Zulkarnaen, yang hadir memantau pelaksanaan di hari pertama. Menurutnya, program khitanan massal gratis ini memberikan dampak langsung yang sangat meringankan beban finansial warga, khususnya keluarga prasejahtera di wilayah Kalideres. ”Sinergi seperti inilah yang kami harapkan dari sektor korporasi—hadir memberikan solusi konkret bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan pihak pemerintah setempat pada pelaksanaan hari kedua di wilayah Pondok Aren. Sekretaris Lurah Kelurahan Jurangmangu Timur, Salahuddin menyatakan dukungan penuhnya terhadap keberlanjutan program ini.

"Pemerintah Kelurahan Jurangmangu Timur menyambut sangat baik kolaborasi ini. Akses kesehatan yang higienis, aman, dan ramah anak seperti ini adalah hak dasar yang sangat dibutuhkan oleh generasi penerus kita. Kami berharap program ParenTRING dari Pegadaian ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat terus menjadi agenda berkelanjutan demi mewujudkan lingkungan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera," katanya.

Keterlibatan aktif dari para dokter dan perawat ahli memastikan bahwa seluruh proses tindakan khitan dilakukan dengan standar operasional medis yang ketat, higienis, dan ramah anak. Melalui kolaborasi terintegrasi ini, Pegadaian tidak hanya memastikan acara berjalan dengan aman dan lancar, melainkan juga berupaya menciptakan dampak sosial positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli. Sebab, penerapan B50 berpotensi membuat biaya energi justru membengkak, memicu perebutan bahan baku minyak sawit, hingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

CEO IESR Fabby Tumiwa menilai pemerintah perlu meninjau dampak penerapan B50 secara lebih menyeluruh, bukan hanya pengurangan impor solar. "Tapi juga dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan," kata Fabby, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (30/6).

Dia mengatakan, dasar ekonomi kebijakan B50 perlu dievaluasi karena kondisi yang melatarbelakanginya telah berubah. Kebijakan ini awalnya disiapkan sebagai respons terhadap masalah pasokan dan lonjakan harga energi akibat penutupan Selat Hormuz.

Namun sekarang, risiko gangguan pasokan minyak dinilai sudah turun, begitu juga dengan harganya. Indonesia juga mulai meningkatkan produksi solar di dalam negeri, termasuk dengan menambah kapasitas Kilang Balikpapan.

Sebaliknya, harga minyak sawit mentah (CPO) masih berada di level tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50, terutama apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin melebar.

Karena itu, IESR meminta pemerintah menghitung ulang beban subsidi maupun kompensasi yang dibutuhkan, sekaligus menyiapkan strategi mitigasi sebelum program B50 diperluas.

Lembaga tersebut juga mengingatkan peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel berpotensi mengganggu pasokan bahan baku pangan, mendorong kenaikan harga minyak goreng, memicu inflasi, hingga memengaruhi kesejahteraan petani kecil.

"Peningkatan permintaan bahan baku juga perlu diantisipasi agar tidak mendorong tekanan baru terhadap daya dukung lingkungan dan tata kelola," ujar Fabby.

IESR: Elektrifikasi Lebih Efektif dari B50

IESR menilai kebijakan pencampuran biodiesel seperti B50 masih dapat diterima sebagai strategi transisi jangka pendek untuk menekan impor solar. Namun, menurut Fabby, kebijakan tersebut tidak seharusnya menjadi strategi utama transisi energi dalam jangka panjang.

"Dibandingkan penerapan B50, elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar merupakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi," kata Fabby.

Berdasarkan pemodelan IESR, elektrifikasi transportasi mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, menekan emisi, serta memperkuat ketahanan energi nasional, terutama apabila diiringi peningkatan pasokan listrik dari energi terbarukan.

Adopsi kendaraan listrik berbasis baterai disebut berpotensi memangkas emisi hingga 46 juta ton CO2 pada 2060. Angka pemangkasan emisi bisa mencapai 210 juta ton CO2 bila dibarengi dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Estimasi ini dengan skenario 66 juta mobil listrik dan 143 juta sepeda motor listrik pada 2060.

Sedangkan peningkatan penggunaan transportasi umum dari sekitar 16 persen menjadi 40 persen pangsa perjalanan diperkirakan dapat memangkas emisi hingga 101 juta ton CO2 pada tahun yang sama.

Di sisi lain, penerapan biodiesel hingga B60 juga diproyeksikan mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton CO2 pada 2060. Namun, Fabby menegaskan angka tersebut belum memasukkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan sehingga manfaat penurunan emisinya diperkirakan tidak sebesar yang terlihat.

Karena itu, dia mengingatkan agar kebijakan B50 tidak mengalihkan fokus pemerintah dari agenda dekarbonisasi transportasi yang lebih mendasar: percepatan adopsi kendaraan listrik, pengembangan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, peningkatan bauran energi terbarukan, serta penyediaan infrastruktur pengisian daya yang lebih merata.

"Dalam jangka panjang, dekarbonisasi transportasi membutuhkan kombinasi kebijakan yang lebih kuat," kata dia.

Pemerintah Tetap Jalankan B50

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tetap akan memberlakukan mandatori B50 mulai 1 Juli meski harga minyak dunia telah menurun. Menurut dia, Indonesia perlu memaksimalkan sumber energi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, khususnya solar.

"Ini sudah menjadi kebijakan negara. Ini kita sedang mode bertahan (survival mode), supaya tidak bergantung pada pasokan global untuk memenuhi kebutuhan BBM, khususnya solar," kata Bahlil pada April lalu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah akan menerapkan masa transisi selama tiga bulan sejak B50 mulai diberlakukan.

Masa transisi berlangsung pada 1 Juli hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok B40 yang masih beredar. Mulai 1 Oktober 2026, seluruh titik distribusi dan badan usaha diwajibkan menyalurkan BBM jenis B50.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan aliran masuk modal (inflow) asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 9 miliar dolar AS sejak awal tahun hingga 26 Juni 2026.

“Dalam satu bulan di bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan. Sehingga secara year to date, dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 (Juni) lalu, inflow yang masuk untuk di portofolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar dolar AS,” kata Destry dalam konferensi pers bersama Pimpinan DPR RI dan Pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Destry menjelaskan, kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) dalam kurun Mei hingga Juni 2026 menjadi 5,75 persen memicu repricing atau penyesuaian harga pada instrumen yang diterbitkan BI maupun pemerintah, yakni SRBI dan SBN. Kondisi tersebut mendorong aliran masuk modal yang signifikan selama Juni.

Menurutnya, kebijakan kenaikan suku bunga tersebut ditempuh bank sentral sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas di tengah tingginya ketidakpastian global, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Tentunya confidence dari offshore (pasar luar negeri) yang tentu juga akan tercermin dari confidence ke masyarakat kita di Indonesia,” kata dia.

Selain itu, Destry juga menegaskan bahwa BI terus menjaga likuiditas di pasar melalui berbagai instrumen moneter.

Menurutnya, BI juga memperbesar ekspansi likuiditas melalui operasi moneter menjadi sekitar Rp1.000 triliun pada akhir Juni dari Rp600 triliun pada akhir Mei untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing.

Untuk diketahui, BI menjalankan kebijakan dengan menjaga struktur suku bunga SRBI pada seluruh tenor, yakni tenor 6, 9, dan 12 bulan, yang sejalan dengan kenaikan BI-Rate.

Langkah ini dilakukan untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik, sehingga membantu penguatan nilai tukar rupiah.

Berdasarkan catatan BI, posisi SRBI pada 15 Juni 2026 tercatat sebesar Rp1.021,13 triliun, dengan kepemilikan nonresiden yang meningkat menjadi Rp238,09 triliun atau 23,32 persen dari total outstanding.

Di pasar primer, berdasarkan lelang SRBI 26 Juni 2026, imbal hasil rata-rata tertimbang pemenang (weighted average accepted rate/WAAR) tercatat sebesar 7,36 persen untuk tenor 6 bulan, 7,54 persen untuk tenor 9 bulan, dan 7,70 persen untuk tenor 12 bulan.

Sementara di pasar sekunder, rata-rata tertimbang suku bunga (RRT) SRBI pada 26 Juni 2026 tercatat sebesar 7,26 persen untuk tenor 3 bulan, 7,36 persen untuk tenor 6 bulan, dan 7,69 persen untuk tenor 12 bulan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kenaikan outstanding yield SRBI dan volumenya memperbesar tekanan likuiditas dan memperketat kompetisi penghimpunan dana rupiah.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi memandang bahwa daya tarik instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menciptakan dua tekanan bagi perbankan, yakni memperketat persaingan penghimpunan dana serta menyerap likuiditas yang berpotensi mengurangi kapasitas intermediasi.

Ia menjelaskan, meningkatnya daya tarik SRBI memperketat kompetisi penghimpunan dana, sehingga mendorong penyesuaian pricing deposito perbankan. Kondisi tersebut membuat likuiditas di pasar semakin mengetat.

“Kenaikan outstanding yield SRBI dan volumenya memperbesar tekanan likuiditas dan memperketat kompetisi penghimpunan dana rupiah,” kata Hery yang juga merupakan Direktur Utama BRI dalam acara Mid Year Economic Outlook 2026, di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total outstanding SRBI per akhir Mei 2026 mencapai Rp979,88 triliun, meningkat signifikan dari Rp730,90 triliun pada akhir Desember 2025.

Dari total tersebut, kepemilikan bank mencapai Rp677,89 triliun. Sementara kepemilikan nonbank sebesar Rp260,44 triliun, yang terdiri atas residen Rp43,95 triliun dan nonresiden Rp216,48 triliun.

“Nah, pertumbuhan outstanding yang signifikan ini menunjukkan bahwa SRBI semakin menjadi instrumen penempatan dana yang kompetitif, baik bagi bank maupun investor nonbank,” kata Hery.

BI tengah memperkuat imbal hasil (yield) SRBI pada seluruh tenor seiring kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026.

Langkah ini ditempuh bank sentral guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik, sehingga turut memperkuat nilai tukar rupiah.

Berdasarkan publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang, rata-rata tertimbang (RRT) imbal hasil SRBI di pasar sekunder pada seluruh tenor cenderung meningkat pada Jumat (19/6). Secara rinci, SRBI tenor 1 bulan tercatat 6,95 persen, tenor 3 bulan 7,24 persen, dan 12 bulan 7,67 persen.

Seiring dengan kenaikan BI-Rate sebesar 100 bps, Hery mencatat bahwa kondisi tersebut secara struktural akan meningkatkan tekanan repricing dana pihak ketiga (DPK).

Kenaikan suku bunga simpanan yang terjadi belakangan juga diperkirakan akan menekan net interest margin (NIM) perbankan.

“Artinya, buat perbankan, cost of fund akan memiliki kecenderungan untuk naik. Kalau cost of fund atau cost of capital-nya meningkat, maka dalam kondisi seperti ini disiplin menjadi kata kunci. Sekarang kita memasuki era selective growth atau pertumbuhan yang selektif,” kata Hery lagi.

Meski secara umum industri perbankan masih tergolong solid, Hery juga menilai bahwa sejumlah tekanan mulai muncul. Pertumbuhan DPK mulai melambat, NIM terkompresi, dan rasio kecukupan modal (CAR) sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

Di tengah mengetatnya likuiditas, ia pun menekankan pentingnya disiplin manajemen aset dan liabilitas serta konsisten membangun dana murah berupa tabungan dan giro. Dua hal ini, menurut Hery, menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan oleh perbankan.

Hery menambahkan, perbankan juga perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor produktif.

Hal itu dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent), menetapkan risk appetite sektoral yang sesuai dengan kondisi makroekonomi terkini, serta membangun pipeline kredit berkualitas melalui pendekatan ekosistem yang lebih komprehensif.

Hery juga menekankan pentingnya pengelolaan kualitas aset secara proaktif melalui proses underwriting yang ketat, sistem early warning yang lebih granular, serta kesiapan fungsi penagihan (collection readiness) apabila kualitas kolektibilitas mulai menurun.

Selain itu, akselerasi transformasi digital dan pemanfaatan analitik data dinilai bukan lagi sekadar strategi jangka menengah, melainkan telah menjadi kebutuhan bisnis bagi industri perbankan saat ini.

Adapun kredit industri perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari April 2026 yang sebesar 9,98 persen (yoy). Sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen (yoy) dan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada di level 24,74 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Upaya pemulihan pascabencana di 222 desa di Aceh dan Sumatra Barat mendapat dukungan bantuan kemanusiaan senilai lebih dari Rp 6 miliar dari Bank DBS Indonesia.

Bantuan yang disalurkan melalui program Sumatra Disaster Relief tersebut menjangkau 11.475 keluarga atau 67.653 individu sepanjang Januari hingga April 2026.
Adapun program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan Plan Indonesia, Mercy Corps Indonesia, Nazava, Adena Coffee, serta sejumlah mitra lokal lainnya di bawah pengawasan DBS Foundation.

Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong menilai masa pemulihan pasca bencana merupakan fase krusial yang membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

"Bank DBS Indonesia menjunjung tinggi komitmen yang melampaui sektor perbankan. Sebagai mitra terpercaya dalam mendukung ekonomi inklusif, kami memiliki tanggung jawab sebagai menjadi salah satu sumber kekuatan serta pendorong kebaikan yang berdiri bersama komunitas kami, terutama di masa-masa sulit,” ujar Lim dalam siaran pers yang diterima Kompas, Selasa (23/6/2026).

“Kondisi masyarakat di Aceh dan Sumatra Barat dalam melewati masa pemulihan yang krusial ini turut menjadi prioritas kami dalam berkontribusi secara jangka panjang," tambahnya.

Bantuan DBS Indonesia jangkau enam kabupaten

Program respons darurat tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, tetapi juga membantu proses pemulihan yang berkelanjutan. Jangkauan bantuan mencakup sejumlah wilayah di Aceh, yakni Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Aceh Utara. Di Sumatra Barat, program menyasar Kabupaten Agam dan Padang Pariaman.

Bantuan yang diberikan beragam, mulai dari penyediaan akses air bersih, sanitasi, fasilitas dan perlengkapan kebersihan, rehabilitasi sumber air serta sistem perpipaan, hingga dukungan hunian darurat dan kebutuhan pokok rumah tangga.

Perhatian juga diberikan kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana. Melalui program ini, Bank DBS Indonesia menyalurkan perlengkapan sekolah, menyediakan ruang belajar sementara, serta memberikan bantuan tunai multiguna yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas selama masa pemulihan.

Perkuat pemulihan dan perlindungan sosial

Penerima manfaat program terdiri atas 20.085 anak perempuan, 17.625 anak laki-laki, 12.635 perempuan dewasa, dan 17.308 laki-laki dewasa.

Di antara penerima manfaat tersebut, terdapat kelompok rentan yang menjadi perhatian khusus, yakni 356 lansia berusia di atas 50 tahun dan 20 penyandang disabilitas.

Tak berhenti pada bantuan kebutuhan dasar, program tersebut juga mencakup upaya penguatan perlindungan dan pemulihan sosial masyarakat melalui pendampingan psikososial, penguatan ketahanan komunitas, pelatihan pencegahan kekerasan berbasis gender, hingga peningkatan kapasitas sektor pendidikan dalam situasi darurat.

Bank DBS Indonesia turut mendukung koordinasi respons bencana bersama pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), platform koordinasi kemanusiaan, serta organisasi masyarakat sipil setempat agar proses pemulihan dapat berjalan lebih terarah.
Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan Bank DBS Indonesia dalam penanganan pasca bencana tersebut.

"Kami berterima kasih kepada Bank DBS Indonesia atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Plan Indonesia. Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk menyalurkan bantuan secara efektif kepada komunitas yang membutuhkan, terutama bagi kelompok paling rentan. Kami optimistis bahwa kemitraan ini akan menciptakan dampak positif yang signifikan sekaligus mempercepat upaya pemulihan masyarakat," kata Dini.

Program bantuan pascabencana tersebut merupakan bagian dari strategi keberlanjutan Bank DBS Indonesia yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat rentan serta penciptaan dampak sosial jangka panjang.

Hingga April 2026, bantuan tersebut telah menjangkau enam kabupaten di Aceh dan Sumatra Barat. Dukungan yang diberikan mencakup pemulihan akses air bersih, pendidikan, perlindungan sosial, hingga penguatan ketahanan masyarakat pascabencana.

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) pengelola Tambang Emas Gosowong melalui Yayasan NHM Peduli terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi filosofi “Menambang dengan Hati”. Salah satu wujud nyata kepedulian tersebut adalah pendampingan dan bantuan pengobatan untuk Glen F. Kotabunan, warga Desa Doro, Kecamatan Kao Utara, yang didiagnosis menderita penyakit jantung rematik dan membutuhkan penanganan medis lanjutan di Jakarta.

Proses pendampingan dimulai sejak akhir Februari 2026, ketika tim NHM Peduli melakukan kontak awal dengan pasien dan memfasilitasi keberangkatan Glen ke Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Setibanya di Jakarta, Glen menjalani serangkaian pemeriksaan serta kontrol pra-operasi di poli jantung anak Rumah Sakit Jantung Jakarta sebagai bagian dari persiapan tindakan medis. Setelah kondisi dinyatakan siap, pasien menjalani rawat inap untuk persiapan operasi sebelum akhirnya menjalani operasi jantung pada akhir April 2026.

Pasca tindakan operasi, Glen tetap menjalani kontrol dan pemantauan kondisi hingga hasil evaluasi menunjukkan perkembangan yang baik dan pasien diperbolehkan pulang dan telah kembali ke desanya di Kao Utara pada awal Mei 2026. Hingga saat ini, akhir Juni 2026, Glen masih terus dipantau perkembangannya oleh Dokter Pendamping NHM Peduli, dr. Syamsul Bahri dan memastikan melakukan pengobatan lanjutan di Tobelo.

Keluarga Glen menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada NHM Peduli atas pendampingan dan bantuan yang diberikan selama proses pengobatan berlangsung. “Kami keluarga besar Glen, mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Direktur NHM Bapak Haji Robert Nitiyudo Wachjo atas perhatian dan bantuan yang diberikan melalui NHM Peduli. Semoga Bapak selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, dan umur panjang,” ungkap Mien Toebeoto ibunda dari Glen,

dr. Syamsul Bahri mengatakan, pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen NHM untuk terus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan. “Kami berupaya memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan. Harapannya, proses pengobatan yang dijalani dapat memberikan hasil terbaik dan pasien dapat kembali menjalani aktivitas dengan kondisi yang lebih baik,” ujarnya.

Program NHM Peduli merupakan implementasi dari filosofi perusahaan “Menambang dengan Hati”, yang menegaskan keberadaan perusahaan tidak hanya berfokus pada operasional pertambangan, tetapi juga pada kepedulian sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) kembali menunjukkan kepedulian nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menyelenggarakan program Khitanan Massal Tahun 2026. Aksi sosial ini berupa layanan kesehatan gratis yang aman dan berkualitas kepada 500 anak yang berasal dari keluarga prasejahtera serta komunitas yang tinggal di sekitar wilayah Kantor Pusat Pegadaian. Kegiatan diselenggarakan di area Ballroom Pegadaian Tower, pada Senin (22/06).

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang difokuskan pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Penyelenggaraan khitanan massal ini merupakan bentuk komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diusung secara kuat oleh Pegadaian, khususnya dalam penguatan aspek sosial. Melalui penyediaan akses medis yang inklusif dan merata ini, Pegadaian secara aktif berkontribusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah mengungkapkan bahwa kegiatan Khitanan Massal ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga selalu berupaya hadir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak kesehatan anak sejak dini, sebagai investasi sosial jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa.

"Khitanan massal ini menjadi bukti kelanjutan komitmen tulus dari Pegadaian untuk selalu hadir dan membawa manfaat nyata di tengah masyarakat. Sebagai perusahaan yang tengah bertransformasi modern, kami ingin memastikan bahwa penguatan aspek ESG dan TJSL tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi, melainkan sebuah aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat prasejahtera. Kami berharap layanan kesehatan yang kami fasilitasi ini dapat membantu anak-anak tumbuh lebih sehat dan ceria dalam menyongsong masa depan mereka," ungkap Eka.

Kegiatan ini sukses diwujudkan berkat adanya sinergi yang solid dan kolaboratif antara Pegadaian, tim tenaga medis profesional, mitra pelaksana, serta pemerintah setempat, khususnya Kecamatan Senen yang memberikan dukungan penuh sejak tahap persiapan. Keterlibatan aktif dari para dokter dan perawat ahli memastikan bahwa seluruh proses tindakan khitan dilakukan dengan standar operasional medis yang ketat, higienis, dan ramah anak. Melalui kolaborasi terintegrasi ini, Pegadaian tidak hanya memastikan acara berjalan dengan aman dan lancar, melainkan juga berupaya menciptakan dampak sosial positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

REPUBLIKA.CO.ID, MERAUKE – Program cetak sawah rakyat (CSR) dan optimasi lahan (Oplah) yang dijalankan pemerintah di Kabupaten Merauke berhasil meningkatkan produksi pangan sekaligus menstabilkan harga beras di tingkat masyarakat. Jika sebelumnya harga beras sempat mencapai Rp 26.500 per kilogram, kini masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga sekitar Rp 13.500 hingga Rp 15.500 per kilogram seiring meningkatnya produksi dan meluasnya areal tanam di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, Yosefa Rumaseu mengatakan penurunan harga beras tersebut merupakan dampak nyata dari peningkatan produksi yang dihasilkan melalui program CSR dan Oplah yang didukung penuh oleh pemerintah pusat.

“Sebelum adanya program ini, harga beras di Merauke cukup tinggi bahkan pernah mencapai sekitar Rp 26.500 per kilogram. Setelah kegiatan cetak sawah rakyat dan optimasi lahan berjalan, harga beras yang dijual di lapak-lapak maupun pasar turun dan kini berada di kisaran Rp15.500 per kilogram. Yang paling penting, masyarakat bisa membeli beras dengan harga lebih terjangkau, sementara petani tetap mendapatkan manfaat dari meningkatnya produksi,” ujar Yosefa.

Menurut Yosefa, program pengembangan pertanian sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Namun sejak 2024, dukungan pemerintah pusat melalui program CSR dan Oplah semakin mempercepat pemanfaatan potensi lahan pertanian Merauke.

“Pada tahun 2024, dengan adanya perhatian penuh dari pemerintah pusat, seluruh potensi yang ada semakin diberdayakan melalui program CSR dan Oplah. Dukungan sumber daya sangat besar, mulai dari alat dan mesin pertanian, pupuk, hingga berbagai sarana produksi lainnya,” katanya.

Dampak program tersebut terlihat nyata pada capaian produksi tahun 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras di Provinsi Papua Selatan meningkat 66,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2024, produksi beras tercatat sebesar 124.355,12 ton dengan luas panen padi 47.168,57 hektare. Sementara pada 2025, produksi beras meningkat menjadi 207.006,95 ton dengan luas panen mencapai 79.433,92 hektare atau naik 68,40 persen.

“Dengan program besar yang dijalankan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian, produksi kami meningkat sekitar 65 persen dibandingkan sebelumnya. Kenaikan produksi ini membuat pasokan beras semakin kuat sehingga harga di tingkat masyarakat lebih stabil dan terjangkau,” kata Yosefa.

Ia menambahkan keberhasilan program tersebut tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga petani. Menurutnya, peningkatan produksi berhasil menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Terjadi penurunan harga beras yang membuat masyarakat lebih mudah menjangkaunya, tetapi di sisi lain kesejahteraan petani juga meningkat. Program ini mendorong perubahan pola bertani dari yang masih tradisional menjadi lebih modern. Nilai usaha tani meningkat dan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu. Ia mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga beras secara rutin melalui petugas enumerator yang setiap hari melakukan pencatatan dan pelaporan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Kami memiliki petugas enumerator yang setiap hari turun ke lapangan untuk memantau harga dan melaporkannya ke Bapanas. Untuk beras premium, HET berada di Rp15.800 per kilogram, sedangkan beras medium Rp15.500 per kilogram,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan di pasar-pasar Kota Merauke maupun sejumlah wilayah lainnya, harga beras secara umum masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Dari pengamatan kami, harga beras yang dijual di pasar maupun lapak-lapak masih berada di bawah HET, baik untuk beras premium maupun medium. Memang ada beberapa jenis beras tertentu yang dijual lebih tinggi karena faktor transportasi dan distribusi, terutama ke daerah-daerah yang jauh. Namun secara umum harga beras di Merauke masih terkendali dan sesuai dengan regulasi pemerintah,” kata Martha.

Menurutnya, keberhasilan program CSR dan Oplah tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga sangat membantu menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

“Jika berbicara dari sisi ketersediaan pangan, stabilisasi harga, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat, program Oplah dan cetak sawah rakyat sangat membantu. Fakta di lapangan menunjukkan harga beras masih berada pada taraf yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan tetap terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

Dampak positif program tersebut juga dirasakan langsung oleh petani sekaligus pemilik hak tanah ulayat di Kabupaten Merauke, Fransiskus Gebze. Ia mengaku harga beras yang sebelumnya sangat tinggi kini semakin terjangkau karena produksi gabah terus meningkat.

“Dulu harga beras mahal sekali, sekarang masyarakat bisa membelinya dengan harga sekitar Rp 15 ribu per kilogram dari yang sebelumnya Rp 20 ribu. Jadi saya bersyukur pemerintah membuka lahan di sini,” kata Fransiskus.

Menurutnya, perluasan areal tanam yang dilakukan pemerintah telah meningkatkan produksi gabah secara signifikan sehingga pasokan beras di Merauke semakin terjamin.

“Produksi gabah terus meningkat seiring lahannya diperluas. Karena itu harga beras di Merauke sekarang lebih stabil,” ujarnya.

Keberhasilan program cetak sawah rakyat dan optimasi lahan di Merauke menunjukkan bahwa peningkatan produksi dan stabilisasi harga dapat berjalan beriringan. Dengan dukungan pemerintah pusat, modernisasi pertanian, serta keterlibatan aktif petani di lapangan, Merauke tidak hanya memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tetapi juga menjadi bukti bahwa peningkatan produksi mampu menghadirkan pangan yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

IDXChannel – Program cetak sawah rakyat (CSR) dan optimasi lahan (Oplah) yang dijalankan pemerintah di Kabupaten Merauke berhasil meningkatkan produksi pangan sekaligus menstabilkan harga beras di tingkat masyarakat. Jika sebelumnya harga beras sempat mencapai Rp26.500 per kilogram (kg), kini masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga sekitar Rp13.500 hingga Rp15.500 per kilogram seiring meningkatnya produksi dan meluasnya areal tanam di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, Yosefa Rumaseu, mengatakan penurunan harga beras tersebut merupakan dampak nyata dari peningkatan produksi yang dihasilkan melalui program CSR dan Oplah yang didukung penuh oleh pemerintah pusat.

“Sebelum adanya program ini, harga beras di Merauke cukup tinggi bahkan pernah mencapai sekitar Rp26.500 per kilogram. Setelah kegiatan cetak sawah rakyat dan optimasi lahan berjalan, harga beras yang dijual di lapak-lapak maupun pasar turun dan kini berada di kisaran Rp15.500 per kilogram. Yang paling penting, masyarakat bisa membeli beras dengan harga lebih terjangkau, sementara petani tetap mendapatkan manfaat dari meningkatnya produksi,” ujar Yosefa dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).

Menurut Yosefa, program pengembangan pertanian sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Namun sejak 2024, dukungan pemerintah pusat melalui program CSR dan Oplah semakin mempercepat pemanfaatan potensi lahan pertanian Merauke.

“Pada tahun 2024, dengan adanya perhatian penuh dari pemerintah pusat, seluruh potensi yang ada semakin diberdayakan melalui program CSR dan Oplah. Dukungan sumber daya sangat besar, mulai dari alat dan mesin pertanian, pupuk, hingga berbagai sarana produksi lainnya,” katanya.

Dampak program tersebut terlihat nyata pada capaian produksi tahun 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras di Provinsi Papua Selatan meningkat 66,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, produksi beras tercatat sebesar 124.355,12 ton dengan luas panen padi 47.168,57 hektare. Sementara pada 2025, produksi beras meningkat menjadi 207.006,95 ton dengan luas panen mencapai 79.433,92 hektare atau naik 68,40 persen.

“Dengan program besar yang dijalankan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian, produksi kami meningkat sekitar 65 persen dibandingkan sebelumnya. Kenaikan produksi ini membuat pasokan beras semakin kuat sehingga harga di tingkat masyarakat lebih stabil dan terjangkau,” kata Yosefa.

Dia menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga petani. Menurutnya, peningkatan produksi berhasil menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Terjadi penurunan harga beras yang membuat masyarakat lebih mudah menjangkaunya, tetapi di sisi lain kesejahteraan petani juga meningkat. Program ini mendorong perubahan pola bertani dari yang masih tradisional menjadi lebih modern. Nilai usaha tani meningkat dan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu. Ia mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga beras secara rutin melalui petugas enumerator yang setiap hari melakukan pencatatan dan pelaporan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Kami memiliki petugas enumerator yang setiap hari turun ke lapangan untuk memantau harga dan melaporkannya ke Bapanas. Untuk beras premium, HET berada di Rp15.800 per kilogram, sedangkan beras medium Rp15.500 per kilogram,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan di pasar-pasar Kota Merauke maupun sejumlah wilayah lainnya, harga beras secara umum masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Dari pengamatan kami, harga beras yang dijual di pasar maupun lapak-lapak masih berada di bawah HET, baik untuk beras premium maupun medium. Memang ada beberapa jenis beras tertentu yang dijual lebih tinggi karena faktor transportasi dan distribusi, terutama ke daerah-daerah yang jauh. Namun secara umum harga beras di Merauke masih terkendali dan sesuai dengan regulasi pemerintah,” ujar Martha.

Menurutnya, keberhasilan program CSR dan Oplah tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga sangat membantu menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

“Jika berbicara dari sisi ketersediaan pangan, stabilisasi harga, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat, program Oplah dan cetak sawah rakyat sangat membantu. Fakta di lapangan menunjukkan harga beras masih berada pada taraf yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan tetap terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

Dampak positif program tersebut juga dirasakan langsung oleh petani sekaligus pemilik hak tanah ulayat di Kabupaten Merauke, Fransiskus Gebze. Ia mengaku harga beras yang sebelumnya sangat tinggi kini semakin terjangkau karena produksi gabah terus meningkat.

“Dulu harga beras mahal sekali, sekarang masyarakat bisa membelinya dengan harga sekitar Rp15 ribu per kilogram dari yang sebelumnya Rp20 ribu. Jadi saya bersyukur pemerintah membuka lahan di sini,” ucap Fransiskus.

Menurutnya, perluasan areal tanam yang dilakukan pemerintah telah meningkatkan produksi gabah secara signifikan sehingga pasokan beras di Merauke semakin terjamin.

“Produksi gabah terus meningkat seiring lahannya diperluas. Karena itu harga beras di Merauke sekarang lebih stabil,” ujarnya.

Keberhasilan program cetak sawah rakyat dan optimasi lahan di Merauke menunjukkan bahwa peningkatan produksi dan stabilisasi harga dapat berjalan beriringan. Dengan dukungan pemerintah pusat, modernisasi pertanian, serta keterlibatan aktif petani di lapangan, Merauke tidak hanya memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tetapi juga menjadi bukti bahwa peningkatan produksi mampu menghadirkan pangan yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

(NIA DEVIYANA)

Marabahan (ANTARA) - Brigade Pangan yang terdiri dari para petani milenial binaan Kementerian Pertanian melakukan percepatan tanam padi seluas 500 hektare di Desa Anjir Pasar, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang menjadi bagian tanam serempak nasional 52.000 hektare lahan CSR dan Oplah.

Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi, di Marabahan, Senin, mengatakan keberadaan Brigade Pangan memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan tanam dan meningkatkan semangat petani di daerah.

Menurutnya, Brigade Pangan tidak hanya membantu operasional budidaya, tetapi juga menjadi contoh praktik pertanian yang baik, teratur, dan modern bagi petani lainnya.

"Kehadiran Brigade Pangan mampu menjadi motor penggerak pertanian modern," katanya.

Bupati menyebut pula dukungan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian menjadi penyemangat bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan menjadikan sektor pertanian sebagai kebanggaan serta harga diri masyarakat Kalimantan Selatan.

Bahrul menambahkan, Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu lumbung pangan Kalimantan Selatan terus menjadi daerah percontohan pengembangan pertanian modern bagi kabupaten lainnya.

Dia juga berharap beberapa kebutuhan infrastruktur pendukung pertanian dapat terealisasi, di antaranya pembangunan pintu pengatur aliran air untuk mendukung pertanaman kedua serta pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah akses petani menuju lahan pertanian.

"Dukungan infrastruktur mendorong peningkatan indeks pertanaman sehingga petani Jejangkit dapat menanam padi hingga dua kali dalam setahun," ujarnya.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala mencatat pada tahun 2025 lalu, Batola menyumbang 333 ribu ton gabah pada produksi padi.

Tahun ini ditarget hasil panen bisa melebihi pencapaian tahun lalu salah satunya dengan mengubah lahan rawa (lebak dan pasang surut) menjadi lahan produktif melalui Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan Optimasi Lahan (Oplah).

Pewarta: Firman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Karena imbal hasil SRBI yang terlalu menarik dapat membuat bank harus menaikkan bunga simpanan untuk mempertahankan dana

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengingatkan Bank Indonesia (BI) perlu memastikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang saat ini menawarkan imbal hasil (yield) relatif tinggi, tidak terlalu menyedot likuiditas perbankan.

“Karena imbal hasil SRBI yang terlalu menarik dapat membuat bank harus menaikkan bunga simpanan untuk mempertahankan dana,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Sebagai informasi, BI memperkuat imbal hasil SRBI pada seluruh tenor seiring kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026. Langkah ini ditempuh bank sentral guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik sehingga turut memperkuat nilai tukar rupiah.

Berdasarkan publikasi BI, rata-rata tertimbang (RRT) imbal hasil SRBI di pasar sekunder pada seluruh tenor cenderung meningkat dan berada di kisaran 7 persen pada Jumat (12/6).

Josua juga memandang, bank sentral Indonesia perlu menahan kenaikan BI-Rate lanjutan apabila nilai tukar rupiah dan inflasi mulai stabil, karena transmisi kenaikan bunga ke biaya dana (cost fund) dan kredit sudah mulai berjalan.

“OJK dan BI perlu memantau ketat bunga deposito spesial, rasio alat likuid, pertumbuhan kredit baru, kredit bermasalah, dan perubahan suku bunga kredit baru. Pemerintah juga perlu menjaga timing penempatan dan penarikan kas negara di perbankan agar tidak menambah tekanan likuiditas secara mendadak,” kata dia.

Josua menilai, kenaikan BI-Rate 100 bps berpotensi membalik arah biaya dana perbankan. Meski begitu, kenaikannya kemungkinan secara bertahap dan tidak langsung melonjak tajam untuk seluruh industri.

Ia mencatat bahwa tanda awalnya sudah terlihat dari suku bunga dana pihak ketiga (DPK) rupiah yang naik dari 2,65 persen pada April 2026 menjadi 2,70 persen pada Mei 2026.

“Kenaikan ini menunjukkan persaingan penghimpunan dana mulai meningkat, terutama karena sumber dana murah terbatas dan kebutuhan pendanaan kredit masih besar,” kata dia.

Namun demikian, tekanan biaya dana belum menjadi tekanan sistemik karena likuiditas perbankan masih relatif memadai dan BI masih menjaga kecukupan likuiditas melalui bauran kebijakan, termasuk lelang repo dan penguatan instrumen likuiditas perbankan.

“Dengan kata lain, tren penurunan biaya dana yang terjadi setelah penurunan BI-Rate 125 bps pada 2025 memang berisiko berbalik arah pada 2026,” ujar dia.

Ia memperkirakan, prospek bunga simpanan dalam beberapa bulan ke depan cenderung meningkat lebih dulu dibandingkan bunga kredit.

Kenaikan terutama akan terlihat pada deposito berjangka, dana korporasi besar, dan simpanan bernilai besar yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Sementara tabungan dan giro biasanya lebih lambat naik karena sifatnya lebih transaksional.

“Jika BI-Rate bertahan di 5,75 persen hingga akhir 2026, bunga deposito kemungkinan naik bertahap, bukan melonjak. Namun jika tekanan rupiah kembali membesar dan BI harus menaikkan suku bunga lagi, persaingan bunga deposito akan semakin ketat, terutama pada bank kecil-menengah dan bank dengan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga yang tinggi,” jelas Josua.

Dari sisi stabilitas, Josua mencatat bahwa kondisi industri perbankan saat ini masih cukup kuat untuk menyerap tekanan awal.

Kinerja kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh 11,51 persen (yoy), lebih tinggi dari April 9,98 persen (yoy). Sementara DPK tumbuh 13,47 persen (yoy) dan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada di 24,74 persen. Di samping itu, permodalan juga masih kuat dan risiko kredit agregat tetap terkendali.

“Ini berarti kenaikan suku bunga belum menjadi ancaman langsung bagi stabilitas bank. Namun risiko tertundanya tetap besar: jika bunga deposito terus naik, biaya dana naik, bunga kredit naik, permintaan kredit melambat, dan kualitas kredit memburuk, maka bank akan menghadapi tekanan ganda antara menjaga pertumbuhan kredit dan menjaga kualitas aset,” kata Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026