Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan kebijakan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) yang mengombinasikan empat hari bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan satu hari bekerja dari rumah (work from home/WFH) merupakan bagian dari agenda besar transformasi birokrasi nasional, bukan sekadar pengaturan tempat bekerja.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan kebijakan tersebut lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan agar lebih efisien, efektif, responsif, dan berbasis teknologi digital.

"Kebijakan transformasi budaya kerja ASN berangkat dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, responsif, dan berbasis teknologi digital," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan implementasi kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 1 April 2026. Melalui aturan tersebut, ASN diberikan fleksibilitas bekerja dengan pola empat hari dari kantor dan satu hari dari rumah.

Meski demikian, Qodari menekankan esensi kebijakan bukan terletak pada pembagian hari kerja antara WFO dan WFH. Pemerintah justru ingin mendorong perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih produktif, adaptif, dan berorientasi pada hasil kerja.

"Namun perlu ditegaskan bahwa substansi kebijakan ini bukan sekadar pengaturan lokasi bekerja, melainkan perubahan cara kerja birokrasi secara menyeluruh, serta mendorong ASN bekerja lebih produktif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil," katanya.

Menurut dia, pelaksanaan sistem kerja fleksibel tetap disesuaikan dengan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing instansi. Selain itu, kualitas pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama sehingga masyarakat tidak mengalami penurunan layanan akibat perubahan pola kerja.

"Pemerintah tetap mewajibkan seluruh instansi menjaga kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi, penyediaan layanan esensial, dan pengawasan kinerja secara berkelanjutan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Qodari juga memaparkan hasil sementara evaluasi penerapan kebijakan transformasi budaya kerja ASN. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per 26 Mei 2026, baru 143 dari total 726 instansi pemerintah yang telah menyampaikan laporan evaluasi hingga 25 Mei 2026.

"Sebanyak 143 dari 726 instansi pemerintah telah menyampaikan laporan evaluasi. Tentunya kita mengimbau agar yang belum melaporkan meningkatkan laporannya supaya bisa diukur dengan maksimal," kata Qodari.

Dari jumlah tersebut, laporan berasal dari 15 kementerian, 20 lembaga pemerintah pusat, serta 108 pemerintah daerah. Adapun pemerintah daerah yang telah melapor terdiri atas delapan pemerintah provinsi, 23 pemerintah kota, dan 77 pemerintah kabupaten.

Qodari menilai tingkat partisipasi pelaporan masih perlu ditingkatkan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas penerapan kebijakan di seluruh instansi.

"Tingkat partisipasi pelaporan perlu ditingkatkan agar evaluasi ke depan dapat memberikan gambaran yang semakin komprehensif dari seluruh ekosistem pemerintahan," tandas Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan kebijakan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang mengombinasikan pola kerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH) mulai menunjukkan hasil positif.

Selain menghasilkan efisiensi anggaran, kebijakan tersebut dinilai mampu mempertahankan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan evaluasi sementara menunjukkan penghematan terbesar berasal dari berkurangnya biaya perjalanan dinas di berbagai instansi pemerintah.

"Penghematan paling signifikan berdasarkan data Kementerian PANRB terjadi pada anggaran perjalanan dinas secara nasional, yakni Rp1,94 triliun. Jika yang melaporkan baru sekitar 20%, maka secara sederhana potensi penghematannya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Selain perjalanan dinas, pemerintah juga mencatat penghematan biaya operasional dan utilitas sebesar Rp65 miliar. Rinciannya terdiri atas penghematan listrik Rp34 miliar, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Rp20 miliar, dan penggunaan air sebesar Rp11 miliar.

Berdasarkan data Kementerian PANRB, langkah efisiensi yang paling banyak diterapkan instansi pemerintah adalah pembatasan penggunaan fasilitas kantor yang dilakukan oleh 113 instansi.

Selanjutnya, sebanyak 109 instansi melakukan pembatasan kendaraan dinas, 106 instansi mengurangi perjalanan dinas, serta masing-masing 73 instansi meningkatkan penggunaan transportasi umum dan membatasi kegiatan di luar jam kerja.

Di sisi kinerja organisasi, pemerintah menilai penerapan fleksibilitas kerja tidak mengganggu pencapaian target instansi. Dari 143 instansi yang telah melaporkan hasil evaluasi, sebanyak 94% atau 135 instansi mencatat realisasi kinerja sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk instansi pemerintah pusat, tingkat pencapaian target kinerja dan anggaran mencapai 95%. Sementara itu, pemerintah daerah mencatat realisasi kinerja dan anggaran di atas 80%.

"Kinerja organisasi juga tetap terjaga selama fleksibilitas kerja. Mayoritas instansi berhasil mempertahankan bahkan melampaui target kinerja dan anggaran selama pelaksanaan fleksibilitas kerja," kata Qodari.

Pemerintah juga mengklaim kualitas pelayanan publik tetap terjaga selama implementasi pola kerja fleksibel. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 96% pegawai instansi pusat dan 82% pegawai pemerintah daerah mampu merespons komunikasi masyarakat dalam waktu kurang dari lima menit.

Data Kementerian PANRB juga menunjukkan sekitar 95% layanan publik nasional tetap berjalan stabil selama pelaksanaan kebijakan WFH. Pengguna layanan tercatat tetap atau meningkat sebesar 81%, sementara tingkat kepuasan masyarakat juga tetap atau meningkat pada angka yang sama.

"Pelayanan publik tetap terjaga. Berdasarkan data Kementerian PANRB, 95% layanan publik secara nasional tetap stabil selama pelaksanaan WFH," ujarnya.

Dari sisi digitalisasi, kebijakan tersebut disebut mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem kerja berbasis teknologi.

Sebanyak 33 dari 35 instansi pemerintah pusat telah mengadopsi sistem e-Office terintegrasi, sementara 32 instansi telah menerbitkan kebijakan internal sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026.

Kepatuhan presensi pegawai selama bekerja dari rumah tercatat mencapai 92% di instansi pusat dan 80% di pemerintah daerah.

Salah satu indikator yang dinilai paling mencerminkan percepatan digitalisasi adalah meningkatnya penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Secara nasional, jumlah dokumen yang menggunakan TTE bertambah lebih dari 100.000 dokumen, terdiri atas hampir 27.000 dokumen di instansi pusat dan lebih dari 73.000 dokumen di pemerintah daerah.

Selain itu, rasio pelaksanaan pekerjaan secara daring meningkat 13,8% di instansi pusat dan 6% di pemerintah daerah.

Menurut Qodari, perubahan tersebut menunjukkan pergeseran budaya birokrasi dari orientasi kehadiran fisik menuju orientasi hasil kerja dan kinerja.

"Transformasi ini menandai pergeseran nyata dari birokrasi berbasis kehadiran menuju birokrasi berbasis hasil kerja dan kinerja. Dari proses manual menuju digital yang terdokumentasi, serta dari silo instansi menuju kolaborasi lintas sistem dan data," tandas Qodari.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, terdapat lima temuan utama dari pelaksanaan transformasi budaya kerja ASN. Pertama, langkah efisiensi telah diterapkan secara luas di berbagai instansi.

Kedua, penghematan perjalanan dinas dan operasional mencapai sedikitnya Rp1,95 triliun. Ketiga, mayoritas instansi berhasil mempertahankan target kinerja dan anggaran.

Keempat, pelayanan publik tetap berjalan stabil. Kelima, digitalisasi birokrasi meningkat signifikan melalui adopsi e-Office dan lonjakan penggunaan TTE.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atauWork From Home(WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai pekan ini. Meski demikian, sejumlah layanan publik strategis tetap diwajibkan beroperasi dari kantor.

Kebijakan WFH tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 800/639/SE/BKPSDM/2026.

Penerapan WFH merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6.1/4412/SJ tentang Penyesuaian Pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Syafaruddin mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi birokrasi menuju pola kerja yang lebih adaptif dengan memanfaatkan teknologi digital.

"Kebijakan ini bukan hanya memberikan fleksibilitas kerja, tetapi juga membangun budaya kerja ASN yang lebih produktif, akuntabel, dan berbasis kinerja. Yang terpenting, seluruh pelayanan publik tetap berjalan optimal dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik," ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme agar seluruh layanan publik tetap berjalan normal meski sebagian ASN bekerja dari luar kantor.

Dalam aturan tersebut, WFH berlaku bagi seluruh ASN setiap Jumat. Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, dan lurah yang tetap diwajibkan bekerja dari kantor.

Selain itu, sejumlah sektor pelayanan publik tetap menerapkanWork From Office(WFO), antara lain rumah sakit, puskesmas, pelayanan perizinan, layanan administrasi kependudukan, pendidikan.

Kemudian pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, pelayanan pajak daerah, kebersihan, Satpol PP, hingga kantor kecamatan dan kelurahan.

Syafaruddin menjelaskan kepala perangkat daerah diberikan kewenangan mengatur sistem piket guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu selama pelaksanaan WFH.

"Pelayanan publik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu. Karena itu, perangkat daerah dapat mengatur penugasan pegawai secara selektif sesuai kebutuhan layanan," jelasnya.

Dia menambahkan ASN yang menjalankan WFH tetap diwajibkan responsif terhadap instruksi pimpinan dan menyampaikan laporan kinerja harian melalui sistem digital pemerintah daerah.

"Kami ingin membangun budaya kerja yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel. ASN harus tetap bisa dihubungi, responsif terhadap tugas, dan fokus pada capaian kinerja,” imbuhnya.

Pemkab Muba juga menyiapkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan WFH. ASN yang tidak merespons panggilan atau instruksi kedinasan tanpa alasan yang jelas dapat dikenakan sanksi.

"Sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, evaluasi kinerja, hingga sanksi administratif apabila pelanggaran dilakukan berulang," tutupnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) di lingkungan Kementerian ESDM dilakukan secara selektif sesuai aturan yang berlaku.

Bahlil menyampaikan pejabat eselon I dan II tetap diwajibkan bekerja penuh dari kantor atau work from office (WFO) guna memastikan jalannya fungsi pengambilan keputusan dan koordinasi tetap optimal.

"Sesuai dengan aturan kan. Eselon 1-2 full di kantor," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Jumat (10/4).

Sementara itu, untuk pegawai di level bawah, kebijakan kerja dilakukan secara fleksibel dengan skema campuran antara bekerja dari kantor dan WFH.

"Tapi sebagian yang di bawah itu WFH, sebagian tapi yah," katanya.

Sebelumnya, Bahlil mengajak masyarakat hemat energi dengan mematikan lampu saat tidak digunakan. Kebiasaan kecil seperti ini dinilai punya dampak besar jika dilakukan bersama.

Selain itu, ia juga mendorong beralih ke kendaraan listrik. Menurutnya, upaya ini bisa membantu penghematan energi sekaligus mendukung penggunaan energi bersih.

Penerapan WFH ini merupakan bagian dari penyesuaian pola kerja ASN yang mengombinasikan empat hari kerja dari kantor (work from office/ WFO) dan satu hari kerja dari rumah.

Pemerintah menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini juga diiringi pembatasan penggunaan mobil dinas hingga 50 persen serta dorongan penggunaan transportasi publik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga dan responsif.

Dalam hal ini, ASN diwajibkan menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan setiap Jumat dimulai pada Jumat (10/4/2026) pekan depan seiring telah diterimanya Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI terkait program efisiensi nasional.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan Subhan Fajri Harahap mengatakan Pemko Medan siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat.

"Dasarnya adalah surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.5/3349/SJ yang baru saja kita terima [Rabu] kemarin. Jadi, kita juga akan melakukan penerapan transformasi budaya kerja ASN Pemerintah Kota Medan, yaitu dengan melaksanakan work from home setiap hari Jumat dan dimulai Jumat depan karena kebetulan Jumat ini tanggal merah," ucap Subhan via sambungan telepon, Kamis (2/4/2026).

Dia menjelaskan kebijakan WFH ini berlaku bagi seluruh ASN. Namun, ada beberapa jabatan/unit yang diwajibkan tetap bekerja di kantor (Work From Office/WFO) demi mendukung pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Subhan merinci beberapa jabatan yang dikecualikan untuk WFH sesuai SE Mendagri tersebut, antara lain pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 termasuk jajaran sekretaris daerah, para asisten, dan kepala dinas/badan/Satpol PP.

Lalu, pejabat administrator atau eselon 3, camat, serta lurah juga tidak diperkenankan untuk WFH.

Sedangkan di tingkat instansi, WFH tidak berlaku bagi ASN yang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, dinas lingkungan hidup, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta ASN di rumah sakit maupun puskesmas di bawah pemerintah.

Termasuk juga ASN yang bekerja di UPT pendidikan baik itu di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP/sederajat.

Diapun menyebut kebijakan ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat karena pemisahan antara sektor yang diperkenankan untuk WFH maupun tetap WFO telah ditetapkan.

Masyarakat tetap bisa mendatangi pusat-pusat layanan publik di hari Jumat meski kebijakan dalam rangka merespons gejolak energi global ini diterapkan.

"Intinya, ASN dengan jabatan pimpinan tinggi dan yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti pemadam kebakaran, BPBD, kesehatan, termasuk mal pelayanan publik tetap WFO sehingga tidak mengganggu pelayanan," jelasnya.

Dia pun menyebut saat ini Pemko Medan tengah mempersiapkan surat edaran untuk pelaksanaan WFH di lingkungan Pemko Medan.

"Surat edarannya sudah selesai, tinggal menunggu tanda tangan Pak Wali. Insya Allah hari ini terbit," tandasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) menyiapkan aturan teknis terkait penerapan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa sebelum penerapan WFH, kebijakan tersebut akan dirinci terlebih dahulu agar tidak menimbulkan salah penafsiran di lapangan.

“Perintah dari pemerintah pusat untuk melaksanakan WFH satu hari dalam satu minggu. Tapi tentu ini akan kami breakdown melalui edaran gubernur ke lapangan yang berlaku bagi Pemprov dan kabupaten/kota,” ujarnya saat ditemui, Rabu (1/4/2026).

Saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel tengah menyusun aturan teknis secara lebih rigid, utamanya terkait pembagian pegawai yang nantinya akan tetap menjalankan work from office (WFO) dan WFH.

Pasalnya, menurut Deru, pejabat pimpinan tinggi (JPT) seperti kepala dinas, asisten, dan kepala biro berpotensi tetap WFO dan tidak mungkin bekerja sendirian.

“Kalau JPT masuk, tentu tidak bisa bekerja sendiri; ada koordinasi dengan bawahannya. Jadi nanti akan dirinci mana pegawai yang WFO dan mana yang WFH,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa implementasi WFH nantinya tidak boleh mengganggu pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.

Para pegawai yang bertugas di sektor-sektor pelayanan seperti pendidikan dan rumah sakit akan diatur melalui sistem pembagian sif atau giliran.

Deru menambahkan bahwa kebijakan WFH tidak boleh disamakan dengan libur. Meski bekerja dari rumah, pegawai tetap dituntut untuk menjaga produktivitas dan menghasilkan kinerja yang terukur.

“WFH itu tetap dituntut produktivitas. Bukan berarti WFH sama dengan libur. Tidak, WFH adalah work from home yang tetap menghasilkan produk kinerja,” pungkasnya.

Maka, merumuskan kebijakan kerja fleksibel sejatinya adalah seni menyeimbangkan dua kepentingan, antara dorongan efisiensi dan tanggung jawab menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu disrupsi signifikan terhadap rantai pasok minyak dan gas (migas) global. International Energy Agency (IEA) menilai bahwa skala gangguan yang terjadi berpotensi menjadi yang terbesar dalam sejarah pasar energi modern.

Kondisi hari ini kian mendesak di tengah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz akibat konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat (AS), dan Iran telah mengganggu rantai pasok energi dunia. Dampaknya terhadap kita di dalam negeri adalah ruang cadangan energi Indonesia yang sempit berisiko mengancam stabilitas domestik jika gangguan berlangsung lama.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026, Prabowo Subianto menekankan bahwa eskalasi konflik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi menimbulkan tekanan berlapis terhadap perekonomian domestik, khususnya melalui kenaikan harga energi yang pada akhirnya merambat ke sektor pangan.

Dalam kerangka tersebut, Presiden mendorong langkah antisipatif, berupa efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) guna menjaga keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian global. Salah satu opsi kebijakan yang kembali mengemuka adalah penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk work from home (WFH) maupun pengurangan hari kerja sebagai instrumen pengendalian mobilitas dan konsumsi energi.

Era COVID-19

Berbicara mengenai work from anywhere (WFA) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengalaman nyata kita selama pandemi COVID-19. Pada periode tersebut, transformasi sistem kerja berlangsung secara masif, ditandai dengan pergeseran dari work from office (WFO) menuju WFH, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

Kebijakan ini menjadi titik awal institusionalisasi praktik kerja fleksibel dalam birokrasi di Indonesia.

Penerapan WFA pada dasarnya mencerminkan upaya untuk menata ulang cara kerja menjadi lebih fleksibel, dengan bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hanya saja, perubahan ini tidak berjalan mulus begitu saja. Di lapangan, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana: di satu sisi harus tetap menjaga agar pelayanan publik berjalan dengan baik dan tidak menurun kualitasnya, sementara di sisi lain juga dituntut untuk melindungi masyarakat dari risiko penyebaran COVID-19.

Pengalaman selama masa krisis, hingga pemulihan pascapandemi menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan lagi sekadar langkah sementara, tetapi sudah menjadi transformasi cara birokrasi bekerja. Baik pemerintah maupun masyarakat secara bertahap mulai terbiasa menggunakan sistem digital sebagai bagian dari kebiasaan baru dalam pelayanan publik. Hal ini kemudian membuka peluang untuk memperkuat kebijakan kerja fleksibel yang berbasis kinerja dan didukung oleh teknologi di masa depan.

Kerja fleksibel

Jika ditarik ke dalam perspektif kebijakan publik, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 pada dasarnya merefleksikan upaya reposisi instrumen birokrasi sebagai bagian dari manajemen krisis yang adaptif.

Opsi penerapan skema kerja fleksibel bagi ASN, baik melalui WFH maupun pengurangan hari kerja tidak semata dipahami sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai intervensi strategis untuk mengendalikan mobilitas, menekan konsumsi energi, sekaligus mengoptimalkan belanja negara.

Rujukan pada praktik di Pakistan memperlihatkan bahwa dalam situasi tekanan fiskal dan energi, negara dapat mengambil langkah-langkah korektif yang bersifat "tidak populis", namun berdampak langsung, seperti pembatasan WFH hingga 50 persen, rasionalisasi belanja pejabat, serta eliminasi pengeluaran nonprioritas atau agenda-agenda seremonial.

Artinya, Presiden Prabowo memberikan instruksi yang jelas bahwa efisiensi anggaran juga memerlukan keberanian untuk melakukan realokasi dan disiplin fiskal secara terukur.

Kalau kita mengutip pakar ekonomi Joseph E. Stiglitz, efisiensi tidak berhenti pada pencapaian output maksimum, melainkan pada kemampuan kebijakan publik dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat, tanpa menimbulkan distorsi.

Dengan demikian, efisiensi anggaran dalam konteks ini harus dimaknai sebagai proses penajaman prioritas belanja negara agar lebih responsif terhadap risiko eksternal, khususnya disrupsi geopolitik dan gangguan rantai pasok energi global.

Oleh karena itu, kebijakan kerja fleksibel bagi ASN perlu ditempatkan sebagai bagian dari orkestrasi kebijakan yang lebih luas, bukan hanya untuk penghematan energi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen konsolidasi fiskal dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi volatilitas global dan dilema ekonomi akibat dampak geopolitik.

Memastikan keberhasilan

Tantangan utama, saat ini adalah bagaimana menerjemahkan arahan Prabowo Subianto ke dalam desain kebijakan yang presisi dan implementatif, khususnya terkait penerapan skema kerja fleksibel bagi ASN, baik melalui WFH maupun pengurangan hari kerja.

Dalam konteks ini, KemenPANRB, Kemendagri, serta BKN perlu melakukan kajian komprehensif berbasis data dengan mempertimbangkan dimensi kelembagaan, kapasitas digital, serta termasuk heterogenitas karakteristik layanan publik di berbagai daerah kita.

Prinsip kehati-hatian menjadi krusial agar skema kerja fleksibel tidak berdampak negatif terhadap kualitas maupun kuantitas pelayanan publik.

Sebagai pembanding, praktik kebijakan di Thailand menunjukkan bahwa efisiensi energi di sektor publik dapat dicapai melalui orkestrasi kebijakan yang terukur, seperti pengendalian konsumsi bahan bakar kendaraan dinas, penerapan perilaku berkendara hemat energi, serta optimalisasi penggunaan transportasi bersama dan transportasi publik bagi aparatur negara.

Pendekatan ini menegaskan bahwa efisiensi tidak semata-mata bertumpu pada pengurangan mobilitas, melainkan "menginstitusionalisasi" dan menyadarkan bahwa penggunaan transportasi publik itu menjadi penting.

Di satu sisi, Kemendagri memikul tanggung jawab besar sebagai simpul koordinasi antara pusat dan daerah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah ruang yang homogen. Setiap daerah memiliki denyutnya sendiri, dilema kapasitas fiskal, infrastruktur digital yang belum merata, hingga kebutuhan layanan publik yang sangat kontekstual.

Di tengah keragaman itu, kebijakan tidak bisa dipaksakan dalam satu wajah yang seragam, haruslah lentur, adaptif, dan peka terhadap realitas lokal. Sebab di balik setiap keputusan administratif, ada masyarakat yang bergantung pada layanan dasar: anak-anak yang membutuhkan pendidikan yang layak, pasien yang menanti layanan kesehatan yang responsif, hingga warga yang menggantungkan kepastian hidupnya pada administrasi kependudukan yang tertib.

Di titik inilah refleksi menjadi penting. Pemerintah daerah tidak sekadar berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai penjaga kepercayaan publik. Kebijakan yang terburu-buru, tanpa kalkulasi matang, berisiko tidak hanya menurunkan kualitas pelayanan, tetapi juga mengikis legitimasi pemerintah itu sendiri.

Maka, kehati-hatian bukanlah bentuk keraguan, melainkan wujud tanggung jawab. Adaptasi kebijakan harus disertai dengan sensitivitas terhadap dampak sosialnya, serta komitmen untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap hadir secara utuh, tidak berkurang dalam kualitas, tidak terputus dalam kontinuitas.

Menjaga ekonomi masyarakat

Lebih jauh, ada lapisan lain yang kerap luput dari perhatian; denyut ekonomi kecil yang hidup dari keseharian aparatur negara. Selama ini, kehadiran ASN di ruang-ruang kerja tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga menjadi penggerak sunyi bagi ekonomi lokal, warung makan yang ramai saat jam istirahat, pedagang minuman di sudut kantor, hingga pelaku usaha kecil yang menggantungkan harapan pada rutinitas tersebut.

Maka, merumuskan kebijakan kerja fleksibel sejatinya adalah seni menyeimbangkan dua kepentingan, antara dorongan efisiensi dan tanggung jawab menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat. Kebijakan tidak boleh terjebak pada logika penghematan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan efek riaknya terhadap produktivitas aparatur dan stabilitas sosial-ekonomi yang lebih luas.

Pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan hanya yang berhasil menekan konsumsi energi, tetapi juga yang mampu menjaga ritme kehidupan masyarakat tetap berjalan. Di sanalah letak kebijaksanaan: ketika efisiensi tidak mengorbankan keberlanjutan dan perubahan tetap berpihak pada keseimbangan.

*) Nicholas Martua Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Penyuluh Anti korupsi Ahli Muda Tersertifikasi LSP KPK, dan alumni Kebangsaan Lemhannas RI

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta resmi membuka program Lowongan Magang batch 1 tahun 2026 untuk periode pelaksanaan April - Juni 2026.

Program ini hadir dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa/i aktif yang ingin mendapatkan pengalaman sekaligus belajar langsung mengenai kebanksentralan serta berbagai area pendukungannya.

Dilansir dari informasi unggahan di akun media sosial @bank_indonesia_jakarta, Rabu (25/2/2026), program magang ini resmi dibuka mulai 23-26 Februari 2026. Menyasar mahasiswa aktif, program magang ini terbuka untuk semua jurusan, kecuali ilmu kesehatan dan turunannya.

Terkait durasi, program magang di Bank Indonesia Jakarta ini akan berlangsung selama 3-6 bulan mulai bulan April 2026 mendatang, dengan pelaksanaan magang akan dilakukan secara full-time Work Form Office (WFO).

Untuk mengikuti program magang Bank Indonesia Jakarta ini, para mahasiswa/i aktif bisa mendaftar secara online melalui laman bit.ly/MagangBIJakartaBatchI

Jangan sampai ketinggalan, berikut ini sejumlah syarat, ketentuan, proses seleksi, hingga benefit dari program Lowongan Magang Bank Indonesia Jakarta yang wajib diketahui sebelum mendaftar.

Persyaratan Lowongan Magang Bank Indonesia

1. Mahasiswa S1 aktif dari PTN/PTS di wilayah Jabodetabek. Diutamakan yang berasal dari Jakarta atau berdomisili di Jakarta saat pelaksanaan magang

2. Telah menjalani minimal 3 semester

3. IPK minimal 3.00

4. Sehat jasmani dan rohani

5. Berkomitmen penuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan

Berkas Persyaratan Lowongan Magang Bank Indonesia

1. Curriculum Vitae (CV) disertai foto terbaru

2. Copy transkrip nilai

3. Surat rekomendasi magang dari perguruan tinggi

4. Proposal magang/learning plan magang, minimal memuat:

- Latar belakang dan tujuan magang

- Rencana waktu pelaksanaan magang

- Ekspektasi area magang

Proses Seleksi Lowongan Magang

1. Registrasi online: 23-26 Februari 2026

2. Profile Screening dan Interview: Minggu ke-1-3 Maret 2026

3. Pengumuman: Minggu ke-4 Maret 2026

4. Pelaksanaan magang: Minggu ke-2 April 2026

Manfaat yang Diperoleh dari Magang BI

1. Sertifikat

2. Insentif

3. Pengetahuan dan pemahaman terhadap fungsi dan tugas Bank Sentral

4. Jejaring dan pengalaman bekerja dalam project di unit kerja BI Jakarta

PEMANGKASAN dana transfer ke daerah (TKD) membuat pemerintah di daerah melakukan sejumlah strategi untuk melakukan penghematan. Tak terkecuali Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk efisiensi anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon kini tengah mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN. “Kami akan mengkaji dampak penurunan TKD ini,” tutur Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, usai apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana 2025 di Mako Polres Cirebon Kota pada Rabu, 5 November 2025.

Menurut Sumanto, pemangkasan TKD di Kota Cirebon yang mencapai Rp 255 miliar ini akan berdampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan berbagai program lainnya. Untuk itu, sejumlah opsi kini tengah dipertimbangkan untuk dilakukan penghematan, diantaranya dengan penghematan listrik. “Termasuk adanya work from home, work from anywhere."

Rencana Pemerintah Kota Cirebon itu mencontoh metode pemerintah di pusat dalam penerapan WFH. “Contoh teman-teman di pusat, untuk pegawai yang kebetulan berasal dari daerah luar kota di WFH kan,” tutur Sumanto.

Pertimbangannya, pemda tidak ingin mendengar alasan tidak bisa kerja karena tidak ada ongkos. Namun sekali pun di rumah, Sumanto menekankan mereka harus tetap standby untuk bekerja.

Bagi ASN bekerja dan bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, menurut Sumanto, akan tetap diberlakukan work from office. “Tidak separah saat pandemi Covid_19 karena ASN yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik tidak akan di-WFH-kan,” tutur Sumanto.

Berbeda dengan Pemkot Cirebon, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menjelaskan pihaknya mempertahankan seluruh ASN di lingkungan pemda untuk tetap bekerja secara penuh di kantor atau WFO. Pilihan untuk tetap mempertahankan WFO meski TKD Pemkab Cirebon mencapai hampir Rp 300 miliar ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan publik serta efektivitas birokrasi di lingkungan Pemkab Cirebon.

Menurut Imron, sistem kerja jarak jauh tanpa kesiapan yang matang justru akan membuat layanan publik berpotensi terganggu. Padahal, seorang ASN memiliki tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat. terutama dalam urusan pelayanan dasar, seperti administrasi kependudukan, perizinan hingga kesehatan.

Selain itu, banyak sektor di Pemkab Cirebon yang masih mengandalkan sistem pekerjaan secara manual. “Untuk itu, WFH tidak bisa dilakukan sembarangan. Selain itu sistem digital kita juga belum sepenuhnya terintegrasi,” kata Imron.

Di Kabupaten Cirebon masih terjadi kesenjangan infrastruktur digital yang menyebabkan koneksi internet belum stabil di sejumlah kecamatan. “Proses birokrasi di Pemkab Cirebon masih bergantung pada koordinasi tatap muka. Penandatanganan dokumen, verifikasi data, hingga rapat koordinasi lintas bidang masih ada yang dilakukan secara manual,” tutur Imron.